- 15 menit yang lalu
- #penyadapan
- #prabowo
- #listyosigitprabowo
- #kompolnas
JAKARTA, KOMPAS.TV - Polda Metro Jaya menggeledah rumah yang diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Petugas membawa sejumlah dokumen dan perangkat elektronik dari lokasi.
Eko merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko karena dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan terlibat dalam pemufakatan penyadapan ilegal menggunakan perangkat milik Polri.
Anggota Kompolnas Yusuf Warsim menilai penggeledahan harus dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk terkait izin dari pengadilan negeri. Ia berharap Polri menjelaskan dasar dan pelaksanaan penggeledahan tersebut kepada publik.
Yusuf juga mengingatkan penyidik agar berhati-hati dalam mengusut dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus ini. Menurutnya, penetapan tersangka harus didasarkan pada fakta dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Sementara itu, sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya.
#penyadapan #prabowo #listyosigitprabowo #kompolnas
Baca Juga Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Polisi Geledah dan Olah TKP Rumah Eko Hadi | BERUT di https://www.kompas.tv/nasional/702378/kasus-dugaan-penyadapan-presiden-polisi-geledah-dan-olah-tkp-rumah-eko-hadi-berut
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702410/kompolnas-soal-penyadapan-presiden-irjen-eko-hadi-dipecat-listyo-hadapi-sidang-etik
Eko merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko karena dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan terlibat dalam pemufakatan penyadapan ilegal menggunakan perangkat milik Polri.
Anggota Kompolnas Yusuf Warsim menilai penggeledahan harus dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk terkait izin dari pengadilan negeri. Ia berharap Polri menjelaskan dasar dan pelaksanaan penggeledahan tersebut kepada publik.
Yusuf juga mengingatkan penyidik agar berhati-hati dalam mengusut dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus ini. Menurutnya, penetapan tersangka harus didasarkan pada fakta dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Sementara itu, sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya.
#penyadapan #prabowo #listyosigitprabowo #kompolnas
Baca Juga Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Polisi Geledah dan Olah TKP Rumah Eko Hadi | BERUT di https://www.kompas.tv/nasional/702378/kasus-dugaan-penyadapan-presiden-polisi-geledah-dan-olah-tkp-rumah-eko-hadi-berut
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702410/kompolnas-soal-penyadapan-presiden-irjen-eko-hadi-dipecat-listyo-hadapi-sidang-etik
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara kabar terkini kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Supianto, kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV.
00:08Polda Metro Jaya menggeledah rumah yang diduga milik Irjen Eko Hadi, salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden
00:16Prabowo.
00:17Dan dalam penggeledahan, petugas membawa sejumlah dokumen dan perangkat elektronik.
00:25Puluhan petugas Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pengawalan personel BRIMOB bersenjata laras panjang menggeledah rumah yang diduga
00:35milik Irjen Eko Hadi di Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada selasa malam.
00:41Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan penyadapan yang tengah ditangani bareh skrim Polri.
00:50Irjen Eko Hadi merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
01:00Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah petugas masuk ke rumah, sementara personel lain berjaga di luar area.
01:28Sementara saudara Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus
01:37penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
01:40Sidang Etik menyatakan Irjen Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercelah.
01:46Irjen Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo pada selasa 3 November bersama ex-Kpolri Listio Sigit dan
01:57dua jenderal lainnya.
01:59Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ari Sonta selasa 10 November dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
02:11Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKIP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS.
02:24Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan ilegal akses berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri
02:40untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural.
02:48Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah.
03:01Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
03:18Sementara itu, sidang Komisi Kode Etik Polri dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Sumpianto terhadap satu tersangka lagi,
03:26yakni Jenderal Listio Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.
03:31Namun, Polri belum mengungkap tanggal pasti pelaksanaan sidang etik Listio Sigit Prabowo.
03:45Dan saudara Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto bilang penyidik saat ini sedang mengumpulkan alat bukti dalam kasus penyadapan Presiden
03:53dengan tersangka utama mantan Kapolri Listio Sigit Prabowo.
03:58Polisi tengah mendalami bukti untuk menguatkan jerat hukum pidana makar dalam kasus ini.
04:04Di dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyelidikan, kita sedang mengumpulkan tentunya alat bukti,
04:12pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan, kemudian juga alat-alat bukti yang terkait dengan pengamanan,
04:19alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari, begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan
04:27daripada penyidikan kasus makar ini.
04:33Dan kita sudah bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompoldas, Yusuf Warsim di Breaking News Kompas TV.
04:42Selamat siang Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya.
04:45Selamat siang.
