00:00Kalau menurut Mas Ferry, kira-kira apakah sudah lepas total bayang-bayang Jokowi?
00:05Benci atau rindu?
00:07Rindu atau benci ya?
00:09Ya, tentu dalam politik tidak bisa kita nilai semua 100%.
00:16Sikap penerimaan Gibran tentu tidak bisa dimaknai sebagai bentuk masih mendukung Pak Presiden Prabowo.
00:23Bagaimana mungkin kemudian apapun itu ya, pasti dalam sudut pandang tertentu pendukung Gibran merasa Pak Prabowo membiarkan ini terjadi.
00:35Kalau tidak bicara merestui ini terjadi.
00:39Dan kalau disimak baik-baik sebenarnya kemenangan Presiden Prabowo tentu saja ada peran Presiden Jokowi di dalamnya.
00:47Tetapi bukan tidak terencana, dalam ruang politik bisa saja sedari awal memang Presiden Prabowo memanfaatkan relasi ini.
00:57Karena sudah berkali-kali kalah pilihannya di 2024 saat-saat terakhir memilih kemudian sedari awal di periode kedua untuk bergabung
01:09agar kemenangan pada periode terakhir bisa didapat.
01:12Nah itu wajar secara politik. Jangan-jangan memang ini strategi kuda Troya ya, 4 tahun sebelum 2024 sudah bergabung dan
01:21kemudian memanfaatkan kekuatan itu sebagai bagian dari kemenangan.
01:25Tapi cerita masa lalu mungkin bagian dari ini beliau tahu betul ada kelemahan Mas Gibran soal ijazah.
01:32Sehingga kemudian...
01:33Jadi tahu sebenarnya dari awal?
01:34Oh tidak ada Presiden yang tidak tahu kan yang merekam aja tahu gitu ya.
01:38Jadi bagi saya di dalam politik ini wajar, cuman masukan saya kepada Mas Gibran dan pendukungnya mungkin berbenah ya, kalau
01:49mau berpolitik, berpolitik yang baik.
01:52Misalnya kalau ada yang menasihati Mas Gibran, ini apa-apa, tidak boleh PK, ya tidak boleh PK karena Mas Gibran
02:00bukan para pihak.
02:01Lalu tidak boleh ke petun, ya tidak mungkin itu masuk akal karena petun itu di bawah Mahkamah Agung.
02:07Bagaimana mungkin petun akan memutus hal yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung.
02:13Nah cerita-cerita seperti ini tidak boleh lagi ditampung sebagai hal yang kemudian katakanlah tidak adil hukum dan lain-lain.
02:21Harus bercermin besar juga bahwa sebagian dari kerusakan pemilu jangan-jangan adalah kompromi dua kubu yang merugikan kita semua.
02:32Kalau DPR mau jujur, tadi Mbak Hurya sangat bagus menjelaskan dramaturgi perpolitikan Indonesia.
02:39Sebenarnya tanpa HMP pun kalau mau kita menjawab apa yang terjadi di 2024 dengan berbagai cerita ijazah palsu ini, kan
02:48masih ada hak angket.
02:49Hak angket kan bisa bicara soal penyelidikan, soal apakah benar ada kecurangan, pemalsuan, pasal-pasal dan segala macam.
02:59Yang tidak perlu harus berkorelasi dengan memecat wakil presiden karena sudah tidak ada.
03:05Tapi membuktikan kebenaran apa yang terjadi ketika itu jadi penting.
03:09Kalau tidak publik akan tetap bertanya-tanya kenapa kemudian misteri ini belum menemukan jawaban.
03:16Jadi bagi saya masih ada beban itu ke DPR dan tentu saja kalau ini ingin menjawab keyakinan Bang Ade Armando
03:26dan pendukungnya
03:27bahwa ada ijazah itu, ayo buat hak angket, hak penyelidikan DPR, benarkah barang itu ada?
03:34Kalau tidak semua sedang berdrama membiarkan publik pusing dengan sendiri benarkah ijazah ini ada atau tidak?
03:41Benarkah Mas Gibran disakiti walaupun ijazahnya sebenarnya ada?
03:46Kebenaran apa yang sedang disembunyikan?
03:48Jadi kami juga tahu kebenaran seperti apa.
03:52Karena kalau mau bilang dalam perpolitikan tidak ada yang mengabadi, persis seperti gambar kompas juga.
03:59Hari ini Mas Gibran seperti Avengers ya hilang jadi abu.
04:03Tapi di sequel berikutnya yang jadi abu bisa menjadi kekuatan baru kan?
04:08Jadi hati-hati juga orang-orang yang sedang berseberangan ini.
04:13Bagi kami publik, kami mengalami banyak kerugian dengan drama ini tanpa ada fakta yang betul-betul diselesaikan tuntas setuntas-tuntasnya.
