00:00Beralik informasi lainnya saudara, Raffi Ahmad CS mengembalikan uang endorse kementerian senilai 15 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan.
00:09Langkah itu merespons temuan ICW soal anggaran dua kementerian senilai 14,7 miliar rupiah untuk mengendorse tiga influencer.
00:20Kutusan khusus Presiden Raffi Ahmad merespons temuan ICW soal penggunaan anggaran yang mencapai 14,7 miliar rupiah untuk pengadaan jasa
00:30influencer yang dikontrak melalui perusahaannya, Rans Entertainment.
00:35Anggaran berasal dari Kemendik Butristek tahun 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2026.
00:44Melalui video klarifikasi, Raffi Ahmad bilang akan menyumbangkan uang senilai 15 miliar rupiah untuk bantuan kemanusiaan.
00:53Sebagai permintaan maaf atas polemik proyek kementerian yang melibatkan influencer The Dudas Minus One.
01:00Sebagai bentuk pertanggung jawaban saya, menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini.
01:06Pertama, saya bersama sahabat saya Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One
01:13berkomitmen mengalokasikan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan.
01:20Terutama untuk soda-soda kita yang terdampak bencana.
01:24Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta
01:30dari kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
01:34Kedua, untuk transparansi dan akuntabilitas kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.
01:47Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
01:55Sementara tiga anggota grup The Dudas Minus One, Desta Mahendra, Ariel Noah, dan Gading Martin menjelaskan,
02:01kerjasama dilakukan untuk mempromosikan potensi wisata dan UMKM dari daerah-daerah yang mereka kunjungi.
02:09Akhirnya, kita mendapatkan kerjasama dengan KKP.
02:13Nah, ini yang rame.
02:14Aduh, ini dia.
02:16Ini sempat juga tadi dibilang katanya ada dana untuk satu video gitu.
02:24Sejumlah ini.
02:25Aduh, itu nggak benar.
02:26Jadi, nanti sebenarnya yang bisa menjawab itu adalah dari Rans.
02:31Jadi, kita nggak usah.
02:33Cuma kita bisa bilang bahwa sebenarnya kerjasama itu ada banyak loh.
02:37Outputnya ada banyak, detailnya ada banyak, ada banyak transportasi, produksi, dan segala macam.
02:44Itu nanti detailnya ada di Rans yang jelas.
02:46Dan outputnya ditegaskan bukan hanya satu video, tapi banyak sekali outputnya.
02:51Dan setahu gue, instansi pemerintah itu sudah lama dan sudah biasa bekerjasama dengan artis-artis.
02:58Outputnya banyak.
02:59KPK bilang belum ada temuan dugaan tindak pidana korupsi dari kerjasama dua kementerian dengan Rans Entertainment,
03:06perusahaan yang dimiliki Raffi Ahmad selaku utusan khusus presiden.
03:10Peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja.
03:14Tetapi untuk hal ini, kita belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan
03:24dengan adanya informasi yang tadi disampaikan.
03:28KPK silakan membuka peluang untuk masyarakat untuk melaporkan begitu ya.
03:34Sejauh memang kecukupan dari dokumen, fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telah
03:46yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana.
03:51Peneliti Pukat UGM Zaini Rohman bilang KPK seharusnya proaktif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat
03:58soal ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum dari kontrak kerjasama jasa influencer
04:03untuk publikasi dua kementerian yang difasilitasi oleh perusahaan Raffi Ahmad.
04:09Ini seharusnya KPK tidak boleh mengatakan bahwa KPK menunggu, mempersilahkan kalau ada laporan dari masyarakat.
04:16KPK harus proaktif dong, tidak boleh hanya berpangkut tangan menunggu adanya laporan dari masyarakat.
04:22Ya tinggal dicek apakah prosedur pengadaannya benar atau tidak, apakah syarat administratifnya terpenuhi atau tidak, apakah ada persokong kepercayaan atau
04:31tidak.
