Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Link Terkait::
https://www.suara.com/news/2026/09/19/100043/kasus-keracunan-massal-meluas-daerah-ramai-ramai-mulai-berani-tolak-mbg

Imbas Keracunan Massal Meluas, Sejumlah Daerah Mulai Menolak Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi penolakan dari ribuan siswa dan puluhan sekolah di berbagai daerah, mulai dari Lampung hingga Papua.

Selain karena sebagian sekolah sudah memiliki sistem konsumsi mandiri, para pelajar juga mendesak agar anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis dan beasiswa.

Pengamat menilai pemerintah harus melihat alasan substantif penolakan ini secara serius, bukan sekadar memandangnya sebagai masalah teknis atau administratif semata.

Selengkapnya dalam video di atas.

#keracunanMBGmeluas #sejumlahdaerahmulaimenolakprogramMBG

Creative/Video Editor: Lia/Rizal
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Imbas keracunan masal meluas, sejumlah daerah mulai menolak program MBK.
00:05Program akan bergisi gratis kini menghadapi gelombang penolakan
00:09dari sejumlah satuan pendidikan dan kelompok belajar di berbagai daerah.
00:13Di Lampung, sebanyak 51 dari 108 sekolah dan pondok pesantren dalam pendataan Badan Gisi Nasional
00:20terkonfirmasi menolak program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
00:25Penolakan di Lampung umumnya datang dari lembaga swasta
00:28yang sudah memiliki sistem penyediaan makanan sendiri bagi para siswa dan santri.
00:33Sementara itu, Solidaritas Pelajar West Papua atau SPWP
00:37mengelar aksi penolakan pada 15 September 2026
00:42untuk menuntut dialihkannya anggaran MBK ke program pendidikan gratis serta beasiswa.
00:49Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia, Mas Duki,
00:53penilai fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan MBG telah bergeser dari masalah teknis
00:59menjadi pertanyaan atas prioritas kebijakan.
01:03Ia mengimbau pemerintah agar tidak sekedar melihat penolakan tersebut
01:07dari kacamata administratif atau teknis prosedural semata.
01:12Mas Duki juga meneruti banyaknya aktor seperti oligarki, TNI, Ormas, hingga kepolisian
01:17yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.
01:20Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak tersebut
01:23membuat pemerintah berisiko terjebak dan mengalami tekanan
01:27saat hendak mengevaluasi atau menghentikan kebijakan.
01:30Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan