Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV


KOMPAS.TV - PTUN menghentikan proses persidangan sengketa gugatan terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming. Namun, berakhirnya sengketa di PTUN belum tentu mengakhiri polemik Suket Gibran.

Sebab, proses hukum terkait dugaan pidana pemalsuan Suket masih bergulir di Bareskrim Polri. Lantas, apakah pencabutan Suket ini akan menutup persoalan atau justru membuka babak baru persoalan hukum yang lebih panjang?

Kita akan membahasnya bersama Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan David Pajung, Ketua Umum All Cipayung Nusantara.

#PTUN #ijazahgibran #gibranrakabuming

Baca Juga [FULL] Waketum Golkar & Ketum Gerakan Cinta Prabowo Bahas Kisi-Kisi Cawapres Pilihan Presiden di https://www.kompas.tv/nasional/701270/full-waketum-golkar-ketum-gerakan-cinta-prabowo-bahas-kisi-kisi-cawapres-pilihan-presiden



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701271/full-bivitri-susanti-david-pajung-bahas-polemik-suket-ijazah-gibran-masih-terus-lanjut
Transkrip
00:00Saudara Majelis Hakim PT UN Jakarta akhirnya menentukan bahwa gugatan sengketa surat keterangan penyetaraan Ijasa Gibran Raka Buming dihentikan.
00:09Keputusan ini setelah pihak penggugat yang diwakili Deni Indrayana dan pihak Kemendik Dasmen mengajukan penghentian gugatan di PT UN.
00:16Setelah Kemendik Dasmen menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan Ijasa Gibran dicabut.
00:29Dikadiri, satu, menyatakan dua cara penggugat gugur. Dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.
00:44Demikian diputus dalam raksa pengusaha warna Majelis Hakim PT UN Jakarta pada hari Kamis 12 November 2026.
00:54Sebelumnya pada Senin 9 November 2026, tim kuasa hukum Wapres Gibran menyatakan akan mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan laporan mengenai
01:03pemalsuan surat keterangan penyetaraan Ijasa Gibran.
01:07Ade Darmawan bilang kliennya telah menunjuk 14 orang pengacara untuk mewakilinya dalam menghadapi proses hukum yang berjalan di Baris Krim
01:14Polri.
01:15Pertemuan dilakukan untuk mengecek perkembangan kasus dugaan pemalsuan surat keterangan Gibran.
01:26Saudara PT UN menghentikan proses persidangan sengketa gugatan terkait surat keterangan penyetaraan Ijasa SMA Gibran Raka Buming.
01:36Namun berakhirnya sengketa di PT UN belum tentu mengakhiri polemik surat keterangan Gibran sebab proses hukum terkait dengan dugaan pidana
01:44pemalsuan surat keterangan masih bergulir di Baris Krim Polri.
01:47Lantas, apakah pencabutan suket ini akan menutup persoalan?
01:52Atau justru membuka babak baru persoalan hukum yang lebih panjang?
01:56Kita diskusikan bersama dengan dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti dan juga ada David Pajung selaku Ketua Umum
02:06Ol Cipayung Nusantara.
02:08Selamat malam Mbak Bibif dan juga Bung David.
02:12Selamat malam Mbak Bivitri.
02:14Selamat malam Mbak Bivitri.
02:15Iya.
02:16Ini kita tanya dulu ke Mbak Bibif.
02:19Mbak Bibif, kalau tadi sudah dikatakan dalam berita sebelumnya surat keterangan di PT UN ini dicabut.
02:26Apakah ini lantas mengakhiri polemik atau seperti apa?
02:29Bisa berikan pemahaman kami secara awam yang, awam hukum ini?
02:34Iya, sebenarnya tadi istilahnya yang dicuplik juga ya, perkaranya gugur, kata hakimnya begitu.
02:41Gugur karena memang secara hukum mesti ada satu kata penjelas biasa gitu kalau dalam hukum.
02:48Terminologinya harus pas, betul.
02:49Nah, kenapa gugur?
02:51Sebenarnya ada dua hal.
02:52Pertama, surat keterangannya itu sendiri sudah dicabut oleh Kementerian Dikdasmen.
02:58Saya kira sudah beredar di mana-mana itu sudah dicabut.
03:01Dan kenapa surat keterangan itu sudah dicabut?
03:03Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung,
03:07yang merupakan kasasi dari pengadilan Tata Usaha Negara juga,
03:11yang objeknya adalah surat keterangan itu.
03:14Nah, jadi dalam hukum itu objek perkaranya sudah hilang.
03:18Karena kan nggak ada lagi surat keterangannya.
03:21Waktu kemarin masih bisa diperdebatkan, karena belum dicabut ya.
03:25Oke, ada putusan MA, tapi kan putusan MA itu mengatakan harus ada pencabutan.
03:30Nah, kan walaupun itu sebenarnya menurut saya sudah cukup kuat,
03:33tapi kemudian sudah dicabut.
03:35Jadi memang sudah tidak ada lagi objek perkaranya.
03:38Oke, itu artinya otomatis menghilangkan tindak pidana pemalsuan atau seperti apa?
03:44Kalau soal tindak pidana pemalsuannya,
03:47saya kira bisa saja untuk dilanjutkan.
03:49Dan saya tidak tahu persisnya seperti apa ya tindak pidana-nya ya.
03:52Karena fokus saya di PT UN-nya.
03:55Tapi meskinya kalau memang ada tindak pidana yang terkait dengan surat keterangan itu bisa dilanjutkan.
04:03Berarti kan yang harus dicek adalah ketika surat keterangan itu dibuat,
04:08apakah ada pelanggaran-pelanggaran KUHP yang sudah dilakukan.
04:12Jadi fokusnya tetap pada tindakan gitu.
04:17Karena kalau PT UN fokusnya pada objek perkaranya itu surat keterangan,
04:22memang urusannya surat-surat terus tuh kalau di PT UN.
04:25Kalau pidana, urusannya pada tindakan.
04:27Jadi walaupun suratnya sudah tidak ada,
04:30tapi kan tindakan yang terjadi pada masa lalu itu masih bisa diperiksa lebih lanjut.
04:35Cuma pertanyaannya masih relevan atau tidak gitu saja.
04:39Nah ini ya, masih relevan atau tidak kalau menurut Anda dari hukum Tata Negara?
04:46Ya kalau menurut saya sih sudah tidak relevan juga ya.
04:49Saya akan membahasnya juga dari segi politiknya.
04:51Karena kekistruhan ini sebenarnya kan sudah cukup selesai.
04:57Karena peristiwa ini sudah ditutup jalan-jalan hukumnya.
05:03Kalaupun ada yang harus diungkapkan,
05:05menurut saya dalam konteks bagaimana misalnya apakah ada tindak,
05:11memang pidana juga tapi lain soal ya,
05:13yang ada kaitannya nanti dengan Komisi Pemilihan Umum,
05:17ataupun dengan hal-hal lainnya yang terkait dengan penerbitan surat keterangan itu,
05:22atau bahkan peraturan KPU 19-2023 pada bulan November 2023
05:28yang mengakibatkan surat keterangan itu bisa keluar dan diakui
05:33sebagai pemenuhan syarat calon wakil presiden.
05:37Oke, jadi masih bisa ada celah,
05:38tapi kemudian bukan ditujukan kepada surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran,
05:43tapi kemudian ke KPU-nya begitu ya Mbak Bibif ya?
05:47Salah satunya.
05:48Nah, Bung David, ini kalau kita lihat kan PT UN menghentikan proses persidangan
05:52sengketa gugatan terkait dengan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Raka Buming,
05:57tadi juga disebutkan juga sama Mbak Bibif,
05:59ini juga bisa menggugurkan, begitu ya otomatis menggugurkan.
06:02Ini yang diharapkan memang dari Gibran dan juga relawan
06:06untuk bisa mengakhiri polemik ini termasuk juga soal pengunduran
06:10diri dari Gibran Raka Buming dari posisi wakil presiden Republik Indonesia?
06:16Ya, saya pikir begini Mbak.
06:19Apa yang diharapkan oleh para penggugat ini ya,
06:25itu sebenarnya sudah memenuhi harapan politik mereka.
06:29Karena sebenarnya tujuan-tujuan gugatan ini
06:32sebenarnya berorientasi politik sebenarnya,
06:34bukan murni hukum.
06:35Jadi di sini pertama ada politisasi hukum di sini,
06:39sangat kental muara politisasi hukumnya ya,
06:43ketika gugatan-gugatan itu diharajukan di berbagai tempat
06:46dan di berbagai lembaga,
06:48baik itu masuk di MK,
06:50baik itu mulai dari Petun,
06:53baik di Komisi Informasi Pusat,
06:56macam-macam,
06:56semua itu terikat semua ya,
06:59semua terhubung semua konektivitasnya,
07:02dan pelaku-pelakunya kan semuanya ada pada satu klaster sebenarnya.
07:07Nah, jadi bahwa kemudian itu mereka tarik ya,
07:11kemudian kemarin juga ya,
07:14si Denny Indrayana dan siapa ini,
07:18Ibu Mercy kan lari dari persidangan ya,
07:20atas dasar segala macam lah argumen yang dibangun.
07:24Nah, jadi pertama ini politisasi hukumnya itu sangat kental,
07:28hukum kita tercabik-cabik benar ya.
07:31Kemudian kalau bicara soal,
07:34hanya karena argumentasi yang dipakai di DPR sana,
07:39yang terus dinarasikan secara luar biasa,
07:42bahwa Gibran itu tidak sah proses pendaftaran administratifnya,
07:49sesungguhnya ini kan argumen-argumen yang dibangun dalam konteks hukum
07:56dijadikan dasar hukum yang sudah dipolitisir ya,
08:01jadi politisasi hukumnya itu dijadikan dasar lagi untuk masuk pintu politik.
08:05Sebenarnya kalau hukum menjadi pintu politik itu sah-sah saja,
08:09tetapi ketika hukum itu dipolitisasi
08:12dan terkoneksi dengan penggunaan-penggunaan untuk kepentingan politiknya,
08:16itu yang sangat tercium baunya.
08:18Nah, coba mbak, keadilannya ada di mana ya?
08:21Orang yang terimplikasi,
08:24orang yang terimplikasi berdampak seorang wakil presiden itu
08:28mendapatkan implikasi,
08:29sementara dalam semua proses-proses persidangan itu
08:32beliau nggak pernah dihadirkan.
08:34Beliau nggak pernah dituntut.
08:37Beliau nggak pernah dimintai keterangan.
08:40Minimal menjadi saksi.
08:41Minimal menjadi saksi.
08:43Inilah yang saya katakan bahwa ketidakadilan itu terjadi,
08:46politisasi hukum itu terjadi.
08:48Keputusan MK, MK mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat dokumen-dokumen.
08:52Gimana cara MK memelihat,
08:54sementara yang punya dokumen nggak pernah dihadirkan,
08:56Mas Gibran.
08:58Kemudian di TUN itu harusnya juga dipanggil sebagai bagian dari saksi atau apapun posisinya.
09:04Kemudian ketika gugatannya si Subhan Pahal di tingkat pertama juga itu,
09:10itu kan nggak pernah dimintai keterangan Mas Gibran.
09:13Nah itulah ketidakadilan yang terjadi dan politisasi hukum terjadi.
09:18Kemudian sekarang berimplikasi pada menjatuhkan posisi presiden,
09:23wakil presiden.
09:24Nah ini yang sangat kita sayangkan sebenarnya.
09:27Kita semua ini orang yang taat hukum mengerti hukum,
09:29tapi sayang hukum itu dipolitisasi.
09:32Oke, Bung David menyebut kalau apa yang saat ini terjadi,
09:38baik itu di MK, kemudian di Petun dan segala macam,
09:42ini kental sekali dengan politisasi hukum.
09:45Benarkah demikian?
09:46Anda melihatnya bagaimana Mbak Bibif?
09:48Tapi jangan dijawab dulu, kita akan temukan jawabannya.
09:51Usai jedah kami kembali.
09:53Saudara kuasa hukum Gibran Raka Buming, Muhammad Ruliandi,
09:57berharap sidang atas gugatan surat keterangan hija saya,
10:00SMA Gibran tetap dilanjutkan.
10:02Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
10:05Ruliandi bilang kliennya sebagai tergugat intervensi
10:08ingin membuktikan kepada Deni Indrayana CS
10:11sebagai penggugat atas kapsahan syarat pendidikannya.
10:40Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bivitri,
10:43dan juga bersama dengan Bung David Pajung.
10:46Mbak Bibif, tadi disebutkan oleh Bung David Pajung,
10:49mengatakan rasa-rasanya kok ya ini adalah hal yang banyak sekali
10:53dipolitisasi, politisasi hukum,
10:56baik di Mahkamah Konstitusi, kemudian di PT UN juga.
11:00Anda punya pandangan yang berbeda atau sepakat dengan Bung David Pajung ini
11:03soal politisasi hukum?
11:05Jadi begini, kalau kita belajar politisasi hukum,
11:09ada sesuatu terminologi yang juga sudah sering saya tulis,
11:14yang namanya weaponization of law.
11:17Nah, dalam konsep itu sebenarnya yang terjadi adalah
11:20orang yang punya power menyalahgunakan hukum.
11:23Nah, sekarang saya ingin mengajak semua orang yang menonton
11:26untuk memikirkan pada saat misalnya Gibran mencawankan diri
11:31dengan menyalahgunakan putusan Mahkamah Konstitusi
11:35yang nomor 90-2023, apakah bukannya itu politisasi hukum?
11:41Apakah dengan dibuatnya peraturan KPU nomor 19-2023 pada saat itu
11:46yang kemudian sekarang menimbulkan banyak sekali polemik,
11:49apakah itu namanya bukan politisasi hukum?
11:52Jadi dalam ilmu hukum yang kita harus pahami,
11:55ada power play, pasti.
11:57Yang punya power siapa? Pengurus negara.
11:59Kalau bahwa ada seorang Mersi, ada seorang Subhan Palal,
12:05ada siapapun yang maju, mereka sedang menggunakan haknya
12:09dan pengadilan kemudian memutus berdasarkan apa yang harus mereka putus
12:13berdasarkan hak itu.
12:15Tapi mereka sebenarnya powerless.
12:17Yang punya power adalah justru orang seperti Gibran
12:20maupun bapaknya pada saat itu,
12:22yang memang kita semua tahu itu sudah menjadi catatan sejarah
12:26bahwa pada saat itu terjadi politisasi hukum dan politisasi pemilu yang sangat luar biasa.
12:33Jadi kalau dibilang ada politisasi hukum, betul.
12:35Tapi siapa yang melakukan dari awal?
12:38Nah, jadi tolong jangan dilihat sekarang ada playing victim gitu ya
12:42yang sedang dilakukan di pengadilan,
12:45semuanya sesuai dengan hukum acara.
12:47Kalau memang ada, dikatakan tadi misalnya di Mahkamah Konstitusi kenapa tidak diperiksa?
12:54Nah, izinkan saya meluruskan.
12:56Karena waktu itu saya juga sebagai saksi ahli
12:58yang mengikuti sidang bahwa pada saat itu ditunjukkan
13:03dan Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya itu
13:05hakim sangat aktif.
13:07Minta lagi coba lihat tunjukkan,
13:09diteliti betul di mejanya hakim
13:11dan ternyata makanya bahasanya hakim memang bukannya tidak ada.
13:16Mereka bilang tidak menemukan.
13:18Artinya pada saat sidang,
13:21para pihak waktu itu tidak ada yang bisa menunjukkan mana nih gitu.
