Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV Komisi III DPR RI memanggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja untuk membahas terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman meminta Polri mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang dilakukan eks Kapolri, Jenderal Listyo Sigit.

Menurutnya, penyadapan ilegal yang dilakukan tersangka adalah tindakan kejahatan serius.

Dalam rapat kerja bersama Polri, Kamis (12/11/2026) pagi, Habiburokhman mengaku mendapat informasi bahwa eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga profiling ilegal hingga menggalang massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah.

Komisi III mendorong Polri tidak hanya mengenakan pasal soal penyadapan, tetapi juga pasal makar terhadap para tersangka.

Baca Juga UPDATE KASUS PENYADAPAN! Bareskrim Klaim Temukan Bukti Permulaan Tindak Pidana Makar di https://www.kompas.tv/nasional/701136/update-kasus-penyadapan-bareskrim-klaim-temukan-bukti-permulaan-tindak-pidana-makar

#penyadapan #penyadapanpresiden #dpr #kapolri

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/701153/terbaru-komisi-iii-dpr-ri-panggil-kapolri-suyudi-terkait-kasus-penyadapan-presiden-prabowo
Transkrip
00:00Komisi 3 DPR ini dia, rapat kerja antara Komisi 3 bersama dengan Kapolri.
00:30Pemperafilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal atau doxing, kriminalisasi dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik atau lawfare,
00:42pembangunan opini di media sosial secara ilegal, penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi mensabotase kebijakan pemerintah, sampai melakukan penggalangan dana dengan
00:52melakukan aktivitas bisnis ilegal.
00:54Pertama, rangkaian perbuatan tersebut secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.
01:07Komisi 3 meneruskan aspirasi dan pertanyaan mendasar dari masyarakat, dari rakyat yang kami minta untuk dijawab sesuai secara tuntas dalam
01:18forum terhormat ini.
01:191. Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat, proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE, buka seluruh
01:29penyirikan dengan pasal-pasal makar dan belik kejahatan terhadap keamanan negara.
01:332. Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh perangkat pengawasan ilegal ini dihentikan seketika dan data hasil terhadapan diamankan serta
01:48diaudit oleh otoritas independen agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
01:543. Konsekuensi hukum dan institusional, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapapun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi
02:05perintah, pihak yang mengambil manfaat, baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik, harus diproses pidana secara
02:16tegas.
02:163. Kami di Komisi 3 DPR RI tidak akan mundur dalam membongkar skandal ini. Tokoh-tokoh bangsa tidak boleh diintimidasi,
02:26apalagi kepala negara tidak boleh dilecehkan martabat, privasi, dan keselamatannya oleh aparat penegak hukum, oknum aparat penegak hukum manapun.
02:35Baiklah, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Kapolri untuk menyampaikan paparannya.
02:52Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam polisi, polisi bersama masyarakat.
03:07Terima kasih, Pak.
03:10Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Ketua Komisi 3 DPR RI, Dr. Habibur Rahman, SHMH.
03:18Yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Muhammad Rano Alfad, SHMH.
03:26Bapak Dede Indra Permana Sudiro, SHMH.
03:30Bapak Dr. Haji Ahmad Saroni, SHM-Inkom.
03:36Yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh anggota Komisi 3 DPR RI.
03:41Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta pejabat utama Bespori,
03:55serta seluruh pejabat dan peserta ulangi, dan seluruh peserta rapat kerja yang hadir pada hari ini.
04:04Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur keadilan Allah SWT, Tuhan Yang Makhkuasa,
04:10karena atas limpaan rahmat dan karunianya kita bisa berkumpul dan mengikuti rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI
04:18dalam keadaan sehat dan aman.
04:22Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI
04:30atas kesempatan yang diberikan kepada Polri, atas kesempatan yang dan kami memandang rapat kerja ini sebagai bagian penting
04:40dari fungsi pengawasan DPR RI, sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
04:51Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati,
04:55di balik setiap kewenangan yang diberikan negara, ada kepercayaan yang harus dijaga,
05:01di balik setiap tindakan pendegakan hukum, ada hak warga negara yang harus dilindungi,
05:07dan di balik setiap seragam bayangkara, ada kehormatan institusi yang tidak boleh dikorbankan.
05:15Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum.
05:24Sebab ketika kewenangan kehilangan batasnya, kepercayaan dapat berubah menjadi kecurigaan.
05:32Dan kehadiran negara yang seharusnya memberikan perlindungan, justru dapat menimbulkan kekhawatiran.
05:40Disinilah kehormatan sebuah institusi diuji, bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan,
05:48tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam.
05:52Menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi.
05:59Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan,
06:05dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa.
06:12Keduanya harus berjalan beriringan, agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran,
06:18dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum.
06:22Berangkat dari prinsip tersebut, Polri berkomitmen menangani perkara dugaan tindak pidana penyadapan,
06:30ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik secara profesional, objektif, dan akutabel,
06:37dengan menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.
06:42Sebuah hal tersebut, izinkan kami menyampaikan perkembangan,
06:45penanganan perkara yang saat ini ditangani oleh Bares Krimpori.
06:51Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati,
06:55perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026,
07:01ketika AS selaku pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring atau PLT Kabakmon
07:10diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik,
07:17sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
07:23Selanjutnya, pada Oktober 2026,
07:27AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan,
07:34serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PENLINX-X atau PLX.
07:43Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor,
07:50sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026,
07:54peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bares Krimpori,
07:58dan selanjutnya ditangani oleh Direkturat Tindak Pidana Siber Bares Krimpori,
08:03dengan identitas pelapor dirahasiakan.
08:07Ada pun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan,
08:13dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghapusan data elektronik.
08:22Berdasarkan hasil penyidikan,
08:24dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan,
08:28yaitu perintah penyadapan,
08:31provisioning,
08:33pelaksanaan penyadapan,
08:34pelaporan kepada end user,
08:37dan penghapusan data.
08:39Pertama,
08:41perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP,
08:44melalui SU,
08:46kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
08:50Selanjutnya,
08:51perintah tersebut disampaikan secara lisan,
08:53atau melalui grup WhatsApp,
08:55tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
09:00Kedua,
09:02provisioning,
09:02tim Technical Supporting Unit,
09:05atau TSU,
09:06diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS,
09:10tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
09:18Ketiga,
09:20pelaksanaan penyadapan melalui sistem PANELINX-X atau PLX,
09:25petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan,
09:28kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.
09:33keempat,
09:35pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon SU hingga Jenderal LSP.
09:45Kelima,
09:46penghapusan data.
09:48Pada Oktober 2026,
09:50data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS,
09:58yang dilaksanakan oleh tim TSU.
10:03Dalam pelaksanaannya,
10:05proses provisioning digambarkan melalui dua jalur,
10:08yaitu jalur resmi dan jalur internal,
10:12yang disebut sebagai jalur atensi.
10:15Pertama,
10:17jalur A atau jalur resmi,
10:19yang dilaksanakan berdasarkan perkap nomor 5 tahun 2010
10:23dan SOP Bar Eskrim tahun 2009,
10:26proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik
10:29yang dilengkapi laporan polisi,
10:33resumo analis,
10:34dan chart.
10:36Selanjutnya dilakukan verifikasi,
10:39persetujuan secara berjenjang,
10:41hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
10:44Kedua,
10:45jalur B atau jalur internal atensi,
10:49yang diduga berjalan tanpa surat permohonan,
10:52surat perintah penyidikan,
10:54maupun penetapan pengadilan.
10:56Target disampaikan secara lisan,
10:59atau
11:00Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan