Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor untuk membahas calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejauh ini, sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa calon wakil presiden, di antaranya Ahmad Muzani, Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Puan Maharani. Belakangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyatakan terbuka untuk mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.

Pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai politik menjadi salah satu bagian dari proses pembahasan calon pengganti Gibran.

Namun, nama yang akan dipilih masih menjadi perhatian publik. Siapa saja kandidat yang berpeluang masuk dalam pertimbangan Prabowo? Bagaimana sikap partai politik dalam menentukan calon pengganti wakil presiden?

Simak pembahasannya bersama Kepala BAKOMSTRA Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, serta pengamat politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting.

#wapres #muzani #puan #cakimin #sufmidasco #prabowo

Baca Juga Prabowo Akan Panggil Ketum Parpol Kembali untuk Tetapkan Pengganti Gibran | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/701478/prabowo-akan-panggil-ketum-parpol-kembali-untuk-tetapkan-pengganti-gibran-kompas-malam



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701484/demokrat-pdip-selamat-ginting-soal-bursa-nama-wapres-muzani-hingga-cak-imin-kompas-petang
Transkrip
00:00Kembali bersama kami, Partai Demokrat menegaskan tidak akan menyetorkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Raka Buming.
00:08Keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
00:13Agus Harimurti Yudhoyono, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, menyebut keputusan itu sudah melalui proses internal termasuk berdiskusi dengan Ketua Majelis
00:22Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
00:35Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden.
00:45Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih.
01:01Telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang
01:16dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
01:22Salah satu nama yang menyita perhatian publik adalah Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani.
01:30Mencuatnya nama Puan dinilai banyak pihak sebagai Jalan Kompromi Rekonsiliasi Politik Tingkat Tinggi Pascapil Pres.
01:37Menanggapi hal itu, Ketua Bapilu DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan siapapun figur
01:46yang beredar di luar pagar kekuasaan, penentunya tetap berada di meja Presiden Prabowo Subianto.
01:57Mbak Puan itu benar masak kalau diganakan masuk, ini gimana?
02:00Kalau nama cawapres yang akan dikirim kepada kami di MPR itu domen penuh Pak Presiden.
02:11Itu domennya di Pak Presiden.
02:13Jadi kalau sambian lobby, ya lobby lah kepada Pak Presiden atau orang kawan-kawan dekat Pak Presiden.
02:23Hari ini Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, membahas nama calon pengganti wapres
02:31Gibran.
02:31Nah sejauh ini ada empat nama yang mencuat dalam bursa wapres, mulai dari Ahmad Muzani, Sugiyono, Suf Midasko Ahmad hingga
02:38Puan Maharani.
02:39Nah belakangan PKB terbuka mengusulkan Sang Ketua Umum Mohaimin Iskandar, lalu siapa yang berpotensi terpilih.
02:47Bergabung dalam diskusi kami kali ini, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra,
02:52Jurubicara PDI Perjuangan Gunto Romli, serta pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional Selamat Ginting.
02:59Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini.
03:01Selamat sore.
03:03Terima kasih semua sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami.
03:06Bang Zaki kok demokrat nggak mau ngusulin nama, apa dasarnya ini?
03:11Oh ya, ini pertama begini, kan kita tidak mengajukan nama untuk disi jahat atau wakil presiden, kenapa?
03:16Karena kami ingin menyerahkan proses pengusulan itu kepada Bapak Presiden,
03:20dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih gitu.
03:24Ini, kenapa kami lakukan ini?
03:26Karena kami ingin, poin keduanya adalah seluruh reklonan masyarakat itu tetap menjaga suasana, tetap tenang juga gitu.
03:31Ya, memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.
03:34Bagi kami ini yang lebih penting.
03:36Bagi kami ini yang lebih penting.
03:37Pada saat yang sama, pemerintah juga harus terus bekerja.
03:40Dan agenda pembangunan harus tetap berlanjut.
03:42Nah, Mas Ahi kan hari ini kita tahu sebagai Menko Infrastruktur.
03:46Nah, beliau ingin bisa fokus pada tugas dan tanggung jawabnya hari ini.
03:50Dan kemudian kami ingin agar presiden itu dalam memutuskan,
03:55karena bagaimana kan ini kan sebenarnya hak prorogatif dan hak konstitusional dari seorang presiden.
03:59Ini berbeda nih ketika dulu kita mengajukan caper-cawapers masih sekarang gitu.
04:03Tapi hari ini sebenarnya presiden bisa sendiri saja.
04:05Tapi tentu kami menghormati betul beliau hari ini akan ada pertemuan dengan ketom-ketom barpol dan juga dengan keluarga dari
04:14partai-partai yang membahas ini katanya salah satu tepat.
04:17Meskipun kemudian nama Mas Ahaye ini masih dibilang sebagai top of mind di beberapa lembaga survei.
04:22Kenapa Demokrat nggak sekalian aja nyodorin Mas Ahaye namanya?
04:27Ya, kalau dari kami jelas sikapnya.
04:30Ini kesemakatan, kesemakatan seluruh pengurus yang memiliki kesuara.
04:36Sudah dikonsultasikan juga dengan MTP, melalui partai karena dalam konstitusi kami, dalam ADRT kami, itu harus didiskusikan dengan MTP.
04:44Kita memilih hari ini Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden.
04:48Dan kami ulangi lagi, Demokrat memilih untuk tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden.
04:53Jadi kami menyerahkan proses pengusulat sepenuhnya pada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih.
04:59Siapapun yang akan dipilih nanti dan terpilih, Demokrat akan mendukung sepenuh hati dengan penuh totalitas.
05:06Apa yang menjadi pilihan dari Bapak.
05:08Saya ke Mas Guntur sekarang kalau begitu.
05:10Mas Guntur, nama Mbak Puan masuk bursa.
05:13Saya kutip saja pemberitaan di Harian Kompas.
05:15Sumber Harian Kompas menyebut pertimbangannya dinilai memperkuat posisi parlemen sekaligus dukungan terhadap program-program pemerintah
05:21dan dinilai dapat mengimbangi popularitas presiden ke-7 RI Joko Widodo.
05:25Jadi sampai nama Mbak Puan muncul jadi bursa ini, tawarannya Pak Prabowo atau teman-teman PDIP yang ngusulin ke Pak
05:31Prabowo nih?
05:31Mas Guntur.
05:32Iya, yang pasti bukan dari kami Mas.
05:35Tapi pada intinya kami tidak bisa menolak apabila ada kader-kader terbaik kami itu disebut.
05:41Mbak Puan, Mas Pram, ya kami berterima kasih itu kan bentuk apresiasi terhadap kader-kader terbaik kami.
05:49Tapi posisi PDI Perjuangan sampai saat ini hasil dari Kongres yang terakhir berada di luar pemerintahan.
05:56Kami mengemban politik penyeimbang di luar pemerintahan eksekutif.
06:02Kemudian juga kalau kita bicara Undang-Undang MD3, Pak Hal 4 di penjelasan, itu kan sudah jelas juga.
06:09Bahwa pasangan presiden dan wakil presiden apabila ada kekosongan, disitu kan yang bisa mengusulkan adalah partai pengusung.
06:19PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 bukan pengusung Pak Prabowo.
06:23Jadi kami tidak punya kepentingan dalam pergantian wakil presiden ini apalagi disebut punya ambisi.
06:32Sama sekali tidak.
06:33Kepentingan kami adalah bahwa segala kriteria, segala syarat itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
06:40Tapi kalau kemudian nama Mbak Puan yang akhirnya dijadikan wapres, bagaimana posisi PDIP bakal nolak atau bagaimana itu berarti?
06:46Kami tidak bisa berandai-andai.
06:49Karena posisi politik PDI Perjuangan masih di luar pemerintahan.
06:52Dan yang bisa mengubah posisi tersebut, apakah mau bergabung atau tidak adalah Ibu Ketua Umum.
