- 1 jam yang lalu
- #karhutla
- #kalimantan
- #sumatera
JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, menyoroti perbedaan antara data penanganan karhutla dan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Daniel menyebut penurunan angka titik panas tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila masyarakat masih menghadapi asap dan kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia mengatakan, "Rakyat gak peduli data, yang mereka peduli adalah mereka bisa nafas dengan normal."
Daniel juga mempertanyakan kondisi ketika data menunjukkan penurunan, tetapi dampak karhutla dinilai masih meluas.
Ia turut menyinggung gangguan penerbangan di sejumlah wilayah yang menurutnya menjadi persoalan yang perlu dijelaskan pemerintah.
Daniel mengatakan, "Sekarang, bahkan Maluku sekarang gak juga termasuk gak bisa mendarat, apalagi Papua."
Menurut Daniel, kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara data dan fakta di lapangan, ditambah perbedaan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Strategis WALHI, Dana Tarigan, menyebut pengeringan gambut dilakukan untuk kepentingan penanaman sawit. Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program pemulihan dan perlindungan gambut yang sebelumnya telah dirancang setelah kebakaran besar pada 2015.
Dana menjelaskan, gambut yang rusak saat itu memiliki target pemulihan dan perlindungan yang seharusnya dapat dipantau.
Namun, ia menilai keberadaan dan penanggung jawab program tersebut kini tidak jelas.
Ia juga menyoroti pengeringan gambut yang menurutnya tidak hanya dilakukan perusahaan, tetapi mungkin juga oleh pemerintah untuk kepentingan pembukaan lahan, termasuk pencetakan sawah baru.
Baca Juga Karhutla Masih Membara, DPR: Rakyat Jangan Dibiarkan Hidup di Tengah Racun! | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/696026/karhutla-masih-membara-dpr-rakyat-jangan-dibiarkan-hidup-di-tengah-racun-satu-meja
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/DWZY_SDQqUs
#karhutla #kalimantan #sumatera
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/696028/kebakaran-hutan-dpr-rakyat-tak-peduli-data-ingin-bisa-bernapas-satu-meja
Daniel menyebut penurunan angka titik panas tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila masyarakat masih menghadapi asap dan kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia mengatakan, "Rakyat gak peduli data, yang mereka peduli adalah mereka bisa nafas dengan normal."
Daniel juga mempertanyakan kondisi ketika data menunjukkan penurunan, tetapi dampak karhutla dinilai masih meluas.
Ia turut menyinggung gangguan penerbangan di sejumlah wilayah yang menurutnya menjadi persoalan yang perlu dijelaskan pemerintah.
Daniel mengatakan, "Sekarang, bahkan Maluku sekarang gak juga termasuk gak bisa mendarat, apalagi Papua."
Menurut Daniel, kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara data dan fakta di lapangan, ditambah perbedaan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Strategis WALHI, Dana Tarigan, menyebut pengeringan gambut dilakukan untuk kepentingan penanaman sawit. Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program pemulihan dan perlindungan gambut yang sebelumnya telah dirancang setelah kebakaran besar pada 2015.
Dana menjelaskan, gambut yang rusak saat itu memiliki target pemulihan dan perlindungan yang seharusnya dapat dipantau.
Namun, ia menilai keberadaan dan penanggung jawab program tersebut kini tidak jelas.
Ia juga menyoroti pengeringan gambut yang menurutnya tidak hanya dilakukan perusahaan, tetapi mungkin juga oleh pemerintah untuk kepentingan pembukaan lahan, termasuk pencetakan sawah baru.
Baca Juga Karhutla Masih Membara, DPR: Rakyat Jangan Dibiarkan Hidup di Tengah Racun! | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/696026/karhutla-masih-membara-dpr-rakyat-jangan-dibiarkan-hidup-di-tengah-racun-satu-meja
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/DWZY_SDQqUs
#karhutla #kalimantan #sumatera
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/696028/kebakaran-hutan-dpr-rakyat-tak-peduli-data-ingin-bisa-bernapas-satu-meja
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Di 6 provinsi yang masih harus dipadamkan, berarti masih terbakar, adalah 639,23 hektare. Apa benar itu?
