Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
KOMPAS.TV - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kian menguat. Sejauh mana putusan MA ini dapat menjadi dasar pemakzulan? Dan seberapa besar keberanian politik DPR untuk menindaklanjutinya?

Kita bahas bersama M. Iqbal, Ketua DPP PKS, dan David Pajung, Ketua Umum Aliansi Cipayung Nusantara.



#wapresgibran #gibran #dpr #pemakzulan

Baca Juga [FULL] Habiburokhman & Feri Amsari Bahas Dugaan Adanya Sosok Besar Dibalik Penyadapan Presiden di https://www.kompas.tv/nasional/700649/full-habiburokhman-feri-amsari-bahas-dugaan-adanya-sosok-besar-dibalik-penyadapan-presiden



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700650/full-panas-david-pajung-ketua-dpp-pks-bahas-wacana-pemakzulan-wapres-gibran
Transkrip
00:00Saudara wasana, pemajulan Wakil Presiden Gibran Rakebuming kian menguat setelah sejauh mana putusan MA ini dapat menjadi dasar pemajulan
00:08dan seberapa besar keberanian politik DPR untuk menindak lanjuti hal ini.
00:13Kita bahas bersama dengan Ketua Umum Ol Cipayung Nusantara, Bang David Pajung yang telah hadir di studio Kompas TV
00:23dan saya juga sapa melalui sambungan JUM, ada Ketua DPPPKS, Bang Muhammad Iqbal.
00:28Selamat datang semuanya.
00:29Selamat datang.
00:30Assalamualaikum.
00:31Ya, Syir, makasih.
00:31Waalaikumsalam. Saya ke Bang Iqbal dulu nih yang sudah nyambung lewat sambungan JUM.
00:37Kalau kita lihat ini menyambung statement yang disampaikan oleh Bang Dasko,
00:41betul pembukaan sidang besok sekaligus untuk membahas soal pemajulan WAPRES?
00:47Ya, saya kira baru saja satu jam lalu ada salah seorang anggota DPR kami,
00:54Rahmar Saleh dari Sumatera Barat, sudah membuat tertulis ya surat yang mengatakan insya Allah beliau besok akan mengeluarkan hak menyatakan
01:05pendapat sebagai anggota DPR RI.
01:07Dan tentu saja saya kira ini cukup relevan ya, karena hak menyatakan pendapat ini juga hak dasar individu dari anggota
01:15DPR.
01:15Jadi tentu saja kami mendukung sikap ini dan tentu saja nanti akan ada banyak lagi anggota DPR yang menyambut hak
01:25menyatakan pendapat ini.
01:26Berarti PKS sendiri sudah bulat ya, akan menindaklanjuti isu pemazulan Gibran ini dengan besok akan menyampaikan hak menyatakan pendapatnya ya?
01:36Ya, jangan kan besok hari ini saja sudah ada yang membuat statement dan membuat surat bahwa akan menyatakan hak menyatakan
01:43pendapat.
01:44Jadi kami melihat masalah ini bukan hanya masalah sepeli, tapi ini adalah soal keadilan.
01:51Dan bagaimana seorang anak presiden mendapatkan privilege dalam proses-proses pencalonnya, mulai dari umur, mulai dari yang ketika itu juga
02:01akhirnya pamannya terkena hukuman oleh MKMK.
02:06Kemudian juga akhirnya surat keterangannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
02:11Dan dalam fakta-fakta persidangan, banyak sekali yang melukai keadilan bagi anak muda.
02:15Orang kalau mau buat surat keterangan itu, saya pengalaman dua kali buat surat penyetaraan di Dikti, itu bisa sampai sebulan
02:21lebih.
02:22Tapi ada seorang anak presiden satu hari jadi.
02:25Ini soal keadilan.
02:27Di luar sana ada banyak anak-anak muda yang susah mencari kerja, yang susah mendapatkan kesempatan.
02:33Tapi ada anak presiden yang mendapatkan privilege dan tentu saja ini tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
02:41Oke, tanggapannya Bang David Pajung ini sudah ada dari satu partai politik.
02:46Ini mau saya tanyakan lagi, ini PKS sendirian atau dengan partai lain.
02:49Tapi sebelum itu Bang David dulu nih jawab.