13:24Karena hakim tuh berkali-kali minta,
13:26tolong tunjukin dong.
13:27Jadi kita bisa yakin.
13:29Ditunjukkan, tapi kemudian certificate of attendance,
13:32bukan certificate of completion.
13:35Nah, akhirnya dan hakim maksa waktu itu,
13:38mana coba tunjukin nih biar kita benar nih musuhnya.
13:40Tapi memang tidak bisa atau tidak mau atau apa ya.
13:45Sehingga hakim menggunakan bahasa tidak ditemukan.
13:49Kalau ternyata nanti ditemukan ya silahkan.
13:51Mungkin bisa menempuh lagi karena surat keterangannya sudah dicabut.
13:54Bisa bikin surat keterangan lagi.
13:56Misalnya kalau memang ada, bisa.
13:58Bisa kok bikin surat keterangan lagi
14:00kalau nanti mau mencalonkan diri untuk menjadi presiden atau wakil presiden nanti.
14:04Oke, Bung David bagaimana respon Anda?
14:05Kalau dikatakan ya politisasi hukum ini disinggung oleh Mbak Bibif ya,
14:11lebih ke keputusan 90, kemudian PKPU dan segala macam.
14:14Kalau yang diajukan oleh kemarin itu,
14:18Pak Subhan dan juga Subhan Palal CS ini adalah memang hak dari sebagai warga negara.
14:25Jadi gini, pertama ya, sangat kental politisasi hukumnya itu
14:30soal ketika keputusan sampai di MA yang melahirkan putusan one night itu ya,
14:37someday ya, hanya sehari ya.
14:39Ya, berarti bukan sehari itu.
14:42Dalam waktu yang bersamaan ya,
14:45distribusi dokumen penentuan hakim keputusan MA-nya lahir di hari dan waktu yang sama.
14:53Dari mana logikanya itu?
14:56Ya, itu satu.
14:57Kemudian saya coba menggantar secara sehat apa yang disampaikan Mbak Bibif tadi ya.
15:02Soal keputusan 90 ya.
15:04Keputusan 90 ya,
15:06itu tidak ada sangkut paut misalnya untuk kepentingan satu orang person di situ ya.
15:14Beda dengan keputusan MK yang kemarin gugatan Denny Indrayana
15:19itu kan merujuk pada dokumennya Mas Gibran ke personal.
15:23Nah, saya mau bilang begini, ketika keputusan 90 itu kan ada sembilan hakim MK di situ kan.
15:29Sembilan hakim MK itu adalah representasi trias politika.
15:35Tiga representasi dari eksekutif yang dipilih oleh presiden,
15:39tiga representasi yudikatif,
15:41dan tiga representasi legislatif ya.
15:45Bagaimana mungkin bisa mau diintervensi,
15:48kan selalu dianalokan bahwa seolah-olah itu intervensi kekuasaan
15:52oleh seorang presiden Jokowi di zaman itu.
15:55Bagaimana mungkin tiga representasi,
15:57tunggu dulu Mbak biar jelas,
15:58tiga representasi trias politika itu bisa diintervensi oleh seorang presiden.
16:04Yang menentukan itu DPR sendiri,
16:06tiga orang, dari EMA sendiri tiga orangnya.
16:08Memang tiga orang yang dari representasi presiden.
16:11Dan lihat,
16:12kalau kita melihat prosesnya adalah di situ ada dissenting opinion.
16:16Dissenting opinion itu mau mengatakan bahwa di dalam menuju keputusan itu
16:21ada perdebatan-perdebatan akademis,
16:24perdebatan-perdebatan filosofis hukum,
16:27perdebatan-perdebatan intelektual,
16:29sehingga ada perbedaan pendapat melahirkan apa yang namanya dissenting opinion.
16:34Itu artinya apa?
16:35Tidak ada intervensi dan itu terjadi perdebatan secara fair di antara sembilan hakim.
16:41Nah, itu kira-kira cerdas memahami putusan 90,
16:44dan tidak untuk kepentingan satu orang.
16:46Nah, kalau di kasus MK yang terbaru,
16:50ini MK meludahi wajahnya sendiri,
16:53menjilat luda sendiri karena
16:55putusan PHP itu kan sudah kelar,
16:57selesai tiga hari pasca
16:59Bill Press 2024 lalu proses MK,
17:01dan MK sudah memutuskan final and binding.
17:04Nah, keputusan MK di 2006 itu
17:06prosesnya saya sudah paradoks ya.
17:08Mereka mengatakan bahwa pengaju itu,
17:10penggugat itu tidak punya legal standing,
17:12dasar hukum,
17:13antara posita dan petitumnya tidak jelas,
17:15tidak nyambung,
17:16tiba-tiba mengatakan bahwa
17:18tidak ada dokumen yang ditemukan
17:21karena tidak menghadirkan subjek ya,
17:24dan objek yang dicari,
17:26yang dipegang oleh subjek.
17:27Itu Mas Gibran.
17:28Kenapa enggak bisa Mas Gibran dipanggil?
17:31Bukan pihak-pihak yang lain.
17:33Nah, itu yang ketidakadilan dan politisasi yang di situ.
17:36Oke, Mbak Bibi.
17:37Karena MI itu sangat clear,
17:38politisasinya di MI itu.
17:39One night itu ya,
17:40same day.
17:41Itu sangat clear.
17:42Dan ini lagi dipertimbangkan
17:44untuk melakukan pelaporan kepada
17:47komisi judicial terhadap hakim yang mengutus itu sebenarnya.
17:50Karena ini sangat buruk
17:51untuk membangun sistem demokrasi dan hukum kita.
17:54Oke, Mbak Bibi.
17:55Saya kira itu.
17:56Oke, sudah bisa?
17:57Oke, silakan Mbak Bibi.
17:58Iya, karena ini kayaknya mau mengulang lagi nih
18:01diskusi dari dua tahun yang lalu, boleh.
18:03Tapi, jadi saya jelaskan nih,
18:05biar terang.
18:06Jadi perbedaan antara putusan 90
18:08dengan putusan kemarin yang PHPU 1
18:122026 adalah
18:13kalau PHPU perselisian hasil pemilihan umum.
18:17Itu salah satu
18:17undang makamah konstitusi
18:19yang memang urusannya dengan
18:21calon presiden dan wakil presiden.
18:23Makanya PHPU perselisian hasil pemilihan umum.
18:26Jadi dari segi objeknya memang sempit.
18:28Kalau diberapa,
18:29beda banget sama putusan 90.
18:31Putusan 90 adalah
18:32pengujian undang-undang.
18:34Makanya dia sifatnya luas.
18:36Tapi, waktu itu sudah didalilkan.
18:38Satu, misalnya,
18:40bahwa ternyata pemohonnya
18:41itu dengan terang
18:44menyebutkan dia adalah
18:45pengagum Gibran Raka Buming.
18:47Kedua, sudah ada putusan
18:49Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
18:51yang mengatakan bahwa
18:52memang ada pelanggaran etik.
18:54Walaupun itu MK,
18:55memang tidak bisa
18:58memutus lagi terhadap putusan 90-nya.
19:00Cuma Pak Jimli waktu itu bilang
19:02memang ada pelanggaran.
19:04Putusannya begitu.
19:05Dan kemudian dia bilang
19:06kalau mau dikoreksi putusan 90-nya
19:08silahkan maju lagi.
19:09Nah, kira-kira
19:10ini gimana?
19:11Apa sekarang saya mau dipotong?
19:12Gimana, Mbak?
19:13Oke, itu artinya
19:14ketika memang
19:16pencabutan suket ini
19:17bisa menutup persoalan
19:19atau kemudian
19:20selanjutnya
19:21bisa membuka babak baru
19:23soal persoalan hukum
19:24yang lebih panjang.
19:27Singkat saja, Mbak Bibif.
19:29Iya, persoalan hukumnya
19:30cuma justru
19:32apa sebenarnya manipulasi
19:34yang terjadi
19:34dengan peraturan KPU
19:35nomor 19-2023.
