Guntur Romli Sebut PDIP Tak Sedang Antre Jabatan Wapres: Negara Bukan Tempat Magang dan Harus Punya Rekam Jejak Bersih

Suaradotcom

Guntur Romli Sebut PDIP Tak Sedang Antre Jabatan Wapres: Negara Bukan Tempat Magang dan Harus Punya Rekam Jejak Bersih  Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menegaskan melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (13/11/2026) bahwa partainya tidak sedang mengincar ataupun antre untuk mendapatkan kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan agar penentuan pengganti RI 2 tidak mendahulukan nama semata, melainkan memprioritaskan kriteria yang jelas agar polemik masa lalu tidak terulang kembali.   Guntur menyebutkan bahwa kriteria utama calon wakil presiden haruslah figur yang berintegritas tinggi, memiliki rekam jejak bersih, serta mempunyai kapasitas nyata tanpa mengandalkan hubungan darah atau balas jasa politik. Selain itu, wakil presiden terpilih harus mampu menjadi pendamping yang bisa dipercaya serta membuat Presiden merasa nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga mendesak agar seluruh proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini dilakukan secara transparan agar publik tahu rekam jejak para calon yang diusulkan.  #GunturRomliSebutPDIPTakAntreJabatanWapres #KriteriaCalonWapresPenggantiGibran  Creative/Video Editor: Aqilah/Michael =================================== Homepage: https://www.suara.com Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/ Twitter:  https://twitter.com/suaradotcom

Transcript

00:00Wapres baru bukan soal siapa, tapi soal apa kriterianya.

00:05Kursi Wakil Presiden kosong, dan seperti biasa yang paling ramai dibicarakan adalah nama.

00:11Siapakah dia?

00:12Padahal pertanyaan itu keliru, yang harus ditanyakan lebih dulu, apa kriterianya?

00:18Kita baru saja menyaksikan akibatnya kalau nama didahulukan sementara syarat diakali.

00:24Konstitusi ditafsir ulang demi satu orang.

00:27Hasilnya, dua tahun polemik berakhir dengan kursi yang ditinggalkan.

00:32Jangan ulangi kesalahan yang sama.

00:34Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sudah terang.

00:39Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih paling lambat 60 hari.

00:44Penjelasan Undang-Undang MD3 pasal 4 huruf E menyebut,

00:48kedua calon berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan calon di Pilpres.

00:54PDI Perjuangan bukan pengusung Pak Prabowo.

00:57Karena itu, kami bicara tanpa kepentingan kursi.

01:01Kami tidak sedang antri jabatan.

01:03Kami hanya menjaga agar prosesnya tetap lurus.

01:07Lalu apa kriterianya?

01:08Memenuhi syarat secara sah tanpa cacat sedikitpun.

01:12Berintegritas dengan rekam jejak yang bersih.

01:14Punya kapasitas nyata karena negara bukan tempat magang.

01:19Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan BNK Tunggal Ika.

01:24Dipilih karena kemampuan bukan hubungan darah atau balas jasa.

01:29Satu lagi yang tak kalah penting, bisa dipercaya Presiden.

01:34Wakil Presiden adalah pendamping.

01:36Ia harus membuat Presiden merasa aman dan nyaman bekerja.

01:40Bukan malah jadi sumber kecurigaan.

01:43Jangan sampai seperti sebelum ini,

01:45Presidennya disadap,

01:46Sementara wakilnya justru aman-aman saja.

01:49Itu janggal.

01:50Prosesnya pun harus terbuka.

01:52Rakyat berhak tahu siapa yang diusulkan

01:54Dan apa rekam jejaknya

01:56Dan mengapa dia yang dipilih.

01:58Bisa diterima oleh semuanya.

02:00Sebab Wakil Presiden bukan hadiah politik,

02:04Ia amanah konstitusi.

02:06Kalau kriterianya benar,

02:07Siapapun orangnya akan diterima rakyat.

02:10Kalau nama yang didahulukan,

02:12Jangan kaget,

02:13Sejarah akan berulang.

02:16Terima kasih.

Kategori

Transkrip

Dianjurkan