04:47Pak Yusuf, kalau kita melihat penggeledahan rumah perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan penyadapan ini,
04:53Anda melihat apakah prosedur dan pelaksananya sudah tepat?
04:56Ya tentu pelaksanaan apa, penggeledahan itu kan di dalam KUHAP kita merupakan salah satu upaya paksa.
05:08Maka sebagai upaya paksa ya, pengaturan mekanisme prosedurnya sudah sangat ketat.
05:18Penggeledahan itu memang pada prinsipnya harus berizin.
05:26Jadi harus berizin pengadilan negeri.
05:30Tapi dalam keadaan mendesak, KUHAP juga mengatur bisa dilakukan sebelum ada izin,
05:39tapi tetap harus kemudian diurus izinnya.
05:44Artinya upaya paksa penggeledahan itu harus berizin.
05:50Nah, maka ketika tidak berizin ya tidak sah itu.
05:54Nah, itu apa namanya syaratnya.
05:59Yang kedua, soal teknik penggeledahannya di lapangan.
06:04Nah, surat izin itu ketika sudah didapat harus ditunjukkan.
06:10Namun, untuk mendapatkan surat izin itu,
06:15diajukan permohonan ke pengadilan negeri,
06:19harus, KUHAP itu sudah mengatur,
06:23harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah,
06:29serta dasar ataupun fakta adanya barang bukti terkait dengan tidak pidana.
06:38Nah, barang bukti disebutnya terkait dengan tidak pidana.
06:43Maka, dalam konstruksi yang demikian,
06:46permohonan itu harus sudah tahap bahwa penyidik sudah tahap pada penyidikan.
06:54Nah, jadi penyidikan si diri itu adalah sudah masuk dalam status pro-yutisia
07:01dan diperlukan penggeledahan,
07:05maka disitulah harus dijelaskan uraian dasar dan fakta
07:11terkait dengan barang bukti yang itu ada kaitannya dengan tindak pidana.
07:16Nah, sekarang yang kita lihat,
07:19proses penggeledahan ini dipastikan ya,
07:23karena kalau itu kaitannya dengan dugaan tidak pidana,
07:28penggeledahan yang sudah ada tersangkanya,
07:31ya itu pasti berizin.
07:35Artinya, situasinya sudah tidak dalam keadaan mendesak,
07:41karena prosesnya itu sudah berjalan, penyidikan,
07:45dan tersangkanya sudah ada.
07:46Namun, pertanyaannya,
07:49ini kan tersangkanya ditetapkan tanggal 3 November.
07:54Betul, awal November.
07:56Ya, kok sekarang?
07:58Nah, itu kan soal teknik penyidikan.
08:01Apakah saat itu belum diperlukan?
08:04Semuanya itu, sekali lagi,
08:07ada pada teknik penyidikan penyidik,
08:09penyidik yang memiliki pertimbangan baik subjektif maupun objektif,
08:15untuk tidak dilakukan penggeledahan pada saat itu,
08:21melihat bukti-bukti yang ada dulu,
08:24atau ada perkembangan baru,
08:26kemudian dilakukan permohonan izin.
08:29Oleh karena itu,
08:31ya, kita masih memang belum mendapatkan,
08:37apa namanya,
08:38kepastian informasi di dalam proses pemantauan kita terkait dengan izin,
08:43tapi ya,
08:45karena 3 November itu sudah ada kompresi pers penetapan tersangka,
08:50tentu situasi dan keadaannya sebenarnya sudah dalam tidak kategori mendesak,
08:58sehingga dilakukan penggeledahan dulu,
09:00belum ada izin.
09:01Nah, oleh karena itu,
09:03kita sangat berharap,
09:04yang ini menjadi materi pemantauan kami,
09:08bahwa penggeledahan yang dilakukan saat ini terlihat itu,
09:12ya,
09:13harus dipastikan sudah memiliki izin dari pengadilan negeri.
09:18Nah, ketika itu sudah ada,
09:20itu harus ditunjukkan ke tempat yang ada,
09:22dituju di penggeledahan itu.
09:25Nah, itu.
09:27Jarak dari penetapan tersangka 3 November,
09:30itu sekitar 15 hari,
09:32Pak Yusuf,
09:33apa tidak ada potensi penghilangan barang bukti dalam rentang waktu yang panjang ini?
09:39Ya,
09:41kan kepentingan teknik penyidikan itu,
09:45yang dimaksud barang bukti itu,
09:48ketika sudah masuk tahap penyidikan,
09:51kan itu penyidikan itu kan bukan lagi mengumpulkan bukti untuk menemukan ada peristiwa pidana atau tidak.
