Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Sejumlah wilayah di Indonesia kini dikepung asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pekatnya asap mulai mengganggu aktivitas warga. Masyarakat juga khawatir paparan asap dapat membahayakan kesehatan.

Kebakaran hutan dan lahan di Jambi juga mulai berdampak besar terhadap warga sekitar. Masyarakat harus menggunakan masker untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat menghirup asap.

Sementara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, karhutla semakin mendekati permukiman warga. Sebanyak 12 kecamatan terdampak dan diselimuti asap tebal.

Angin kencang serta keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala petugas dalam memadamkan api hingga kini.

Baca Juga 6 Provinsi di Kalimantan dan Sumatera Jadi Prioritas Penanganan Darurat Karhutla | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/regional/686935/6-provinsi-di-kalimantan-dan-sumatera-jadi-prioritas-penanganan-darurat-karhutla-kompas-malam

#karhutla #kabutasap #kebakaranhutan

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/686936/full-jurkam-hutan-greenpeace-dan-dpr-respons-soal-darurat-karhutla-dan-kabut-asap-ancam-warga
Transkrip
00:00Kita membahas soal karhutlah yang terus meluas dan semakin mengancam kesehatan warga.
00:04Kita sudah bersama dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin,
00:08dan kita juga sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, Johan Rosihan.
00:14Selamat malam Pak Asep, Pak Johan.
00:17Selamat malam, Mas.
00:18Saya ingin ke Pak Asep terlebih dahulu, jadi bagaimana data yang dikumpulkan Greenpeace,
00:21mengapa ini bisa kembali terulang menurut Anda, Pak Asep?
00:24Ya, pertama, kalau kami melakukan identifikasi data terkait dengan Forest Fire Haze Source,
00:37data FHS kami periode 8 hingga 16 Agustus saja misalnya,
00:44itu sudah ada di data kami, itu ada sekitar 592 fire hotspots,
00:51itu di 8 sampai 16 Agustus.
00:55Dengan rincian, itu ada di, kita fokus di data ini, kami fokus dulu ke Kalimantan,
01:02karena memang di wilayah Kalimantan yang sangat banyak gitu ya saat ini.
01:08Dari rincian data tersebut itu ada di, paling banyak itu terjadi di Kalimantan Barat ya,
01:14baru kemudian ada di Kalimantan Tengah dan kemudian di Kalimantan Selatan.
01:21Kalau berdasarkan dari data Forest Fire yang terlalu kami...
01:25Dengan data ini lebih parah tidak dari tahun sebelumnya, Pak Asep?
01:30Kalau dari tahun sebelumnya, atau tahun 2025, sudah pasti tahun ini menjadi lebih parah ya.
01:37Lebih banyak gitu ya, fire hotspot yang terjadi gitu ya di Indonesia.
01:43Karena, dan ini juga sebenarnya kalau kita lihat periodiknya di Agustus ini,
01:50ini hampir sama dengan 2019.
01:55Oh oke, baik.
01:57Secara periodiknya ya.
01:59Saya ingin ke Pak Johan.
02:01Pak Johan, lebih parah dari 2025.
02:05Bagaimana DPR mengawasi fenomena ini?
02:08Nampaknya terus berulang nih Kahutla ini, Pak Johan?
02:12Ya, nampaknya menurut saya, kita tidak boleh terus berdamai dengan Kahutla
02:18sebagai bencana musiman.
02:22Sayangnya, dalam penganganan Kahutla, kita itu tidak jelas siapa panglima tunggalnya gitu.
02:29Siapa komando tunggalnya, kita tidak punya.
02:31Dua hari yang lalu, Komisi 4 sudah rapat kerja khusus tentang penanganan Kahutla ini bersama Kementerian Kehutanan.
02:40Nah, nampak terbuka sangat jelas sekali bahwa masing-masing instansi itu,
02:46dia dengan tugasnya masing-masing, karena komandannya hari ini adalah Menko.
02:54Bukan di teknis, padahal dalam Undang-Undang Kebencanaan kita,