00:17Betul Bapak Presiden.
00:18Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya.
00:25Karena itu, tolong sampaikan ke Menpan RB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk
00:43menjaga hutan-hutan kita.
00:50Ya, menyimak pernyataan Presiden Prabowo Subianto tadi, sudah 600 hektare lebih ya, tinggal 600 hektare lebih titik hotspot,
00:59tapi tadi diperbaharui oleh Pak Victor dan BNPB, sudah dibawa itu lagi sekarang, sudah 500, yang masih ada titik panas.
01:06Nah, kira-kira sampai kapan titik panas ini bisa benar-benar hilang, dan sebenarnya kita kalau bicara titik panas, kita
01:12bicara juga aftermathnya Pak Victor.
01:15Ada kabut asap yang saat ini dirasakan oleh warga dan menjadi kesusahan warga, begitu.
01:19Kira-kira menurut analisisnya BNPB sendiri, mulai dari titik hotspot, beserta turunannya kabut asap,
01:26ini bisa benar-benar pulih, bisa benar-benar hilang dari Indonesia atau bumi Kalimantan dan Sumatera, sampai kapan?
01:34Ya, kalau itu memang kita harus mengacunya ke BMKG, karena mereka punya alat yang namanya Spartan.
01:40Spartan itu menolong kita untuk namanya Fire Weather Index, karena itu dihitungnya berdasarkan alang-alang, humus,
01:47lalu kekeringan, lalu kemudian air, lalu tingkat pelebaran dari api itu sendiri, sehingga kalau itu dilihat,
01:55kemarin pada waktu, paling tidak, karena di Kalimantan Barat saya terakhir, melihat dari curah hujan diprediksi oleh BMKG ketika kita
02:05operasi modifikasi cuaca itu hanya sampai minggu ketiga Oktober.
02:10Artinya sesudah itu sudah ada hujan alami, kalau memang itu betul sesuai dengan prediksinya.
02:15Nah, artinya kalau sudah ada hujan alami di situ akan menolong sekali, tetapi memang upaya-upaya penambahan personil,
02:24bukan hanya di level personil yang di BKO-kan, tetapi juga di masyarakat, lalu MPI itu diupayakan sebanyak mungkin,
02:34lalu kemudian, ini data, bukan untuk menjadi perbandingan apapun juga, di Kalimantan Barat itu fire spotnya tinggal di,
02:44kebanyakan di Ketapang, kabupaten Ketapang, di kabupaten yang lain itu sudah menurun, bahkan kubur raya yang menjadi bagian yang paling,
02:51pada waktu itu paling parah desa limbung, terkhusus Pak Daniel ya, itu sudah tidak ada lagi titik api.
02:57Artinya, maaf, titik api hanya tinggal tiga atau empat, tetapi hotspotnya masih ada.
03:03Karena memang kita bicara gambut ya, gambut itu di daerah itu bahkan 20 sampai 30 meter kedalaman.
03:09Jadi, ini yang pasti api, kalaupun disiram dalam waktu satu hari, dua hari, tiga hari lagi, akan balik lagi dalam
03:17kekeringan yang parah.
03:18Jadi, makanya bicara harapannya adalah hujan alami yang akan turun.
03:23Justru masalahnya di situ sebenarnya.
03:24Justru masalahnya di situ, silahkan Anda ada.
03:26Ya, saya juga bingung, menghitungnya kemarin itu gimana sih sebenarnya tinggal 600 hektare itu yang terbakar,
03:34sementara titik api masih sangat tinggi.
03:35Hitungan kita sampai Oktober ini, itu masih ada 12.900 titik api yang high confidence,
03:43yang tingkat kepercayaan tinggi dan itu pasti ada kebakaran hutan di situ.
03:47Dau sekali 600 ke 12 ribu.
03:48Nah, titik api, ya bukan hektare, kalau tadi kan hitungannya hektare ya, ini hitungannya titik api.
