- 2 hari yang lalu
- #businesstalkkompastv
Kegaduhan muncul usai sejumlah warga yang jauh dari gambaran kesejahteraan tinggi justru dilaporkan masuk desil "sultan", padahal desil menjadi acuan utama penentuan akses bansos.
Sejumlah pihak menilai manuver statistik ini berisiko berbahaya karena berisiko membatasi akses penerima bansos.
Diperlukan kualitas input data, sebab data yang buruk akan tetap menghasilkan keluaran yang tidak akurat.
Saksikan #BusinessTalkKompasTV episode "Desil Bikin Kaya-Miskin Relatif, Bansos Rawan Meleset?", Selasa, 8 September 2026, pukul 22.00 WIB, di KompasTV!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/689735/full-desil-bikin-kaya-miskin-relatif-bansos-rawan-meleset-business-talk
Sejumlah pihak menilai manuver statistik ini berisiko berbahaya karena berisiko membatasi akses penerima bansos.
Diperlukan kualitas input data, sebab data yang buruk akan tetap menghasilkan keluaran yang tidak akurat.
Saksikan #BusinessTalkKompasTV episode "Desil Bikin Kaya-Miskin Relatif, Bansos Rawan Meleset?", Selasa, 8 September 2026, pukul 22.00 WIB, di KompasTV!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/689735/full-desil-bikin-kaya-miskin-relatif-bansos-rawan-meleset-business-talk
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:06Ya saudara, Desil memicu kegaduhan terutama di media sosial belakangan ini.
00:12Dari pengecekan Desil pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional, netizen dibuat terperangah.
00:20Mereka yang merasa rumah tangganya jauh dari gambaran kesejahteraan tinggi,
00:25ternyata masuk kelompok Desil 9 atau 10.
00:28Sebaliknya, ada pula laporan mereka yang punya mobil dan pendapatan puluhan juta rupiah justru masuk Desil 2.
00:36Bahkan, anaknya ini tercatat menjadi penerima program Indonesia Pintar.
00:42Nestapa naik Desil, tapi nyatanya ekonomi pas-pasan dialami Timbul, seorang tukang beca di Kulon Progo, Yogyakarta.
00:52Timbul dibuat kaget lantaran tiba-tiba Desilnya naik dari 1 ke Desil 9, lebih tinggi dari lurah di lingkungannya.
01:03Ia khawatir tak lagi mendapatkan bansos dan tak mampu membiayai kuliah anaknya Kelak.
01:10Jelas kaget itu, soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi udah saya bilang anak saya kuliah dengan harapan ada
01:17kadu kip, ada biasa wewa.
01:20Nah, itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata Desilnya naik kan ya tetap
01:29kaget.
01:30Terus harapan saya itu juga nanti anak saya kalau bisa lanjut kuliah ya tetap ada keringanan tentang biaya.
01:43Setelah kasus tukang beca masuk Desil 9, BPS akhirnya mengecek langsung ke kediaman Timbul.
01:50Hasilnya, usai pengutahiran data Desil Timbul berubah ke Desil 3.
01:56Desil pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi kesejahteraan relatif.
02:07Semakin besar angka Desil menunjukkan semakin tinggi posisi kesejahteraannya.
02:13Semakin kecil angka Desil, semakin rendah posisi kesejahteraannya dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya.
02:21Dalam pengecekan lapangan DTSN, ada 39 variable yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
02:31mencakup informasi pada tingkat individu, keluarga, atau rumah tangga.
02:37Pemilikan mobil misalnya tidak menjadikan sebuah keluarga otomatis terhadap rumah tangga lainnya.
02:53Menteri Sosial Seflah Yusuf bilang Desil mempertajam sasaran program Bansos
03:00dengan Desil yang akurat nantinya program-program pemerintah akan tepat beruntungkan untuk kelompok Desil tertentu.
03:29Pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pertalait bagi masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10.
03:36Pemerintah ingin memastikan subsidi tepat sasaran.
03:42Di eksersis, karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran.
03:49Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid.
03:53Nah Desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik,
03:59tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita.
04:07Agar persoalan Desil tak memicu polemik, ekonom meminta BPS menjelaskan angka margin of error sebuah data
04:14dan aktif memantau langsung ekonomi masyarakat di lapangan.
04:18Terlebih jika Desil digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang menerima bansos dan subsidi.
04:28Secara ilmu statistik itu pasti wajar ada margin of error, yang namanya estimasi pasti ada errornya.
04:36Nah tapi ketika error ini dibawa kepada implementasi kebijakan, tentu ini akan menimbulkan polemik.
04:43Error yang mungkin 3% ataupun error yang 5% ini menimbulkan satu kejulak di masyarakat yang sejatinya itu bisa
04:51diminimalkan.
04:52Kejulakan seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa masyarakat misalkan masuk ke Desil 9-10 tidak mendapatkan pertalet misalkan.
05:03Nah ini kan harus dihitung margin of errornya.
05:06BPS harus berdasarkan juga dengan siapa? Dengan pemberitaan desa.
05:10Yang kedua adalah terkait dengan cross-check data dan verifikasi ke lapangan.
05:16Ya Desil bukan ukuran mutlak, kaya atau miskin.
05:19Namun ketika angka Desil menentukan hak atas bansos dan subsidi, potensi terjadinya kesalahan penargetan perlu dimitigasi.
05:28Potensi kesalahan target itu terjadi saat kelompok yang mampu masih menerima subsidi, kelompok kurang mampu justru kehilangan subsidi.
05:37Dan dua kelompok dengan kondisi ekonomi relatif sama, ini justru mendapatkan perlakuan kebijakan yang berbeda.
05:45Kita bahas lebih lengkap di bisnis talk, Desil bikin kaya miskin relatif, bansos rawan meleset bersama saya, Yan Rahman.
05:54Dan saudara tentunya saya tidak sendiri di studio Kompas TV saat ini, saya sudah kehadiran sejumlah narasumber yang akan membahas
06:00hal ini.
06:00Saya perkenalkan untuk Anda saudara.
06:02Yang paling kanan ada Andi Kurniawan, tenaga ahli Mensos.
06:07Mas Andi, selamat malam.
06:08Selamat malam, Mas Ian.
06:09Ada juga Fitra Faisal, tenaga ahli BAKOM RI. Mas Fitra, selamat malam.
06:13Selamat malam.
06:13Saya juga perkenalkan saudara untuk Anda, ada Puji Ismartini, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS.
06:20Bu Puji, selamat malam.
06:22Selamat malam, Mas Ian.
06:23Dan juga ada media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Mas Media, selamat malam.
06:29Selamat malam, Mas.
06:30Saya perkenalkan juga untuk Anda saudara, ada MYST Wijayanti, Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan.
06:35Bu ST, selamat malam.
06:36Selamat malam, Mas Ian.
06:37Dan juga yang menemani saya pada malam ini ada Hafid Febri, wartawan senior kontan.
06:41Mas Hafid, selamat malam.
06:43Selamat malam, Mas.
06:43Saya ke Bu ST terlebih dahulu.
06:46Ini ada lonjakan desil yang ramai diperbincangkan di media sosial, begitu banyak kasus-kasus yang dimuat ataupun diposting oleh masyarakat
06:54di sana.
06:55Dari desil awal, misalkan 1, 2, 3, melonjak ke desil 8, 9, 10.
07:00Dari kasus yang Anda temukan, seberapa janggal sebenarnya hasil pemerikatan desil di lapangan?
07:06Baik.
07:07Terima kasih, Mas Ian.
07:09Jadi, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, kami bertemu dengan setidaknya 241 mahasiswa berkumpul dan mereka adalah yang berharap
07:22mendapatkan KIP kuliah, tetapi terlempar karena persoalan desil.
07:27Terlempar ini karena beberapa persoalan.
07:30Terlempar karena satu, ada perubahan desil dari 2, 3, atau 4 menjadi 6, 8, 9, 10.
07:38Ada yang sejak awal adalah salah desil, salah satu contohnya adalah seorang mahasiswa, calon mahasiswa, dia adalah dari keluarga single
07:47parent, tetapi berada di posisi desil 10.
07:51Dan ini banyak sekali terjadi, bahkan setiap kami turun pun kami mencoba melakukan pengecekan apakah penerapan soal desil ini sudah
08:02tepat atau belum.
08:03Dan kami menemukan begitu banyak yang tidak tepat.
08:07Antara faktual kondisi lapangan yang ada, kemampuan mereka, dan juga dengan pendesilan yang sekarang terjadi.
08:14Oke, Bupuji, kita dengar langsung bahwa ada sejumlah temuan dari DPR yang memang tidak tepat begitu.
08:22Mengapa menurut Anda terjadi kasus orang yang bisa dibilang pas-pasan, ini naik jadi desil, desil sultan begitu?
08:29Seperti apa?
08:29Baik, terima kasih Mas Ian. Jadi sebenarnya desil itu kan bukan label miskin atau kaya, desil juga bukan merupakan batas
08:42nominal dari suatu pendapatan.
08:44Jadi desil ini sebenarnya kan sudah seperti yang saya sampaikan tadi adalah posisi relatif suatu keluarga terhadap distribusi tingkat kesejahteraan
08:54keluarga yang lain di Indonesia ini.
08:56Jadi, kita pada saat membangun desil itu kita lakukan pertama adalah dengan melakukan pemeringkatan yang didasarkan kepada pengeluaran per kapita
09:08rumah tangga.
09:09Nah ini diawali dengan pemenyusunan DTSN itu sendiri, di mana DTSN itu kan memang menjadi amanah berdasarkan impres 4 2025,
09:17di mana BPS diamanakan untuk menyusun dan kemudian juga mengelola DTSN.
09:22Dan untuk menyusun dan mengelola DTSN itu selanjutnya, kita membangun DTSN melalui tiga sumber data utama.
09:29Oke.
09:29Itu sumber data utama yang memang ada, yang bisa dioptimalkan untuk membangun suatu data tunggal.
09:35Baik.
09:36Yang pertama adalah data Reksosek yang dikelola oleh Bapenas, kemudian yang kedua adalah DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dan
09:44yang ketiga adalah P3KE yang dikelola, dikoordinatori oleh Kementerian Sosial.
09:48Oke.
09:49Nah ketiga data ini kemudian dengan kondisi yang beragam, kemudian kita tunggalkan, dan kemudian untuk membantu pemerintah untuk melaksanakan program
09:58pemerintah, maka perlu ada prioritasi.
10:00Nah untuk mengarah ke sana, maka kita lakukan pemeringkatan.
10:04Oke.
10:04Pemeringkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan yang kita lakukan berdasarkan beberapa variable sosial ekonomi dari data tersebut.
10:13Bu Puji tadi Anda menyebutkan bahwa ada tiga data yang source-nya menurut Anda meyakinkan begitu, tapi kalau kita tadi
10:19menunjuk lagi ke menurut Bu Esti, ini ada data yang tidak sesuai, real, data dihasil tidak sesuai dengan data ekonomi
10:27di lapangan, termasuk tadi contoh soal mahasiswa begitu yang seharusnya mendapatkan KIP.
10:32Oke. Bagaimana jawabannya?
10:33Ya jadi kondisi data ini beragam, beragam dalam konteks informasi yang ada di dalamnya, termasuk juga waktu pengumpulan datanya.
10:41Nah untuk bisa menghasilkan suatu desil yang baik, maka ini tidak terlepas dari dukungan data yang mutakhir.
10:49Nah untuk itu maka data yang ada, ini kuncinya adalah harus dimutakhirkan terlebih dahulu, sehingga penetapan desilnya menjadi lebih akurat.
10:57Oke, Mas Media menurut Anda ini masalahnya di mana? Masalah waktu pengumpulan data atau apa sebetulnya? Anda memiliki versi sendiri
11:03nggak?
11:04Masalahnya banyak. Satu kesalahan konseptual, kedua metodologis. Secara konseptual menurut saya lendasan berpikirnya keliru, karena pengukuran kemiskinan basisnya adalah kesejahteraan
11:18masyarakat.
11:19Masalahnya, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa desil tidak berbicara soal kemiskinan, masalahnya penggunaan desil sekarang ditentukan untuk bansos.
11:30Kita tahu bantuan sosial itu berkaitan dengan kemiskinan. Itu hal yang pertama.
11:35Memang ada beberapa negara yang menggunakan desil untuk bansos ya.
11:38Tetapi dalam konteks hari ini, saya kira manuver statistiknya terlalu berbahaya.
11:44Kenapa?
11:44Karena pengeluaran yang dihasilkan dari data saat ini, itu bukan pengeluaran aktual, tapi pengeluaran estimasi dari data yang ada di
11:57DTSN.
11:57Tentu ketika aktual dengan estimasi berbeda ya, itu terjadi kemudian exclusion error.
12:04Dan reportnya errornya besar. Itu yang disampaikan oleh Prof. Arief ya, bahwa bottom 20% errornya itu bisa di atas
12:1440-an persen.
12:16Persoalannya adalah, ini saya yakin mungkin sudah dikalkulasi dengan baik ya, tetapi menurut saya tidak cukup komprehensif uji validitasnya, robustnessnya,
12:27bahkan validasinya secara independen.
12:29Kemudian dilaksanakan. Terimplementasikan. Jadi dalam perspektif masyarakat, saya boleh menyambung ya, Ibu.
12:37Masyarakat kemudian kan bingung. Sebelumnya menerima, sekarang tidak menerima.
12:42Hari-hari hidupnya sudah susah, kebutuhan pendidikan kesehatan rumit, sekarang negara bilang bahwa mereka desil 6-10.
12:51Oke, artinya menurut Anda bahwa data desil ini tidak tepat?
12:53Dan menurut saya, belum bisa menggambalkan realitas yang ada di masyarakat. Itu saja sesederhana itu kegagalannya.
13:01Maka, apa yang harus dilakukan ya, saya sepakat bahwa ini data harus dimutakhirkan.
13:07Tetapi, kalau dimutakhirkan sambil jalan, ini yang repot. Karena yang di bawah itu sudah kacau, bingung.
13:15Dan masyarakat bawah itu tidak boleh ada economic shock sebesar ini.
13:19Karena ketika 300 ribu mereka bisa terima setiap beberapa bulan sekali.
13:24Sekarang mereka tidak terima, seperti pendidikan tadi.
13:27Dan tidak bisa menunggu 3 bulan.