19:37Buat saya,
19:39itu tadi tuh
19:39suket itu
19:40cuma suat keterangan
19:41saya juga punya.
19:42Karena saya sekolah
19:42di luar negeri.
19:44Jadi maksud saya
19:45kalau memang
19:46mau maju lagi
19:47silahkan aja
19:48buat suket baru
19:49kalau memang ada
19:49certificate of completion-nya
19:52silahkan gitu.
19:53Jadi kalau ini
19:54diperpanjang terus
19:55dipermasalahkan
19:56ya saya kira
19:57sudah agak berlebihan
19:59patuhi saja
20:00aturan main yang sudah ada.
20:01Kira-kira begitu.
20:02Oke, terakhir
20:03saya ingin ke
20:05Bung David.
20:06Bung David
20:06kalau dari kuasa hukum Gibran
20:07ingin sebenarnya
20:08melanjutkan
20:09di petun ini.
20:11Apa yang sebenarnya
20:12ingin disasar?
20:13Singkat saja.
20:14Iya, sebenarnya gini
20:15kita lebih sekarang
20:16karena ini
20:18ya gini
20:19petun ini
20:20kita harapkan
20:21kalau petun yang ada sekarang
20:23ya gugatannya
20:24si Mercy, si Hombing ini
20:25ini harusnya terus berjalan ya.
20:27walaupun
20:28walaupun mereka
20:30sudah
20:32menarik ya.
20:32Tetapi kan
20:33bugatan sudah
20:35terjadi
20:35dan ini harus lanjut terus.
20:37Nah, itu yang kita
20:38ingin bahwa proses ini
20:39bisa berjalan terus.
20:40Nah, yang kedua
20:41kita belajar dari
20:42case ini
20:43untuk lebih arif
20:44dan bijak
20:44sebagai bangsa
20:45ke depan
20:46bahwa
20:47case-case ini
20:49sebenarnya
20:50kalau mau
20:50mengkonstruksi
20:51sistem hukum kita
20:52yang benar
20:53ini dijadikan
20:54keputusan MA
20:55atau MK itu
20:56dijadikan
20:56pijakan untuk
20:57menyusun sistem
20:58pilpres, sistem pemilu
21:00kebetulan undang-undang pemilu
21:02mau dibahas oleh DPR
21:03dalam waktu dekat.
21:04Nah, itu cara berpikir
21:05yang positif
21:05bukan retroaktif
21:07mempersoalkan
21:08suket
21:08yang tidak ada
21:09kaitannya dengan
21:10finalitas
21:11prinsip finalitas
21:12proses pencalonan
21:13kemudian
21:14final and binding
21:16di penentuan MK
21:17lalu kemudian
21:18dilantikkan
21:19dan wapres
21:19oleh lembaga MPR
21:21lalu kemudian
21:22atas dasar
21:22selama
21:23administratif
21:24dijadikan dasar
21:26untuk
21:26menjatuhkan
21:27wakil presiden
21:28ini yang tidak sehat
21:29bagi sistem demokrasi kita
21:30seolah-olah
21:31sistem kita ini
21:32adalah
21:32masih menggunakan
21:35konstitusi lama
21:36yaitu dipilih
21:37dipilih
21:38dan dijatuhkan oleh
21:39MPR
21:39sekarang pemilihannya
21:40oleh pemilihan langsung
21:41suara rakyat yang berdaulat
21:43ini dikanibal
21:44dibajak oleh
21:45parlamat
21:46yang harus tadi
21:46tidak sehat
21:48bagi sistem demokrasi kita
21:49ke depan
21:50tidak sehat
21:51ini harus dikonstruksi
21:52oke
21:53baik
21:54terima kasih
21:54Bung David Pajung
21:55terima kasih
21:56Mbak Bivif
21:56telah bergabung bersama kami
21:58dalam Sapa Indonesia Malam
21:59terima kasih telah menonton
21:59terima kasih telah menonton

Dianjurkan