00:00Pasti ini dalam konteks politik ada pihak sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini.
00:11Kita sudah berkodensi dengan Mambus Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus terkait kejahatan serius penyadapan kepala negara.
00:25Kami ajukan waktunya antara Rabu atau Kamis, kemungkinan besar di antara dua hari itu akan ada rakar.
00:32Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya
00:44siapa.
00:46Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketok-tokoh mempartai.
00:51Jadi yang narasi di anggota Komisi 3, jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja.
01:01Jangan seperti yang disadap orang yang tidak ada tugas-tugas penting.
01:07Ini para tokoh-tokoh bangsa, pasti yang disadap adalah hal-hal penting, termasuk presiden.
01:12Kalau presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam.
01:17Karena itu, pasti ada pihak, pasti ini dalam konteks politik, ada pihak sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari
01:32penyadapan ilegal ini.
01:35Apa? Ini tidak mungkin kalau hanya ingin dengar-dengar saja, tidak mungkin orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa
01:42besar, 6.000 orang ya, dilakukan penyadapan ilegal.
01:47Nah ini harus bisa dibongkar ya oleh penyidik nantinya.
01:53Jadi pasalnya dikenakan adalah kita minta pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara.
02:02Harus didorong ke sana, pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mawis Polri,
02:08tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari
02:20aktivitas penyadapan ilegal ini.
02:23Nah Pak, ini menarik Bang, tadi disampaikan ada tokoh besar dibalik ini semua, apalagi saat ini kan sedang menyerah ada
02:30beberapa nama ketempatan.
02:32Kita tidak mau bicara orangnya, kita tidak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana.
02:37Karena itu pasalnya jangan hanya nanti kita dorong ya, jangan hanya ITE, bisa tipikor tentu bisa.
02:45Kalau karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain.
02:55Lalu undang-undang keamanan negara juga harus digunakan.
03:01Apakah makar, ada beberapa variasi makar.
03:05Bila perlu, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan perpu yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti
03:18ini.
03:18Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana.
03:30Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa.
03:32Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate, dulu di Amerika Serikat.
03:39Karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor.
03:43Kalau ini, orang yang bertanggung jawab, melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap.
03:50Jadi ini jauh lebih serius.
03:52Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada.
03:56Jadi, KUHP kita bahkan belum mengatur secara spesifik tindak pidana yang sangat ekstrem ini.
04:06Yang paling ekstrem ya makar ya.
04:08Dan pasal-pasal terhadap keamanan negara.
04:11Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan yang demikian ekstrem,
04:16dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya memang belum mengatur dengan baik.
04:25Kalau menurut saya sih, masuk akal ya.
04:28Kayak dulu kan Bombali tiba-tiba ada Perpu ya.
04:31Nah, begitu juga saat ini.
04:35Berarti kemungkinan besar bahwa Perpu ini akan lahir?
04:38Enggak, ini wacana dari kami.
04:40Nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok.
04:44Kau yang masih hati di pekan ini, Bang Habib?
04:46Hari Kamis, tanggal 12.
04:47Tanggal 12.
04:48Terbuka?
04:49Ya, terbuka dong, pasti dong.
04:51Ada rencana untuk membuat RUU penyadapannya enggak sih?
04:53Enggak, RUU penyadapan itu sudah masuk prolegnas, betulnya.
04:58Kami juga di periode lalu sudah melakukan perbandingan dengan di negara-negara lain.
05:04Makanya saya tahu soal watergate itu ya.
05:06Di negara-negara lain itu jauh lebih ketat.
05:11Bahkan, apa namanya, ketika satu pihak melakukan penyadapan resmi,
05:16tetapi tiba-tiba ada pembicaraan di luar konteks dari hal yang disadap,
05:20maka penyadapan harus dihentikan.
05:22Kalau ini kan dari awal, bukan hanya enggak resmi, ilegal.
05:27Ilegal.
05:27Nah, ini benar-benar, kita, saya pikir akan meneruskan.
05:32Ini kan perampasan aset, insya Allah, selesai di masa sidang ini.
05:36Masa sidang besok, saya, kami, Komisi 3,
05:40akan gas terus soal undang-undang penyadapan ini.
05:43Bang, berarti boleh disimpulkan lagi untuk hari Kambis, nanti poin-poin apa saja?
05:48Ya, satu, kita akan mendalami mengenai motif, metode kerjanya,
05:54ya kan ya, sampai dengan pihak yang menikmati manfaat terbesar dalam konteks politik ini.
06:05Cara baru nonton di Smart TV.
06:08Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu.
06:14Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu.
06:18Cari Kompas TV melalui pencarian.
06:21Pilih aplikasi, lalu install.
06:23Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV.
06:29Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.