13:28Dan tidak bisa menunggu 3 bulan lagi.
13:30Karena masa kuliahnya sudah harus berjalan.
13:32Oke, apa resiko tertingginya, Bu?
13:33Resiko tertingginya, angka kekerasan, perceraian, susah hidup, kemudian kesulitan untuk kemudian mengadres masalah ini.
13:43Bagi masyarakat bawah, permintaannya bukan klarifikasi terhadap pemerintah.
13:48Pemerintah juga mungkin tidak perlu menjelaskan secara statistik yang rumit.
13:51Menurut saya sesederhana, masyarakat meminta jawaban, kok negara gagal membaca realitas yang kami hadapi.
13:57Itu kira-kira diskusi yang ada di netizen yang coba saya sampaikan.
14:01Boleh, dijawab singkat. Apakah artinya menurut Anda, data DSL itu tidak tepat dijadikan data rujukan untuk penyaluran Bansos?
14:09Kalau mengikuti bagaimana Amartya Sen mengukur kemiskinan, itu kemiskinan itu berbasis standar hidup.
14:19Apakah standar hidupnya sudah baik atau tidak? Itu kenapa kita butuh poverty line.
14:24Masalahnya dengan DSL ini, itu tidak ada garis kemiskinannya.
14:27Sekarang DSL berapa garis kemiskinannya? Itu kan tidak ada.
14:31DSL tidak berbicara garis kemiskinan.
14:33Meskipun itu juga bisa menggambarkan setidaknya kesejahteraan masyarakat.
14:36Tapi menjadi syarat, Mas. Yang bisa menerima itu DSL 1 sampai dengan 4.
14:40Itulah masalahnya, itulah masalahnya.
14:42KIP kuliah misalnya.
14:43Data kita itu, kondisi masyarakat itu timpang.
14:47DSL 1 itu rentan sekali.
14:49DSL 6, 7, 8 pun juga tidak bisa dikatakan masyarakat yang sejahtera.
14:54Jadi DSL itu tidak menggambarkan dengan utuh siapa yang miskin dan siapa yang tidak miskin.
14:59Jadi itu kenapa saya sampaikan, ada kesalahan konseptual yang rumit dalam masalah ini.
15:06Saya terus terang berharap ini bisa diselesaikan segera.
15:09Kenapa?
15:10Negara boleh saja salah dalam statistik defisit perdagangan misalnya.
15:15Tapi kalau salah menentukan siapa yang miskin dan tidak miskin,
15:19efeknya terhadap masyarakat bawah.
15:21Baik, kita langsung dengarkan bagaimana respons dari pemerintah, Mas Andi.
15:24Kalau kita dengar tadi dari Mas Media bahwa data DSL tidak tepat.
15:29Jadi rujukan untuk pemberian bangso saat ini.
15:32Begitu karena banyak sekali kontroversinya.
15:33Respon Anda?
15:34Ya, jadi saya rasa bukan kesalahan konseptual metodologi atau yang lain.
15:40Tetapi bagaimana kita memahami makna dari apa sih yang menjadi orientasi pemerintah menggunakan itu.
15:47Pertama kita harus bedakan antara DTSN, DESIL, dan eligibilitas program.
15:56Bahwa program perlindungan sosial itu diberikan untuk mensasar kelompok tertentu dan dengan kriteria tertentu.
16:06Jadi ada pensasaran dan ada kelayakan.
16:10DESIL digunakan untuk mendapatkan gambaran prioritas.
16:14Sementara kriteria untuk mendapatkan siapa yang berhak dan masuk kriteria tertentu.
16:20Contohnya begini sederhana.
16:23Kalau DESIL disamakan dengan DTSN, saya rasa juga tidak terlalu baik kita memaknai itu.
16:30Karena basis utama, pertimbangan utama menentukan perlindungan sosial itu adalah DTSN.
16:38DESIL salah satu informasi yang ada di dalam DTSN.
16:43Dan banyak informasi yang lain di dalam DTSN.
16:46Jadi Kemensos menggunakan DTSN sebagai basis tapi tidak satu-satunya kriteria untuk memberikan perlindungan sosial.
16:56Tapi Mas Andi, ini yang jadi permasalahannya adalah mereka yang mendapatkan subsidi ataupun bantuan ini berdasarkan,
17:04ataupun seringkali syaratnya berdasarkan DESIL.
17:05Bagaimana jawabannya?
17:06Namun jangan jawab dulu, selesai-sela kita kembali.
17:08Tetaplah bersama kami di Business Talk.
17:17Anda masih bersama kami di Business Talk, Saudara.
17:19Mas Andi, saya lanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa pada akhirnya begitu yang menjadi acuan untuk mendapatkan subsidi
17:25ataupun syarat mendapatkan bantuan sosial adalah berdasarkan DESIL.
17:29Bagaimana respon Anda atau jawaban Anda?
17:30Iya, jadi kita harus bedakan DESIL, DTSN, dan kelayakan program.
17:36Saya kasih contoh, BBI misalnya salah satu program bantuan iuran untuk jaminan kesehatan dari pemerintah untuk keluarga miskin.
17:46BBI dibatasi sasarannya adalah DESIL 1 sampai dengan DESIL 5.
17:53Ada PNS mungkin yang masuk DESIL 1 sampai DESIL 5.
17:58Tetapi karena dia PNS, bagian dari negatif list yang harus dikeluarkan dari penerima PBI,
18:05maka yang bersangkutan tidak menerima.
18:07Kriteria PNS itulah masuk sebagai syarat untuk kelayakan dan kriteria.
18:13Jadi kita harus bedakan antara pensasaran dan juga kriteria terhadap program.
18:18Kenapa kita butuh DESIL?
18:21Pertama, DESIL dipertimbangkan untuk menetapkan prioritas.
18:25Mereka yang berada di DESIL 1 akan lebih diprioritaskan daripada mereka yang berada di DESIL 6.
18:32Kalau tidak ada DESIL, kita tidak bisa mempertimbangkan prioritas.
18:36Kenapa butuh mempertimbangkan prioritas?
18:39Karena risos yang mau dibagi negara kepada masyarakatnya terbatas.
18:43Program PKH misalnya dari Kementerian Sosial, hanya 10 juta.
18:48Ini berkaitan dengan kuota.
18:51BPNT Sembako yang diberikan oleh pemerintah hanya 18 juta.
18:55PBIJK hanya 96 juta.
18:58Itulah yang kemudian kita memaknai DESIL sebagai pertimbangan menentukan prioritas.
19:05Bukan satu-satunya syarat untuk menetapkan kriteria orang layak dan tidak layak menerima bantuan sosial.
19:12Oke, seperti yang ada sebutkan tadi, Mas Andi, bahwa justru yang jadi prioritas mendapatkan bantuan sosial adalah DESIL 1.
19:20Tapi permasalahannya, ini yang DESIL 1 juga naik ke DESIL 8, 9, 10.
19:25Jadi masihkah DESIL bisa jadikan acuan atau rujukan penerima bantuan sosial, Mas Hafid?
19:31Ya, sebenarnya polemik DESIL ini muncul karena DESIL ini kan data statistik yang direkam berdasarkan indikator-indikator yang ada.
19:45Sementara dia kerap sekali tidak sejalan dengan realitas kondisi ekonomi masyarakat.
19:52Karena karakter perekonomian masyarakat kan bergerak cepat ya.
19:56Yang menjadi problem ketika dinamika ekonomi masyarakat ini tidak atau belum terkam dalam perubahan data yang ada.
20:04Sehingga muncul polemik-polemik tersebut kan.
20:07Dan menjadi masalah ketika DESIL ini bukan sebagai alat targeting, tapi sebagai vonis kemiskinan.
20:17Vonis kemiskinan misalnya tadi dijelaskan Mas Andi, sebagai salah satu parameter penerima bantuan dengan rentang DESIL 1, 4, 5 ke
20:30atas mungkin tidak prioritas untuk mendapatkan bantuan.
20:33Bagi pemerintah ini mungkin sudah perubahan angka ya. Dari DESIL 2 naik menjadi DESIL 5.
20:38Tapi bagi masyarakat yang posisi klasifikasi, status administrasi DESILnya berubah, ini problem.
20:48Akan ada konsekuensi ekonomi yang nyata.
20:50Mereka berpotensi kehilangan bantuan.
20:55600 ribu bagi masyarakat kelas bawah itu sangat berarti, sangat signifikan.
21:02Kalau itu sudah menjadi shock absorber, tambahan pendapatan itu ketika hilang, berarti hilang potensi mereka untuk belanja kebutuhan dasar.
21:13Karena karakteristik tambahan pendapatan itu langsung dibelanjakan untuk kebutuhan dasar kok.
21:17Ini real.
21:18Oke.
21:19Baik.
21:20Mas Afid, kalau bisa dijawab iya atau tidak, menurut Anda apakah data DESIL bisa jadi rujukan untuk pemberian baso saat
21:27ini iya atau tidak?
21:28Saya sepakat dengan Mas Media tadi bahwa harus ditinjau ulang.
21:31Karena problemnya masih banyak menyimpan potensi permasalahan.
21:36Artinya DESIL ini kompas loh, bukan wilayahnya.
21:39Artinya ketika kompas ini bermasalah, hentikan dulu.
21:43Jangan bawa masyarakat dengan kompas yang salah.
21:46Oke.
21:46Mas Fitra, hentikan dulu.
21:48Ini menjadi kompas bermasalah begitu.
21:52Tanggapan Anda?
21:53Iya digini, saya sepakat dengan kompas ya.
21:55Karena DESIL itu sebagai kompas kebijakan ya.
21:58Tetapi di sisi yang lain, kita juga memahami bahwa ketika menjadi kompas, dia tidak menjadi paluh hakim.
22:04Tidak bisa menentukan bahwa dia orang miskin atau kaya.
22:06Dan memang itu konsepnya seperti itu ya.
22:08Nah, dalam konteks yang lain, kita bisa melihat bahwa sebenarnya secara presiden, sebelumnya kan ada DTKIS ya mas.
22:15Tidak jadi prioritas, tapi ini jadi acuan untuk memberikan, prioritas untuk jadi acuan.
22:20Saya ingin memberikan konteks terlebih dahulu.
22:22Jadi dulu ada DTKIS namanya ya.
22:24Dan dalam kajian kami di FAUI, kami juga, ya saya juga dosen di FAUI.
22:28Nah, itu kita sempat melakukan kajian Growth Incidence Curve.
22:32Nah, Growth Incidence Curve untuk kelompok yang paling bawah, which is yang DESIL 1-4,
22:37yang kita gunakan sebelumnya juga pakai metode yang kurang lebih sama, bottom 40%,
22:41itu positif ya, Growth Incidence Curvenya.
22:45Growth Incidence Curve untuk yang top 20% juga positif.
22:48Yang masalah justru yang di tengah gitu ya.
22:50Nah, tapi itu bahasan lain lah.
22:52Kita akan bahas yang bottom 40% dulu.
22:54Kenapa bottom 40% ini positif?
22:56Kalau kita lihat secara agregat ya, meskipun nanti kita juga akan melihat.
23:00Ada contoh-contoh yang sebenarnya secara anekdotal perlu kita perbaiki di lapangan.
23:04Tetapi kalau kita lihat secara agregat, bottom 40% ini, itu secara umum pasti positif mas.
23:09Jadi dalam konteks ini, secara presiden, kan DTKS itu kemudian berevolusi,
23:14bahkan DTKS sendiri merupakan evolusi dari tahun 2005 dulu ketika ada subsidi BBM itu ditarik,
23:20kemudian kita harus sampaikan subsidi ini ke orang miskin,
23:25maka mulai dari itulah kemudian evolusinya.
23:27Kemudian ada TNP2K, kemudian ada, dan terakhir ada DTKS.
23:30Nah, DTKS kemudian berevolusi juga, mengintegrasikan data-data yang lain.
23:35Misalnya, data dari P3KE, itu persasaran percepatan penolongan kemiskinan.
23:40Juga ada Rexosek, juga ada Dukcapil, dan pada akhirnya menjadi DTSN.
23:44Dan di situ konsep desil sebenarnya bukan konsep yang baru diperkenalkan sekarang saja,
23:48sudah dari dulu.
23:49Nah, ketika kalau kita bicara secara presiden historis,
23:53itu sudah terbukti dari dulu, fokusnya sudah signifikan,
23:57nah sekarang sebenarnya ini masalahnya adalah dari sisi perbaikan.
24:00Nah, dalam konteks itu, memang inclusion dan exclusion error selalu ada.
24:04Apalagi kita sekarang mengalami perubahan atau evolusi,
24:07dan saya sangat setuju sekali bahwa data itu sifatnya dinamisme dari data,
24:14tidak mampu mengejar dinamisme dari kehidupan.
24:17Kehidupan masyarakat, tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan,
24:20itu kan memang tidak mampu kemudian dikejar oleh dinamisme dari data tersebut.
24:24Nah, di sisi yang lain, memang ada proses updating,
24:28tapi tentunya kita juga melihat bahwa ini ada proses konvergensi dan triangulasi,
24:33bukannya tidak kemudian memberhentikan metodenya,
24:38tetapi bagaimana datanya itu lebih dimukulkan.
24:40Berarti artinya lebih banyak positifnya ya?
24:42Seperti Bu Esti, Mas Fitra bilang ini lebih banyak positifnya,
24:45dan masih akan digunakan oleh pemerintah terkait dengan desil ini.
24:47Ya, kalau soal desil, baru kali ini kita bisa melihat begitu banyak dinamika yang terjadi di masyarakat.
24:56Begitu banyak orang komplain, masyarakat kita komplain.
25:00Baik karena terjadi perubahan desil,
25:02ataupun ketidaksesuaian desil dengan realita yang mereka punya.
25:07Maka menurut tema saya,
25:09karena saya juga meninjau ketika ada pembagian beras dari badan ketahanan pangan,
25:13kalau tidak salah saya datang ke kelurahan-kelurahan,
25:16itu menunjukkan saya bisa bersalaman dengan sekian banyak orang,
25:19saya melihat bahwa yang datang ini memang pas.
25:22Dan menurut saya itu belum menggunakan data desil,
25:25tetapi masih menggunakan data lama,
25:27yaitu detesen yang diberlakukan untuk penerima bansos.
