• 5 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini berkembang ke dugaan makar dinilai masih membutuhkan pembuktian lebih mendalam.

Mantan Kadiv Humas Polri Irjen Purnawirawan Anton Charliyan menyebut penyidik perlu membuktikan adanya permulaan pelaksanaan dalam perkara tersebut.

"Penyadapan itu sendiri belum cukup. Permulaan pelaksanaan atau poging ini yang harus betul-betul didalami," ujar Anton dalam Kompas Petang, Minggu (22/11/2026).

Anton menjelaskan, penggeledahan sejumlah lokasi diperlukan untuk menemukan bukti elektronik maupun bukti lain yang dapat menggambarkan rangkaian peristiwa dalam perkara.

"Alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada keterkaitan satu sama lain," katanya.

Anton juga menegaskan, dugaan makar harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Menurutnya, penyidik perlu memastikan apakah aktivitas penyadapan tersebut benar-benar memiliki tujuan untuk menyerang atau melumpuhkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Frashiva Rizaldi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/703170/listyo-sigit-sadap-presiden-anton-charliyan-soroti-bukti-dugaan-makar
Transkrip
00:03Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas.
00:08Saudara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang kedugaan makar.
00:14Penyidikan Baris Krimpolri menelusuri dugaan pemufakatan sehingga peran sejumlah pihak yang diduga terlibat.
00:40Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang kedugaan makar.
00:47Polisi menelusuri adanya pemufakatan dengan memeriksa barang bukti elektronik hingga menggeledah sejumlah lokasi yang diduga dijadikan sebagai posko.
00:57Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krimpolri telah menggeledah lima lokasi di kawasan Bogor, Curug, dan Tangrak.
01:04Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap barang bukti elektronik yang telah disita.
01:10Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti terkait dugaan tindak pidana makar.
01:18Dirti Pidum Baris Krimpolri, Brikjen Sosatio Purnomo Condro bilang masih menelusuri sejumlah bukti dan posko yang diduga digunakan pemufakatan.
01:28Tim masih terus maraton melakukan pemeriksaan dengan barang bukti elektronik yang ada sehingga kami terus melakukan pengumpulan alat bukti terkait
01:40dengan tindak pidana makar.
01:42Dan disini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada permulaan perbuatan.
01:56Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun berkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna.
02:05Sementara Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menilai dua perwira Brikjen TK dan Kombes IM yang belakangan dikaitkan dalam pengembangan
02:15kasus ini diduga berperan sebagai pelaksana lapangan dalam operasi intelijen.
02:20Keduanya disebut berada dalam komponen human intelligence.
02:24Islah menilai jika penyidik terus menelusuri rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang terlibat, kasus ini berpotensi berkembang menjadi perkara besar
02:33dengan jaringan dan keterlibatan yang lebih luas.
02:37Dua orang yang terakhir menjadi tersangka ini, mereka itu adalah bagian dari pelaksanaan lapangan.
02:45Kalau prosesnya following the witness seperti ini, besar kemungkinan kasus ini akan menjadi a very big case enterprises gitu.
02:54Jadi ini akan luas sekali nantinya.
02:57Dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
03:03Mereka adalah mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo,