02:51Ini akan disampaikan besok, nampaknya semakin serius nih untuk dibawa di DPR di rapat nanti terkait dengan hak menyatakan pendapat.
03:01Ya, kita menghargai ya proses konstitusional DPR RI punya hak untuk menyatakan pendapat.
03:08Tetapi kalau misalnya diarahkan pada proses pemaksulan itu kita menganggap itu begal konstitusi ya.
03:16Membegal hasil pemilihan langsung oleh suara rakyat mayoriti.
03:20Nah kalau PKS kita malumi karena PKS ini kan memang kontrak dengan Prabowo Gibran ketika itu.
03:26Karena PKS punya kapres sendiri ya, jadi kalau, enggak, hak menyatakan pendapat, hak menyatakan pendapat kita setujui.
03:36Tetapi kalau pemaksulan itu adalah begal konstitusi.
03:41Kalau pemaksulan, kalau tidak melewati pasal 7.
03:46Jadi Anda harus belajar, belajar konstitusi pasal 7, Anda harus baca secara utuh bahwa di konstitusi pasal 7 itu ada
03:55syarat hukum untuk masuk.
03:57Ada lima, ada lima pelanggaran konstitusi baru bisa masuk pemaksulan ya.
04:03Dan itu menurut konstitusi pasal 7 itu bahwa terbukti, kata terbukti itu terminologi hukum.
04:09Anda harus pahami terbukti itu berarti keputusan misalnya dia korupsi, ada ketukan palu.
04:14Kalau misalnya melanggar konstitusi atau misalnya mengkhianati negara, harus ada ketukan palu.
04:22Jadi kalau misalnya sudah lagi memenuhi syarat, harus ada ketukan palu.
04:26Enggak bisa opini, Bu.
04:27Enggak bisa opini.
04:30Masa dibilang begal konstitusi?
04:31Kalau pemaksulan pasti begal konstitusi, kalau pemaksulan karena syaratnya enggak terpenuhi.
04:36Tetapi kalau hak menyatakan pendapat, monggo, hak menyatakan pendapat kita setuju.
04:42Begal konstitusi.
04:43Enggak, kalau hak menyatakan pendapat, silakan.
04:45Saya tengah dulu, saya tengah dulu ya Bang David.
04:47Bang Iqbal, jadi menurut Bang David, hak menyatakan pendapat boleh.
04:52Tapi kalau mengarah ke pemaksulan, itu yang membegal.
04:55Nah itu yang saya katakan tadi, anak mengatakan hak menyatakan pendapat adalah begal konstitusi.
05:00Itu yang salah.
05:01Kalau saya bilang, kalau aranya ke pemaksulan itu membegal suara rakyat.
05:06Kalau penyatakan pendapat, monggo, silakan.
05:10Itu itu hak Anda sebagai DPR.
05:12Enggak ada.
05:12Kita enggak menyatakan membegal kalau hak menyatakan pendapat.
05:15Tapi kalau aranya pemaksulan itu begal.
05:19Anda mengatakan hak menyatakan mendapat begal konstitusi.
05:21Kita klikkan diri, ya.
05:22Aranya ke pemaksulan itu begal suara mayoritas.
05:24Karena hari ini kita pemilihan langsung, Bu.
05:25Oke.
05:26Bukan pemilihan lewat MPR.
05:27Hari ini harus Anda catat pemilihan langsung suara rakyat.
05:30Makanya harus paham.
05:30Tadi saya ingin melakbulkan.
05:33Oke, oke.
05:34Demokrasi, sekarang demokrasi langsung.
05:36Bukan paham.
05:36Bang Iqbal.
05:37Anda harus paham.
05:38Bang David, Bang Iqbal.
05:39Saya tengahin dulu.
05:39Kalau Anda tidak utuh.
05:40Boleh tenang dulu, Bang David.
05:42Anda harus belajar konstitusi.
05:44Anda harus belajar.
05:45Oke, Bang David, Bang Iqbal.
05:47Oke, saya tengahin dulu ya.
05:49Oke.
05:49Tadi Bang David menyatakan bahwa menyatakan pendapat itu adalah?
05:53Sah.
05:53Sah.
05:54Silakan.
05:54Tapi jika mengarahnya ke pemazulan.
05:56Begal suara rakyat.
05:57Oke.
05:58Begal konstitusi.
05:58Sampai di situ dulu.
05:59Karena syaratnya tidak terpenuhi.
06:00Oke.
06:00Oke, clear ya di situ ya.
06:02Tangkapannya, Mas Iqbal.
06:04Ya, makanya ketika hak menyatakan pendapat, ini kan tentu saja nanti anggota DPR akan bersidang.
06:11Nanti akan dicek semuanya.
06:13Akan diajukan juga ke MK sebagai prosesnya.
06:16Semuanya konstitusional.
06:18Jangan bilang hak menyatakan pendapat begal konstitusi.
06:20Kemana itu urusan gak nyambung itu.
06:22Oke.
06:23Jadi, saya melihat.
06:24Jadi, ini adalah hak yang dilindungi undang-undang.
06:28Ada dalam MD3.
06:29Sepakat kalau itu.
06:29Hak individu.
06:30Tidak harus praksi.
06:31Tidak harus partai.
06:32Individu.
06:33Oke.
06:34Dan tentu saja, kita harusnya menghargai.
06:37Kalau ada anggota DPR bersuara, menglanjutkan aspirasi rakyat.
06:43Yang datang ke kami itu sangat banyak.
06:46Yang mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama sudah melakukan aksi.
06:50Kalau ini tidak direspon, justru akan membahayakan demokrasi.
06:53Nanti anak-anak muda kita melihat bahwa partai politik ini tidak punya kepedulian.
06:59Sejak awal, PKS ingin mengatakan bahwa kami menampung semua aspirasi.
07:04Ya, semua.
07:05Sejak awal kami terdepan.
07:07Kenapa?
07:07Pak Kani melihat ini soal keadilan.
07:10Soal aspirasi rakyat.
07:12Jangan sampai rakyat marah.
07:14Sehingga sudah bulat ya.
07:15Mas Iqbal, DPP PKS sendiri, fraksi PKS sendiri akan menyampaikan hak menyatakan pendapatnya.
07:21Pertanyaan selanjutnya, PKS sendiri atau sudah ada obrolan dengan partai lain yang juga akan menyampaikan HMP-nya?
07:29Tapi jangan dijawab dulu, Mas Iqbal.
07:31Kita lanjutkan ya, usia jeda.
07:32Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
07:35Pertanyaan gantung saya tadi ke Bang Iqbal, Ketua DPP PKS.
07:40Bang Iqbal, masih bergabung?
07:41Ya.
07:42Oke.
07:42Oke, Bang Iqbal, jadi PKS sendiri atau ada koalisi lain, fraksi lain yang juga Anda dapat infonya, mereka juga akan
07:48menyampaikan HMP-nya?
07:55Mas Iqbal?
07:58Oke.
07:59Ya, saya kira kami sudah berkomosi dengan fraksi-fraksi ya.
08:03Termasuk beberapa anggota DPR, pimpinannya.
08:06Tentu saja kami yakin bahwa teman-teman di partai lain juga merasakan hal yang sama.
08:10Karena HMP ini diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur dalam Undang-Undang MD3.
08:16Karena kami melihat ada persoalan, ada masalah yang harus ditindaklanjuti.
08:22Dan nanti memang hak menyatang pendapat ini minimal dilakukan oleh 25 anggota DPR, lalu dibawa ke sidang paripurna,
08:30lalu ini nanti akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
08:33Di situ nanti akan ada semacam proses.
08:36Jadi kami melihat setelah berkomunikasi dengan berbagai elemen, dengan berbagai partai politik,
08:43memang masalah surat keterangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ini,
08:49memang serta yang paling menyakitkan tadi adalah selama persidangan terbukti,
08:54memang surat yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden ini adalah surat yang tidak melalui proses yang benar.
09:01Itu yang menjadi alasan dari PKS ya, untuk mengajukan HMP besok ya?
09:05Kalau digerak itu seorang biasa, saya kira itu lain lagi, hanya untuk melamar kerja,
09:10tapi ini untuk menjadi wakil presiden.
09:13Yang ini tentu saja menjadi presiden buruk bagi anak-anak muda ke depannya.
09:18Baik, Bang David ini, suket yang kemarin, yang hasil pertimbangan MK ini akan dijadikan ini adalah salah satu pertimbangan.