25:32Kemudian ada laporan masuk,
25:34bahwa biasanya PKH itu kan dikelompokkan,
25:37Mas Andi saya mau menyampaikan.
25:39Ada 20 orang, lalu ada ketua PKH-nya.
25:42Nah yang terjadi sekarang itu,
25:44ada yang sudah berubah desil,
25:45misalnya kelompok itu ada 20 orang,
25:47ada yang sudah berubah desil ada 3 orang.
25:50Nah yang 3 orang ini kemudian tidak ada penggantinya,
25:53masih yang menerima 17 orang,
25:55karena yang 3 orang berubah desil.
25:57Di luar desil 1 sampai 4 menerima PKH.
26:00Belum ada 3 orang yang masuk.
26:02Dan itu pun yang keluar pun juga cukup kaget,
26:05juga tidak merasa bahwa mereka sudah mempunyai kemampuan finansial,
26:09atau secara ekonomi dia sudah baik.
26:12Tidak seperti itu.
26:13Jadi ini menurut saya memang untuk pendesilan ini,
26:18menurut saya tidak lagi tepat kalau digunakan saat ini.
26:21Selesaikan dulu dengan baik.
26:23Karena apa?
26:24Pemutakhiran data itu diberikan dengan sanggah data.
26:28Di setiap kelurahan bisa dilakukan untuk melakukan sanggah data.
26:31Tapi problemnya,
26:33sanggah data ini harus mengacu 3 bulan.
26:353 bulan ini bisa menyebabkan kondisi sosial yang sangat tidak baik bagi masyarakat.
26:41Ini juga harus menjadi PR.
26:43Harus menjadi PR.
26:44Yang bisa saya simpulkan, Mas Fitra, dari BST,
26:47ini berkaitan dengan inclusion error,
26:48juga exclusion error, dan juga cliff effect.
26:51Bagaimana koreksinya, Mas Fitra?
26:53Jadi cliff effect ini ada suatu hal yang kita bicara mengenai karakteristik data.
26:58Data statistik itu kan harusnya continuous,
27:00tetapi kita dalam konteks pengambilan kebijakan,
27:02cliff effect itu terjadi karena ada proses yang diskret.
27:05Artinya dari desil 4 ke desil 5,
27:07tiba-tiba desil 5-nya 0.
27:09Itu kan sebenarnya suatu hal yang harus kita benahi.
27:13Jadi makanya tadi Mas Andi,
27:17maaf, itu tadi sudah menyampaikan juga
27:19bahwa ini bukan satu-satunya penentu
27:21nanti dia orang bisa dapat atau tidak.
27:24Harus ada faktor-faktor yang lain untuk bisa melengkapi itu.
27:27Karena kalau cuma berbasis desil saja,
27:29saya juga sepakat.
27:30Itu tidak akan sepenuhnya sempurna,
27:32karena margin atau inclusion dan exclusion error-nya
27:35masih ada di situ.
27:36Jadi kalau saya cek kemarin di BPS,
27:38mungkin inclusion error-nya sekarang sudah 30-an persen.
27:41Nah, tapi itu masih titik tetap tinggi
27:43untuk dalam kategori ini.
27:45Nah, cuma kalau misalnya kita bandingkan
27:47antara emerging markets yang lain,
27:49itu memang kategori inclusion dan exclusion error-nya
27:51antara 30-an sampai 80 persen.
27:53Jadi ini di wilayah lower bound.
27:55Tetapi ya tetap saja,
27:56nggak bisa dijadikan the single determinant.
27:59Nah, dalam konteks ini,
28:00maka kita bisa melihat bahwa desil sekali lagi,
28:03dia menjadi kompas.
28:04Tadi saya sepakat,
28:05bukan karena ada di kompas ya.
28:08Tapi di sisi yang lain,
28:09dia tidak bisa menjadi paluh hakim.
28:11Dia tidak bisa menentukan orang itu miskin atau enggak.
28:14Karena berbasis desil saja.
28:15Oke, saya ke Mas Media.
28:17Apakah artinya apabila saya simpulkan tadi
28:19dari statement Mas Fitra,
28:21data yang digunakan saat ini oleh pemerintah
28:24untuk memberikan Bansos?
28:25Menurut Anda sudah tepat?
28:27Kemiskinan itu kompleks ya.
28:29Artinya karena kompleks,
28:31harus hati-hati mengukurnya.
28:34Dan menginterpretasikannya.
28:35Itu kenapa saya berharap BPS,
28:37Kemensos melakukannya dengan hati-hati.
28:38Tapi saya terus terang sangat kecewa,
28:40karena banyak orang top di BPS dan Kemensos
28:42yang harusnya bisa menginvestigasi
28:45dan menganalisis ini dengan lebih baik.
28:47Karena bicara kemiskinan,
28:49soal DTSN misalkan,
28:51kan degenerate dari PMT,
28:53proximin test ya,
28:54akan salah besar
28:55kalau itu diterapkan untuk semua bantuan sosial.
28:59Menjadi tolok ukur bantuan sosial.
29:01Karena enggak bisa.
29:03Sebab karena karakter kemiskinan itu kompleks,
29:06kita harus membedakan intervensinya.
29:08Kalau dia miskin karena kekurangan pendapatan,
29:12cash,
29:13itu kenapa kita punya conditional cash transfer, PKH.
29:16Kalau dia miskin,
29:18orang itu susah karena ketiadaan akses pendidikan,
29:22kesehatan.
29:22Intervensinya bukan cash,
29:24tetapi bantuan KIP,
29:27akses BPJS kesehatan, dan lain-lain.
29:30Ini enggak bisa disamakan.
29:32Kenapa?
29:32Karena kebutuhan masyarakat itu berbeda.
29:35Nah, ketika kemudian desil ini dipukul rata,
29:38ini kemudian jadi aneh.
29:40Inilah yang kemudian mengakibatkan kekacauan ini.
29:43Karena desil satu,
29:44itu kebutuhannya sangat spesifik.
29:49Desil tujuh, misalkan.
29:51Masyarakat ini masih rentan,
29:52tapi kebutuhannya akses pendidikan, misalnya.
29:55Nah, itu kenapa kita harus hati-hati mengintervensinya.
29:58Jadi, enggak bisa one fits all.
29:59Tapi sejauh ini,
30:00katanya output dari desil itu positif,
30:02kata Mas Fitra.
30:04Dalam konteks apa?
30:05Dalam konteks presiden historikal.
30:07Tapi, oke, nanti kita bisa bahas.
30:09Sebenarnya kalau berkaitan dengan desil ini ya,
30:12jangan sampai tidak tepat sasarannya.
30:15Itu yang harus diperbaiki.
30:17Nah, untuk melakukan itu,
30:19makanya identifikasi kemiskinannya karena apa.
30:22Jadi, jangan digunakan,
30:24karena desil itu,
30:25itu kesejahteraan relatif terhadap orang lain.
30:27Andai negara ini,
30:30ekonominya menurun,
30:3110 sampai 1 menurun,
30:33itu desilnya akan tetap sama.
30:34Padahal masyarakat itu di desil 1 juga rentan,
30:369 juga rentan.
30:37Itu kenapa kita butuh poverty line yang tepat,
30:40garis kemiskinan yang tepat.
30:42Makanya kunci awalnya itu garis kemiskinan.
30:45Makanya perbaiki garis kemiskinan kita
30:47yang tidak pernah berubah secara signifikan,
30:50secara metodologis sejak tahun 90-an.
30:52Itu jadi kunci untuk menentukan
30:54siapa yang miskin dan tidak miskin.
30:55Baru kemudian intervensi,
30:57salah satunya PKH,
30:58yang luar biasa efek positifnya.
31:00Kemudian akses kesehatan pendidikan itu hal yang berbeda.
31:03Intervensinya juga berbeda.
31:05Sekarang ketika pukul rata,
31:06masyarakat bingung.
31:07Kita bicara hari ini di sini,
31:09bicara soal desil,
31:10inclusion error, exclusion error.
31:12Bagi masyarakat hari ini,
31:14jelaskan kenapa saya pindah,
31:16kemudian dianggap miskin oleh pemerintah.
31:17Oke.
31:18Repotnya lagi masyarakat,
31:19udah hidup susah,
31:21nyari kerjaan susah,
31:22kemudian juga diberikan waktu 3 bulan
31:24untuk kemudian menjelaskan bahwa dia tidak miskin.
31:27Jadi, titik terendah menjadi warga negara Indonesia,
31:30khususnya masyarakat bawah adalah,
31:31ketika dia sudah miskin,
31:33dia juga harus berjuang meyakinkan negara bahwa dia miskin.
31:36Ini yang sangat menyakitkan.
31:38Dan tidak semua orang punya akses untuk bisa melakukan salah.
31:40Dan masyarakat meminta penjelasan dari BPS,
31:42bukuji,
31:43dari 39 variable begitu,
31:45mengapa masih ada salah,
31:47ataupun error, salah level begitu,
31:49yang harusnya 1, 2, menjadi ke-8, 9, 10.
31:52Jadi, sebenarnya,
31:54DESIL itu kan dibangun dari model dengan input data.
31:59Sehingga, akurasi dari DESIL yang dihasilkan,
32:02itu sangat tergantung dari dua komponen ini.
32:05Pada saat kita membangun model,
32:07kami sudah juga melakukan quality assurance,
32:10artinya penjaminan kualitas mulai di tahap pembangunan,
32:13kemudian kami validasi modelnya,
32:15kami kalibrasi,
32:17termasuk apabila ada data baru yang tersedia,
32:21maka akan kami running lagi model baru.
32:23Karena memang tadi disampaikan Mas Adi dan Mas...
32:27Kumpas.
32:29Ya, bahwa
32:31kondisi kesejahteraan masyarakat itu dinamis.
32:34Pola ketingkat kesejahteraan itu akan berubah terus sepanjang waktu,
32:38sehingga data ini pun juga harus terus diupdate, dimutakhirkan.
32:43Sehingga input datanya kalau tidak bagus,
32:45maka sebagus apapun model ini,
32:47maka akan menghasilkan hasil yang juga tidak bagus.
32:50Untuk itu, untuk menghasilkan desil yang baik,
32:53maka diperlukan model yang baik dan juga dukungan data yang mutakhir.
32:58Keduanya ini harus ada.
32:59Jadi, maksudnya ini masyarakat yang tidak update soal informasinya atau bagaimana?
33:02Ya, jadi update informasi ini kan selalu terus dilakukan oleh BPS secara kontinu.
33:07Jadi, sesuai dengan IMPRES 4.025,
33:10BPS secara kontinu melakukan updating detesen ini
33:13melalui data-data administratif dari kementerian lembaga,
33:16tetapi juga peran masyarakat juga penting.
33:19Jadi, masyarakat perlu menginformasikan mengenai perubahan kondisi
33:24ataupun jika ada data yang tidak sesuai dengan faktual yang ada, fakta yang ada.
33:28Jadi, itu yang mungkin harus dilakukan.
33:30Oke, baik.
33:31Mas Fitra, ini juga yang menjadi pertanyaan besar begitu soal pertalait
33:37begitu yang menjadi perbincangan di masyarakat
33:39yang harusnya biasanya pakai, jadi tidak bisa gara-gara
33:44tidak boleh untuk desil 9 dan 10.
33:46Dan nyatanya pada saat ini banyak sekali yang awalnya desil 1 sampai 5,
33:50ini berpindah ke 8, 9, 10.
33:53Bagaimana jawaban Anda?
33:54Ataupun apa alasan pemerintah, respon pemerintah terhadap hal ini?
33:57Jangan jawab dulu, usah tidak kami kembali tetap bersama kami di Bisnis Talk.
34:08Anda masih bersama kami di Bisnis Talk, Saudara Mas Fitra.
34:11Tidak cuma bansos desil ini juga digunakan nantinya untuk membatasi pembelian
34:15BBM bersubsidi Pertalait begitu.
34:17Urgensinya itu apa sih? Apa untuk mengurangi beban negara?
34:21Ini Mas Yan, terima kasih atas pertanyaannya ini.
34:24Jadi, saya harus jelaskan bahwa itu tidak ada.
34:27Apa namanya, untuk desil itu untuk menentukan dia bisa dapat pertalat atau enggak.
34:32Coba tanya nanti sama Bu Esti ya, belum ada perbincangan juga di DPR ya.
34:36Itu memang ada satu...
34:38Pak Bali mengatakan akan segera dikaji?
34:39Ya, segera dikaji tapi kan belum tentu juga.
34:42Ya kan nanti sepertinya kalau kita lihat dari konstelasi politik,
34:46itu tidak akan dilakukan juga oleh pemerintah.
34:48Kan nanti kan penentunya presiden.
34:50Dan presiden belum menginstruisikan untuk itu.
34:52Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa itu bukan faktor lah.
34:55Balik lagi ke sini.
34:56Karena apa?
34:57Karena kalau kita bisa mengenai data dan kesahihan metodenya dan juga datanya,
35:03itu yang lebih sahih adalah untuk Bansos, bukan untuk yang lain.
35:06Karena apa?
35:07Ini kan bawaan dari DTKS, yang tadi saya sampaikan juga.
35:09DTKS sebelumnya dari TNP 2K, metodenya sudah sahih dan seterusnya.
35:12Maka kita juga bisa melihat bahwa growth incidence curve orang yang paling bawah,
35:16berdasarkan prinsip rolesian equity, memberikan paling banyak kepada yang paling sedikit,
35:20itu sudah terbukti dan sahih.
35:22Cuma kalau misalnya untuk yang lain, itu belum ada pembuktian lebih lanjut.
35:26Makanya dalam konteks ini, DTKS itu masih akan terus berlanjut dalam konteks ini sebagai kompas tadi ya.
35:32Bagi penentuan orang-orang yang bisa layak menerima Bansos.
35:36Nah, tadi saya juga ingin mengomentari sedikit yang disampaikan oleh Uda Media.
35:40Uda Media itu Mas Media.
35:42Nah, karena dari Jawa, tapi asalnya...
35:45Kanunnya dia.
35:46Asalnya dia.
35:47Nah, ini jadi begini.
35:49Kan garis kemiskinan, misalnya kalau kita pakai yang paling diterima semua orang,
35:55garis kemiskinan berdasarkan World Bank, 62 juta orang.
35:58Nah, dari 62 juta orang, kita kan bicara mengenai alokatif efisiensi.