03:53Dan, menghitungnya seperti apa.
03:56Dan, perlu juga dicatat bahwa yang terbakar ini juga gambut.
03:59Jadi, harus ada modeling sebetulnya Pak Victor dan Pak Daniel.
04:03Ini modelingnya seperti apa sih sebenarnya penyelesaiannya, di luar kita nunggu hujan dari Tuhan gitu ya maksudnya ya.
04:10Tapi, modelingnya, roadmap penyelesaiannya itu seperti apa gitu ya.
04:13Itu juga belum kelihatan di publik Pak Victor gitu ya.
04:17Jadi, jangan sampai nanti tiba-tiba ada orang tidur seperti banyak video itu,
04:21di belakang rumahnya sudah ada kebakaran karena tidak ada roadmap sebenarnya.
04:24Tidak ada roadmap.
04:25Tidak bisa diprediksi modelnya seperti apa.
04:26Ini gambut ini akan membakar sebelah mana sebenarnya.
04:29Jadi, bisa diantisipasi dan bisa dipersiapkan segala sesuatunya.
04:33Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk nanti ada kebakaran-kebakaran yang terjadi
04:36tanpa diprediksi dan masyarakatnya jadi korban ke depannya itu.
04:40Nah, tadi Anda juga sempat menyinggung soal lahan gambut yang mengering.
04:44Anda ini dikeringkan, bukan mengering.
04:46Anda bisa jelaskan soal itu?
04:48Ya, gambut itu kalau mau ditanami sawit pasti akan dikeringkan.
04:53Dan dulu memang sudah ada roadmap tentang bagaimana pemulihan gambut yang rusak
04:57pas kebakaran 2015.
05:00Lalu ada target pemulihannya seperti apa.
05:02Dan apa tadi, perlindungan gambut yang tersisa seperti apa.
05:07Dan itu ada luasannya pada saat bergame ada.
05:11Kita bisa pantau itu.
05:12Dan sekarang itu memang tidak tahu ada di mana lokasinya.
05:16Dan di kementerian mana itu soal pemulihan gambut dan perlindungan gambut ini.
05:20Sehingga banyak gambut-gambut yang dikeringkan,
05:22tidak hanya oleh perusahaan,
05:23tapi juga mungkin oleh pemerintah untuk cetak sawah baru dan lain-lainnya.
05:29Artinya ada unsur kesengajaan?
05:30Pasti ada unsur kesengajaan.
05:32Dan penertiban atau penegakan hukum yang dilakukan kan pasti ada kesengajaan.
05:38Makanya itu dilaksanakan.
05:39Boleh saya menambahkan informasi?
05:40Karena tadi kalau tidak ada roadmap memang artinya,
05:44tadi kan pertanyaannya adalah kapan akan?
05:47Dan itu memang prediksi BMKG.
05:50Tetapi masih terus dilakukan waterbombing,
05:53lalu kemudian masih terus dilakukan operasi modifikasi cuaca,
05:56dan yang dilakukan melihat titik api ini selalu ada patroli setiap saat,
06:01baik dari udara,
06:03itu pun melihat jarak pandang vertikal dan horizontal,
06:07tetapi juga ground check kami yang dilakukan diperkuat.
06:10Artinya BPBD, Manggala Agni,
06:13dan kemudian juga kalau masih ada MPA-nya di desa tersebut,
06:18di lokasi tersebut, itu akan dilakukan.
06:20Jadi terus-menerus dilakukan ground check.
06:22Jadi titik api ini adalah berbasis ground check,
06:25masukannya feeding datanya, kemudian BPBD,
06:28kabupaten, kota, dan provinsi,
06:30dan akhirnya baru masuk ke BNPB.
06:31Jadi itu masih dilakukan, bukan berarti berhenti,
06:33bukan hanya menunggu.
06:34Berarti tidak ada roadmap, ada roadmap-nya,
06:36tapi terus masih Spartan.
06:37Bukan hanya menunggu hujan alami saja.
