Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai untuk bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan tersangka dilakukan pada 14 Oktober 2026 setelah operasi tangkap tangan di kantor BNPB.

Salah satu tersangka merupakan adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang berstatus tenaga ahli di BNPB. KPK menegaskan penetapan tersangka dilakukan tanpa memandang sosok yang terlibat.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan akan kooperatif dalam menyediakan informasi serta data bagi penyidik. Di tengah kasus ini, Presiden Prabowo Subianto mengganti Suharyanto dengan Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif meminta penyidikan diperluas. Kasus ini kembali menyoroti kerawanan korupsi dana bencana, yang sebelumnya juga terjadi dalam kasus bantuan bencana di Kolaka Timur dan korban erupsi Gunung Ruang.

#korupsidana #bencana #kpk #bnpb #danabencana #korupsi #kompastv

Baca Juga Rano Karno Ungkap Strategi Jakarta Antisipasi Dampak Asap Karhutla dengan Water Mist | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/regional/696665/rano-karno-ungkap-strategi-jakarta-antisipasi-dampak-asap-karhutla-dengan-water-mist-kompas-petang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/696671/di-tengah-darurat-karhutla-kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-dana-bencana-bnpb-kompas-petang
Transkrip
00:01Saudara di tengah perjuangan warga melawan kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
00:07Sebuah ironi piluh justru terungkap.
00:11Dan siapakai yang seharusnya menjadi talang penyelamat nyawa kini justru terseret skandal rasuah keji.
00:18Selengkapnya dalam catatan Kompas TV bersama Valentina Sitorus.
00:22Ya Cynthia, terkait kasus ini saudara, 5 tersangka pun sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
00:29Kini publik menanti, akankah ketegasan penyidikan mampu menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu?
00:38Inilah catatan Kompas TV, korupsi keji, dana penanganan bencana.
00:47Sampai mata aku tuh sering perih, dikos terus asapnya sampai masuk gitu sampai kokos.
00:53Jadi buat aktivitas juga pasti terganggu sih kak.
00:57Keluarga juga semua sakit, terutama yang bayi ini kemarin tuh umur 8 bulan kemarin tuh masuk rumah sakit kena bronkopronong
01:05ini.
01:06Ini kan warna biru, kan langitnya sekarang jadinya warna kayak gini. Sedih sih ngeliatnya.
01:12Di tengah kabut asap yang merenggut ruang hidup dan menyelimuti sejumlah daerah di Indonesia,
01:18sebuah ironi kejam justru terungkam.
01:21Lembaga yang seharusnya menjadi tameng terdepan penyelamat nyawa,
01:26kini terjerat skandal rasuah.
01:3014 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa
01:37dengan menggunakan dana siap pakai untuk bencana.
01:41KPK menangkap kelima tersangka saat operasi tangkap tangan di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB.
01:49Salah satu dari 5 tersangka diantaranya adalah adik dari ex-kepala BNPB Letjen Suharyanto
01:55yang berstatus sebagai tenaga ahli BNPB.
01:59Ketua KPK Setio Budianto menegaskan penetapan tersangka tanpa melihat sosok.
02:05Pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
02:13Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua.
02:19Pak, apakah benar salah satu tersangkanya itu adiknya kepala BNPB, Pak?
02:23Ya, terinformasi seperti itu.
02:24Tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali karena kita tidak melihatnya siapa dia.
02:29Ini kan yang dimintai pertanggung jawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum.
02:38BNPB pun menghormati seluruh proses hukum dan berjanji akan bersikap kooperatif
02:43membuka akses informasi serta data yang dibutuhkan oleh penyidik KPK.
02:47Kami tetap menghormati proses hukum dan ajas peraduga tak bersalah yang sedang terjadi saat ini.
02:57BNPB tentu menghormati kewenangan aparatur penegak hukum untuk menangani perkara ini.
03:05Pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan sebagaimana berjalan selama ini.
03:13Dan kami akan terus melaksanakan tugas tanggung jawab kami kepada publik, kepada warga terutama,
03:23warga masyarakat Indonesia yang terdampak bencana.
03:27Di tengah kasus dugaan korupsi di BNPB, Presiden Prabowo Subianto mengganti letjen Suharyanto dengan letjen Kristomai Sianturi.
03:36Usai diambil sumpah, Jenderal Bintang 3 ini memastikan tidak akan ada intervensi dalam bentuk apapun terhadap pengusutan KPK.
03:46Kalau kasus OTT kemarin, jadi kami serahkan sepenuhnya kepada apapun terhadap pengusutan hukum untuk memproses hukumnya.
03:53Tidak ada intervensi dari BNPB. Silahkan apapun terhadap pengusutan hukum memproses itu sesuai aturan perlangan lain.
03:58Tapi Bapak akan bersih-bersih BNPB nggak Pak?
04:01Tentu dong. Tentu dong. Kan saya bilang konsolidasi internal.
04:05Janji dong.
04:07Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode Muhammad Syarif meminta penyidikan korupsi BNPB diperluas.
04:16Ia meyakini, tersangka tenaga ahli hanya menjalankan perintah atasan tanpa kewenangan anggaran.
04:23Sekaligus menegaskan bahwa dana bencana selalu rawan dikorupsi.
04:28Mengapa gampang dikorupsi itu dana-dana bencana itu?