02:57harusnya penangannya kan oleh BNPB.
03:01Tapi, dengan di tangan Kahutla ini ditangani oleh Menko,
03:05maka tentu geraknya di lapangan itu terhambat.
03:09Karena kita tahu bahwa koordinasi di negara kita ini kan barang yang sangat mewah.
03:13Masing-masing dengan egocentrisnya.
03:16Nah, karena itulah kami di Komisi 4,
03:18dan terutama saya kemarin mengintervensi itu agar mendesak pemerintah itu,
03:23agar melepaskan semua ego,
03:25kita tidak boleh lagi berdamai dengan...
03:28Lalu, Pak Johan, mengapa dalam tanah peti komandansi yang paling bertanggung jawab
03:34tidak bisa terungkap? Mengapa?
03:37Nah, kami meminta gitu, meminta,
03:40kalau dari sisi luas lahan kan bukan Kalimantan,
03:44bukan Sumatera,
03:46kalau dari sisi luasan sebenarnya urutannya itulah Kalimantan Tengah,
03:50nomor 2 itu Papua Selatan,
03:52yang nomor 3 itu NTT,
03:53nomor 4 itu NTB.
03:55Itu dari sisi luas lahan Kahutla tahun ini.
03:58Nah, tapi IMPRES-nya justru di Kalimantan dan di Sumatera.
04:05Nah, kan itu ada 4 kegiatan utama yang dilakukan untuk penanganan Kalutra itu.
04:11Nah, karena itu menjadi pertanyaan kita.
04:14Ternyata itu dasarnya IMPRES.
04:17Dasarnya IMPRES yang dia berbasis gambut.
04:20Nah, karena itu ya kita akhirnya bertanya-tanya,
04:25berespekulasi gitu kan.
04:26Apakah di belakangnya ada motif ekonomi,
04:29apakah penentuan,
04:31kita tanya dasarnya itu apa IMPRES itu gitu.
04:35Ternyata dasarnya itu GAMBUT,
04:37karena GAMBUT itu paling sulit katanya seperti itu.
04:40Padahal yang banyak terjadinya.
04:41Itu koordinasi seperti yang dipertanyakan oleh anggota DPR dari Komisi 4.
04:46Tapi Pak, Pak Asap kami juga ingin tahu bagaimana Greenpeace melihat warga yang terdampak.
04:51Sejauh mana saat ini kondisi mereka?
04:55Pertama, menurut kami saat ini yang harusnya kemudian menjadi salah satu prioritas negara gitu ya,
05:04di dalam kebakaran hutan dan lahan ini adalah dampak warga korban asap.
05:11Nah, ini yang kemudian harusnya juga menjadi prioritas pemerintah
05:17untuk kemudian hadir di sana terkait dengan bagaimana mendanggulangi
05:24dan membantu masyarakat yang menjadi korban asap ini.
05:27Karena kan pastinya ketika kemudian asap menjadi semakin tebal,
05:31itu jarak tempuh, jarak pandang, itu juga sangat berpengaruh.
05:35Yang kedua dan yang paling utama adalah dampak asap terhadap kesehatan.
05:40Nah, ini juga yang harus dipikirkan.
05:42Karena lagi-lagi gitu ya, kita sudah tahu gitu ya,
05:48terlalu kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan pada momen-momen tertentu,
05:52tahun-tahun tertentu, tahun-tahun gitu ya.
05:55Dan warga ini kan jadi kayak apa ya, biasa gitu ya, menghisap asap.
06:02Padahal dampaknya sangat buruk untuk kesehatan.
06:06ISPA dan sebagainya.
06:07Bahkan ada beberapa riset gitu ya, dari lembaga penelitian kesehatan di luar negeri gitu ya,
06:13kemudian menyebutkan bahwasannya ini berpotensi,
06:16misalnya salah satunya terkait dengan potensial kematian dini.
06:20Ini hasil riset di tahun 2015,
06:22Karhutlah pada tahun 2015 yang lalu.
06:25Nah, ini yang harusnya juga menjadi perhatian gimana kemudian negara bisa hadir di sana
06:31untuk memberikan ruang aman dari asap buat warga,
06:35itu satu, entah itu membuat shelter tersendiri ataupun rumah bebas asap.
06:39Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian terkait dengan perekonomian warga,
06:44yang bisa saja seperti tahun-tahun sebelum besar kebakaran hutan lahan 2015 itu
06:49tidak bisa bekerja dan sebagainya.
06:52Dan ini yang kemudian negara juga harus hadir di sana.
