JAKARTA, KOMPAS.TV - RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR RI, hari ini.

Pengesahan ini lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 15 Desember 2026.

Seluruh fraksi di DPR mendukung dan menyetujui RUU Perampasan Aset ini.

RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur tentang tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, antara lain korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi.

RUU Perampasan Aset juga mengatur jenis aset, mekanisme perampasan berbasis putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, serta pengelolaan dan pengawasan aset.

RUU Perampasan Aset disahkan sebagai undang-undang, setelah dibahas di DPR selama 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menepis kekhawatiran sebagian masyarakat, jika UU Perampasan Aset bisa menjadi alat kekuasaan atau alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Habiburokhman, peluang UU Perampasan Aset untuk jadi alat kekuasaan atau alat pemerasan telah ditutup, dengan penguatan pada protokol pengawasan.

Politisi Gerindra ini juga menyebut, UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Mereka kini bisa segera mendapat kepastian soal ganti kerugian.

Bagaimana perkembangan terkini dari DPR RI pasca pengesahan undang-undang perampasan aset?

Kita bergabung dengan Jurnalis KompasTV, Esra Ambarita dan Juru Kamera, Roy Ilman.

Baca Juga FULL! PALU DIKETOK! DPR Sahkan Perampasan Aset Menjadi Undang-undang di https://www.kompas.tv/nasional/702487/full-palu-diketok-dpr-sahkan-perampasan-aset-menjadi-undang-undang

#dpr #undangundang #perampasanaset

_

Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702496/sahkan-uu-perampasan-aset-dpr-undang-undang-tak-akan-jadi-alat-peras-aparat-ke-warga-kompas-siang
Transkrip
00:00Informasi lainnya saudara, RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:05disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR hari ini.
00:09Pengesahan ini lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 15 Desember 2026.
00:16Seluruh fraksi di DPR mendukung dan menyetujui RUU perampasan aset ini.
00:21RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:25mengatur tentang tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset,
00:29antara lain korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi.
00:38RUU perampasan aset juga mengatur jenis aset, mekanisme perampasan berbasis putusan pidana maupun tanpa putusan pidana,
00:46serta pengelolaan dan pengawasan aset.
00:51Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi,
00:55apakah RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
01:02dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?
01:05Setuju ya?
01:07Terima kasih.
01:13Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menepis kekhawatiran sebagian masyarakat
01:18jika undang-undang perampasan aset bisa menjadi alat kekuasaan atau alat pemerasan oleh aparat menegak hukum.
01:25Menurut Habibur Rahman, peluang undang-undang perampasan aset untuk jadi alat kekuasaan atau alat pemerasan
01:31telah ditutup dengan penguatan pada protokol pengawasan.
01:39Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi,
01:43apakah RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
01:49dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?
01:52Setuju ya?
01:55Terima kasih.
01:56Anti penyalahgunaan, kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset
02:03digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya
02:07atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara.
02:14Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan.
02:22Ini seperti investasi bodong, sering datang ke Komisi Siga hampir tiap bulan ada korban investasi bodong,
02:30perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong, korbannya sangat banyak sekali.
02:37Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan.
02:41Dia rela masuk penjara, tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah,
02:46dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban.
02:50Dengan undang-undang ini, kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan.
02:59Lalu bagaimana perkembangan terkini dari DPR pasca pengesahan undang-undang perampasan aset?
03:05Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Esra Mbarita dan jurukamera Roy Ilman.
03:09Selamat siang Esra.
03:11Undang-undang perampasan aset telah disahkan DPR hari ini.
03:13Apakah undang-undang ini juga mengatur soal kekayaan yang tidak wajar,
03:17dan apa tidak lanjut dari pengesahan undang-undang ini?
03:24Imran dan juga saudara tadi sempat juga kami tanyakan kepada Komisi 3 Habibur Roman
03:29yang menjawab soal kekayaan hal tidak wajar ini atau illicit enrichment.
03:33Ini disebutkan sempat ditampung aspirasinya, ada yang menerima namun banyak juga yang menolak.
03:38Sampai akhirnya dari Komisi 3 tadi sampaikan bahwa setelah dilakukan perbandingan melalui internet,
03:43kemudian berkaca pada peraturan dari luar negeri, contohnya saja Amerika Serikat,
03:48kemudian Inggris ini kemudian tidak memberlakukan dari ruang lingkup tersebut,
03:52karena dianggap ini menyalahi aturan dari pelanggaran HAM,
03:57dan disebutkan kalau secara teknis ini untuk undang-undang perampasan aset fokus pada aturan hukum acara,
04:03bukan norma hukum.
04:05Itu tadi dua alasan yang ditegaskan dari Komisi 3.
04:07Lalu apa saja ruang lingkupnya?
04:09Nah, ruang lingkup untuk undang-undang perampasan aset yang baru saja disahkan tadi,
04:13ini meliputi enam hal, yakni korupsi, narkotika, terorisme, kemudian juga penyelundupan,
04:19dan penipuan hingga penggelapan berbasis teknologi.
04:24Nah, lalu seperti apa mekanismenya?
04:26Tadi juga disinggung dari Komisi 3 setelah disahkan begitu ya,
04:30ini berbasis dari putusan pidana, kemudian tanpa putusan pidana dengan catatan.
04:34Ini bagi tersangka yang melarikan diri dan meninggal ataupun yang sedang sakit.
04:39Tadi, artinya dengan adanya undang-undang perampasan aset,
04:43ini tentunya akan menunggu untuk diundangkan lagi,
04:45karena tentunya masih akan ada lagi komunikasi yang tentunya harus dilaksanakan lagi
04:50setelah rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi undang-undang perampasan aset
04:54terkait pidana dan pidana lainnya.
04:57Nanti tentunya juga kita akan lihat seperti apa aturan-aturan turunan yang akan diberlakukan
05:01untuk undang-undang perampasan aset ini.
05:03Kembali ke Anda, Imron.
05:04Masih ada 6 ruang lingkup yang meliputi pengesahan undang-undang perampasan aset
05:12yang baru saja dilakukan DPR ini.
05:13Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Esra Mbarita,
05:16dan Jurkamera, Roy Ilman.
05:17Terima kasih atas laporan Anda.
05:18Terima kasih.

Dianjurkan