06:39Kenapa saya tanyakan sampai kapan?
06:41Karena saya tanya ke Pak Victor begitu.
06:43Karena begini, Bung Daniel,
06:44banyak masyarakatnya, Anda juga sebagai perwakilan rakyat,
06:47banyak juga pasti warga Anda atau rakyat Anda yang berkelukusah,
06:52ini sampai kapan?
06:52Karena aktivitas almost lumpuh, hampir lumpuh.
06:57Bahkan ada yang sampai benar-benar lumpuh.
06:59Anak tidak bisa sekolah,
07:00keluarga atau ayah tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya.
07:03Belum lagi dampak kesehatan.
07:05Ada anak yang terkena ispa sudah bahkan sudah puluhan ribu saat ini.
07:09BBM ngantri.
07:10BBM ngantri.
07:11Ini yang paling banyak.
07:12Air bersih.
07:12Air bersih sulit.
07:13Nah, menurut Anda tadi Pak Prabowo menyinggung,
07:16ada penurunan,
07:19ada penurunan titik hotspot.
07:21Namun menurut Anda ini real?
07:22Kalau tadi ini agak ada rancu kalau kata Bung Dana,
07:25Anda menurut Anda ini real?
07:26Atau memang harus ada modifikasi ataupun pemutakhiran data kembali?
07:31Rakyat tidak peduli data.
07:33Yang mereka peduli adalah mereka bisa nafas dengan normal.
07:38Pada saat data berkurang,
07:40tetapi luasan asap semakin meluas,
07:43ya kita akan,
07:44masyarakat akan bertanya.
07:47Pada saat hotspot berkurang,
07:49tetapi yang korban ispa semakin meningkat,
07:55masyarakat akan bertanya.
07:56Pada saat bilang berkurang,
07:58tetapi kok bandara-bandara yang sekarang gak bisa landing semakin banyak.
08:02Dulu mungkin hanya Kalimantan Barat.
08:05Sekarang,
08:06bahkan Maluku sekarang gak juga termasuk gak bisa mendarat.
08:10Apalagi Papua.
08:12Betul.
08:12Jadi antara data dengan fakta,
08:15ada kesenjangan yang besar.
08:17Belum lagi komunikasi pemerintah daerah dan nasional yang berbeda.
08:20Yang penting saat ini adalah,
08:22masyarakat ingin melihat negara hadir.
08:26Apa yang bisa mereka lakukan.
08:29Saya kebayang Pak Victor,
08:31saya gak terwujud.
08:33Minggu lalu,
08:34pemerintah
08:35mengekspos telah menyita belasan triliun
08:40di kejaksaan.
08:42Saya berharap,
08:43waktu itu kalau bicara,
08:45satu triliun akan kita alokasikan untuk menghadapi karhutan.
08:48Oke.
08:50Artinya kan ada keseriusan dari pemerintah.
08:52Artinya sampai sekarang Anda melihat pemerintah belum serius ya?
08:55Karena sekarang selain paralel mengatasi kebakaran lahan dan hutan,
09:01yang harus diprioritasi adalah keselamatan warga.
09:05Mereka tidak kekurangan,
09:07tidak kesulitan masker yang paling dasar.
09:09Jangan sampai kosong harus beli mahal.
09:12Disediakan oleh pemerintah.
09:13Tanpa batas.
09:14Di seluruh puskesmas.
09:15Itu tidak ada.
09:17Vitamin.
09:18Untuk anak-anak,
09:20untuk orang tua.
09:21Itu tidak terdengar.
09:23Oksigen.
09:24Apalagi kalau kita bicara sampai,
09:26mungkinkah mengevakuasi anak-anak dan orang tua?
09:29Kalaupun tidak mungkin.
09:31Apakah bisa dibangun kem?
09:33Kem yang memastikan tidak ada asap yang masuk,
09:37tetapi oksigennya baik.
09:38Sehingga orang yang ngapan-ngapan bisa ke sana.
09:40Di lokasi-lokasi yang kritis.
09:42Saya rasa BNPB itu bisa membangun.
