Adu Argumen Pigai dan DPR Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat hingga Sindir Yusril: Menko Imipas Bisa Apa?

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa langkah resmi pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tetap berfokus pada mekanisme keadilan restoratif.

Hal tersebut dipaparkan Pigai saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Senin (17/11/2026). Di hadapan anggota dewan, ia turut menyinggung dinamika perbedaan sikap serta koordinasi lintas kementerian, termasuk adanya wacana penyelesaian lewat jalur yudisial yang sempat dibahas oleh Komnas HAM bersama kementerian terkait.

Pigai meragukan efektivitas penanganan perkara apabila dialihkan ke jalur yudisial di bawah kendali kementerian lain, sembari mengungkit pengalamannya saat mengawal langsung pengusutan kasus Paniai.

"Kalau sampai Menko Imipas yang ambil, kalian percaya kasus ini tidak akan selesai. Kita ini menyiapkan access to justice. Satu-satunya kasus yang diusul oleh saya, investigasi oleh saya, turun lapangan sendiri, itu adalah kasus Paniai yang sekarang sudah diputuskan," tegasnya.

#dpr #komisixiii #komnasham #ham #komnasimipas #imipas #pigai

Creative/Video Editor: Icha/Reiki
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Baik, terima kasih atas papanan Menteri HAM Republik Indonesia, Kepala LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.
00:07Langsung saja kami persilahkan.
00:09Pak Pimpinan, maaf, khusus yang HAM berarti ini sangat penting.
00:13Jadi, karena ini menyangkut kredibilitas pemerintah.
00:18Tadi saya dengar dari Komnas HAM, ada Menko, Menko Imipas, Judisial.
00:27Sementara gini, saya jelasin ya.
00:32Dengar baik-baik.
00:36Pemerintah Jokowi Dodo telah mengambil jalan penyelesaian melalui restoratif justice.
00:45Dipimpin oleh Profesor Dr. Mahfud MD.
00:50Oke, finish.
00:52Sampai terakhir, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan penyesalan.
00:57Permintaan maaf dan akan lakukan proses pemulihan.
01:02Waktu itu.
01:05Setelah itu, terbitlah instruksi Presiden untuk proses pemulihan tersebut.
01:10Pemuliannya kita mau lanjutkan tidak bisa.
01:14Karena tadinya pembangunan rumah dilakukan oleh Kementerian PUPR.
01:20Sekarang sudah jadi Kementerian Perumahan Rakyat.
01:23Nomenklatur berubah.
01:25Semacam itu.
01:27Kemudian naik ibadah haji bagi keluarga korban.
01:31Tadinya berdasarkan instruksi Presiden sebelumnya.
01:35Itu oleh Kementerian Agama.
01:37Sekarang Kementeriannya sudah berubah.
01:39Oleh karena itulah,
01:42Pemerintah sekarang ini adalah melanjutkan proses pemulihan atau jalan penyelesaian restoratif justice
01:50yang sudah ditempuh oleh pemerintah kepemimpinan sebelumnya dan untuk saat ini.
01:58Jadi, pemerintah Republik Indonesia telah mengambil jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalan restoratif justice.
02:11Itu posisi negara Republik Indonesia hari ini.
02:15Oleh karena itulah,
02:17Kementerian HAM sudah menyampaikan kepada Presiden,
02:20lakukan untuk repisi terbasat instruksi Presiden yang lama
02:24supaya memerintahkan Kementerian Lembaga karena nomenklaturnya berubah.
02:31Nanti setelah ada instruksi Presiden ini disetujui di tanda tangan di Presiden,
02:37baru kami akan lakukan pemulihan terhadap semua kasus.
02:43Tadi Komnas HAM saya dengar koordinasi dengan Menko Imipas
02:48untuk proses judicial.
02:53Nah, ini apa ini?
02:56Negara Indonesia itu beda enggak?
03:00Dulu kita ini ambil posisi restoratif justice.
03:04Terus kenapa tiba-tiba ada?
03:07Judisial.
03:10Dilakukan oleh Menko Imipas.
03:12Menko Imipas bisa apa?
03:15Bisa apa?
03:16Jadi izin Pak Menteri nanti kita matangkan saja itu.
03:20Jadi intinya gini, saya ingin sampaikan.
03:22Ini kita ambil posisi resmi.
03:24Apakah DPR RI mau memutuskan judicial?
03:27Boleh, karena apa?
03:28Satu-satunya kasus yang usul oleh saya,
03:33mengambil keputusan oleh saya,
03:35turun investasi oleh saya,
03:37itu adalah kasus Pania yang sekarang sudah diputuskan.
03:41Dari 17 itu cuma hasil kerja saya saja yang sudah diputuskan MPA.
03:46Yang tadi bisa dimuat oleh wartawannya.
03:48Itu hasil kerja pribadi saya.
03:51Usulan saya.
03:52Yang mengambil keputusan juga saya.
03:55Investigasi juga saya.
03:57Saya turun lapangan.
03:58Saya kerja.
03:58Saya susun laporan juga saya sendiri.
04:00Saya yang nyusun.
04:01Jadi saya tidak melihat
04:0416 kasus lainnya itu
04:06akan bisa seperti kasus Paniai.
04:09Jadi izin Pak Menteri,
04:11nanti kita satu persatu akan kita tuntaskan.
04:15Nanti misalnya terkait dengan...
04:16Sebentar, sebentar.
04:17Pak Menteri, kalau ditanya apakah pakai mekanisme judicial
04:20atau pakai mekanisme restoratif justice,
04:23nanti secara khusus kita buat rapatnya.
04:25Nanti kita undang Menku Imipas.
04:28Supaya tidak apa ya,
04:30satu lembaga dengan lembaga lain
04:32tidak saling berbantah-bantah
04:35dengan ya tidak efektif.
04:38Saya pikir...
04:38Kalau sampai Menku Imipas yang ambil,
04:42kalian percaya?
04:43Kasus ini tidak akan selesai.
04:45Kita ini menyiapkan akses to justice.
04:48Sebentar, sebentar.
04:48Pak Menteri, ini kan Pak Menteri
04:50dengan Menku Imipas statusnya sama.
04:52Statusnya mewakili negara.
04:53Jadi jangan nanti sampai bahwa
04:56statement personal itu menjadi polemik di luar.
05:00Izin mohon kebijaksanaan Pak Menteri ya.
05:03Bicara atas nama akses to justice.
05:05Siap, siap.
05:06Ini barang ini sudah selesai sampai seribu kilometer.
05:09Siap.
05:10Jangan dimulai dari nol,
05:11tapi nanti ujungnya juga tidak jadi.
05:14Siap.
05:14Oke, Pak Menteri.
05:16Tapi perisiannya begini.
05:17Kenapa kita undang
05:20empat institusi atau kementerian dan lembaga ini
05:22supaya ini solid, utuh dalam konteks penegakan hak jasi manusia.
05:27Kalau ada persoalan,
05:29katakanlah kurang koordinasi
05:32atau memang ada perbedaan strategi,
05:35perbedaan pendapat
05:36secara bertahap-tahap
05:38nanti bukan hanya dalam konteks forum ini ya.
05:39Karena mungkin forum ini tidak bisa menuntaskan semua.
05:42Kita akan terus running pertemuan ke pertemuan berikutnya
05:45supaya di 2027 Komisi 13 dan kawan-kawan mitra,
05:50Kementerian HAM, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan
05:54itu bisa bahu-membahu berkolaborasi secara kuat
05:57untuk memastikan bahwa penegakan HAM di Indonesia itu bisa menang.
06:01Jadi kalau nanti kasus per kasus,
06:03kita akan buat rapat secara detail.
06:06Misalnya terkait dengan pelanggaran HAM berat.
06:08Walaupun sesungguhnya ada banyak yang disampaikan oleh Komnas HAM
06:11juga nanti kita bisa diskusikan
06:13terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
06:16Betul yang disampaikan oleh Pak Pigai
06:18bahwa negara secara resmi,
06:20negara itu kan tidak dibatasi periode ya.
06:24Negara secara resmi sudah menyatakan
06:26bahwa dalam konteks pelanggaran HAM berat
06:27mekanisme yang diambil adalah restoratif justice.
06:30Misalnya dalam konteks peristiwa Kudatuli,
06:34peristiwa 6.5 dan lain sebagainya.
06:36Oleh karena itu sekali lagi Pak Menteri
06:37nanti ada forum khusus.
06:39Karena ini masih secara umum saja.
06:41Saya pikir itu
06:42mungkin langsung saja ya
06:44ada tanggapan dari
06:47dari kawan-kawan
06:48anggota Komisi 13
06:50terkait dengan apa yang menjadi
06:51paparan dari 4 lembaga tadi.
06:54Yang paling penting ini semangatnya itu.
06:55Semangatnya kenapa
06:56kita undang bersama-sama
06:58dan kita rapat bersama-sama
06:59tidak terpisah
07:00supaya semangat persatuannya itu
07:02kuat Pak Menteri.
07:03Yang kita hadapi ini
07:04kalau dalam konteks pelanggaran HAM berat
07:06ini kekuatan besar.
07:08Bersatu saja belum tentu kita menang
07:10apalagi kita bercerai-berai.
07:11Saya pikir itu
07:12selamat menikmati.
07:16Selamat menikmati.
07:16selamat menikmati.
07:18Selamat menikmati.
07:20selamat menikmati.
07:20Selamat menikmati.
07:21Selamat menikmati.

Dianjurkan