JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyebut, Presiden Prabowo telah menyampaikan rencana untuk datang langsung ke MPR pada 25 November sekaligus menyerahkan surat tersebut.

"Dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa beliau tanggal 25 November akan datang sendiri secara pribadi ke MPR untuk menyerahkan surat," katanya.

Eddy juga menjelaskan alasan pengunduran jadwal sidang paripurna MPR dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember.

Eddy menyebut pengunduran tersebut bersifat teknis karena adanya ketentuan administrasi yang mengharuskan surat Presiden diserahkan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Sedianya, sidang paripurna dijadwalkan pada 2 Desember. Namun, surat Presiden harus sudah masuk pada 18 November, sementara Presiden Prabowo Subianto masih melakukan lawatan ke luar negeri. Maka,, jadwal sidang kemudian diundur menjadi 9 Desember.

Eddy menambahkan, jadwal sidang paripurna masih dimungkinkan untuk kembali berubah, sepanjang tidak melampaui batas waktu 60 hari sejak rapat gabungan MPR digelar pada 13 November.

Dengan perhitungan tersebut, Eddy menyebut batas akhir pelaksanaan sidang paripurna diperkirakan jatuh pada 12 Januari.

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/PleNIwf7Uqw

Baca Juga Dasco, Muzani, & Sugiono Menguat, MPR Tetapkan Pilih Cawapres 9 Desember | KOMPAS SIANG di https://www.kompas.tv/nasional/702364/dasco-muzani-sugiono-menguat-mpr-tetapkan-pilih-cawapres-9-desember-kompas-siang