36:02Tetap saja harus ada prioritas, kan?
36:03Jadi 60 juta orang itu, mana yang fakir miskin, 2 AFA itu yang paling layak untuk dapat?
36:38Jangan sampai kemudian nanti kita...
36:38Baya Yudisa Dewa dan juga Menteri SDM Bahlila Adalia yang menyebutkan bahwa...
36:43sedang mempertimbangkan terkait pembatasan penggunaan pertalian berdasarkan desil.
36:47Nunggu desilnya benar dulu, begitu.
36:49Kalau menurut Anda datanya benar dulu, kemudian akan diimplementasikan.
36:53Menurut Anda ini urgensinya apakah?
36:55Seperti yang saya tanyakan, terkait dengan mengurangi beban negara?
36:58Ya, sebenarnya inisiatif, insentif fiskal pemerintah, motivasinya kan begitu.
37:04Di tengah keterbatasan anggaran, kan?
37:06Sementara kebutuhan perlindungan sosial, subsidi, program prioritas semakin besar.
37:12Penerimaan pajak, trennya menurun.
37:14Artinya pemerintah pengen mengubah pendekatan subsidi ini dari universitas menjadi targeted, kan?
37:20Persoalannya seberapa?
37:21Presisi targeting penerima bantuan.
37:25Karena error statistik itu sama dengan error sosial, loh.
37:29Kita bicara exclusion error, itu dalam perlindungan sosial fatal bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
37:36Karena exclusion error itu kan masyarakat yang harusnya mendapat bantuan tidak menerima bantuan.
37:40Kalau kemudian ini diperluas menjadi rujukan pembatasan pertalit, ini kan akan menjadi semakin problem.
37:47Untuk kerangka rujukan, apa, bansos saja, problematika desil ini, yang pasti pemerintah itu sebenarnya butuh statistik.
37:57Saya setuju, saya sepakat.
37:58Gak mungkin tau pemerintah mendatangi satu persatu ratusan juta warga untuk menyalurkan bantuan.
38:04Persoalannya, artinya DTSN versi 3 per 10 Juli 2026, itu kan sudah mencakup, kalau nggak salah ya Bu Puji,
38:13ada 95,98 keluarga dan 129 juta individu.
38:19290 malah ya.
38:21Artinya apa?
38:21Semakin besar database, maka semakin penting mekanisme koreksinya Bu.
38:26Ini, ini yang harus dipahami pemerintah.
38:31Karena ketika kebijakan ini akan dijadikan instrumen untuk melakukan pembatasan,
38:40katakanlah pembatasan anggaran subsidi di tengah keterbatasan fiskal pemerintah,
38:46maka akurasi data.
38:48Nah, bagi saya format idealnya, desil itu screening awal aja,
38:54harus ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual di lapangan.
38:59Jangan kemudian desil menjadi vonis penentu dapat bantuan atau nggak dapat bantuan.
39:06Itu yang menjadi problem.
39:07Oke, Bu Puji, bisa dijawab.
39:08Sebetulnya itu desil itu sebagai penentu menerima bansos atau subsidi juga?
39:12Ya, jadi desil itu sebenarnya seperti tadi yang disampaikan Pak Andi ya,
39:17jadi itu untuk membantu menyusun skala prioritas.
39:21Jadi desil itu bukan satu-satunya kriteria untuk bantuan sosial.
39:25Dia bisa menjadi informasi awal, tetapi bukan kriteria penentu untuk bantuan sosial.
39:32Seperti tadi contohnya PKH ya Pak Andi ya.
39:34PKH itu perlu ada anak usia sekolah, terus untuk lansia, kemudian ada disabilitas.
39:41Jadi desil itu bukan kriteria untuk menentukan bantuan sosial.
39:45Nah, desil itu adalah alat bantu, karena ini data tunggal yang digunakan untuk berbagai kebutuhan,
39:50bukan hanya untuk bantuan sosial saja.
39:52Alat bantunya termasuk untuk subsidi?
39:54Itu terlepas dari kebutuhan pemerintah akan membutuhkan keinformasi untuk perencanaan yang seperti apa.
40:01Kalau memang nanti ke depan diperlukan bahwa subsidi itu adalah 40% keluarga terbawah,
40:10alat bantunya adalah desil tadi.
40:12Tapi bukan berarti semua itu ditentukan dari desil,
40:16karena desil bukan kriteria untuk penentuan bantuan.
40:19Oke.
40:19Dan juga subsidi.
40:21Oke.
40:21Mas Andi, tadi juga disebutkan oleh Mas Hafid,
40:23yang penting adalah salah satunya ada yang perlu dilakukan terkait dengan mekanisme koreksi begitu,
40:28dan juga pemeriksaan langsung ke lapangan.
40:31Cukup BPS saja atau kemensos juga harus turun ke lapangan, harusnya?
40:34Ya, jadi di Inpres 4 2025,
40:37BPS bertugas untuk mengolah,
40:41memutahirkan data.
40:41Menterian Sosial bertugas untuk membantu BPS memutahirkan data.
40:47Jadi kita membuka semua instrumen,
40:50membuka sebanyak-banyaknya kanel untuk bisa masyarakat memutahirkan data.
40:55Dan sekali lagi,
40:56yang sering hari ini sedang ramai diperbincangkan,
41:00banyak sekali masyarakat yang datang ke kelurahan,
41:03mendatangi pendamping PKH,
41:05requestnya satu,
41:06minta tolong turunkan desil saya.
41:08Ini kan persepsi yang salah,
41:10yang kita harus sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,
41:15bahwa naik desil itu tidak sama dengan menjadi kaya,
41:22dan juga tidak sama dengan hilang bantuannya.
41:26Jadi naik desil belum tentu hilang bantuannya.
41:29Apa yang dilakukan oleh kemensos,
41:32melakukan evaluasi terhadap kelayakan kriteria.
41:36Tidak semata-mata desil saja.
41:40Dan apakah melakukan verifikasi ke lapangan?
41:42Tentu kita melakukan verifikasi ke lapangan,
41:45tapi basisnya tentu tidak bisa keseluruhan.
41:47Karena bayangkan tadi 290 rekod individu,
41:52juta,
41:53dan 90 rekod KK,
41:5790 rekod juta KK yang ada di DTCN,
42:00itu data yang sangat besar.
42:01Maka betul sekali kita sekarang mendorong yang namanya
42:05Dynamic Social Registry.
42:08Bagaimana melakukan pensasaran,
42:10pemutahiran,
42:11penyanggahan dengan cepat.
42:14Oke, dengan cepat itu intinya di sana.
42:16Saya kemas,
42:16media ada risiko perencanaan kebijakan pemerintah tidak tepat,
42:20jika data statistik yang dipakai tidak berhasil
42:22memotret kondisi real masyarakat.
42:25Apa risikonya?
42:25Namun kita bahas saja dah.
42:26Saudara, tetaplah bersama kami di Business Talk.
42:35Saya langsung ke Mas Media,
42:37apa risiko perencanaan kebijakan pemerintah tidak tepat,
42:41jika data statistik yang dipakai tidak berhasil memotret
42:44kondisi real masyarakat ataupun kondisi lapangan?
42:47Saya kasih contoh ya,
42:48misalkan tadi DTCN 9-10,
42:51itu digunakan,
42:52misalnya kalau nanti digunakan untuk pertalai,
42:54itu tidak bisa.
42:55Kalaupun dipaksakan itu zolim sekali.
42:58Zolim sekali?
42:59Oke, rispawahi.
42:59Karena 9 dan 10 itu,
43:02itu kan menjelaskan relatif terhadap yang lain ya.
43:05Itu kalau dilihat pakai data,
43:07diagregasi dengan data susunas,
43:08itu sekitar 2, sekian juta.
43:12Per kapita ya, per orang.
43:14Artinya itu masih masyarakat rentan sebetulnya.
43:17Dan ini juga sekaligus mengungkap
43:18betapa timpangnya ekonomi kita,
43:21karena kalau seandainya persentilnya 1%,
43:23itu 7 juta per orang.
43:25Jadi 7 kali 4, satu keluarga itu sekitar...
43:27Jadi menurut Anda persentil lebih tepat dilakukan daripada desil?
43:32Ya, sebetulnya bukan antara desil dan persentil ya.
43:35Saya hanya ingin bilang bahwa,
43:37ketika Bansos menggunakan literally saklek desil gitu ya,
43:43desil itu tidak menceritakan kondisi karakter kemiskinan dengan sangat komplit.
43:49Bahkan ketika desil itu diciptakan kan dari PMT ya,
43:52itu tidak menjelaskan kebutuhan pendidikan,
43:54dan kesehatan, dan lain-lain begitu, Mas.
43:56Oke, saya ke Bu Esti.
43:58Apa sih pentingnya pembaruan data dan juga mekanisme sanggah
44:00dan pemulihan hak subsidi dan juga Bansos menurut Anda?
44:03Ya, pemulihan data sangat dibutuhkan.
44:08Karena banyak, saya harus mengatakan banyak.
44:11Karena begitu banyak aduan dari masyarakat,
44:13termasuk yang disampaikan melalui media-media.
44:16Begitu banyak yang memang dirasakan oleh masyarakat,
44:19itu tidak sesuai.
44:20Tidak semata-mata lalu mengatakan bahwa,
44:23oh mereka nanti kehilangan Bansosnya.
44:25Tidak demikian.
44:26Tetapi lebih kepada ketidaktepatan atau ketidaksesuaian
44:30dengan realita yang mereka hadapi.
44:34Bahwa antara mereka,
44:36seperti tadi Bapak Tukang Beca,
44:37dia desilnya waktu belum dirubah adalah desil 9.
44:41Dan mereka, beliau sedang akan mengkuliahkan anaknya.
44:44Yang itu membutuhkan KIP kuliah.
44:49Nah, kemudian ada masa sanggah.
44:51Yang alhamdulillah ketika sanggah,
44:53kemudian bisa berganti, berpindah menjadi desil 3.
44:57Mungkin karena itu ada viral karena medsos.
45:00Sekarang bayangkan yang itu tidak viral.
45:02Berapa orang yang berusaha untuk melakukan sanggah.
45:05Berapa orang yang harusnya sanggah,
45:07tapi tidak bisa melakukan sanggah.
45:09Maka, saya menyampaikan kepada Pak Andi,
45:14bahwa penjelidikan punya banyak jejaring.
45:18Punya banyak pendamping PKH, pendamping sosial.
45:21Saya mengatakan sangat mampu ketika kemudian itu ada sanggah.
45:25Itu langsung ke lokasi,
45:27lalu melihat apakah orang ini memang berada dalam posisi
45:31masih membutuhkan bantuan atau tidak.
45:32Tetapi yang harus dipegang,
45:35bahwa memang desil ini jangan menjadi salah satu syarat
45:38untuk penerimaan bantuan.
45:40Lebih kepada faktual yang kemudian bisa dilakukan
45:44secara langsung oleh para petugas-petugas kita.
45:47Termasuk, maaf Pak, saya harus memperpanjang ini.
45:49Boleh, singkat saja.
45:51Termasuk soal KIP kuliah,
45:53yang kemudian harus ada batasan desil 1-4.
45:56Sementara mereka PNS dengan gaji totalnya 5 juta misalnya,
46:01sangat berat kemudian ketika anaknya harus kuliah.
46:04Kemudian mereka tidak bisa mengakses ke KIP kuliah.
46:08Artinya jangan sampai itu dijadikan pendoman
46:11untuk menentukan berhak atau tidak mendapatkan bantuan tertentu.
46:15Khususnya KIP kuliah.
46:16Bupu Cik, apa komitmen dari BPS
46:19bahwa data yang Anda miliki bisa dipercaya
46:21dan apa juga yang bisa dilakukan begitu mekanismenya
46:24apakah bisa langsung juga turun langsung ke lapangan?
46:28Ya.
46:28Jadi BPS selalu berkomitmen
46:30untuk melakukan pemutahiran data yang digunakan
46:34dalam setiap pengambilan kebijakan.
46:36Artinya, termasuk DTSN ini,
46:38ini juga upaya pemutahiran terus dilakukan.
46:40Bahkan salah satunya setiap 3 bulan
46:42itu dirilis DTSN versi yang terbaru.
46:46Ini dong yang tadi berat, 3 bulan.
46:48Kuliahnya selak bubar ini.
46:50Jadi, ini nanti mungkin Pak Andi yang bisa menjelaskan
46:53mengenai bantuannya.
46:55Tetapi artinya bahwa
46:56pemutahiran ini menjadi komitmen untuk terus dilakukan
46:59karena memang antara tadi
47:02model dan data
47:04ini harus saling mendukung satu sama lain.
47:06Jadi, kami pun dengan model itu
47:08tidak hanya menggunakan data yang baru
47:10tetapi kami kembangkan model yang terbaru
47:12seperti yang dulu kami menggunakan model linear sederhana
47:14sekarang kami improve dengan mesin learningnya.
47:17Ini bagian dari komitmen BPS
47:19untuk meningkatkan kualitas dari model
47:22atau metode yang digunakan
47:23untuk melakukan peringkatan tadi.
47:26Oke, Mas Andi boleh singkat saja
47:29bagaimana sebetulnya mekanisme sangga
47:30dan pemulihan hak subsidi Bansos singkat saja?
47:33Ya, kami mendorong
47:35Dynamic Social Registry
47:36dan sekarang saya rasa momentumnya
47:38sudah tidak pada posisi
47:40kita harus kembali ke masa lalu.
47:43Kita harus menatap ke masa depan
47:45dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan.
47:47Oke, baik.
47:49Digitalisasi Bansos akan menjadi game changer.
47:52Oke.
47:52Karena di dalamnya akan terkoreksi
47:55data-data administratif.
47:56Tidak lagi pakai basis data pengakuan
47:58tetapi langsung bersumber pada
48:00lembaga yang memiliki legis.
48:02Kita tangkap bersama maksudnya Mas Andi
48:03dan juga mengharapkan kita bersama
48:05desil ini juga bisa lebih tepat lagi ke depannya.
48:08Dan terima kasih Bapak Ibu
48:09atas waktunya bersama kami di Studio Kompas TV.
48:12Demikian bisnis talk.
48:13Saya Yantrahman Pamit undur diri.
48:14Terima kasih.
48:14Sampai jumpa.
48:22Sampai jumpa.
Komentar