04:32Temuan ICW soal anggaran kerjasama jasa influencer untuk publikasi program dua kementerian
04:37dengan nilai mencapai 14,7 miliar rupiah jadi polemik di tengah masyarakat.
04:43Publik menyoroti karena nilai kerjasama yang fantastis
04:46serta menduga ada konflik kepentingan dalam kontrak kerjasama tersebut.
04:51Tim Liputan Kompas TV
04:54Dan untuk membahas soal polemik endorse kementerian senilai 15 miliar rupiah
04:59pada selebritas Raffi Ahmad dan teman-temannya.
05:02Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktavia ini dan juru kamera Deni di gedung KPK Jakarta.
05:08Selamat siang Okta.
05:10Bagaimana respons KPK terhadap masalah ini dan apakah ada rencana KPK akan memanggil Raffi Ahmad?
05:19Ya selamat siang Imro dan juga saudara.
05:21Kalau bicara soal bagaimana respon dari KPK memang pada prinsipnya sebetulnya KPK ini akan menunggu ada atau tidaknya laporan dari
05:30masyarakat.
05:31Setidaknya ini yang disampaikan sebelumnya oleh Direktur Penyedikan KPK Ahmad Taufik Hussein
05:35bahwa KPK sebetulnya mempersilahkan masyarakat jika memang ada pengaduan terkait dengan pengadaan jasa influencer
05:42atau pemengaruh oleh pemerintah sebesar sekitar 14,7 miliar rupiah di PT. Rans Animasi Indonesia perusahaan milik Raffi Ahmad.
05:49Sehingga jika memang ada laporan yang masuk KPK akan memproses.
05:55Tapi yang pasti KPK menekankan bahwa laporan tersebut juga harus disertakan juga dengan dokumen-dokumen
06:01dan juga fakta-fakta sehingga itu bisa ditelah dan juga apakah nantinya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
06:07Namun yang menarik yang menurutnya juga saudara bahwa ini juga mendapat sorotan dari Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat UGM
06:15yang menilai bahwa seharusnya KPK ini bukan menunggu tetapi harus bisa proaktif untuk bisa melihat
06:22atau mendalami polemik yang ada jika adanya dugaan ataupun juga adanya hal yang ramai
06:31karena adanya pengadaan jasa influencer ini.
06:33Karena jika menyinggung periode pengadaannya di sekitar tahun 2025 artinya Raffi Ahmad ini sudah menjadi pejabat publik
06:41atau menjadi utusan khusus presiden sehingga muncullah konflik, dugaan konflik kepentingan dan lain sebagainya.
06:46Tapi memang jika tidak ditemukan adanya dugaan konflik kepentingan
06:49maka KPK ini bisa mendalami soal pengadaan jasa influencer dengan nilai yang bisa dikatakan besar tersebut
06:5514,69 miliar ini apakah bisa bermanfaat atau tidak.
06:58Sebelumnya Imron dan juga saudara grup The Dudas Minus One ini akhirnya mengembalikan sejumlah uang sebagai dana kemanusiaan.
07:06Klaimnya itu digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan terutama yang terdampak bencana alam.
07:11Keputusan ini diambil setelah akhirnya ramai polemik kerjasama publikasi dengan kementerian.
07:16Dan juga Imron kita tentunya menunggu karena kalau melihat dari kontrak yang dilakukan
07:21ini di Kemendik Putri Stek ini mengontrak 5 paket pengadaan di tahun 2024
07:25sementara kementerian Kelautan dan Perikanan ini di periode 2025 sampai 2026.
07:29Kita akan tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari KPK apakah nantinya akan memproses atau seperti apa
07:35atau mendalami karena adanya desakan begitu bisa dikatakan demikian salah satunya dari Pukat UGM tersebut.
07:40Imron.
07:40Baik hingga saat ini KPK masih menunggu laporan yang masuk dan ditegaskan harus disertai dengan dokumen, faktor dan juga informasi
07:46yang lengkap.
07:46Terima kasih atas laporan Anda Putri Oktaviani dan Juru Kamera Denny yang melaporkan dari Kebunung KPK Jakarta.