JAKARTA, KOMPAS.TV - Raffi Ahmad bersama tiga rekannya dalam grup The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk bantuan kemanusiaan. Dana tersebut berasal dari uang pribadi Raffi serta honor kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Langkah ini disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh KKP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nilai sekitar Rp14,69 miliar melalui perusahaan RANS.

Raffi menyatakan dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama korban bencana. Ia juga membuka diri terhadap pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, maupun BPK.

Sementara itu, KPK menyatakan belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi dan masih menunggu laporan masyarakat yang disertai dokumen serta bukti pendukung. Namun, Peneliti PUKAT UGM Zaenur Rohman menilai KPK seharusnya proaktif mendalami proses pengadaan tersebut, termasuk kemungkinan konflik kepentingan.

#raffiahmad #kpk #endorse

Baca Juga KPK Respons soal Raffi Ahmad Ngaku Pernah Konsultasi terkait Pekerjaannya pada 2024 di https://www.kompas.tv/nasional/702260/kpk-respons-soal-raffi-ahmad-ngaku-pernah-konsultasi-terkait-pekerjaannya-pada-2024



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702367/kpk-diminta-usut-polemik-endorse-raffi-ahmad-senilai-rp14-7-miliar-kompas-siang
Transkrip
00:00Beralik informasi lainnya saudara, Raffi Ahmad CS mengembalikan uang endorse kementerian senilai 15 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan.
00:09Langkah itu merespons temuan ICW soal anggaran dua kementerian senilai 14,7 miliar rupiah untuk mengendorse tiga influencer.
00:20Kutusan khusus Presiden Raffi Ahmad merespons temuan ICW soal penggunaan anggaran yang mencapai 14,7 miliar rupiah untuk pengadaan jasa
00:30influencer yang dikontrak melalui perusahaannya, Rans Entertainment.
00:35Anggaran berasal dari Kemendik Butristek tahun 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2026.
00:44Melalui video klarifikasi, Raffi Ahmad bilang akan menyumbangkan uang senilai 15 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan.
00:53Sebagai permintaan maaf atas polemik proyek kementerian yang melibatkan influencer The Dudas Minus One.
01:00Sebagai bentuk pertanggung jawaban saya, menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini.
01:06Pertama, saya bersama sahabat saya Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One
01:13berkomitmen mengalokasikan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan.
01:20Terutama untuk soda-soda kita yang terdampak bencana.
01:24Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta
01:30dari kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
01:34Kedua, untuk transparansi dan akuntabilitas kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.
01:47Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
01:55Sementara tiga anggota grup The Dudas Minus One, Desta Mahendra, Ariel Noah, dan Gading Martin menjelaskan,
02:01kerjasama dilakukan untuk mempromosikan potensi wisata dan UMKM dari daerah-daerah yang mereka kunjungi.
02:09Akhirnya, kita mendapatkan kerjasama dengan KKP.
02:13Nah, ini yang rame.
02:14Aduh, ini dia.
02:16Ini sempat juga tadi dibilang katanya ada dana untuk satu video gitu.
02:24Sejumlah ini.
02:25Aduh, itu nggak benar.
02:26Jadi, nanti sebenarnya yang bisa menjawab itu adalah dari Rans.
02:31Jadi, kita nggak usah.
02:33Cuma kita bisa bilang bahwa sebenarnya kerjasama itu ada banyak loh.
02:37Outputnya ada banyak, detailnya ada banyak, ada banyak transportasi, produksi, dan segala macam.
02:44Itu nanti detailnya ada di Rans yang jelas.
02:46Dan outputnya ditegaskan bukan hanya satu video, tapi banyak sekali outputnya.
02:51Dan setahu gue, instansi pemerintah itu sudah lama dan sudah biasa bekerjasama dengan artis-artis.
02:58Outputnya banyak.
02:59KPK bilang belum ada temuan dugaan tindak pidana korupsi dari kerjasama dua kementerian dengan Rans Entertainment,
03:06perusahaan yang dimiliki Raffi Ahmad selaku utusan khusus presiden.
03:10Peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja.
03:14Tetapi untuk hal ini, kita belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan
03:24dengan adanya informasi yang tadi disampaikan.
03:28KPK silakan membuka peluang untuk masyarakat untuk melaporkan begitu ya.
03:34Sejauh memang kecukupan dari dokumen, fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telah
