Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 hari yang lalu
JAKARTA, KOMPAS TV - Koalisi MBG Watch mendesak pemerintah menetapkan kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

Desakan tersebut disampaikan anggota MBG Watch, Irma Hidayana, menilai penanganan kasus tidak cukup hanya dilakukan secara administratif.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara fundamental terhadap pelaksanaan program MBG.

"Apresiasi dan permintaan maaf saja enggak cukup," ujar Irma.

MBG Watch mencatat sedikitnya 43.838 orang menjadi korban dugaan keracunan MBG di 36 provinsi sejak program tersebut diluncurkan hingga pertengahan Agustus 2026.

Dalam tiga hari sejak 1 September 2026, koalisi juga mencatat sekitar 1.642 korban baru dari empat peristiwa keracunan massal di tiga provinsi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi RI, Hariqo Wibawa, menegaskan pemerintah telah memberikan sanksi terhadap pihak yang dinilai melakukan pelanggaran.

"Betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat," ujarnya.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Rizaldi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/689145/keracunan-mbg-berulang-mbg-watch-permintaan-maaf-saja-enggak-cukup
Transkrip
00:00Baik, Baik Irma, kalau misalnya penyetopan MBG secara menyeluruh tidak bisa, kemudian apa yang bisa kita lakukan?
00:07Di kita itu sebenarnya ada, mungkin kalau Pak Hariko juga menyimak ya pemberitaan di media masa,
00:16ada teman-teman kelompok masyarakat sipil yang mengusulkan bahwa ini harus digugat.
00:22Teman-teman menyiapkan itu ya, ini harus digugat.
00:25Satu itu, yang kedua karena memang pemerintahnya tidak mendengar.
00:28Pak Hariko, saya itu apresiatif banget ya Bapak menyampaikan terima kasih,
00:33masukkan, kritik, dan meminta maaf, tetapi apresiasi dan permintaan maaf saja nggak cukup Pak.
00:4050 ribu lebih anak yang sudah keracunan.
00:44Ini di mana, saya juga bingung, di mana ini bagaimana kita harus menyampaikan lagi kepada pemerintah.
00:49Bukan cuma media, ibu-ibu, kami, MBG Watch itu harusnya nggak ada.
00:54Kalau program MBG ini bagus, kita tuh harusnya nggak ada.
00:59Nah, jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya,
01:03nih kalau kejadian ini menimpa anak Bapak, itu apa sih yang Bapak rasakan gitu?
01:12Terus, kenapa kok pemerintah seolah-olah bebal sekali dan sama sekali tidak mau mendengarkan,
01:17tidak mau melihat kenyataan, bahkan hanya melemparkan kesalahan secara administratif
01:25dan kemudian kembali lagi mengulangi mantra,
01:27oke kami akan evaluasi, kami akan suspensi,
01:30dan kami akan coba memberikan sanksi-sanksi yang kemungkinan sanksi-sanksi.
01:36Saya ingin mengingatkan juga, mungkin Pak Hariko ya, bahwa bisa saja pemerintah kita punya peraturan perundangan-undangan ya,
01:45ada PP, ada Permenkes tentang kondisi KLB pangan ya, kejadian luar biasa.
01:51Bukan cuma wabah, tapi ini kejadian luar biasa keracunan pangan gitu misalnya ya.
01:56Itu jelas-jelas di situ disebutkan bahwa kalau ada kejadian dua saja,
02:02peristiwa dua orang yang mengalami keracunan di satu daerah dan bahkan lebih dari itu,
02:08maka pemerintah daerah harusnya itu menetapkan itu sebagai kejadian luar biasa.
02:17Nah, ini tapi saya nggak mau ini kemudian dilempar kembali ke kabupaten-kota.
02:21Saya juga ingin menghimbau mungkin para pimpinan daerah ya,
02:25harusnya Anda semua berani Anda dipilih oleh rakyat Anda,
02:29dan rakyat Anda memiliki anak-anak yang keracunan,
02:32harusnya Anda berani untuk berteriak, melindungi warga Anda.
02:36Jadi, tolong gunakan perangkat peraturan pemerintah ini yang sah ya,
02:41untuk menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa.
02:46Tapi, jangan cuma pemerintah daerah saja, tadi kan sudah disebut 245 kabupaten-kota,
02:5336 provinsi.
02:55Jadi, harusnya ini sudah kejadian luar biasa.
02:59Kurang apa lagi untuk bisa mengetuk hati pemerintah.