09:44Tetapi kan itu tidak bisa kalau anggarannya misalkan,
09:48harus ada tanda,
09:49misalkan water bombing itu terlambat kan.
09:53Seharusnya kan sebelum dia kering,
09:56itu dibasarkan supaya dia tidak tertular.
10:00Tetapi tidak akan bisa terjadi kalau belum ada status bencana kan.
10:03Karena dianggap melanggar nanti.
10:06Jadi, hal-hal yang urgen kritis itu yang harus kita menunjukkan.
10:11Ini menarik.
10:12Bicara soal anggaran yang sebenarnya harusnya masif begitu ya,
10:14digelontorkan untuk menangani karhut lah.
10:16Saya ke Bung Dana.
10:18Data dari Center of Economic and Law Study,
10:20Selyos.
10:21Total kerugian ekonomi dan biaya kesehatan
10:23akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
10:26Periode Januari sampai Agustus.
10:27Ini baru sampai Agustus ya.
10:302026.
10:30Itu diperkirakan 39,29 triliun rupiah.
10:35Hingga 123,1 triliun rupiah.
10:38Belum sampai Oktober.
10:40Kalau bicara anggaran yang harusnya masif,
10:42dengan mengingat dengan kerugian yang sudah ditimbulkan
10:45dari karhut lahat,
10:46dari kebakaran hutan dan lahan,
10:47plus kabut asap.
10:48Apa yang bisa Anda katakan soal ini?
10:51Ya, seperti yang kita sampaikan di luar tadi,
10:54kita sebetulnya sudah kehilangan kata-kata melihat kayaan ini sebenarnya ya.
10:57Justru sebenarnya tidak sampai setengah dari anggaran itu
11:00kalau dialokasikan untuk mitigasi dari awal.
11:03Untuk melindungi gambut, melindungi hutan, melindungi ekosistem.
11:07Tapi kita lebih memilih untuk mengeluarkan kerugian anggaran negara
11:12dan publik itu sendiri setelah ini terjadi kebakaran hutan dan lahan.
11:16Jadi ini memang logika yang terbalik sebenarnya yang harus dikoreksi oleh negara.
11:21Dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh masyarakat dan juga pemerintah.
11:25Dan perusahaan-perusahaan yang di korporasi, yang di lahannya terbakar tadi,
11:30kita belum melihat di publik ini, pemerintah itu menyampaikan apa peran mereka.
11:35Tanggung jawab mereka apa yang sudah ditegaskan oleh pemerintah.
11:39Wibawa pemerintah untuk menekan mereka,
11:41untuk membantu penanganan karhut lainnya juga apa,
11:44itu tidak pernah tersampaikan ke publik.
11:45Bagaimana juga mereka bertanggung jawab asap mereka ini telah meracuni masyarakat sekitarnya.
11:51Itu juga tidak pernah disampaikan ke publik.
11:53Padahal mereka itu sudah menikmati keuntungan dari PBPH dan perusahaan sawitnya.
11:58Kita tidak pernah temukan itu sampai hari ini.
11:59Dan ujung-ujungnya kita selalu menekan BNPB,
12:03sudah sampai mana, sudah sampai mana.
12:04Padahal banyak yang harus bertanggung jawab di sini.
12:07Yang harus kita minta pertanggung jawaban.
12:10Siapa dalam hal ini?
12:11Banyak.
12:12Pertama perusahaan itu.
12:14Itu harus ditekan.
12:15Mereka harus bertanggung jawab.
12:16Yang kedua, ini kan PBPH ini dan perkebunan sawit ini ada dalam kawasan,
12:22ada di luar kawasan.
12:24Jadi sebenarnya Pak Daniel bisa meminta pertanggung jawaban kepada empat kementerian di sini.
12:29ATR.
12:29ATR BPN jangan diimak aja.
12:31Ini tugasnya mereka ini.
12:33Tidak bisa panusuran itu tenang-tenang melihat keadaan ini.
