00:00Informasi lainnya saudara, RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:05disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR hari ini.
00:09Pengesahan ini lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 15 Desember 2026.
00:16Seluruh fraksi di DPR mendukung dan menyetujui RUU perampasan aset ini.
00:21RUU perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
00:25mengatur tentang tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset,
00:29antara lain korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi.
00:38RUU perampasan aset juga mengatur jenis aset, mekanisme perampasan berbasis putusan pidana maupun tanpa putusan pidana,
00:46serta pengelolaan dan pengawasan aset.
00:51Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi,
00:55apakah RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
01:02dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?
01:05Setuju ya?
01:07Terima kasih.
01:13Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menepis kekhawatiran sebagian masyarakat
01:18jika undang-undang perampasan aset bisa menjadi alat kekuasaan atau alat pemerasan oleh aparat menegak hukum.
01:25Menurut Habibur Rahman, peluang undang-undang perampasan aset untuk jadi alat kekuasaan atau alat pemerasan
01:31telah ditutup dengan penguatan pada protokol pengawasan.
01:39Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi,
01:43apakah RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
01:49dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?
01:52Setuju ya?
01:55Terima kasih.
01:56Anti penyalahgunaan, kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset
02:03digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya
02:07atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara.
02:14Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan.
02:22Ini seperti investasi bodong, sering datang ke Komisi Siga hampir tiap bulan ada korban investasi bodong,
02:30perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong, korbannya sangat banyak sekali.
02:37Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan.
02:41Dia rela masuk penjara, tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah,
02:46dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban.
02:50Dengan undang-undang ini, kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan.
02:59Lalu bagaimana perkembangan terkini dari DPR pasca pengesahan undang-undang perampasan aset?
03:05Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Esra Mbarita dan jurukamera Roy Ilman.
03:09Selamat siang Esra.
03:11Undang-undang perampasan aset telah disahkan DPR hari ini.
03:13Apakah undang-undang ini juga mengatur soal kekayaan yang tidak wajar,
03:17dan apa tidak lanjut dari pengesahan undang-undang ini?
03:24Imran dan juga saudara tadi sempat juga kami tanyakan kepada Komisi 3 Habibur Roman
03:29yang menjawab soal kekayaan hal tidak wajar ini atau illicit enrichment.
03:33Ini disebutkan sempat ditampung aspirasinya, ada yang menerima namun banyak juga yang menolak.
03:38Sampai akhirnya dari Komisi 3 tadi sampaikan bahwa setelah dilakukan perbandingan melalui internet,
03:43kemudian berkaca pada peraturan dari luar negeri, contohnya saja Amerika Serikat,
03:48kemudian Inggris ini kemudian tidak memberlakukan dari ruang lingkup tersebut,
03:52karena dianggap ini menyalahi aturan dari pelanggaran HAM,
03:57dan disebutkan kalau secara teknis ini untuk undang-undang perampasan aset fokus pada aturan hukum acara,
04:03bukan norma hukum.
04:05Itu tadi dua alasan yang ditegaskan dari Komisi 3.
04:07Lalu apa saja ruang lingkupnya?
04:09Nah, ruang lingkup untuk undang-undang perampasan aset yang baru saja disahkan tadi,
04:13ini meliputi enam hal, yakni korupsi, narkotika, terorisme, kemudian juga penyelundupan,
04:19dan penipuan hingga penggelapan berbasis teknologi.
04:24Nah, lalu seperti apa mekanismenya?
04:26Tadi juga disinggung dari Komisi 3 setelah disahkan begitu ya,
04:30ini berbasis dari putusan pidana, kemudian tanpa putusan pidana dengan catatan.
04:34Ini bagi tersangka yang melarikan diri dan meninggal ataupun yang sedang sakit.
04:39Tadi, artinya dengan adanya undang-undang perampasan aset,
04:43ini tentunya akan menunggu untuk diundangkan lagi,
04:45karena tentunya masih akan ada lagi komunikasi yang tentunya harus dilaksanakan lagi
04:50setelah rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi undang-undang perampasan aset
04:54terkait pidana dan pidana lainnya.
04:57Nanti tentunya juga kita akan lihat seperti apa aturan-aturan turunan yang akan diberlakukan
05:01untuk undang-undang perampasan aset ini.
05:03Kembali ke Anda, Imron.
05:04Masih ada 6 ruang lingkup yang meliputi pengesahan undang-undang perampasan aset
05:12yang baru saja dilakukan DPR ini.
05:13Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Esra Mbarita,
05:16dan Jurkamera, Roy Ilman.
05:17Terima kasih atas laporan Anda.
05:18Terima kasih.