00:00Emang dulu kita terlalu besar harapannya.
00:02Kelemahan purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya.
00:06Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya tumbang betul Pak, akhirnya dicopot.
00:11Hari ini digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suha Hasil Nasara.
00:18Dan kita tidak menduga secepat itu, karena banyak yang kecelek.
00:22Karena awalnya menduga bahwa orang ini hebat, kelihatan percaya diri sekali,
00:26kita punya harapan besar, termasuk Pak Mahfud.
00:28Meskipun Pak Mahfud mengatakan 2-3 minggu lalu, ternyata akhirnya dia kerupuk.
00:32Seperti Pak Mahfud sudah tahu bahwa itu yang terjadi pada Pak Purbaya.
00:36Apa komentar Bapak dengan reshuffle ini?
00:38Satu, tentu kita apresiasilah Presiden tanggap.
00:45Meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan.
00:52Dan pilihannya kepada Pak Suha Hasil menurut saya oke juga.
00:58Seorang birokrat profesional gitu ya?
01:00Birokrat profesional, saya bekerja dengan dia 5 tahunan lah, 4-5 tahun.
01:05Ketika Bapak jadi Minkau, puluk?
01:06Ketika jadi Minkau dan cukup profesional dan korek.
01:11Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
01:13Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suha Hasil.
01:21Nah, menyangkut Purbaya memang dulu kita terlalu besar harapannya.
01:26Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya.
01:29Satu, komunikasi publiknya buruk.
01:38Kemudian, substansi urusannya juga tidak beres.
01:43Maksudnya apa ya?
01:44Kalau komunikasi publik buruk, kan begitu dia diganti, dia lalu sesumbar.
01:48Nah, itu semua gampang gitu.
01:50Meskipun itu memberikan harapan orang baru.
01:51Dia memberi harapan orang.
01:53Jadi beda banget sama sering mulia.
02:23Terima kasih telah menonton!
02:32Tadi urusan komunikasi. Sekarang substansi ya?
02:34Ya, substansi. Janji-janjinya itu juga tidak jalan.
02:39Dan berubah misalnya dulu ketika bicara WUS.
02:43Ingat ya?
02:45Kita bahas sampai dua tiga episode itu, Pak.
02:47Sampai dua tiga episode.
02:48WUS itu, ya, mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat.
02:55Pandangan kita lah itu harus jangan ditanggung negara.
02:58Karena sejak semula memang itu dinyatakan tidak pakai APBN.
03:03Nah, tiba-tiba pakai APBN.
03:04Dan harganya setiap kali lipat dari apa yang sudah disepakati dengan Jepang.
03:09Dan yang penting, yang paling penting bagi konstitusi, dokumen perjanjian WUS itu sampai sekarang
03:17enggak ada DPR yang ada waktu itu.
03:20Enggak ada satupun yang punya.
03:21Siapa yang punya? Perjanjiannya apa?
03:24Padahal di situ misalnya perjanjian Cina dengan Yunani,
03:28kan pada akhirnya mengambil area-area tertentu di wilayah Yunani.
03:33Karena enggak mampu, ketika ditanya, dasarnya apa perjanjian diam-diam yang tidak dipublikasikan?
03:40Nah, kita waktu itu memperingatkan.
03:43Negara tetap harus bertanggung jawab.
03:45Tapi bahwa mekanisme seperti itu harus lewat DPR.
03:52Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar,
03:58itu tidak ada jejaknya bahwa itu pernah lewat DPR, WUS itu.
04:02Apalagi memang waktu itu DPR menolak menteri BUMN, kan?
04:08Pokoknya harus dipecat.
04:10Kalau tidak dipecat, enggak boleh ke DPR.
04:11Sehingga enggak pernah berembu tentang WUS itu.
04:15Nah, pada waktu itu si Purbaya mengatakan bukan dana PBN.
04:19Dan begitu, rame masyarakat.
04:21Harusnya dana antara, kata Pak Purbaya.
04:23Harusnya dana antara.
04:25Lalu sekarang berbelok lagi, berbelok lagi, masuk KPBN lagi.
04:29Gimana sih menteri keuangan?
04:31Akhirnya sekarang harus dicicil oleh pemerintah, Pak.
04:341 triliun per tahun selama 80 tahun.
04:37Selama 80 tahun.
04:38Yang tadinya dijanjikan oleh Purbaya itu tidak akan dihandle oleh pemerintah.
04:42Jadi menurut Pak Fud, itu salah satu gambaran
04:46bahwa tidak bisa di-deliver oleh janji yang disampaikan.
04:49Artinya dia juga enggak mau mungkin melihat isyarat presiden.
04:56Bahwa kamu jangan bicara itu.
Komentar