04:23Jadi kita merasa kedua belah pihak sedang mempermainkan perasaan kami.
04:27Padahal kami berhak tahu kenapa ini semua bisa terjadi.
04:32Mas Kozin, kenapa DPR dari awal tidak ambil sikap? Giliran HMP baru cepat?
04:39Sebentar pertanyaannya. Tidak ambil sikap giliran HMP.
04:42Dari awal kenapa tidak ambil sikap? Kenapa nge-Hangket lah disampaikan oleh Mas Ferry?
04:47Karena diregulasinya itu tidak harus berjalan secara hirarkis, Mbak.
04:51Tidak harus kemudian HMP itu dimulai dari H-interpelasi, H-angket, dan HMP.
04:55Itu bisa langsung. Ini kan masalah political choice saja.
04:58Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini.
05:00Jadi sekali lagi, DPR menggunakan hak konstitusionalitasnya sesuai dengan keyakinan dan fakta apa yang ada di persidangan MK.
05:09Saya tidak mempermasalahkan hak angketnya, Mbak.
05:12Saya, hak angket sudah selesai, tidak mungkin dilanjutkan.
05:15Tapi tetap punya hak, sorry, hak menyatakan pendapat sudah selesai.
05:20Tapi DPR masih punya hak angket kan untuk membuktikan sesuatu.
05:24Jadi mohon juga pakai hak angketnya.
05:26Ya, ini kan masalah political choice ya, Mas.
05:28Pilihan politik berdasarkan keyakinan apa yang ada di DPR.
05:32Kenapa kemudian hak interpelasi itu tidak digunakan, hak angket tidak digunakan?
05:37Karena bagi kami relevansinya itu sudah selesai.
05:40Berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan MK dan putusan MA.
05:44Saya boleh, Gus.
05:45Saya bertanya, berarti targetnya hanya sekejap mundurnya Mas Gibran?
05:50Bukan.
05:50Bukan membuktikan kebenaran.
05:51Terus kemudian terkait dengan upaya korektif dan evaluatif di mana sekarang sedang berjalan di komisi 2, itu panja RUU Pemilu
05:59nomor 7 2017.
06:01Ini berkorelasi.
06:02Kebetulan saya salah satu anggota panjanya, bagaimana asal-muasal dari permasalahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari proses dan tahapan
06:10pemilu.
06:11Saya, Gus, boleh bertanya?
06:12Ya, silakan.
06:12Saya, boleh bertanya.
06:13Pertanyaan saya begini.
06:14Oke memperbaiki masa depan dengan RUU Pemilu yang baru.
06:18Tapi yang kami ingin tahu, apa yang sesungguhnya terjadi?
06:21Benar nggak ada ijazahnya atau tidak?
06:24Siapa saja yang terlibat sehingga ada pasal-pasal yang diselundupkan.
06:28Bukankah Kementerian Hukum juga terlibat?
06:31Karena perlu suket itu disahkan dengan harmonisasi.
06:35Sorry, PKPU disahkan dengan harmonisasi.
06:38Suket itu hadir karena kerjasama dikdasmen dengan KPU dan Kementerian Hukum, kan?
06:45Jadi bagi saya, pertanyaan ini belum dijawab, Gus.
06:48Saya bisa jawab, ya.
06:48Ya, biarkan mekanisme hukum itu kan juga masih ada beberapa pihak yang masih menggulirkan.
06:54Ini kan masalah political choice, loh.
06:55Jangan paksa kemudian kami mengambil alih apa yang menjadi tugas APH.
07:00Itu silakan ranah hukum berproses.
07:02Kalau Gus mengarah pidana untuk Mas Gibran, saya sendiri demi keadilan konstitusional tidak sepakat.
07:09Siapa yang mengarah pidana?
07:10Presiden dan wakil presiden sudah selesai.
07:12Yang mengarah pidana siapa?
07:13Kalau urusan pidana di Mahkamah Konstitusi.
07:16Karena mereka jabatan istimewa.
07:19Jadi yang kami ingin adalah kebenarannya, Gus.
07:22Jadi tidak, oh masih ada proses hukum di tempat yang lain.
07:25Pilihannya adalah pertanyaan kepada wakil kami.
07:28Wakil kami mohon bongkar segala kecurangan yang terjadi.
07:33Siap, ini sebagai suatu aspirasi.
07:36Publik ingin kejelasan, Bang Kozin.
07:38Itu maksudnya.
07:39Mari kita bicara Anda sebagai wakil rakyat.
07:41Publik butuh kejelasan.
07:43Iya, saya jawab juga sebagai wakil rakyat tadi.
07:45Oh iya, ini yang ditanyakan tindak lanjutnya.