#prabowo #wapres #paripurna

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/702366/eddy-soeparno-presiden-prabowo-akan-serahkan-surat-langsung-ke-mpr-25-november-satu-meja
Transkrip
00:00Baik, tadi terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah WAPRES,
00:08saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden
00:18melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR.
00:29Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu karena sudah diatur demikian.
00:40Masih di Satu Menjadah Forum, saya akan lanjutkan ke Mas Edi.
00:43Mas Edi, tadi kan di depan saya bertanya diundurkan dari tanggal 2 ke tanggal 9.
00:47Tadi sudah dijelaskan bahwa ada utusan dari Istana, Wakil Mensesnek menjelaskan bahwa tanggal 9
00:54atas permintaan dari Presiden karena jadwal.
00:56Sebetulnya ini kan mungkin teknis tapi kan publik perlu dijelaskan juga
01:00karena bisa juga dibaca, wah ini masih alat ini.
01:03Oh ini Presiden masih perlu waktu yang lebih ini.
01:06Karena kok belum-belum tanggal 2 sudah diumumkan oleh MPR untuk dilantik.
01:09Padahal prosesnya juga masih panjang.
01:11Sebetulnya boleh dijelaskan lagi, pengunduran ini hal teknis atau sampai kapan sih?
01:16Kan namanya Godidamika ya.
01:18Bisa jadi besok ada surat lagi.
01:20Mundur lagi seminggu, tanggal 16.
01:22Mas, dari sisi MPR gimana?
01:24Pertama memang ini sangat teknis.
01:26Karena sedianya yang kita sudah sepakati, yang kita sampaikan di dalam rapat gabungan
01:31dan kita sudah serahkan surat hasil putusan rapat gabungan kepada Bapak Presiden
01:35tertanggal pelaksanaannya 2 Desember.
01:38Tetapi kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut bahwa ketika pelaksanannya itu sudah ditetapkan
01:45waktunya, surat Presiden itu harus masuk 14 hari sebelum pelaksanannya.
01:50Nah kalau kita hitung tanggal 2 Desember, 14 hari sebelumnya itu adalah 18 November.
01:56Dan 18 November Bapak Presiden masih berada dalam lawatan di luar negeri.
02:00Jadi secara teknis tidak memungkinkan.
02:02Nah oleh karena itu tanggal, pada tanggal kita tetapkan tanggal 9 Desember, 14 hari sebelumnya adalah 25 November.
02:11Dan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa beliau tanggal 25 November akan datang sendiri
02:16secara pribadi ke MPR untuk menyerahkan surat yang berisi 2.
02:21Oh 14 hari sebelum tanggal 9 itu?
02:23Ya.
02:23Akan datang sendiri?
02:24Akan datang sendiri tanggal 25 November.
02:25Presiden akan hadir langsung?
02:27Ya.
02:27Oke mau buat.
02:28Ini kan kabar yang sudah kami terima dari Wah Menziesnek yang menyampaikan hal tersebut.
02:33Nah andai kata pun ada lain dan satu dan lain halnya yang menyebabkan ini harus mundur lagi.
02:39Karena dinamika kan mungkin saja.
02:40Tentu itu bisa dilakukan sepanjang tidak melampaui pelaksanaannya, pelaksanaan sidang paripurna itu tidak melampaui 60 hari.
02:49Dari pertama kali kita melaksanakan rapat gabungan tanggal 13 November.
02:54Berarti kalau boleh dihitung itu deadline-nya kira-kira kalau 60 hari masih di bulan Januari.
02:58Januari kita mungkin tanggal 12 Januari itu deadline untuk melaksanakan sidang paripurna tersebut.
03:04Oke berarti talik selamat-lambatnya.
03:06Berarti masih cukup waktu luas juga ya.
03:09Bung Bahtera kalau begitu bagi Gerindra ini kan kayaknya bolanya di Gerindra ini.
03:15Kalau boleh tahu nih pembincangan di internal Gerindra kan kalau yang muncul itu kan ada satu nama lah ke Wakil
03:22Ketua Partai Gerindra Pak Dasko yang muncul semuanya.
03:27Ya hampir tidak ada kita menemukan dukungan yang lain yang muncul namanya ke Pak Sugiono maupun ke Pak Muzani.
03:34Sebetulnya dari Gerindra sendiri ada gak sih upaya-upaya di internal?
03:39Sudahlah Pak pastikan ini namanya ada yang mengawal atau betul-betul menyalahkan kepada Presiden.
03:45Tetapi satu sisi kan ini ketua umum juga.
03:48Ada dua jalur yang sebetulnya secara komunikasi politik agak berbeda.
03:54Satu ini ketua umum yang diskusi komunikasi politiknya asalnya lebih cair.
03:59Yang berikutnya adalah secara konstitusi ini Presiden.
04:01Memang yang tadi oleh Mas Yeddy akan dibawa sendiri saking ingin sterilnya orang gak boleh tahu namanya kira-kira.
04:08Ya tentu karena ini adalah kewenangan mutlak dari Presiden.
04:11Maka kami juga dari Gerindra sama dengan partai-partai koalisi ya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan kami yakin dan percaya.
