00:00Setelah usai 120 anggota DPR mengajukan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran, besok DPR akan melakukan sidang rapat paripurna.
00:07Apakah proses di DPR ini akan berujung pada pemakzulan Wapres Gibran?
00:11Kita bahas bersama pakar hukum Tata Negara, Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto.
00:16Pak Aan, selamat petang.
00:19Selamat petang, Pak Dipo.
00:21Pak Aan, setelah 120 anggota DPR setuju terkait dengan hak menyatakan pendapat, besok akan digelar sidang paripurna.
00:27Langkah selanjutnya akan seperti apa, Pak Aan?
00:30Ya, tentunya langkah selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar,
00:35hak menyatakan pendapat itu kalau nanti sudah disetujui oleh DPR dalam paripurna,
00:42ya ini 2 per 3 harus hadir dan 2 per 3 yang hadir itu setuju,
00:46maka hak menyatakan pendapatnya akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
00:51Nah, nanti Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan.
00:55Memang ini sepertinya agak beda dengan pendapat Pak Yusil tadi ya.
00:57Kalau Prof. Yusil kan menyatakan tidak perlu karena sudah diputus.
01:04Tapi kalau menurut saya ini adalah aspek prosedural.
01:07Sehingga ini harus dilalui dan beda putusan.
01:09Kalau dulu itu kan putusan terkait dengan PHPU ya, ini kan terkait dengan hak menyatakan pendapat.
01:16Ini menjadi kewajiban Mahkamah. Ini bukan warna Mahkamah, tapi ini adalah kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR.
01:24Apakah dugaan bahwa Wakil Presiden ini tidak memenuhi syarat ini benar atau tidak? Saya kira itu bedanya.
01:33Tapi apakah ada kesempatan Pak An untuk Wapres Gibran memberikan jawaban di hadapan Wakil Rakyat untuk kemudian betul-betul membuktikan
01:40ijazahnya dan membuktikan bahwa ia memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden?
01:45Ya, tidak dalam kapasitas di sini. Forumnya nanti tidak di DPR, tapi forumnya Wapres memberikan keterangan nanti di MPR.
01:55Di MPR?
01:56Ya, untuk memberikan penjelasan ya. Ketika memang nanti ketika mahkamah sudah akan memutus.
02:06Tapi sebenarnya di Mahkamah Konstitusi pun, kalau nanti Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan ini memanggil atau mengundang itu urusan pengadilan,
02:16itu bisa saja.
02:17Tapi secara resmi, untuk pembelaan seorang Wakil Presiden yang diduga tidak memenuhi syarat nanti di MPR.
02:24Oke, tetapi ketika sudah nanti prosesnya sampai ke MPR, apakah sudah dapat ataupun hampir dapat dipastikan Gibran akan dimaksulkan atau
02:32mungkin dinamika politik dapat mengubah hasil akhir?
02:36Ya, bisa saja. Karena memang keputusan akhir itu ada di MPR. MPR lah yang akan memutuskan diberhentikan atau tidak.
02:44Jadi kalau Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah memutuskan pendapat DPR itu benar atau salah, tentang dugaan, tidak memenuhi syarat.
02:54Kalau MPR itu adalah nanti akan memutuskan diberhentikan atau tidak diberhentikan.
02:59Itu bisa saja selaras dengan putusan MK. Seandainya putusan MK memang menyatakan benar dugaannya DPR, tapi juga bisa sebaliknya.
03:09Itu memang dinamika politik yang dicetakkan dalam skenario atau skema konstitusi kita.
03:15Oke, tapi artinya apa? Ketika nanti besok sudah disepakati oleh rapat paripurna dan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, artinya prosesnya tidak
03:23bisa dihentikan?
03:24Ya, sudah masuk ke dalam proses ya. Dalam proses konstitusional, jadi tidak bisa dihentikan ya.
03:30Oke, dan yang menarik juga kita tahu bahwa Wapres Gibran menyebut akan dalam tanda kutip melakukan perlawanan ke PT UN.
03:37Apakah ini juga ada kaitannya dengan proses politik yang kemudian berjalan di DPR dan juga nanti di MK?
03:42Ya, itu tentunya dua hal yang berbeda ya. Kalau proses PT UN itu kan proses di tingkat peradilan tata usaha
03:49negara.
03:49Nah, apakah Wapres mau PK yang terkait dengan putusan kasasi?
03:55Ataukah Wapres mau melanjutkan perkara yang diajukan Bu Mersi yang saat ini masih dalam proses di peradilan tingkat pertama atau
04:03di PT UN begitu?
04:05Nah, itu berbeda masalah.
04:07Tapi kalau ini, ini kan masalah tata negara yang tunduk pada rezim impeachment gitu.
04:15Itu dua hal yang berbeda.
04:16Oke, saya ingin tegaskan lagi Pak Aan bahwa tadi sudah disampaikan memang ketika di MPR itu dalam ke politik sangat
04:22tergantung.
04:24Tapi apakah ketika sudah sampai di MPR, berapa persen kira-kira Gibran itu akan dimakzulkan?
04:30Ya, kalau sampai DPR ya, mayoritas kan 2 per 3 itu kan mayoritas sekali di DPR.
04:37Kemudian nanti bergabung dengan DPD, sehingga ini disebut dengan MPR, ya menurut saya di atas 50 persen dimakzulkan.
04:47Di atas 50 persen dimakzulkan?
04:50Ya.
04:50Artinya apakah kalau sudah sampai MPR, ini peluang Gibran untuk dalam tanda kutip melawan ini sudah terbilang kecil, Pak Aan?
05:00Ya, kecil ya.
05:01Menurut saya itu kecil ya dalam posisi seperti ini ya.
05:05Oke.
05:06Apalagi kan ada kasus sampingan ya soal penyadapan dan sebagainya, sehingga ini membentuk sebuah atmosfer politik yang juga kurang menguntungkan
05:16bagi WAPRES.
05:18Oke, dan kalau kita lihat prosesnya setelah pembukaan masa sidang ataupun setelah berakhir reses, cukup cepat prosesnya, Pak.
05:24Tapi pertanyaannya apakah dinamika politik yang kemudian terjadi di DPR akan konsisten terkait dengan proses pemakzulan sampai ketika MPR?
05:32Ya, ini kita lihat paripurna besok di DPR, apakah memang berhasil dari 2 per 3 yang hadir dan 2 per
05:403 itu setuju untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi.
05:44Kalau sampai setuju ke sana kan proses itu akan bergulir, tidak bisa dihentikan tadi ya.
05:49Tinggal kemudian mahkamah memeriksa dan putusan mahkamah pun kan kita juga sudah bisa menduga karena sudah ada putusan sebelumnya yang
05:56di kasus PHPU gitu.
05:58Nah, sehingga ya kemungkinan besar akan dinyatakan oleh mahkamah bahwa pendapat DPR itu adalah benar.
06:05Ketika ini benar, maka dilampiri putusan mahkamah konstitusi itu DPR akan menyampaikan kepada MPR.
06:11Nah, MPR kemudian akan melakukan sidang MPR.
06:15Nah, inilah yang menurut saya nanti di sana memang diberi kesempatan Wakil Presiden untuk menyampaikan keterangan penjelasan soal posisinya.
06:24Ya, kalau mau fight ya di sana sebenarnya sehingga bisa mempengaruhi aspek politik yang ada di dalam anggota MPR.
06:31Oke, saya ingin tegaskan lagi Pak An, bahwa ada 2 aspek yang tadi Bapak jelaskan.
06:35Ada peluang untuk PK kasasi termasuk juga melawan di PT UN.
06:39Tapi apakah proses hukum ini akan berpengaruh pada proses politik yang kemudian terjadi dari DPR hingga MPR?
06:46Menurut saya tidak berpengaruh ya, karena dari sisi politik kan para anggota Dewan sudah memegang putusan kasasi dan putusan mahkamah
06:55konstitusi.
06:56Kemudian dari sisi hukum juga dengan putusan kasasi itu, objek gugatan PT UN itu seharusnya nanti kalau sudah putusan itu
07:06sudah tidak mempunyai kekuatan hukum.
07:08Dan kalau sudah ditambah lagi deksekusi untuk dicabut oleh Dirjen Dasmen itu juga hilang objeknya.
07:15Jadi ya akan lemah posisi di PT UN ya.
07:20Oke, artinya putusan MA termasuk putusan MK ini sudah bersifat final dalam tanda kutip?
07:25Betul ya, ya tidak tanda kutip saja memang final and binding, kemudian kasasi pun juga sama gitu.
07:30Karena tidak ada PK pun kan sulit Pak Gibran untuk melakukan PK, karena bukan pihak di situ.
07:37Kemudian juga ada ketentuan, ada putusan mahkamah konstitusi yang menyebutkan bahwa badan atau pejabat atau usaha negara
07:45tidak bisa melakukan peninjuan kembali atas putusan pembatalan atau tidak sahnya KTUN.
07:52Artinya bisa dikatakan, Pak Ant, tidak ada jalur hukum lagi yang dapat dimanfaatkan Gibran untuk melakukan perlawanan?
07:59Ya, satu-satunya adalah jalur politik nanti di MPR ya, atau juga di Mahkamah Konstitusi menyatakan benar apa tidaknya gitu.
08:06Oke, artinya Gibran juga akan diminta hadir di MK atau seperti apa prosesnya Pak?
08:11Ya, bisa jadi begitu, karena kita belum punya pengalaman ya untuk menyatakan pendapat ini sidang di Mahkamah Konstitusi,
08:19tapi kalau namanya sidang prinsipnya adalah mendengarkan semua pihak.
08:23Tidak mungkin Mahkamah Konstitusi hanya mendengarkan DPR saja.
08:28Ya, seharusnya wakil presiden juga dihadirkan untuk didengar pendapatnya.
08:31Oke, dan seperti yang tadi Pak Ant sampaikan, belum pernah terjadi sepanjang sejarah Wapres datang ke MK untuk kemudian memberikan
08:38kesaksiannya?
08:40Betul, untuk impeachment kita belum.
08:42Dulu waktu Gustur kan tidak menggunakan Mahkamah Konstitusi, waktu itu menggunakan mekanisme DPR saja.
08:47Oke, tapi daya perlawanannya sebesar apa Pak ketika Gibran datang ke MK, kemudian juga menyampaikan aspirasinya?
08:53Ya, kalau di MK saya pikir kecil ya dayanya, karena sudah clear dari dulu di putusan PHPU persilisan hasil pemimpinan
09:02umum soal keberadaan dari syarat sebagai seorang calon wakil presiden pada waktu itu.
09:08Dan Mahkamah Konstitusi kan sudah memutuskan bahwasannya tidak ditemukan adanya surat tanda tamat belajar untuk memenuhi syarat sebagai calon wakil
09:17presiden.
09:17Nah, sehingga kalau itu yang disampaikan oleh DPR tidak lagi memenuhi syarat, Mahkamah Konstitusi kan sudah ada jawabannya begitu.
09:24Sehingga menurut saya kok agak kecil.
09:26Yang bisa jadi agak besar adalah ketika di MPR, karena itu proses politik.
09:30Ya, tergantung dari MPR nanti menggali rasa keadilan ini.
09:36Oke, tentu kita akan lihat besok seperti apa hasil dari sidang paripurnan terkait dengan pengajuan hak menyatakan pendapat terkait pemaksuduan
09:43wakil presiden Gibran.
09:43Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Universitas Berwijaya, Pak Aan Eko Widiarto telah berkabung di Kompas Petang.
09:49Terima kasih Pakar Hukum.
