00:00Perotan lainnya, Saudara Wacana pembentukan pansus untuk menelaah putusan Mahkamah Konstitusi masih bergulir di DPR.
00:07Sementara pemerintah telah tegas menyatakan akan menghargai jika ada ketidakpuasan pada putusan MK, namun jangan dilakukan di luar jalur hukum.
00:18Rencana pemohon membawa temuan MK ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendorong pemakzulan Gibran Raka Buming usai putusan Mahkamah Konstitusi.
00:26Terkait polemik ijazah SMA-nya mulai direspon sejumlah partai politik.
00:31Partai Golkar mulai menyikapi masa depan koalisi dengan menyatakan akan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2029,
00:39namun belum memutuskan sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.
00:45Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut penentuan calon wakil presiden umumnya dilakukan menjelang pendaftaran pasangan calon
00:52dengan mempertimbangkan koordinasi bersama partai-partai pengusung.
00:57Terkait kemungkinan kembali mendukung Prabowo dan Gibran, Doli menyebut hal itu bisa saja terjadi apabila pemerintahan periode 2024 hingga 2029
01:06berjalan sukses.
01:07Sejak tahun akhir 2004, standing position in Goloka kan jelas bahwa kami menghadapi pilpres tahun 2009, kami sudah punya calon
01:19namanya Pak Prabowo.
01:21Dan ketika ditanya kenapa tidak sekaligus calon wakil presidennya, pertama waktu itu saya jelaskan.
01:33Untuk penetapan atau penentuan calon wakil presiden itu selalu nanti biasanya menjelang-menjelang pendaftaran pemerintah ini sukses.
01:46Artinya kan pemerintah ini sukses itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran.
01:50Patut dipertimbangkan, patut dipertimbangkan untuk kemudian direkomendasikan perpasangan lagi.
01:59Tapi itu kan nanti.
02:02Sementara PKB belum menentukan sikap resmi, anggota Komisi 2 DPR RI dari PKB Muhammad Khosin menyatakan,
02:09partainya masih menunggu salinan resmi putusan MK untuk dikaji secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya.
02:16Menurut Khosin, hasil kajian tersebut akan jadi bahan pertimbangan PKB dalam menentukan sikap politiknya.
02:22Sampai sejauh ini PKB belum bersikap secara resmi karena kita masih mengkaji dan mengkalkulasi salinan putusan secara lengkap.
02:32Ini kan baru tiga hari yang lalu.
02:34Bahkan secara resmi pun baik kelembagaan partai, Komisi 2, dan DPR RI.
02:40Kemarin sudah ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR, Pak Sukni Dasko Ahmad.
02:44Kita sedang menunggu salinan resminya, putusannya untuk dilakukan kajian dan kalkulasi.
02:51Ya, pada saatnya nanti akan diinformasikan.
02:53Di tengah berkembangnya wacara pemakzulat, pemerintah menegaskan pentingnya menghormati putusan MK
02:59serta menjaga independensi lembaga peradilan.
03:02Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan,
03:06pemerintah menghormati kewenangan lembaga judikatif.
03:09Ia juga menegaskan aspirasi masyarakat terkait wacara pemakzulan dapat disampaikan.
03:14Namun harus tetap berada dalam koridor hukum.
03:17Yang penting kan kita menghormati, sebagai ekskutif menghormati judikatif ya.
03:22Dan itu kekuasaan judikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach.
03:29Ya kan, dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden.
03:34Nah, terkait tadi kemana alurnya, ini kan kita masih melihat kan.
03:39Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa kemudian ke hukum lainnya dan lain-lain.
03:43Yang kita memang melihat ini, kalau memang ada instabilitas yang diciptakan oleh ketidakpuasan,
03:49ya itu jangan di luar jalur-jalur hukum.
03:53Wacara pemakzulan tidak cukup hanya bertumpu pada ketidakpuasan politik,
03:57melainkan harus mengacu pada mekanisme konstitusional
04:00dan ketentuan hukum yang mengatur terkait pemberhentian Wakil Presiden.
04:09Terima kasih telah menonton!
04:10Terima kasih telah menonton!