07:48Mungkin nggak kalau ada hal angket.
07:49Ini jujur ya, ketika kemarin sudah Mas Gibran ini menyatakan pengundang diri,
07:54harapan kami sebetulnya, polemik ini disudai lah.
07:58Enough is enough.
07:59Jadi tidak perlu berkepanjangan lagi.
08:02Dari tadi saya lihat dan diskusi, kemudian host memotong ini,
08:05mengelempar ke sana, saya kayak, apa ya,
08:08namanya ada satu justifikasi yang ini justru mempertajam.
08:11Hal yang sudah mau selesai, dimunculkan lagi.
08:14Harapan saya ke depan, tantangan kita sebagai suatu negara itu banyak.
08:18PR kita itu besar.
08:19Makanya kita fokus ke sana, jangan diputer-puter lagi.
08:23Oh nggak, nggak.
08:24Ini kan nanya yang tadi disampaikan oleh Mas Ferry,
08:27keterbukaan kepada publik, Mas Kozin.
08:29Bukan sedang berdebat tanpa ujungnya, nggak ada begitu.
08:32Apa, Bang Ades?
08:33Silahkan.
08:33Kok dimarah?
08:35Kok saya dimarah?
08:36Saya cuma ingin boleh nanya, nggak?
08:39Boleh.
08:40Mau nanya siapa?
08:41Nah, kalau marah ke dia aja, Marah.
08:43Ya, silahkan.
08:44Jadi gini, saya kok jadi heran ya,
08:47Bang Ferry Amsari ini tetap menganggap bahwa
08:50ijazah SMA itu adalah sesuatu yang harus bisa diperlihatkan.
08:55Kalau itu yang ditanya,
08:56Kibran nggak punya ijazah SMA?
08:59Iya, yang setara Pak, kan urusannya suket.
09:02Nggak, bahkan yang setara, kalau setara ada ya.
09:05Tapi sekarang pertanyaannya adalah,
09:07memang wajib punya ijazah SMA atau ijazah yang setara?
09:12Jawabannya adalah yang tadi saya bilang.
09:14Ya, PKPU pun adalah drama kepalsuan itu.
09:17Nggak penting.
09:18Ya, terus selalu bilang peraturan KPU itu adalah pasal apalah,
09:23selundupan atau apapun.
09:24Tapi itu adalah peraturan KPU yang berlaku,
09:28yang mengatakan bahwa di Indonesia nggak harus orang punya ijazah SMA
09:34untuk bisa maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.
09:38Saya nggak tahu pendapat dari teman-teman di DPR pun seperti apa.
09:40Semua tahu PKPU itu hadir untuk dinikmati oleh seorang Mas Gibran.
09:45Nggak penting.
09:45Dan itu pula yang menjadi pertanyaan kami.
09:48Nggak penting.
09:48Apakah omong kosong adik Armando ini bisa dibuktikan oleh DPR kami?
09:53Kalau tidak semua kemohonan akan selalu jadi misteri.
09:57Biasanya berbeda pendapatnya berseberangan.
09:59Ini berjejer, ini berbeda.
10:01Ini, Anda boleh bilang saya omong kosong atau apapun.
10:04Tapi saya akan bilang kepada seluruh orang yang menonton acara ini,
10:09ada sebuah peraturan KPU yang berlaku sampai sekarang
10:13yang mengatakan bahwa ijazah SMA dari orang yang sekolah di luar negeri
10:19tidak perlu ditunjukkan selama dia punya ijazah S1.
10:23Saya perlu benarkan ke publik bahwa PKPU itu hadir
10:27untuk melegitimasi kecurangan pasca putusan ETA.
10:31PKPU ada nggak?
10:32Memang ada, tapi oleh DPR disebut pasalnya diselundupkan.
10:36Kami meminta pertanggung jawaban DPR.
10:39Kenapa pasal ini bisa diselundupkan?
10:41Kenapa kemudian tidak dilanjutkan untuk membuktikan penyelundupan pasal-pasal?
10:45DPR yang bantah juga ada.
10:47Apalagi sebenarnya pada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 nggak ada.
10:55Tiba-tiba di pemilu itu ada.
10:59Dari keributan ini sebenarnya publik itu pengen tahu, Mbak Hurya.
11:07Itu menurut Anda aneh.
11:07Pegisahan, banyak tanda tanya.
11:09Lantas apa yang harus bisa dilakukan oleh DPR?
11:13Mereka punya solusi.
11:13Di sinilah sebenarnya uji kapasitas institusi-institusi politik kita
11:21untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dan juga komitmen terhadap demokrasi.
11:27Dan yang sekarang menurut Anda tidak punya komitmen.
11:29Nanti dijawab Mbak Hurya, kami segera kembali saudara.
11:31Tetap di bola dia.
