Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Listyo Sigit diduga menjadi pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kapolri mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal.

Diduga, Listyo memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp. Listyo Sigit juga disebut menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.

Hingga saat ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan terhadap presiden dan sejumlah pihak lain.

Merespons penjelasan Kapolri, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Sudeson Tandra, meminta Kapolri untuk tidak berhenti mengungkap kasus ini hanya kepada empat tersangka.

DPR mendesak Polri juga bisa membongkar hingga kepada aktor intelektual, termasuk end user atau pihak yang berkepentingan menggunakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Baca Juga Terbaru! Komisi III DPR RI Panggil Kapolri Suyudi Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo di https://www.kompas.tv/regional/701153/terbaru-komisi-iii-dpr-ri-panggil-kapolri-suyudi-terkait-kasus-penyadapan-presiden-prabowo

#kapolri #listyosigitprabowo #penyadapan #presidenprabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/701154/blak-blakan-kapolri-suyudi-ungkap-peran-listyo-pemberi-perintah-dan-terima-hasil-penyadapan
Transkrip
00:00Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU,
00:05serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdok Kospori.
00:13Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati,
00:18berdasarkan hasil penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli.
00:25Dari 28 saksi, terdiri atas 24 personil internal PORI, 3 saksi dari provider telemonikasi,
00:35yaitu Indosat, XSL Smart, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan.
00:44Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana.
00:51Ada pun barang bukti yang telah disita, meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flash disk, 2 iPad, 4 unit CPU,
01:01PC, laptop, 1 modem,
01:04serta dokumen dan log data penyadapan.
01:09Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan,
01:15antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga,
01:23pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik,
01:28tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal PORI, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
01:42Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan
01:47dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
01:53Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS.
02:03Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.
02:09Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai kapoli pada periode kejadian,
02:15diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan
02:19atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan.
02:27Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
02:35Kedua, SU, yang menjabat sebagai Kaditik PORI pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026,
02:43diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center PORI,
02:46yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon
02:53berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.
02:59Ketiga, EH, yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025,
03:08diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU,
03:12yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
03:20Kempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026,
03:29diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik,
03:37kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
03:45Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembaharan grup WhatsApp.
03:59Masa penahanan yang dicantumkan masing-masing adalah LSP sampai dengan 23 November 2026,
04:07EH sampai dengan 22 November 2026,
04:12dan AS sampai dengan 21 November 2026.
04:17Sementara itu, pada 5 November 2026,
04:21SU ditetapkan sebagai tersangka,
04:23dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah.
04:29Seluruh urayan peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum,
04:35dengan tetap penyunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
04:41Terhadap perbuatan yang diduga terjadi,
04:43penyidik menerapkan sejumlah ketentuan bidana,
04:46sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka.
04:51Pertama, terkait dugaan penyadapan,
04:54yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
04:58dengan ancaman bidana penjara paling lama 10 tahun.
05:03Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik,
05:07yaitu Pasal 48 Jungto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,
05:13tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE,
05:16dengan ancaman bidana penjara paling lama 8 tahun.
05:21Ketiga, terkait dugaan akses ilegal,
05:24yaitu Pasal 332 Ayat 1 dan atau Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,
05:31tentang KUHP,
05:33dengan ancaman bidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun,
05:37sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
05:41Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 Huruf C dan atau Huruf D,
05:47Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
05:51terkait dugaan turut serta melakukan tindak bidana dan atau menggerakkan orang lain,
05:55melakukan tindak bidana,
05:57antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
06:01Penerapan seluruh Pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak bidana,
06:07alat bukti yang sah,
06:08dan pertanggung jawaban masing-masing tersangka,
06:11sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
06:16Di samping penanganan dugaan tindak bidana penyadapan,
06:20ilegal akses,
06:21dan atau menghilangkan dokumen elektronik,
06:24Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak bidana turut serta,
06:30dan atau secara bersama-sama,
06:32dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak bidana makar.
06:37Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan
06:42untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak bidana
06:47yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
06:51Hingga saat ini,
06:52dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat
06:55yang bertujuan menggulingkan pemerintah
06:57masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
07:00Oleh karena itu,
07:02temuan dalam dugaan tindak bidana penyadapan,
07:04ilegal akses,
07:05dan atau menghilangkan dokumen elektronik
07:08tidak serta-merta
07:09dapat dijadikan dasar
07:11untuk menyimpulkan
07:12telah terjadinya tindak bidana makar.
07:15Untuk mendalami dugaan tersebut,
07:17penyelidikan dipokuskan pada
07:18penelusuran perintah
07:20dan tujuan penyadapan,
07:22pemeriksaan personil yang diduga mengetahui kegiatan tersebut,
07:26serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut.
07:30Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI
07:33yang kami hormati,
07:34penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal ini
07:38menjadi pengingat bagi kita semua
07:40bahwa setiap kewenangan memiliki batas,
07:43setiap tindakan memiliki konsekuensi,
07:47dan setiap amanah menuntut pertanggung jawaban.
07:51Oleh karena itu,
07:53Polri berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional,
07:56objektif,
07:57dan akutabel
07:58dengan tetap menjunjung tinggi
08:00Azaz Praduga tak bersalah.
08:03Kami meyakini
08:04bahwa kehormatan sebuah institusi
08:06tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan,
08:10tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran,
08:13bukan dengan melindungi kepentingan,
08:15melainkan dengan menjaga keadilan.
08:17Sebab hukum akan kehilangan wibawanya
08:20apabila penegaknya
08:22tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama.
08:26Kami menyampaikan terima kasih
08:27dan penghargaan
08:28kepada pimpinan serta seluruh
08:31anggota Komisi 3 DPR RI
08:32atas perhatian,
08:34masukan,
08:35dan pengawasan yang diberikan.
08:37Bagi kami,
08:38pengawasan bukanlah penghalang,
08:40bagi kewenangan,
08:42melainkan penjaga agar kewenangan
08:44tetap berjalan di jalan yang benar.
08:46Semoga sinergi ini terus
08:48memperkuat langkah kita
08:49dalam menghadirkan pendekaan hukum
08:52yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
08:55Pada akhirnya,
08:56sejarah tidak akan mengenang
08:58seberapa besar kekuasaan
09:00yang pernah kita genggam,
09:01melainkan seberapa teguh
09:03kita menjaga kebenaran dan keadilan.
09:05Sebab jabatan akan berakhir,
09:08kewenangan akan berlalu,
09:09namun jejak pengabdian
09:11akan tetap tinggal.
09:13Karena kekuasaan hanyalah titipan,
09:15keadilan adalah panggilan,
09:17dan kepercayaan rakyat
09:19adalah kehormatan
09:20yang harus kita jaga
09:22sepanjang pengabdian.
09:24Semoga Allah subhanahu wa ta'ala,
09:26Tuhan yang mahesa,
09:26senantiasa memberikan petunjuk,
09:28kekuatan, dan penindungan
09:29pada kita semua
09:30dalam menjaga amanah,
09:32mendekatkan kebenaran,
09:33serta melanjutkan pengabdian
09:35yang terbaik
09:35kepada masyarakat,
09:37bangsa, dan negara.
09:38Sekian dan terima kasih.
09:39Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
09:41Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dianjurkan