09:24Akhirnya PKS solid untuk menyatakan HMP-nya besok.
09:28Ya, kembali lagi, itu hak dari teman-teman PKS dan partai-partai di luar koalisi, Monggo, gak apa-apa.
09:33Nah, saya mau menjelaskan secara prosedural hukum dan mekanisme di dalam proses pemilihan presiden kita kan,
09:39kita akan menganut apa yang namanya asas finalitas.
09:43Proses pendaptaran berdasarkan kebutuhan-kebutuhan administratif itu satu ruang tersendiri.
09:49Gak bisa bakal calon menjadi calon di ketokan palu kalau gak memenuhi syarat.
09:54Kemudian setelah memenuhi syarat, masuk ke ruang kedua.
09:57Dapat nomor urut, dapat misalnya pengesahan, lalu kemudian ikut campaign di lapangan.
10:02Itu ruang kedua, itu asas finalitas juga.
10:05Artinya fakta Sun Servanda, dia cut di situ.
10:09Gak bisa bersambung ke proses selanjutnya.
10:11Yang ketiga, ketika hasil pemilihan presiden, ada benteng terakhir, MK, perselisihan hasil.
10:17Nah, MK akan menguji semuanya proses itu.
10:20Begitu MK mengatakan, mengesahkan semua proses itu, maka titik gak bisa lagi dipersoalkan proses mulai dari pendaptaran,
10:27suket, apa segala macam.
10:29Itu gak bisa mengalahkan finalitas atau misalnya final and binding keputusan MK.
10:34Lalu kemudian pas keputusan MK itu diserahkan ke MPR ya.
10:39Jadi dua lembaga ini yang luar biasa.
10:42MPR melantik dan mengesahkan berdasarkan keputusan MK.
10:46Nah, kalau sekarang dipersoalkan soal suket, itu berarti hanya soal administratif yang tidak bisa mengalahkan keputusan konstitusi.
10:55Nah, sekarang kalau mau memaksulkan, maka dia bukan lagi proses administrasi, tetapi masuk dalam proses konstitusi.
11:02Proses konstitusi artinya berlaku pasal 7A, 7B.
11:06Nah, itu yang saya katakan tadi.
11:07Apa yang berlaku ketika presiden atau wapres melanggar salah satu dari 5, dari 5 di dalam pasal 7.
11:15Misalnya mengkhianati negara, suap korupsi, pelanggaran berat, ya tidak lagi memenuhi syarat, atau misalnya perbuatan tercelah.
11:22Dan itu tata pasal 7 harus terbukti.
11:26Nah, kata terbukti terminologi hukum itu harus ketukan palu.
11:29Misalnya dia korupsi.
11:30Oke.
11:30Atau misalnya dia melecekkan konstitusi, atau misalnya mengkhianati negara.
11:35Mana keputusan palunya?
11:37Sehingga menurut Bang David, ketika ini PKS dan juga partai lain mungkin akan mengajukan HMP, ini akan sia-sia.
11:43Atau tidak ada dasar hukumnya.
11:45Karena kalau kita lihat dalam mengajukan HMP ini kan berarti ada dugaan, pelanggaran yang dilakukan sehingga DPR akhirnya mengajukan hak
11:52menyatakan pendapat.
11:53Ya, harusnya kan kalau di tiga hak konstitusi DPR itu, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat ya.
12:01Nah, sekarang pertanyaannya, menyatakan pendapat itu berdasarkan pertanyaan kemana?
12:05Misalnya dia bertanya kepada proses administrasi di Dignas, kenapa keluar suket?
12:12Itu kan dia harus menanya itu.
12:13Jadi bukan juga sepihak.
12:15Nah, saya mau ingatkan begini teman-teman di DPR atau MPR, bahwa konstitusi kita sudah berubah empat kali ya, amandemen.
12:21Ken, konstitusi ini berangkat dari sakitnya bangsa dan negara ini ketika Soekarno turun gak normal, Soeharto turun gak normal ya,
12:28Gus Dur dan Habibie turun gak normal.
12:30Maka, pasal 7 dimaksudkan supaya 5 tahun Presiden Wapres itu selesai menunaikan tugas supaya bangsa negara ini tenang dalam proses
12:38membangun.
12:39Nah, ketika kita melakukan cut di tengah jalan, itu yang saya katakan membegal konstitusi karena persyaratan pasal 7 tidak satu
12:45pun yang terpenuh.
12:46Oke, tapi ini kan masih HMP, masih HMP.
12:48Iya, kalau menyatakan pendapat, monggo silahkan Mas Iqbal dan teman-teman sebagai partai yang mendukung Anies yang lalu, kita juga
12:54gak apa-apa, kita mengerti itu kan.
12:56Bukan pendukung Prabowo Gibran, lalu kemudian sekarang memaksudkan Gibran yang dia sendiri gak dukung ketika itu, itu yang namanya gak
13:02etis.
13:02Oke, gak etis nih, Mas Iqbal.
13:05Yang gak etis itu, kalau komisaris ikut-ikutan di politik itu gak etis itu, harusnya Anda mundur, Anda pakai uang
13:12negara menggunakan untuk politik.
13:14Anda ini masuk di pribadi, Anda harus belajar konstitusi, Anda harus belajar konstitusi baik-baik, ya.
13:22Gak ada pelanggaran di situ, kalau Anda mau menyebabkan secara akademik, sampaikan, gini, sampaikan pikiran-pikiran Anda soal konstitusi.
13:31Sekarang hal ini gak boleh berpolitik, Anda tidak paham.
13:34Kalau TKS gak memenuhi unsur konstitusi, bagaimana Anda memaksudkan, gitu loh.
13:37Komisaris gak boleh berpolitik, Anda kan gak mendukung, Anda kan gak mendukung.
13:42Mas Iqbal, kita menghargai suara rakyat, suara mayoritas, ya.
13:57Saya ingin mayoritas melihat Anda, loh. Anda minoritas dalam pemilihan itu, gitu loh, supaya sadar.
14:03Gini, makanya Anda harus paham, yang namanya melanggar etika, ya.
14:08Kami sama Prabowo itu udah lama, Anda baru udah aja itu, kami dua pro-dua pro-dua.
14:12Anda gak mendukung Prabowo di 2024 itu dari mana Anda?
14:15Mas Iqbal, maksud dari Bang David kali ini, saya tengah dikasih satu posisi.
14:20Bang David, Mas Iqbal, mohon maaf, tahan dulu.
14:23Maksud dari tidak etis di sini adalah ketika mengajukan HMP dan ada upaya pemakzulan di sana itu, yang tidak etis.
14:30Tangkapannya sekarang?
14:32Yang namanya setiap orang, ya, itu kan ada prosesnya, ya.
14:37Kalau Anda mau tahu hasilnya, sabar.
14:40Penonton sabar, sebagai komisaris pejabat negara, sabar.
14:43Itu bukan renangnya Anda, gitu loh.
14:45Mau kami politisi, mau memakzulkan, mau merahkan, itu selanjutnya kami.
14:49Kami ini rakyat yang mencoblos Prabowo Ibrahim, 58 persen ya, 90 juta pemilih, itu Anda ke minoritas di situ.
14:57Partai agar minoritas, terus sekarang membuat kursuhan, membuat kekeseruan politik.
15:02Anda gak pas, Pak Prabowo sekarang, Pak Prabowo itu merasa terganggu.
15:06Oke, baik, saya tengah lagi yang Anda ciptakan, gitu loh.
15:09Jadi, sebagai pejabat negara, Anda menciptakan, menciptakan kekeseruan-keseruan politik.
15:14Baik, saya tengah lagi ya, Bang David, Mas Iqbal, ini orang yang membuat kekeseruan politik, gitu loh.
15:20Bang David, Mas Iqbal, saya tengah lagi, masing-masing satu pertanyaan.
15:23Dari menurut Mas Iqbal sendiri, HMP-nya ini nanti akan berlanjut, atau hanya sebatas HMP saja?
15:31Kalau jika dikaitkan dengan polemik pemazulan Gibran.
15:34Jadi, kalau jadi komisaris perusahaan WN, itu sabar.
15:37Anda itu belajar-belajar sedikit, Mas Iqbal, kita fokus ke topik kita ya.
15:40Anda belajar etika politik dan belajar konstitusi.
15:43Selamat datang, silahkan sekali suara yang mendukung Anda, ya.
15:46Mendukung Anda masuk ke partai, ternyata Anda, Pak, enggak, enggak, gagal paham.
15:50Oke, Pak, Pak, saya tengah ini dulu.
15:51Anda gagal paham.
15:52Oke, sekusi Anda gagal paham politik, masih ada yang mengerti hukum.
15:56Belajarlah, bagaimana Anda.
15:57Mas Iqbal, bawa kilih.
15:59Oke, saya tengah dulu.
16:00Bagaimana Anda mau dikaitkan, bagaimana Anda semua, saya gagal memahami konstitusi.
16:04Gakal memahami hukum, gitu loh.
16:06Oke, saya ambil dulu, belajarlah.
16:07Mas Iqbal, sedikit lagi, kita tengah dulu, Mas.
16:09Oke, Mas David, mohon tenang.
16:13Oke, dia enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak.
16:16Biar diskusi kita tidak melebar, Mas Iqbal, Mas Iqbal, pertanyaan singkat saya.
16:21Lajarlah lagi, sekolah lagi.
16:22Oke, tahan ya, Bang David, tahan ya.
16:24Pertanyaan singkat saya ke Mas Iqbal, besok selain PKI, siapa saja yang akan mengajukan HMP-nya?
16:30Singkat saja, to the point.
16:31Kita tunggu tanggal mainnya, karena ini kan strategi, ya.
16:35Di politik, komunikasi, ya.
16:38Ya, terjalin, karena kami tidak mungkin, apa namanya, menyampaikan.
16:43Karena akan sulit, sulit sekali kita membaca kalau seandainya PKS berangkat sendiri, pasti sudah ada.
16:49Ya, hari ini kan sudah jelas, dari mulai Bang Surya Palo sudah buat statement, Bang Dasko sudah buat statement.
16:54Termasuk Gerindra?
16:56Iya, kan Bang Dasko sudah bilang, besok akan ada sidang paripurna pertama, pembukaan masa reses, masa sidang.
17:02Ya, semuanya adalah hak konstitusional, dilindungi oleh undang-undang, baik itu undang-undang dasar atau MdMD 3.
17:10Jadi, jangan larang, jangan pengaruhi, jangan mengomentari kalau tidak paham.
17:15Baik.
17:16Oke, besok selain PKS dipastikan ada beberapa fraksi yang juga akan mengajukan HMP-nya.
17:20Bang David, bagaimana kalau seandainya HMP ini akan berlanjut pada upaya pemajulan?
17:24Saya nggak yakin, karena pertama ya, nggak mungkin partai koalisi ya, partai koalisi yang cerdas, bijak ya, itu bisa diintimidasi
17:32oleh partai sekecil PKS.
17:34Itu nggak mungkin lah.
17:35Yang kedua, ya nggak ada dasar persis.
17:37Kalau selain PKS-nya ikut bergabung bagaimana?
17:38Ya, masih kecil lah semua.
17:40Dan ini yang saya katakan, saya ingatkan ya, mayoritas, silent majority melihat, mengamati pergerakan partai-partai di luar koalisi ini,
17:47yang mencoba membegal suara rakyat, suara pencoblosan langsung 58 persen, silent majority mengamati,
17:54kok partai-partai yang nggak mendukung Prabowo Gibran ini, cawe-cawe untuk menjatuhkan yang kami dukung gitu loh.
18:00Itu maksud saya, jadi di situ yang kata saya nggak berhentikanya gitu.
18:03Berarti menurut Anda, meskipun HMP diajukan, tidak akan lanjut sampai ke pura pemajulan Gibran.
18:07Ya, silahkan lah, kalau PKS mengajukan itu nggak apa-apa.
18:10Oke, kita nantikan ya, lobi-lobi politik dan dinamika politik di DPR akan seperti apa,
18:13apalagi besok ini akan ada PKS yang sudah menyampaikan HMP-nya,
18:17kita tunggu nih fraksi mana lagi yang akan menyampaikan HMP-nya.
18:19Terima kasih Bang Muhammad Iqbal, Ketua DPP PKS dan Ketua Ketum Ol Cipayung Nusantara,
18:24Bang David Pajung telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
18:27Salam sehat semuanya.

Dianjurkan