03:02Dan sekali lagi, ini bukan kejadian yang kasus satu, dua,
03:07yang kasus ringan, kasus keracunan.
03:10Saya ingin tanya, tapi ya mungkin nggak usah dijawab lah.
03:14Pernah nggak Pak Hariku keracunan makanan?
03:16Pernah nggak kena diare muntah?
03:18Itu rasanya seperti apa?
03:20Nggak ada empatnya dari pemerintah sama sekali,
03:23kecuali datang dan performatif,
03:24hanya mengucapkan mohon maaf,
03:27ada juga yang nangis-nangis.
03:28Itu aja nggak cukup.
03:29Perlu adanya perubahan dan follow up secara fundamental
03:33dalam kebijakan MBG tersebut.
03:36Paling nggak, pemerintah itu menunjukkan evaluasi yang serius.
03:42Evaluasi serius itu yang seperti apa?
03:44Yang hasilnya itu tidak lagi menunjukkan adanya keracunan.
03:49Nggak ada lagi kasus-kasus keracunan.
03:51Baru itu kelihatan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah
03:55adalah evaluasi yang seri.
03:57Sekali lagi, rasanya keracunan itu sudah terlalu banyak.
04:02Oke, dorongan kejadian luar biasa nih dari Mbak Irma
04:04ke pemerintah daerah paling tidak.
04:06Bang Riko, bagaimana Anda mendangkap ini
04:08dan bagaimana juga memastikan evaluasi yang dilakukan pemerintah kali ini
04:12bisa memastikan keracunan tidak terlalu lagi di kemudian hari?
04:17Ya, yang saya terima kasih kepada Mbak Irma
04:21yang membedakan sekarang BGN itu ya tidak melakukan pengawasan sendirian.
04:28Tetapi juga seperti yang sama-sama kita lihat itu bersama-sama dengan pemerintah daerah,
04:33kementerian, lembaga, badan, ada pusat aduan, ada radar NBG.
04:40Jadi terus sama-sama kita memperbaiki.
04:44Dan prinsip aman ini memang prioritas.
04:47Jadi kita sama sekali tidak mentoleransi ketika ada kasus-kasus keracunan tersebut.
04:55Dan pemerintah selalu mendengar berbagai perbaikan-perbaikan,
04:59usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat.
05:03Jadi perbaikan di makan bergizi gratis ini mulai dari penegakan hukumnya,
05:10bahkan tiga orang pimpinannya itu ditahan,
05:14lebih dari 261 orang pegawai non-ASN itu dipecat,
05:19ratusan itu pegawai itu dicopot.
05:22Jadi betul-betul mendengarkan betul apa yang disampaikan oleh masyarakat,
05:27efisiensinya termasuk usulan-usulan untuk pemberhentian,
05:32itu terus dilakukan.
05:33Jadi kami menghormati sudut pandang dari Ibu Irma yang menilai bahwa itu performatif,
05:42itu hak beliau untuk menilai.
05:44Tapi sama sekali kami sampaikan,
05:46itu betul-betul ketika turun ke lapangan untuk memastikan keselamatan dari anak-anak kita.
05:54Ketika terjadi satu kasus, maka prioritasnya langsung keselamatan.
05:58Dan misalnya seperti kejadian di Sidoarjo kemarin,
06:03kami juga sangat mengapresiasi,
06:05berterima kasih kepada Pak Bupati yang menunjukkan,
06:09bahwasannya ada SPPG yang kepala SPPG-nya tidak turun ke lapangan dalam memantau.
06:16Nah untuk hal-hal yang seperti itu langsung diusulkan pemecatan.
06:20Dan prinsip aman dan bergizi ini terus dijalankan.
06:24Banyak terus diadakan, bahkan di DPR kemarin juga memberikan kritik yang sangat keras.
06:31Terima kasih kepada DPR.
06:34Jadi perbaikan-perbaikan ini banyak.
06:36Jadi kalau kita lihat perkembangan-perkembangan di negara maju
06:41yang sudah 70 tahun atau 80 tahun menjalankan program ini,
06:45kita juga pelajari itu.
06:47Bagaimana untuk mencegah tidak terjadinya keracunan, termasuk penyelewengan.
06:53Karena sekali lagi, kita menggunakan uang rakyat,
06:56maka pimpinan BGN sekarang dengan seluruh jajaran,
07:01itu betul-betul ketat sekali mengontrol seluruh proses ini.
07:05Oke, kontrol dari pemerintah terutama dari BGN sendiri.
07:08Ini kita nantikan bersama-sama.
07:10Zero case yang kita harapkan ke depannya tidak akan terjadi lagi kerasus keracunan MBG.
07:13Terima kasih Bang Hari, Kowi Bawasatria, tenaga ahli utama Bakom RI,
07:17dan juga Mbak Irma Hidayana, anggota koalisi MBG Watch,
07:20sudah bergabung, berbagi perspektif di Sapa Indonesia Pagi.
07:23Selamat.
Komentar

Dianjurkan