07:00Tapi yang kita lihat pada informasi yang terakhir, kemudian juga keputusan partai yang terakhir,
07:06melalui KOKF, PDI Perjuangan masih berada di luar pemerintahan.
07:11Jadi lebih kita fokus ke kriteria saja, mas.
07:13Kriteria, jangan sampai konstitusi lagi diakali, syarat diakali.
07:17Daripada persoalan nama.
07:21Kalau siapa, kalau siapa itu Presiden yang mencalonkan.
07:24Sesuai pasal 8, ayat 2 Undang-Undang Dasar itu, mas.
07:28Pak Ginting, kalau Anda melihatnya ini, kemungkinannya Pak Prabowo akan memilih sosok wapres pengganti Gibran dari internal koalisi?
07:36Atau kemungkinan di luar koalisi juga, nih?
07:39Nah, dua-duanya memungkinkan.
07:42Pertama, memang pasti beliau menginginkan yang loyalitas kepada Presiden.
07:49Jadi wapres baru harus memiliki kesamaan arah politik dengan Presiden Prabowo.
07:55Yang kedua, tentunya kemampuan mengkonsolidasikan kekuatan politik.
08:00Yang ketiga, setidaknya memiliki kemampuan mengolah pemerintahan.
08:06Jadi jabatan wapres bukan hanya simbol politik.
08:11Yang keempat, setidaknya jangan sampai menimbulkan konflik baru.
08:16Jadi penggantian wapres harus menjadi momentum konsolidasi bagi Presiden Prabowo.
08:22Yang kelima, tentu saja harus memiliki legitimasi politik yang kuat.
08:28Figur pengganti harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pergantian tersebut merupakan proses konstitusional.
08:36Jadi memang, kalau menurut saya, yang menarik adalah Presiden mengajukan dua nama, bukan satu.
08:44Sehingga MPR kemudian memilih di antara keduanya.
08:48Dengan demikian, proses ini juga memberikan ruang bagi MPR untuk bisa mengambil keputusan bukan sekedar mengesahkan atau menjadi alat stempel
09:00kehendak Presiden.
09:02Dan MPR nanti prosesnya akan lewat voting atau musyawarah itu Pak?
09:06Lewat voting, begitu.
09:09Nah, jadi persoalannya apakah akan mengambil dari Gerinda, seperti pertanyaan Anda, atau dari koalisi partai, atau bisa dari yang lain.
09:21Semuanya tentu saja masuk di dalam perhitungan.
09:25Tentu masing-masing ketua-ketua lembaga tinggi negara, baik itu MPR, RI, DPD RI, kemudian DPR RI, baik ketua maupun
09:38wakil ketuanya, memiliki peluang yang sama.
09:41Begitu juga dengan orang dekat Presiden Prabowo seperti Sugiono dan lain-lain.
09:49Kalau kemungkinannya semua punya porsi yang sama, punya kans yang sama Pak, tapi kan sampai detik ini yang dari partai
09:56internal koalisi belum berkuar nih, kira-kira potensinya siapa?
09:59Baru PKB yang berani mengusung, coba Mohamed Iskandar, itu pun bukan koalisi pengusung saat awal di Pilpres 2024.
10:07Apa sebetulnya yang dihitung-hitung atau wait and see apa yang dihitung partai koalisi ini?
10:11Jawabnya nanti apa ya? Kita jeda dulu Bapak-Bapak, tetap di Kompas TV Saudara.
10:14Melanjutkan diskusi Pak Selamat, kalau kemudian sampai dengan detik ini partai pengusung dari pasangan Prabowo Gibran ini belum menyampaikan suara,
10:21tapi baru PKB yang berani menyatakan, coba deh Mohamed Iskandar yang disodorkan jadi wapres.
10:26Apa yang ditunggu away and see apa sebetulnya dari partai koalisi ini dilihatnya? Pak Selamat.
10:31Ya pertama tentu saja menghormati otoritas Presiden begitu ya.