04:22Presiden yang lebih tahu siapa yang lebih pas, lebih pantas mendampingi beliau dalam situasi yang sudah saya ceritakan tadi ya.
04:29Bahwa kita membutuhkan kerja-kerja yang lebih progresif karena masyarakat kita tentu berharap banyak dengan kepemimpinan Presiden Prabowo terutama berkenaan
04:40dengan program-program strategis yang saat ini sudah berjalan.
04:44Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden karena memang itu adalah murni kewenangan beliau.
04:50Jadi kami tidak dalam posisi nanti dianggap wah kita mendiktir Presiden apalagi itu kan gak boleh kan.
04:55Memberi masukan.
04:57Memberi masukan ya dan saya pikir Pak Prabowo juga paham betul kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan sebagai sosok calon
05:05pendamping beliau.
05:06Karena kita tahu ya Pak Prabowo kan bacaannya kan tentang baik situasi nasional begitu pun situasi global dan beliau pasti
05:14paham siapa yang lebih pas.
05:16Dan tadi kan kita sudah bilang sepakat bahwa situasinya challenging sekali kan situasinya penuh tantangan, eksternal ada tekanan, di internal
05:23juga ada hal-hal yang memang masih banyak indikator jauh dari kata berhasil.
05:26Sehingga dibutuhkan seorang sosok Wakil Presiden yang tidak hanya bisa memberikan masukan langsung kepada Presiden tetapi juga bisa membantu mengakselerasi
05:35kerja-kerja Kabinet.
05:36Sehingga itu yang tadi saya maksud kalau sudah mengutip satu nama dari tiga itu kan kira-kira sudah bisa di
05:42matrix kriteria mana sih.
05:44Kenapa sih enggak untuk kebaikan bersama, kenapa sih enggak langsung saja disampaikan Pak.
05:49Soal nanti itu haknya Presiden untuk menyerahkan ke MPR hal yang cerita.
05:53Ada upaya itu enggak di internal Indra?
05:56Saya sampaikan sekali lagi ya bahwa tentu kalau stok kader-kader terbaik kami punya listnya banyak tetapi.
06:02Tapi ada barrier ya.
06:03Sekali lagi karena selama ini kan Pak Presiden yang lebih intens juga berkomunikasi dengan nama-nama yang sudah beredar itu.
06:09Dan pasti Presiden yang lebih tahu, yang lebih paham siapa kemudian yang akan dipilih untuk mendampingi beliau.
06:15Oke Mas Umam dengan kacamata yang sama bos ini situasinya tidak baik-baik saja.
06:21Situasinya sangat menantang, butuh sesuatu yang percepatan.
06:24Bagi Demokrat proses pengisian Wakil Presiden ini sepenting apa sih dari sisi waktu dalam konteks tadi kan?
06:31Karena Demokrat ingin sekali ini sukses pemerintahannya.
06:34Atau jangan-jangan, oh kalau saya diisi juga enggak apa-apa karena Pak Habibie satu tahun pernah enggak punya Wakil
06:39Presiden.
06:39Yang penting di level Menko-nya, di level partainya solid gitu jalan.
06:44Kan beda situasinya kan Mas ya.
06:46Kalau misal dulu Pak Habibie tidak memiliki Wakil Presiden itu pada satu timeline yang memang beliau sudah diberikan deadline.
06:53Untuk menyelenggarakan pemilu.
06:55Artinya timelinenya sudah clear itu.
06:58Nah di saat yang sama kita juga tidak ingin ini menghadirkan kekosongan.
07:02Karena bagaimana juga Wakil Presiden itu bukan berfungsi sebagai ban serep.
07:08Ini betul-betul memiliki sebuah peran yang strategis.
07:11Maka di level itu sebisa mungkin sebagaimana juga amanah di konstitusi kita ya.
07:16Di undang-undang MD3 juga.
07:18Tadi disampaikan Mas Edi, 60 hari berarti 12 Januari itu ruang untuk istihoroh bisa berkali-kali gitu.
07:26Artinya pilihannya akan precise gitu.
07:28Pilihannya akan precise.
07:30Maka di level itu kita berharap betul-betul transisi ini segera diselesaikan dengan smooth dan back to work.
07:38Kembali konsentrasi pada kerja-kerja pemerintahan.
07:41Supaya kemudian apa yang dulu dijanjikan, dikampanyekan kita bisa eksekusi bersama-sama.
07:46Oke ini Demokrat ini agak unik gitu kan.
07:50Satu tidak mengejukan tapi mengatakan wah Presiden ini strategis praktis punya peran yang penting tapi dari awal gak mau mengejukan.
07:57Tapi gak apa-apa itu kan haknya Demokrat apalagi tadi Bung Bahta juga mengatakan bahwa ya bagaimanapun itu pertimbangannya ada
08:04di Presiden.
08:05Nah yang kita ingin cek nanti adalah ini pertanyaan publik lagi.
08:08Ini dalam konteks pemilihan Wakil Presiden ini masih ada gak sih tangan Solo, tangannya Pak Jokowi, masih ada gak sih
08:15pengaruhnya?
08:15Terima kasih.

Dianjurkan