03:08Irjen Ahri Sontana Suthion, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Selamat Uliani.
03:15Dua di antaranya, Irjen Ahri Sontana Suthion, dan Irjen Eko Hadi Santoso,
03:19telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH melalui sidang etik Polri.
03:26Tim Liputan, Kompas TV
03:35Saudara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo kini berkembang ke dugaan makar dan kembali menyeret dua nama perwira Polri.
03:44Di tengah peluasnya penyidikan dan seriusnya dugaan pidana, seperti apa konstruksi perkara, kekuatan bukti, serta transparansi penegakan hukum,
03:53lalu sejauh mana hal ini bisa dipastikan terkait dengan penanganan kasus ini,
03:58kita akan bahas bersama Irjen Purnawirawan Anton Carlian, Kapolda, Jawa Barat, periode 2016-2017, yang juga mantan Kadifumas Polri.
04:08Pak Anton, selamat sore.
04:11Selamat sore, ya.
04:13Pak Anton, apakah menurut perspektif Anda terkait dengan penggeledahan rumah dua perwira ini, yang terbaru ini,
04:21mengindikasikan adanya penyidikan dugaan makar mulai dari mengarah pada jaringan yang lebih luas lagi, Pak Anton?
04:30Jelas, ini tadi juga disampaikan oleh dari Bares Krim ya, Irjen, dari penyidiknya,
04:40bahwa di sini justru untuk mencari persiapan permulaan,
04:45dan ini juga lebih dikhususkan kepada elektronik gitu kan, bukti-bukti elektronik.
04:52Karena saat ini, barang bukti itu kalau dulu di dalam 184 KUHAP,
05:00barang bukti ini hanya lima saja, tetapi sekarang barang bukti ini jadi delapan.
05:09Nah, delapan ini termasuk salah satunya itu adalah bukti elektronik.
05:13Dan bukti elektronik ini tadi disampaikan untuk mengumpulkan, yaitu persiapan permulaan.
05:22Karena memang di dalam tindakan makar ini yang paling penting itu ada beberapa unsur kan.
05:29Satu adanya niat, adanya persiapan nyata, adanya tujuan khusus atau spesifik intent,
05:36dan adanya permulaan pelaksanaan, atau yang disebut pogging itu sendiri.
05:43Namun, di sini beberapa ahli masih ya debatable,
05:48karena harus ada bypost, harus ada aksi nyata.
05:52Tapi walaupun demikian, aksi nyata inilah yang sedang sekarang ini dicari niat,
05:58mungkin sudah bisa.
05:59Persiapan nyata sudah jelas adanya penyadapan.
06:02Nah, ini permulaan pelaksanaannya, atau pogginya itu harus aksi bypost ini yang sedang didalami.
06:10Nah, makanya diadakan ke luar.
06:12Pak Anton, kalau dilihat dari lokasi yang sempat digeledah,
06:17ini kan disebut oleh Dirti Bidum, diduga sebagai posko adanya awal pemufakatan.
06:24Biasanya dalam penggeledahan ini apa-apa saja yang ditemukan barang buktinya, Pak Anton?
06:32Dalam penggeledahan ini kan, ini biasanya karena ini bukti penyadapan,
06:38yang dikumpulkan itu alat-alat penyadapan itu sendiri.
06:44Kan tadi ada beberapa PKP, untung ini masih di luar negeri.
06:48Padahal kalau alat penyadapan ini bisa saja adanya di dalam negeri gitu kan.
06:54Kalau adanya di dalam negeri, ya mohon maaf, mungkin agak susah juga diungkapnya.
06:58Karena kita sendiri kan harus menginikan hukum di luar negeri.
07:05Tapi insya Allah ini di dalam negeri.
07:08Tapi walaupun demikian, apa sebetulnya olah TKP itu sendiri?
07:12Olah TKP itu satu, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada di sini.
07:17Tadi sudah jelas, bukti-buktinya itu adalah alat-alat elektronik.
07:22Kedua juga, saksi yang ada di sana.
07:25Tentu saja saksi di sana itu mengetahui keberadaan alat itu sejak kapan.
07:31Kemudian ya tempos deliktinya.
07:33Kemudian siapa saja kira-kira yang mengoperasionalkan alat tersebut.
07:38Kemudian dari sana punggak, pasti ada distribusi informasi.
07:43Nah informasi ini dikemanakan.
07:45Nah justru dari TKP-TKP ini nanti akan tergambar kemana sebetulnya alurnya.
07:51Dan apabila banyak TKP, otomatis tadi akan lebih banyak lagi tersangka-tersangka yang mungkin terlibat dalam tindak pidana makar.
08:00Kalau masalah tindak pidana makar ini kan sudah jelas.
08:03Polri sudah SPDP.
08:06Artinya SPDKP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan untuk mencapai bahwa ada kesepakatan dalam sebuah kasus meningkatnya tindak pidana saja itu
08:19melalui sebuah gelar.
08:21Apalagi sudah ada SPDP.
08:23Nah kalau sudah ada hal tersebut Pak Anton, sebenarnya sejauh mana bukti yang harus ditemukan penyidik untuk dapat menguatkan ada
08:33atau tidaknya pemufakatan makar ini sendiri Pak Anton?
08:37Ya itulah aksi nyata atau by post.
08:41Nah kemarin kan adanya gelar awal.
08:43Gelar awal dengan komponas.
08:45Di sana ada dua saksi ahli yang menyatakan bahwa ada hubungannya dengan pasal 191 maupun dengan pasal 192.
08:55Bahkan ada yang menyatakan dari hasil intercept itu, illegal tapping ini ada hubungannya dengan demo-demo yang terjadi selama ini.
09:06Nah apabila memang itu kan sudah jelas namanya demo itu adanya pergerakan atau mungkin adanya penimbunan senjata.
09:13Nah itu sudah jelas ada aksi-aksi nyata.
09:17Justru di sini walaupun kita yakin bahwa ini adalah makar tetapi konstruksi hukumnya itu kan harus dilengkapi gitu.
09:28Karena kita jangan hanya sekedar berbicara kaedah-kaedah opini politik.
09:34Oke kalau bicara soal konstruksi hukum yang harus dilengkapi ini Pak Anton.
09:38Kalau bicara soal itu apa sebenarnya indikator yang paling diperlukan untuk menetapkan bahwa kasus penyadapan ilegal kepada Presiden ini betul
09:48ada dugaan makar?
09:52Yang paling utama kan di dalam makar ini kan satu serangan, satu serangan terhadap negara dan pemerintahan.
09:59Kedua serangan terhadap individu Presiden.
10:04Ketiga serangan terhadap wilayah.
10:06Wilayah itu ingin memisahkan diri.
10:08Keempat serangan konpirasi ya memihak kepada asing.
10:13Nah di sini lebih diutamakan serangan terhadap Presiden itu sendiri sebagainya.
10:19Karena Presiden ini kan kepala pemerintahan, kepala negara.
10:23Nah di sini dari penyadapan itu sendiri ada KH yang bisa melumpuhkan apa namanya itu kewenangan-kewenangan Presiden.
10:34Nah ini harus betul-betul dibuktikan.
10:38Tentu saja dengan alat bukti yang jelas alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri tapi harus ada keterkaitan satu sama
10:46lain.
10:46Baik dari keterangan saksi, keterangan tersangka, alat bukti, petunjuk dan lain-lainnya.
10:55Nah tetap konstruksi itu dan minima agar menjadi tindak pidana itu ada dua alat bukti yang sah.
11:04Nah justru sekarang ini pendalaman itu adanya permulaan pelaksanaan ini yang harus betul-betul didalami.
11:13Baik dan tentunya konstruksi hukumnya harus jelas.
11:16Dimana lagi kita juga harus tahu dan harus disebutkan kepada publik.
11:21Terima kasih Irjen Purnawirawan Anton Charlian sudah berbagi perspektif di Kompas Petang.
11:26Selamat sore Pak Anton.
11:29Selamat sore Pak Sintia ya.
11:32Ya terima kasih Pak Anton.
11:36Saudara informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda.
11:39Di antaranya sidang paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan dan pengesahan WAPRES baru
11:44yang telah diundur dari 2 ke 9 Desember kembali disorot.
11:50Usai terancam, cacat, prosedural, lantaran presiden, belum mengajukan 2 nama calon wakil presiden.
11:58Selengkapnya dalam catatan Kompas TV, Usai Jedah.

Dianjurkan