04:32Karena bisa penunjukkan langsung, tidak perlu tender, karena ini adalah keadaan genti.
04:38Bisa disebut tergantung telunjuk daripada pimpinan tertinggi.
04:42Oke, lakukan A, B, C, D.
04:45Dengan akuntabilitas yang bisa...
04:47Pimpinan tertinggi itu artinya kepala BNPB ya Pak Laode ya?
04:50Ya, kepala BNPB.
04:52Apalagi misalnya kemarin itu juga sudah diperiksa sistemanya seperti itu.
04:55Jadi itu kalau misalnya, apa namanya, yang disebut sebagai staf khusus atau staf ahli,
05:03dia bukan, dia tidak memiliki kuasa.
05:08Jadi dia bekerja untuk dan atas nama biasanya.
05:13Rekam jejak kelam ini bukanlah yang pertama.
05:16Dana kemanusiaan di negeri ini sudah berulang kali jadi bancakan.
05:23Pada 2021, KPK pernah mengungkap suap dana hibah BNPB
05:28untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kolaka Timur senilai Rp39 miliar.
05:34Mei 2026 lalu, Kejati Sulawesi Utara mengungkap korupsi bantuan bencana
05:40sebesar Rp22,7 miliar untuk korban erupsi Gunung Ruang.
05:46Kini publik menanti ketegasan penegak hukum.
05:49Dana bencana seharusnya menjadi talang penyelamat,
05:54bukan ajang serakah para birokrat.
05:59Di tengah puing dan asap, setiap rupiah berarti besar
06:04bagi korban yang terdampak untuk melanjutkan kehidupan.
06:09Tim Liputan, Kompas TV.
06:16Kita tentu sepakat, Saudara, bila korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa.
06:21Karena tidak saja merusak secara ekonomi,
06:24tetapi korupsi juga merampok hak publik untuk hidup layak.
06:41Bahkan pengadilan internasional yang didirikan berdasarkan statuta Roma
06:46menyamakan korupsi dengan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
06:52Meskipun begitu, kita tetap gagal memahami
06:56mengapa ada pihak yang tega mengkorupsi dana siap pakai darurat bencana
07:01di saat rakyat negeri ini berjuang untuk tetap hidup dalam bencana yang melanda.
07:13Keji, mungkin itulah kata yang tepat untuk melukiskan amarah publik
07:18terhadap praktek korupsi dana penanganan bencana
07:21yang terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
07:32Karena tindakan para tersangka telah merampas hak korban bencana
07:37untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang layak dari negara.
07:41Laporan BNPB menyebut, secara kumulatif saat ini tercatat
07:45422 orang meninggal dunia, 17 orang masih dinyatakan hilang,
07:523257 orang terluka, dan 5,7 juta korban bencana masih mengungsi.
08:00Ironisnya lagi, uang hasil bancakan korupsi tidak saja disimpan
08:05atau dialihwujudkan dalam bentuk logam mulia,
08:09tetapi juga diinvestasikan dalam pasar uang kripto
08:12sebagai upaya pencucian uang.
08:21Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan 5 orang tersangka,
08:27yakni Pejabat Pengelola Dana Bantuan dan Kedaruratan Bencana
08:31yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,
08:35tenaga ahli, pihak swasta, dan adik kandung
08:38dari mantan Kepala BNPB, Letnan Jenderal Soeharyanto.
08:50Kita patut mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto
08:54untuk segera mengganti Kepala BNPB
08:57dari Soeharyanto ke Letnan Jenderal Kristome Sianturi
09:01pasca OTT KPK.
09:03Apalagi pemeriksaan sementara KPK menyebut
09:06praktek korupsi terjadi karena memanfaatkan jejaring kedekatan pribadi,
09:11yakni dengan menempatkan keluarga
09:13atau orang dekat dari Pejabat BNPB
09:16pada sejumlah vendor yang mengerjakan proyek penanganan bencana.
09:20Kita berharap KPK bisa terus membongkar kasus korupsi ini,
09:25termasuk memeriksa mantan Kepala BNPB Soeharyanto,
09:29sampai terungkap siapa aktor pengendali,
09:33pengambil keputusan, jaringan penyedia,
09:36hingga aktor lain yang terlibat.
09:38Apalagi praktek maling ini
09:40sudah berjalan selama 3 tahun lamanya.
10:00Sementara itu,
10:01Letnan Jenderal Kristome Sianturi
10:03sebagai Kepala BNPB yang baru
10:05punya dua tugas utama yang harus segera dijalankan,
10:10yakni membenahi institusi
10:12dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap BNPB.
10:16Pembenahan institusi dimulai
10:18dari menghilangkan budaya nepotisme
10:20yang telah berjalan selama ini
10:22dan memastikan agar orang-orang
10:25yang duduki jabatan penting di BNPB
10:27adalah orang yang memiliki integritas,
10:30profesionalitas,
10:31dan kompeten di bidang masing-masing.
10:34Langkah perbaikan ini juga harus dibarengi
10:37dengan memperkuat check and balances
10:39dalam mekanisme penunjukan langsung
10:41terkait pengadaan untuk keperluan darurat penanganan bencana,
10:45termasuk menciptakan sistem yang terbuka,
10:48sehingga pengawasan dapat dilakukan
10:51tanpa harus memperlambat mekanisme proses yang berjalan.
10:55Sementara untuk membalikan kepercayaan publik,
10:58Letjen Christomei harus bisa menjamin
11:00seluruh operasi tanggap darurat,
11:03penanganan kebakaran hutan,
11:04dan distribusi logistik tetap berjalan optimal.
11:14Negara harus selalu hadir di setiap bencana,
11:17bekerja cepat menyelamatkan nyawa,
11:20memenuhi kebutuhan dasar pengungsi,
11:22dan memastikan kehidupan masyarakat berjalan kembali.
11:27Demikian catatan Kompas TV.
11:29Sampai jumpa di pekan depan.
11:31Sampai jumpa di pekan depan.

Dianjurkan