12:36Menteri Pertanian itu, yang di Papua itu yang sekarang terbakar itu kan,
12:40itu di konsesi yang dikelola pemerintah untuk food estate dan ketahanan energi yang mereka sebutkan.
12:49Itu tanggung jawabnya Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup,
12:52dan terutama Menteri Kehutanan.
12:53Empat kementerian ini juga harus kelihatan bertanggung jawab,
12:57dan memang bukan hanya kelihatan, mereka harus bertanggung jawab,
12:59menuntut semua konsesi-konsesi yang ada ini untuk membantu memadamkan api ini.
13:04Oke, kalau saya melihat dari empat kementerian yang dimensin oleh Bung Dana tadi,
13:08ada tiga kementerian yang ada di wilayah koordinasinya kemusi empat ya,
13:13ada Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian.
13:15Dua, Kehutanan dan Kehutanan.
13:17Kehutanan, oh Pertanian dan Kehutanan.
13:19Lingkungan hidup tidak di empat ya?
13:20Tidak, ketiga.
13:20Sudah, ketiga.
13:21Nah tapi setidaknya Anda sudah berbicara atau berkomunikasi dengan empat kementerian bagaimanapun caranya begitu.
13:27Kita bicara dari satu tahun lalu, sudah tahun-tahun lalu.
13:30Saya boleh menambahkan ya, karena sebetulnya sejak Inpres 3 2020 dikeluarkan oleh Presiden Jokowi,
13:36itu 26 kementerian lembaga yang harus bertanggung jawab.
13:38Bahkan ada 26.
13:39Iya, itu artinya semua sampai kepada kesehatan tadi misalnya bicara seperti itu.
13:43Sebagai dampak itu kesehatan harus bertanggung jawab.
14:00Kembali ke mitigasi.
14:01Mitigasi itu tadi Pak Daniel lalu Bang Danang mengatakan seperti itu.
14:06Di mana-mana, bahkan di dunia dikatakan ketika kita investasi satu dolar, kita akan menyelamatkan tujuh dolar dari dampak tangkap
14:13darurat.
14:14Dan mustinya pula menurut UNDRR, itu 2% dari dana APBN, APBD itu adalah untuk kebencanaan.
14:23Bayangkan kalau 3.800 kita mustinya 76 triliun ya, dan itu tidak pernah.
14:28Bahkan kita silahkan lihat sendiri cek tahun ini berapa.
14:31Di Kalimantan Barat aja, provinsinya hanya 5 miliar untuk bencana sebelum ada penambahan dari pemerintah pusat ya.
14:39Dan luas Kalimantan Barat, satu pulau Jawa plus Madura.
14:42Dan kalau kita mau bilang mitigasi-mitigasi yang bicara ke bencana di masyarakat, MPI itu sekarang tidak punya pembiayaan.
14:50Itu mengerikan sekali. Artinya ketika kita bicara itu harusnya punya pembiayaan.
14:54Kalau mitigasi tidak dilakukan sejak awal, ya yang repot BNPB lagi.
14:58Karena kan menanggulangi bencana, bukan memitigasi bencana kalau BNPB.
15:02Kita juga masuk mitigasi juga.
15:03Anda mitigasi juga, tapi kan porsinya tidak sebesar kementerian-kementerian yang harusnya,
15:08apa lembaga-lembaga lain yang harusnya bertanggung jawab, memberikan salam diperkasi.
15:11Dan saatnya sekarang melakukan pergakan hukum dan memaksa perkebunan-perkebunan PPH itu melakukan pemulihan.
15:17Baik.
15:18Ya, Karhutlah dan Kabut Asaf sebenarnya setelah dampak kepada kesehatan warga hingga penerbangan dan kondisi udara negara tetangga bukan kali
15:24ini saja dialami.
15:26Nah bisa dibilang hampir tiap tahun, bahkan juga tiap periode ada saja.
15:31Apa yang salah dari penanganan Karhutlah yang seolah-olah terus berulang?
15:34Kita bahas lebih lengkap. Usai jidah.
15:35Kita bahas lebih lengkap. Usai jidah.