Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV Anggota DPR RI Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, mengungkapkan alasannya ikut mendukung usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, pada Rabu (11/11/2026).

"Karena posisi saya yang apa, ee, sebagai Ketua Fraksi PAN MPR dan juga sebagai anggota Komisi III itu mendalami dan mencermati betul ya tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 742 Tahun 2026," ujar Anggota DPR RI Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding.

"Dan juga putusan MK sehingga saya mengambil sikap ya bahwa putusan ini harus ada tindak lanjut,"

"Kami tetap satu komando dengan Ketua Umum kami, Bapak Zulkifli Hasan, dan saya diperintahkan mewakili fraksi ya, ee, apa namanya, untuk apa namanya, untuk menyatakan usulan ya tentang HMP," lanjutnya.

Baca Juga Besok! DPR Teruskan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna, Digelar 12 November 2026 di https://www.kompas.tv/nasional/700943/besok-dpr-teruskan-usulan-hmp-pemakzulan-gibran-di-rapat-paripurna-digelar-12-november-2026

#dpr #wapresgibran #pemakzulan


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700945/alasan-1-anggota-dpr-pan-teken-hmp-pemakzulan-wapres-gibran-sudding-tetap-1-komando
Transkrip
00:01Ini betul Bapak Cuman sendiri mewakili fraksi PAN, itu sikapnya sebetulnya anggota lain bagaimana sampai Bapak Cuman sendiri?
00:09Ya, karena posisi saya yang sebagai ketua fraksi PAN MPR dan juga sebagai anggota Komisi 3 itu mendalami dan mencermati
00:21betul ya
00:22tentang putusan Mahkamah Agung nomor 742-2026 dan juga putusan MK sehingga saya mengambil sikap ya
00:31bahwa putusan ini harus ada tindak lanjut ya dan harus dilaksanakan
00:39karena sudah bersifat ingkrah PAN Gewits, satu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu harus dilaksanakan
00:52dilaksanakannya apakah dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengendurkan diri
00:58dan kalau yang bersangkutan tidak mau mengendurkan diri maka itu harus ditindak lanjutin lewat jalur konstitusi
01:05sesuai dengan pasal 7A tadi yang saya sudah sampaikan dalam forum Lintas Praksi tadi
01:15bahwa dengan cara hak menyatakan pendapat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 konstitusi kita
01:23dan juga diatur dalam undang-undang MD3 karena salah satu syarat sebagai wakil presiden
01:29sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pemilu 169 huruf R
01:33bahwa berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat dan itu adalah pendelegasian dari konstitusi kita
01:42dalam pasal 20 maka jalurnya adalah memang pemberhentiannya harus lewat jalur konstitusi
01:52nah apa ya jalur konstitusi itu dengan cara hak menyatakan pendapat itu
01:57sebagaimana kewenangan yang ada di DPR
01:59saya kira tidak kami tetap satu komando dengan ketua umum kami Bapak Sulki Pilih Hasan
02:09dan saya diperintahkan mewakili praksi
02:15apa namanya untuk menyatakan usulan tentang HMP
02:23saya kira itu
02:24saya kira karena kami di Partai Amenat Nasional itu satu komando dengan ketua umum
02:35apapun yang diarahkan dan diperintahkan oleh ketua umum akan satu suara
02:40ada kewenangan dari ketua umum soal proses HMP ini sebetulnya Pak Sari Kudasili
02:44kenapa?
02:44ada pesan khusus
02:47sebagai apa namanya disamping sebagai DPR
02:51dengan kewenangan yang saya miliki
02:54ya saya kira juga memang tidak terlepas ya
02:57posisi saya sebagai apa namanya
02:59dari Partai Amenat Nasional
03:01Pak Suding jika dalam waktu kedepan
03:03presiden, wakil presiden ini tiba-tiba mengundurkan diri
03:06dan tentunya akan dapat benefit-benefit di belakangnya
03:09gimana?
03:10ya saya kira itu sungguh tindakan yang sangat elegan menurut saya ya
03:13dengan melihat dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
03:17dan juga yang ada di parlimen ini
03:20meskipun dengan mendapatkan benefit di belakangnya
03:23kalau mengundurkan diri
03:24tapi kan secara cacat hukum gitu Bang?
03:28saya kira
03:29saya kira ini kan
03:32bahwa
03:33kemudian ada
03:36katakanlah fasilitas dan sebagainya
03:38yang mereka ada
03:39yang dia dapatkan setelah dia menyatakan
03:41saya kira itu adalah
03:42apa namanya
03:43sudah diatur oleh
03:45apa namanya
03:45peraturan perundangan ya
03:48kita lihat bagaimana
03:50tindak lanjutnya
03:57terima kasih
03:59terima kasih
04:00terima kasih

Dianjurkan