00:00Mantan Menko Polhuka Mahfud MD menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mungkin tidak bisa menggelar sidang penggantian Wakil Presiden pada 9
00:11Desember 2026.
00:13Hal itu berlaku jika Presiden Prabowo Subianto belum mengirim dua nama WAPRES pengganti pada Kamis 19 November lalu.
00:24Mahfud menyebut berdasarkan aturan nama pengganti Wakil Presiden harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.
00:34Dan jika sidang tetap berlangsung pada 9 Desember maka dinyatakan tidak sah.
00:52Dalam media sosial X Mahfud membebarkan 6 alasannya.
00:57Mahfud menyebut ternyata di dalam Undang-Undang MD3 dan di dalam Tatip MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari
01:04kerja bukan hari kalender.
01:06Oleh sebab itu sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon Wakil Presiden baru
01:13dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, Undang-Undang MD3, dan Tatip MPR.
01:20Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa menyingkronkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang
01:27Dasar 1945, Undang-Undang MD3, dan Tatip MPR.
01:30Ini terlihat sepele, tapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.