06:54Ada dampak multiple efek yang dirasakan oleh warga.
06:57Pak Johan, tapi ada nggak sih dari pemerintah mitigasinya,
07:00kan ini kemarau panjang, El Nino juga sudah diwanti-wanti,
07:03ada nggak mitigasinya soal bagaimana perhatian pada warga mencegah kebakaran juga?
07:08Ya, karena tidak ada koordinasi tadi, maka sifatnya itu reaktif.
07:14Sifatnya reaktif, ya tiba masa tiba akal lah kira-kira begitu.
07:17Nah, karena itu kami di Komisi 4 mendorong, mendesak pemerintah,
07:24terutama mitra kami, Menteri Kehutanan,
07:26sayangnya Kementerian Kehutanan kan tidak sebagai komando dari situ.
07:30Dia hanya bertugas di dalam kawasan hutan saja.
07:34Nah, karena itu dalam waktu satu minggu ini kami menugaskan Kementerian Kehutanan
07:39untuk mengidentifikasi di mana titik api itu.
07:45Jangan sampai APBN kita itu memadamkan api di wilayah konsesi.
07:51Di wilayah orang yang punya izin.
07:54Mereka yang bakar kok kita yang padamkan, kan gitu diananya.
07:57Kita harus menuntut.
07:58Kita harus menuntut.
08:00Nah, sayangnya sekali lagi, kita terbatas di dalam koordinasi itu.
08:04Nah, karena itu untuk melakukan mitigasi ini, mau tidak mau,
08:10harus pemerintah, dan kami akan terus menesak itu,
08:13agar segera ditetapkan satu komando penanganan.
08:16Biar tidak kita, seperti bisa saya bilang tadi itu,
08:19biar kita ini berhenti menjadikan ini sebagai bencana musiman, gitu.
08:24Dengan menyalahkan juaca, dengan menyalahkan ini, dan sebagainya.
08:27Padahal tidak ada langkah antisipasi,
08:29tidak ada langkah mitigasi yang kita siapkan, gitu.
08:32Baik.
08:33Pak Aset, terakhir singkat, penegakan hukum sudah cukup
08:36memberikan efek jera pada pelaku karhutlah?
08:39Nah, ini yang sebenarnya jadi salah satu faktor permasalahan
08:47di dalam penanggulangan kebakaran ditandaran lahan ini.
08:51Pertama, saya mau sampaikan bahwasannya,
08:55kita ini terlalu sering, gitu ya,
08:57bangsa kita atau pemerintah ini sering menangani karhutlah ini
09:00sebagai sebuah peristiwa terjadi kebakaran hutannya dan lahan.
09:04Bukan kemudian dianggap sebagai permasalahan struktural.
09:07Sebenarnya, gitu ya, kalau lokasi kebakaran hutannya itu dan lahannya itu
09:12terus terjadi di lokasi yang sama,
09:16terus juga berulang tahun-tahun,
09:18jadi kan pertanyaannya adalah,
09:20kenapa ini bisa terjadi?
09:22Dan yang selanjutnya adalah,
09:24yang harusnya kemudian dikejar juga adalah,
09:28bukan hanya siapa yang menyalakan api,
09:30tapi kemudian,
09:31mengapa landscape tersebut mudah terbakar?
09:34Khususnya landscape gambut ini mudah terbakar dan,
09:37apa yang telah dilakukan kemudian selama,
09:41kita sudah sering gitu ya,
09:422015, 2017, 2019, 2023,
09:47terjadi kebakaran hutannya lahan.
09:48Kenapa kemudian kita nggak bisa mengambil pelajaran itu ya,
09:52dari peristiwa-peristiwa tersebut?
09:54Nah, ini yang harusnya kemudian dilihat.
09:58Tambah sedikit lagi terkait dengan upaya penegakan hukum.
10:00Singkat saja, ini kedua sedikit terbatas nih, Pak Asif.
10:03Betul.
10:03Terkait dengan penegakan hukum,
10:05ini juga harus dilakukan,
10:09kemudian harus betul-betul diseriuskan oleh pemerintah.
10:14Oke.
10:15Contoh terkait dengan,
10:17tiba-tiba di perusahaan-perusahaan yang kemudian menyebabkan lahan gambut.
10:21Jangan ragu menyeret korporasi jika betul terbukti bersalah.
10:24Baik.
10:25Betul.
10:25Baik.
10:26Terima kasih, Pak Sefko Marudin dari Greenpeace Indonesia.
10:28Pak Johan Rosian juga dari anggota Komisi 4 DPR.
10:32Terima kasih melakukan waktu di Kupas Malam hari ini.
10:34Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan