Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
RiauOnline.co.id
Polemik seputar dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final.

Yusril menilai persoalan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan ketatanegaraan yang serius. Ia menyebut kemungkinan Gibran berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Meski demikian, putusan MA dan MK tidak serta-merta mengubah status Gibran. Proses hukum dan mekanisme konstitusional tetap harus dilalui.

Isu ini pun memunculkan diskusi luas mengenai hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Menurut kamu, bagaimana seharusnya polemik ini diselesaikan agar tetap sesuai dengan konstitusi? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar!

#RiauOnline #GibranRakabuming #YusrilIhzaMahendra #MahkamahAgung #PolitikIndonesia

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share.

Tonton konten lainnya juga di YouTube Channel:
- Sisi Lain https://youtu.be/_TYOe2wDBl8
- Wamoi dan Riau https://youtu.be/roXyLa8aFLU

Jangan lupa subscribe yaa..

Follow Juga akun Sosial Media kami

https://www.facebook.com/RiauOnlin

https://twitter.com/red_riauonline

https://www.instagram.com/riauonline.co.id/?hl=id

https://www.tiktok.com/@riauonline1

https://s.helo-app.com/al/xvYZYpjbvR

https://sck.io/u/j3hlxrGg

Transkrip
00:01Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka diminta Presiden Prabowo Subianto
00:05untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
00:09Hal itu disampaikan Gibran setelah bertemu Prabowo pada Selasa 10 November 2026.
00:14Salah satu saran Presiden adalah agar Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan
00:18mulai dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN.
00:24Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
00:28untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung.
00:32Dia mengaku menghormati kritik dan aspirasi masyarakat serta tidak ingin polemik ini berkepanjangan.
00:37Namun pernyataan Gibran tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum,
00:41HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzamahendra.
00:44Yusril menegaskan putusan Mahkamah Agung No. 742K-TUN-2026
00:51dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan ini bersifat final.
00:54Menurut Yusril, putusan MA memuat pertimbangan serius mengenai pelanggaran administrasi
00:59yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
01:02Bahkan Yusril menilai persoalan tersebut memiliki konsekuensi serius terhadap jabatan wakil presiden.
01:08Sepertinya tidak punya pilihan lain. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan?
01:13Meski demikian, Yusril menegaskan putusan MA dan MK tidak otomatis membuat Gibran kehilangan jabatannya.
01:19Gibran masih tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden
01:21sampai ada proses hukum dan ketatanegaraan yang mengubah status tersebut.
01:25Jika Gibran memilih mengundurkan diri, harus ada pernyataan tertulis yang disampaikan kepada MPR.
01:30Selanjutnya, presiden akan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR
01:35dengan mekanisme yang mengacu pada konstitusi.
01:37Selain itu, DPR juga memiliki kemungkinan menggunakan hak menyatakan pendapat
01:42untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
01:44Yusril turut mempertanyakan relevansi upaya Gibran
01:47kembali memperjuangkan dokumen pendidikannya melalui PT UN
01:50karena objek sengketa yang dipersoalkan dinilai sama dengan perkara yang telah diputus MA.
01:56Dalam putusan nomor 742K Garing Tun Garing 2026,
02:00MA mengabulkan gugatan Subhan Palal
02:03dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran
02:06yang diterbitkan pada 2019.
02:08MA menilai dokumen berupa Certificate of Attendance, Academic Records, dan Explanation of Grades
02:14tidak cukup membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
02:19MA juga menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri
02:24yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau seberajat.
02:28Atas putusan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
02:31diwajibkan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
02:35Kini, polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden kembali menjadi perhatian,
02:39terutama terkait kemungkinan langkah hukum lanjutan
02:41dan konsekuensi ketatanegaraan dari putusan Mahkamah Agung tersebut.

Dianjurkan