03:46yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana.
03:51Peneliti Pukat UGM Zaini Rohman bilang KPK seharusnya proaktif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat
03:58soal ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum dari kontrak kerjasama jasa influencer
04:03untuk publikasi dua kementerian yang difasilitasi oleh perusahaan Raffi Ahmad.
04:09Ini seharusnya KPK tidak boleh mengatakan bahwa KPK menunggu, mempersilahkan kalau ada laporan dari masyarakat.
04:16KPK harus proaktif dong, tidak boleh hanya berpangkut tangan menunggu adanya laporan dari masyarakat.
04:22Ya tinggal dicek apakah prosedur pengadaannya benar atau tidak, apakah syarat administratifnya terpenuhi atau tidak, apakah ada persokong kepercayaan atau
04:31tidak.
04:32Temuan ICW soal anggaran kerjasama jasa influencer untuk publikasi program dua kementerian
04:37dengan nilai mencapai 14,7 miliar rupiah jadi polemik di tengah masyarakat.
04:43Publik menyoroti karena nilai kerjasama yang fantastis
04:46serta menduga ada konflik kepentingan dalam kontrak kerjasama tersebut.
04:51Tim Liputan Kompas TV
04:54Dan untuk membahas soal polemik endorse kementerian senilai 15 miliar rupiah
04:59pada selebritas Raffi Ahmad dan teman-temannya.
05:02Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktavia ini dan juru kamera Deni di gedung KPK Jakarta.
05:08Selamat siang Okta.
05:10Bagaimana respons KPK terhadap masalah ini dan apakah ada rencana KPK akan memanggil Raffi Ahmad?
05:19Ya selamat siang Imro dan juga saudara.
05:21Kalau bicara soal bagaimana respon dari KPK memang pada prinsipnya sebetulnya KPK ini akan menunggu ada atau tidaknya laporan dari
05:30masyarakat.
05:31Setidaknya ini yang disampaikan sebelumnya oleh Direktur Penyedikan KPK Ahmad Taufik Hussein
05:35bahwa KPK sebetulnya mempersilahkan masyarakat jika memang ada pengaduan terkait dengan pengadaan jasa influencer
05:42atau pemengaruh oleh pemerintah sebesar sekitar 14,7 miliar rupiah di PT. Rans Animasi Indonesia perusahaan milik Raffi Ahmad.
05:49Sehingga jika memang ada laporan yang masuk KPK akan memproses.
05:55Tapi yang pasti KPK menekankan bahwa laporan tersebut juga harus disertakan juga dengan dokumen-dokumen
06:01dan juga fakta-fakta sehingga itu bisa ditelah dan juga apakah nantinya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
06:07Namun yang menarik yang menurutnya juga saudara bahwa ini juga mendapat sorotan dari Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM
06:15yang menilai bahwa seharusnya KPK ini bukan menunggu tetapi harus bisa proaktif untuk bisa melihat
06:22atau mendalami polemik yang ada jika adanya dugaan ataupun juga adanya hal yang ramai
06:31karena adanya pengadaan jasa influencer ini.
06:33Karena jika menyinggung periode pengadaannya di sekitar tahun 2025 artinya Raffi Ahmad ini sudah menjadi pejabat publik
06:41atau menjadi utusan khusus presiden sehingga muncullah konflik, dugaan konflik kepentingan dan lain sebagainya.
06:46Tapi memang jika tidak ditemukan adanya dugaan konflik kepentingan
06:49maka KPK ini bisa mendalami soal pengadaan jasa influencer dengan nilai yang bisa dikatakan besar tersebut
06:5514,69 miliar ini apakah bisa bermanfaat atau tidak.
06:58Sebelumnya Imron dan juga saudara grup The Dudas Minus One ini akhirnya mengembalikan sejumlah uang sebagai dana kemanusiaan.
07:06Klaimnya itu digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan terutama yang terdampak bencana alam.
07:11Keputusan ini diambil setelah akhirnya ramai polemik kerjasama publikasi dengan kementerian.
07:16Dan juga Imron kita tentunya menunggu karena kalau melihat dari kontrak yang dilakukan
07:21ini di Kemendik Putri Stek ini mengontrak 5 paket pengadaan di tahun 2024
07:25sementara kementerian Kelautan dan Perikanan ini di periode 2025 sampai 2026.
07:29Kita akan tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari KPK apakah nantinya akan memproses atau seperti apa
07:35atau mendalami karena adanya desakan begitu bisa dikatakan demikian salah satunya dari Pukat UGM tersebut.
07:40Imron.
07:40Baik hingga saat ini KPK masih menunggu laporan yang masuk dan ditegaskan harus disertai dengan dokumen, faktor dan juga informasi
07:46yang lengkap.
07:46Terima kasih atas laporan Anda Putri Oktaviani dan Juru Kamera Denny yang melaporkan dari Kebunung KPK Jakarta.

Dianjurkan