JAKARTA, KOMPASTV - Dugaan adanya mobilisasi massa tandingan dalam kerusuhan setelah aksi unjuk rasa pada 27 Agustus lalu disoroti Amnesty Internasional Indonesia.

Pola tersebut dinilai mengingatkan pada pengerahan kelompok sipil dalam konflik politik pada 1998.

"Jadi ada mobilisasi massa tandingan untuk memberi kesan ada kontrademonstrasi, bahkan membenturkan antara sipil dengan sipil sebagai strategi untuk memecah belah kelompok masyarakat," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di dialog Kompas Petang, Sabtu (29/8/2026). (timecode 1:30)

Menurutnya, beberapa ormas yang disinyalir terlibat disebut memiliki afiliasi dengan elite politik tertentu.

Ia juga mempertanyakan sekitar 50 orang yang masih ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait rangkaian kerusuhan.

"Pertanyaan sederhananya adalah apakah dari 50-an orang yang masih ditahan itu ada di antaranya orang-orang yang melakukan pembunuhan atau pengeroyokan sampai tewas terhadap Bambang Setiawan?" ujarnya. (timecode 4:00)

Ia berharap pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mempertimbangkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengusut rangkaian peristiwa tersebut.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Novaltri

#1998 #demo27agustus

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/688092/dugaan-massa-tandingan-amnesty-singgung-pola-kerusuhan-1998
Transkrip
00:00Oke, saya ingin ke Bung Usman bahwa kita dari tadi membahas soal dugaan adanya keterlibatan elit.
00:05Tapi kalau kita berkaca kepada sejarah atau mungkin TGPF yang juga pernah Anda tangani, Bung Usman,
00:10apakah selalu terkuat elit yang kemudian turut terlibat, diduga turut terlibat dalam aksi kerusuhan usai unjuk rasa?
00:19Ya, mungkin sangat kasuistis gitu.
00:22Khusus untuk tahun 1998, memang sulit dipungkiri bahwa laporan tim gabungan pencari fakta
00:28menyimpulkan adanya fenomena kerusuhan by design atau dengan suatu perancangan
00:34yang memang kesimpulan-kesimpulan akhirnya melibatkan petinggi keamanan ketika itu.
00:43Sayangnya hingga hari ini itu belum dibongkar secara tuntas.
00:46Padahal Presiden B.J. Habibie ketika itu menegaskan, mengakui keterlibatan elit-elit itu
00:53di dalam tragedi kerusuhan Mei yang merugikan terutama masyarakat Tionghoa,
00:59termasuk kekerasan dan perundungan seksual dalam bentuk perempuan masal terhadap para perempuan Tionghoa.
01:05Nah, yang juga menarik dari Premunai 98 adalah adanya pelibatan Pansuakarsa,
01:11jadi kelompok-kelompok milisi sipil didanai, dipersenjatai oleh elit-elit politik,
01:16termasuk juga elit-elit keamanan, untuk menghalau demonstrasi mahasiswa di tahun 98.
01:21Nah, ini berulang lagi.
01:24Itu yang menurut Anda juga terjadi pada tanggal 27 Agustus lalu?
01:29Betul sekali. Jadi ada mobilisasi masa tandingan untuk memberi kesan ada kontra demonstrasi,
01:37untuk memberi kesan bahkan membenturkan antara sipil dengan sipil sebagai strategi untuk memecah belah kelompok masyarakat.
01:44Seolah-olah protes kemarin bukanlah protes yang katakanlah ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah
01:51terkait dengan berbagai kebijakan, dari mulai eru perampasan aset, proyek strategis nasional,
01:56sampai dengan peran militer yang meluas,
01:59melainkan sebuah kontes keterbelahan dari masyarakat.
02:03Saya kira ini sebenarnya bisa dicegah.
02:05Dan kita tahu bahwa beberapa ormas yang disinyalir, ikut terlibat di dalam kekerasan di lapangan,
02:13juga adalah ormas yang terafiliasi ke elit politik.
02:16Bahkan elit politik itu belum lama ini juga mengukuhkan ormas-ormas tersebut.
02:21Nah, saya kira kendala-kendala investigasi di dalam kepolisian,
02:25atau di dalam tim gabungan pencari fakta,
02:27seringkali terbentur pada kendala politis.
02:30Meskipun demikian, saya tetap berharap bahwa pemerintah dan juga termasuk Gubernur DKI Jakarta
02:36akan mempertimbangkan pembentukan tim gabungan pencari fakta.
02:40Saya ingin dalami sedikit, Bu Ngusman.
02:41Ketika tadi Anda menyebutkan bahwa sudah by design dan juga sudah terstruktur,
02:45dan apa dampaknya ketika polisi tidak mengungkap siapa dalam dari kerusuhan ini?
02:49Apakah nanti akan ada delegitimasi dan juga penurunan mungkin sistem demokrasi kita
02:54karena unjuk rasa ini dinilai selalu berujung pada kerusuhan?
02:58Jelas sekali, ini berujung pada dampak negatif pada demokrasi kita.
03:03Bahkan fenomena pelibatan kelompok-kelompok kekerasan
03:06atau agen-agen kekerasan dalam bentuk ormas semi-militer,
03:09itu adalah ciri khas dari alat aliansi elit berkuasa di dalam sistem politik yang fasis gitu.
03:16Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi di Indonesia,
03:18kalau Indonesia masih ingin menjadi negara yang demokratis gitu.
03:22Dampak lainnya adalah menimbulkan semacam trauma kolektif bagi masyarakat,
03:27terutama bagi kelompok pinggiran, komunitas di pejompongan yang mengalami kehilangan atas
03:32bambang setiawan dan juga merendahkan nama baik bangsa, merendahkan martabat kita sebagai bangsa.
03:38Jadi saya kira dampak fatal dari pembiaran negara terhadap kelompok-kelompok yang jelas-jelas
03:45terorganisir, berikat kepala putih, membawa bambu, bahkan menggunakan kendaraan yang cukup mewah,
03:51termasuk juga memobilisir diri dengan truk-truk itu, itu harus diusut.
03:55Jadi kalau ada misalnya pengumuman dari Polda Metro Jaya terkait dengan lima puluhan orang yang masih ditahan,
04:00pertanyaan sederhananya adalah apakah dari lima puluhan orang yang masih ditahan itu,
04:04ada di antaranya adalah orang-orang yang melakukan pembunuhan atau pengeroyokan sampai tewas terhadap bambang setiawan.
04:10Apakah ada di antara mereka yang melakukan pembubaran paksa supir-supir ojol yang sedang tidak melakukan kekerasan?
04:16Bahkan mereka membubahkan dengan penyerangan fisik, dengan menggunakan kekerasan,
04:20bahkan terlihat seperti menggunakan senjata tajam.
04:23Yang saya kira harus diusut secara tuntut.

Dianjurkan