10:01Tapi,
10:03melakukan kegiatan penyidikan yang itu ada pengumpulan bukti untuk membuat semakin terang.
10:10Nah,
10:11bukti yang dikumpulkan itu semakin terang lebih daripada terang cahaya.
10:15Kan itu.
10:16Nah, tersangkanya sudah ada.
10:18Jadi,
10:18semuanya itu tentu dikembalikan pada bagaimana teknik penyidikan yang sudah berjalan itu,
10:27dari bukti-bukti yang ada,
10:29itu akan menuntun untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan dan baru yang itu untuk keperluan semakin terang.
10:38Tindak pidananya.
11:06Tindak pidananya.
11:09rilis terkait dengan soal adanya dugaan makar apabila di dalam perkembangan penyidikan penyadapan ilegal ini,
11:24ada sudah mendapatkan fakta-fakta diduga motif yang bisa mengarah makar,
11:30bisa jadi teknik penyidikan itu sudah mengarahkan untuk dilakukan pengledahan pada saat ini.
11:35Jadi, itu kira-kira.
11:37Oke, ada informasi yang beredar kalau kediaman dari Irjen Eko Hadi ini digunakan sebagai base camp terkait dengan kasus dugaan
11:49penyadapan ini.
11:49Apa informasi yang diperoleh Kompolras?
11:53Ya, ini masih, informasinya juga masih seperti itu.
11:58Tentu harus kita minta dari pihak UMAS untuk bisa memberikan informasi publik.
12:09Karena kan ini pengledahan itu kan upaya paksa.
12:15Ya, transparansi dan akuntabilitasnya juga perlu diinformasikan ke publik sebagai wujud bahwa penyidikan kasus ini benar-benar transparan dan akuntabel.
12:30Nah, sehingga sementara ini base camp atau bukan atau tempat kegiatan tidak hanya sekedar barangkali penyadapan, bisa saja kan itu.
12:43Nah, intinya pasti ketika ditetapkan sasaran untuk pengledahan, penyidik meyakini akan mendapatkan barang bukti baru atau barang bukti tambahan terkait
13:00dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sebelumnya.
13:04Nah, untuk itu ya kita catat saja sementara diduga itu base camp.
13:10Tapi, jangan-jangan lebih daripada itu.
13:13Nah, oleh karena itu menurut saya kita tunggu.
13:17Nah, informasi dari UMAS agar ini sebagai wujud transparansi pengledahan rumah ini benar-benar rumah tersangka Eko Hadi atau bukan.
13:30Nah, kalau benar terus tempat kegiatan dipastikan itu murni kegiatan yang kaitannya dengan untuk aktivitas dugaan penyadapan ilegal, ya itu
13:42harus bisa dijelaskan itu.
13:44Oke, belum bisa dipastikan juga ini adalah kediaman Eko Hadi atau bukan, Pak Yusuf?
13:48Ya, kalau pengledahan itu kan harus ditunjukkan kepada yang berada di rumah itu dan itu kan juga harus ditunjukkan, diberitahu
14:01kepada RT RW.
14:03Nah, itu kan dari RT RW itu kan semuanya akan mendapat keterangan apakah memang benar ini rumah tersangka Eko Hadi.
14:12Nah, sementara ini di dalam kegiatan pengledahan ini informasi awal yang kita terima ini rumah yang digledah rumah tersangka Eko
14:23Hadi.
14:24Namun, agar kita tidak menduga-duga dalam hal ini penting untuk UMAS menjelaskan pengledahan ini.
14:35Sebagaimana kegiatan-kegiatan pengledahan-pengledahan di kasus-kasus lain kan dijelaskan.
14:39Baik, harus ada penjelasan juga dari Polri.
14:42Pak Yusuf, dalam kasus dugaan makar, jika hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan,
14:48bagaimana publik seharusnya bisa memahami proses penyidikan yang sedang berjalan ini?
14:54Iya, kami sendiri kan sudah berkoordinasi kelembagaan dan melakukan pemantauan ke baris krim dan khususnya juga terkait dengan adanya hasil
15:07rapat komisi 3.
15:08Ya, bahwa disimpulannya itu kan harus menerapkan delik pasar makar.
15:15Nah, memang kami memahamin, meskipun saat ini sudah disampaikan, sudah naik sidik, SPDP-nya sudah diberikan ke jaksa,
15:27menurut kami juga harus hati-hati dan tidak terburu-buru untuk bisa mengambil kesimpulan di dalam fakta-fakta dan bukti
15:41-bukti yang ada.
15:42Nah, ini dugaan kami ketika mendapatkan satu ringkasan yang dimaksud dengan menerapkan pasal makar sesuai dengan rangkaian fakta-fakta yang
16:00tidak bisa dijelaskan
16:02karena itu sangat materi penyidikan.
16:05Dugaan kami ini operasi intelijen.
16:09Nah, operasi intelijen itu kan tertutup.
16:13Ketika dia terbuka ya pasti melanggar hukum.
16:17Operasi intelijen itu kan tertutup.
16:19Nah, itu memfaktakan menjadi delik itu tidak mudah.
16:24Nah, operasi intelijen itu kan informasi-informasi bahan keterangan yang dikumpulkan dan itu harus dianalisis.
16:32Nah, harus bisa difaktakan menjadi unsur delik sehingga ketika ditarik benang merahnya cukup jelas bahwa inilah perbuatan yang dimaksud makar.
16:41Nah, memang ini tentu kita harus mendorong profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas penyidik.
16:53Jangan sampai menyusun kesimpulan bahwa ini tersangkanya itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada.
17:08Walaupun demikian, tentu kita apresiasi bahwa sudah dilakukan tahap penyidikan.
17:16Namun sekali lagi, tentu memang kita menyarankan sebelum penetapan tersangka sebagaimana ada tim sus yang ada di baris krim.
17:28Tim sus itu ya memastikan unsur delik ini jelas, kuat.
17:33Nah, dan termasuk nanti bagaimana memfaktakan bahwa perbuatan ini adalah alat bukti, dua alat bukti yang akan menjadi dasar menetapkan
17:47para tersangka.
17:49Nah, penyidikan itu kan hanya baru melakukan kegiatan untuk membuat terang dugaan tidak pidana makarnya.
18:00Namun kemudian apabila sudah terang, maka disitulah memudahkan siapa pelaku atau tersangkahnya yang itu didasarkan pada dua alat bukti.
18:11Nah, saya tetap menyarankan bahwa disitu diperlukan kehati-hatian.
18:16Karena penyadapan secara ilegal itu saja sudah berat, ditambah lagi apabila penyadapan itu digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka bertujuan
18:28makar, itu semakin lebih berat lagi.
18:31Oke, jika ada penetapan tersangka makar terhadap, sebutlah ex-kapolri Listio Sigit Prabowo, apakah perlu adanya penyelidikan ataupun penyelidikan lagi
18:41siapa end-usernya ataupun aktor di belakangnya?
18:44Pak Yusuf Warsim, dijawab nanti usai jeda di Breaking News Kompas TV.
18:47Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara masih bersama dengan kami, anggota Kompolnas Yusuf Warsim.
18:53Pak Yusuf, tadi pertanyaan yang menggantung adalah jika ditetapkan sebagai tersangka makar, ex-kapolri Listio Sigit Prabowo ini, apakah perlu
19:02adanya pengusutan terhadap dugaan aktor di belakangnya?
19:08Atau tidaknya, semuanya itu tergantung fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti yang menerangkan.
19:18Nah, tadi saya sebut bahwa ini diduga operasi intelijen, namun dengan menyalahgunakan salah satunya yaitu alat, LIMS, untuk melakukan penyadapan
19:34secara ilegal.
19:36Nah, soal bagaimana hasil pengumpulan informasi, namanya operasi intelijen itu kan mengumpulkan informasi.
19:47Yang apabila pengumpulan informasi itu dalam fakta-faktanya itu menerangkan, bukti-buktinya itu menerangkan untuk menyusun informasi, guna keperluan menyusun
20:02rencana, yang dimaksud dari 160 persiapan pelaksanaan.
20:08Nah, kan itu harus tergambarkan juga, diterangkan juga dalam fakta-fakta, bukti-bukti nyata, tidak hanya fakta-fakta digital.
20:20Oleh karenanya ya, semuanya itu tidak bisa hanya didasarkan pada keterangan salah satu misalnya nanti inisial LSP sebagai tersangka.
20:32Ya, bisa saja. Bahwa sementara fakta yang ada kaitannya dengan penggunaan informasi yang dilakukan melalui penyadapan secara ilegal itu,
20:45fakta yang ada sementara kan penggunanya kapoli saat itu. LSP sebagai kapoli saat itu.
20:52Tapi tentu penyidik kan tidak bisa hanya berdasarkan keterangan itu.
20:58Nah, ada fakta-fakta lain. Misalnya, kalau itu kaitannya dugaan makar, persiapan, ada rapat-rapat.
21:06Nah, ada fakta-fakta rapat dengan siapa, yang itu bisa menggambarkan bahwa ada pengguna yang lebih tinggi, itu kan bisa
21:15menerangkan itu.
21:16Itu yang perlu diusut oleh Pak Reskrim ya.
21:18Pak Yusuf, kalau pekan depan ex-kapolri di sidang etik, jika seorang jenderal bintang 4 di sidang etik,
21:25seperti apa mekanisme pemeriksaannya?
21:28Nah, ini palu etik untuk para tersangkap dugaan tindak pidananya kan sudah terus berjalan ini.
21:38Nah, sudah dua kan. Ya tentu ini harus kita pantau dan kita pastikan,
21:44semuanya tidak terbebas untuk menghadapi palu etik ini.
21:49Palu etiknya sudah diketok dua kali untuk memfonis.
21:53Nah, bagaimana selanjutnya apabila nanti ada sidang komisi kode etik terhadap inisial LSP,
22:01yang itu jenderal polisi aktif berpangkat bintang 4.
22:05infrastrukturnya sudah ada.
22:08Kami sudah mendapatkan infrastruktur untuk regulasi penggunaan palu etik terhadap salah satu tersangka itu adalah
22:19jenderal polisi berpangkat bintang 4, itu sudah terbit dan diundangkan per pol nomor 4 tahun 2026.
22:27Nah, mekanismenya sudah tidak punya masalah, jadi legalitasnya sudah terjamin bahwa siapa yang akan menjadi hakim komisi kode etik,
22:39yang kemarin ini masih per pol nomor 7 tahun 2022, legalitasnya tidak kuat, nah sekarang sudah kuat.
22:48Jadi, apabila itu pekan depan akan dilakukan sidang, akan memeriksa salah satu tersangka yang periura tinggi berpintang 4,
23:02ya itu sudah bisa, sudah tidak ada masalah.
23:04Hanya yang perlu kita pastikan bahwa kami yakini palu etik ini akan diketok kepada semua pangkat.
23:14Nah, sementara dari sisi regulasi sudah tidak punya hambatan, bahwa palu itu seolah-olah tidak bisa diketok pada jenderal yang
23:26berpangkat bintang 4,
23:27tapi karena sudah ada terbit regulasi baru, ya tinggal dilaksanakan.
23:31Iya, per pol nomor 4 tahun 2026 itu menjadi legal standing,
23:38pangkat, polisi berpangkat 1 atau 2 di bawahnya itu bisa menyidangkan ataupun memberikan sanksi kepada jenderal bintang 4 sekalipun, Pak
23:48Yusuf.
23:49Seperti apa nanti independensi majelis sidang etik ini bisa dijamin terhadap sidang etik pekan depan?
23:56Ya, apabila sudah dilakukan pemeriksaan yang disebut di dalam mekanisme itu kepada siapapun yang diduga melakukan pelanggaran kode etik,
24:11ketika pemeriksaan awalnya kan disebut audit investigatif, pemeriksaan pendahuluan.
24:16Nah, ini masih kami monitor apakah pemeriksaan pendahuluan terhadap Pak LSP ini sudah selesai dan sudah dilakukan gelar perkara.
24:26Nah, karena mekanismenya kan gelar perkara, dari hasil gelar perkara itu nanti direkomendasikan,
24:32dilakukan pemeriksaan lanjutan, yang itu adalah sidang komisi kode etik yang harus dibentuk komisi kode etik.
24:39Itu yang pertama harus kita pastikan.
24:43Nah, dalam pantauan kami, pemeriksaan pendahuluan itu sudah dilakukan, tinggal, kapan akan disimpulkan gelar.
24:54Nah, karena yang kita maksud dari awal bahwa kasus ini adalah ujian integritas penegakan hukum,
25:03termasuk ujian apakah palu etik itu bisa diketok kepada semua pangkat atau tidak.
25:10Infrastruktur sudah dibangun, regulasi baru dibangun, kan tinggal palunya itu yang akan diketok.
25:16Nah, semakin cepat gelar perkara-nya untuk disimpulkan, ditindaklanjuti dalam pemeriksaan lanjutan sidang komisi kode etik,
25:23maka akan semakin cepat.
25:25Tapi, yang sudah disampaikan oleh Polri, bahwa pekan depan itu sudah bisa ada persiapan dan penjadwalan.
25:35Oke, Pak Yusuf, siapa yang akan memimpin sidang? Apakah sudah ada namanya?
25:38Belum, belum, belum. Belum mendapat informasi itu.
25:42Baik, masih ada PR lagi, tanggal sidang kode etik yang akan diubungkan oleh Polri.
25:49Terima kasih, Yusuf Warsim, anggota Komisi Kepolisian Nasional, sudah berbagi perspektif ya bersama kami di Breaking News Kompas TV.
25:58Terima kasih, Pak Yusuf.
25:59Terima kasih, salam sehat semuanya.