10:35Jadi partai-partai mungkin melihat bahwa pengisian posisi wakil Presiden ini merupakan tanggung jawab konstitusional Presiden.
10:46Sehingga untuk mengajukan dua calon ya sudahlah diserahkan kepada Presiden.
10:52Itu kan seperti yang dikemukakan Demokrat, terserah Presiden.
10:56Yang kedua tentu saja menghindari persaingan terbuka gitu ya.
11:01Misalnya jika Golkar dan Demokrat misalnya ini, sama-sama mengajukan kader,
11:09lalu persaingan bisa berkembang menjadi kompetisi antar pemimpin partai.
11:14Jadi ini justru berpotensi akan mempersulit konsolidasi pemerintah.
11:20Yang ketiga tentu saja untuk mempertahankan akses terhadap kekuasaan.
11:27Jadi partai tidak harus memiliki jabatan wakil Presiden untuk memperoleh pengaruh dalam pemerintahan.
11:35Tapi dia mungkin daya tawarnya, saya nggak ngajukan wakil Presiden lah.
11:40Tapi saya minta tambahan dua menteri atau tiga menteri.
11:43Bisa aja begitu.
11:46Bisa, bisa seperti itu.
11:48Ya inilah politik kan pertarungan begitu.
11:51Baik, Bang Zaki, apakah jangan-jangan kemudian dari Demokrat ini tidak mau menyodorkan nama
11:55gara-gara kemarin-kemarin sempat dituding untuk hal yang ina-inu saya sebutlah
11:59selalu dituding soal ijazah dan semacamnya.
12:01Alasan itu kah yang membuat Demokrat tidak mau menyodorkan nama, Bang Zaki?
12:08Bang Zaki?
12:10Oh, nggak. Nggak ada kaitan itu.
12:11Orang kita nggak ada kaitan dengan proses yang kemarin ya.
12:14Iya loh.
12:15Ya, silakan, silakan, Bang.
12:17Iya.
12:18Terdengar suara saya?
12:19Sudah, sudah terdengar. Silakan, Bang.
12:23Nggak, nggak ada kaitan sama sekali.
12:25Kalau kami melihatnya begini aja, ya, banyak aspirasi memang masuk kepada kami.
12:30Iya kan, masuklah nama Pak Haye, ketuk kami.
12:33Masih juga bagi survei, bagi lembaga.
12:36Tapi bagi kami, hari ini yang paling penting adalah namanya aspirasi sah-sah saja dan wajar.
12:41Tapi pilihan Demokrat hari ini adalah bagaimana kita menghormati hak konstitusional
12:46di Bapak Presiden.
12:47Karena ini, hak beliau ini, jadi kita biarkan saja kepada beliau.
12:51Ini sama persis sikap kami ketika November 2023 bergabung dengan koalisi Bapak Prabowo.
12:55Kami menyampaikan kami mendukung dan mengusung Bapak Presiden Prabowo.
12:58Pak Prabowo sebagai presiden, kan presiden waktu itu,
13:01dan menyiapkan sepenuhnya untuk urusan cawapres.
13:03Nah sama, hari ini juga sikap kami sama.
13:05Jadi ketika ditanya, wah ini gimana sana kok, ini, ya kami sama sikapnya.
13:10Pokoknya Pak Prabowo, yang penting begini Pak, ini kan punya kebutuhan organisasi.
13:14Bagaimana bisa lebih efektif jalannya?
13:16Mungkin peran waktu presiden hari ini bisa lebih optimal dibandingkan sebelumnya.
13:20Nah itu yang kami harapkan juga sebenarnya.
13:22Oke.
13:22Kita tahu Pak Presiden pasti mengerti siapa yang sebaiknya dipilih oleh beliau yang bisa memenuhi
13:28atau tadi membantu melengkapi hal-hal yang kurang selama ini, begitu.
13:32Karena peran waktu presiden sebenarnya sangat strategis, gitu.
13:35Dan kami sangat mendukung-penuh apapun langkah dari Bapak Presiden Prabowo itu.
13:38Oke, Mas Guntur, adakah hal-hal yang bisa mengubah pikiran PDI Perjuangan
13:42untuk kemudian menerima permintaan atau tawaran untuk mengisi kursi wakil presiden itu?
13:49Kami sama saat ini belum ada, Mas.
13:51Belum ada apa yang bisa kami mengubah sikap, ya.
13:57Kecuali misalnya Ibu Ketua Umum mengubah kebijakan ini, kan.
14:03Karena kan dalam ADRT kami itu kan jelas memberikan kewenangan kepada Ibu Ketua Umum.
14:08Tapi selama Kongres sudah menetapkan, kemudian Ibu Ketua Umum sudah menyatakan
14:13bahwa posisi PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan
14:16dan fungsi kami adalah sebagai politik penyeimbang, ya.
14:19Jadi kami tidak punya kepentingan soal wakil presiden yang baru ini.
14:24Ya mungkin kalau kami boleh menyarankan, ya tentu saja tergantung seperti disampaikan Mas Zaki tadi itu,
14:30tergantung presiden yang bisa dipercaya, yang bisa aman, kemudian nyaman, yang bisa rukun.
14:36Jangan sampai kayak kemarin lah, presidennya disadap, wakil presiden nggak.
14:40Itu kan bikin curiga.
14:41Bikin malah nggak percaya.
14:43Jadi kami berharap semoga nanti siapapun yang akan dipilih, ya, menjadi wakil presiden,
14:50pertama tentu saja kriterianya yang jelas, berdasarkan konstitusi,
14:54jangan diakali lagi.
14:55Kemudian, ya tentu saja, apa yang buat presiden nyaman, buat presiden percaya,
15:01itu agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu lebih solid dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
15:07Pak Selamat, ada kemungkinan nggak agar bisa diterima oleh semua kalangan,
15:12presiden memilih cawapres ini dari kalangan profesional atau dari kalangan militer?
15:17Bisa saja demikian.
15:20Nah, tapi kan tentu semuanya akan ditimbang-timbang, ya.
15:25Paling tidak ini karena hanya untuk sekitar tiga tahun, ya.
15:32Tentu ada hitungan-hitungan tersendiri.
15:35Jadi tentu saja pendamping presiden bukan semata-mata menjadi pusat kekuasaan tandingan.
15:45Itu kan harus diperhitungkan.
15:47Kalau misalnya dari partai politik, lalu akhirnya menjadi tandingan di 2029,
15:53tentu menjadi perhitungan presiden juga.
15:56Kedua, tentu saja harus yang bisa mengatasi persoalan ekonomi di tengah ekonomi kita yang sedang terpuruk.
16:06Itu saya kira menjadi salah satu pilihan.
16:09Mungkin profesional bisa juga dipilih kalau dari sisi ini.
16:12Kalau all in Gerindra, gimana? Apakah ini bisa menjamin juga terutama di parlemen?
16:17Karena kan yang keluar namanya yang beredar Sugiono, Suf Midasko Ahmad, kemudian Ahmad Huzani.
16:21Pak, selamat.
16:24Sangat mungkin.
16:25Ini kan tentu saja mengingatkan kita pada era Orde Baru.
16:30Di mana single majority, Golkar, presiden dan wapres itu di dalam satu partai.
16:37Supaya nggak terganggu juga.
16:39Saya kira itu juga salah satu yang saya baca dari keinginan presiden Prabowo supaya pemerintahan berjalan normal.
16:48Tinggal kemudian apakah di MPR nanti pawanan seperti itu bisa diterima oleh partai politik.
16:57Kan akan terlihat nanti dari hasil voting seperti itu.
17:01Jadi saya kira masuk akal juga kalau presiden mempercayai orang di dalam tubuh partainya atau di dalam pemerintahannya begitu.
17:10Baik, Pak Selamat.
17:12Mas Guntur, Bang Herzaki, terima kasih sudah beri susi bersama kami kali ini.
17:15Selamat sore semuanya.
17:16Selamat menikmati.

Dianjurkan