00:00Agenda hari ini nanti adalah penjelasan dari Ketua Komisi Tiga terkait rapat hari ini,
00:09lalu ada penjelasan dari Pak Kapolri, kemudian tanya jawab.
00:14Rapat ini kita akhiri paling lambat jam 12, setuju?
00:23Hadirin yang kami hormati.
00:25Hari ini, Komisi Tiga DPR RI menjalankan fungsinya pengawasan konstitusional.
00:32Kami menyampaikan sikap tegas, meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal
00:39yang dilakukan oleh kelompok Listio Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia,
00:44Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi Tiga DPR RI.
00:50Tindakan ini adalah kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia,
00:58pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
01:04Bagaimana mungkin, para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang
01:11untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara
01:18untuk mematamatai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri.
01:26Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang.
01:30Oleh karena itu, Komisi Tiga DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini
01:38jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal undang-undang ITE semata.
01:45Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa.
01:50Tindakan ini harus diusutuntas hingga ke pasal-pasal makar.
01:54Sebab yang disasar dan dimatamatai secara ilegal adalah kepala negara Republik Indonesia
02:01beserta begitu banyak tokoh bangsa.
02:05Hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar dibalik operasi gelap ini.
02:13Terlebih lagi, kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal
02:20tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal,
02:25pemprofilan atau profiling ilegal,
02:27pembunuhan karakter secara ilegal atau doxing,
02:30kriminalisasi dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik atau lawfare,
02:36pembangunan opini di media sosial secara ilegal,
02:39penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi mensabotase kebijakan pemerintah
02:43sampai melakukan penggalangan dana dengan melakukan aktivitas bisnis ilegal.
02:50Rangkaian perbuatan tersebut secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara
02:56sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.
03:01Komisi 3 meneruskan aspirasi dan pertanyaan mendasar dari masyarakat,
03:07dari rakyat yang kami minta untuk dijawab sesuai secara tuntas dalam forum terhormat ini.
03:141. Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat,
03:18proses hukum tidak boleh berhenti pada jaratan formalitas UU-ITI,
03:22buka seluruh penyirikan dengan pasal-pasal makar dan belik kejahatan terhadap keamanan negara.
03:282. Penghentian total operasi ilegal.
03:32Kami menuntut seluruh perangkat pengawasan ilegal ini dihentikan seketika
03:39dan data hasil terhadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen
03:43agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
03:483. Konsekuensi hukum dan institusional.
03:52Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
03:55Siapapun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan,
03:58pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat,
04:02baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik,
04:07harus diproses pidana secara tegas.
04:11Kami di Komisi 3 DPR RI tidak akan mundur dalam membongkar skandal ini.
04:18Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi,
04:21apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat,
04:24privasi dan keselamatannya oleh aparat penegak hukum,
04:27oknum aparat penegak hukum manapun.
04:30Baiklah, rekan-rekan, untuk mempersinggalkan waktu,
04:32kami persilakan Pak Kapolri untuk menyampaikan paparannya.
04:46Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
