Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 10 jam yang lalu
Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan adanya operasi politik
Transkrip
00:10Ketua DPPPD Perjuangan, Komarudin Watubun merespon pernyataan dari Presiden Ketujuh R.I. Jokowi Dodo
00:16yang mengatakan adanya operasi politik dalam perkara ijasa miliknya dan putranya Wakil Presiden Gibrana Kambuming.
00:22Komarudin Watubun menepis adanya operasi politik seperti dugaan Jokowi.
00:27Menurutnya ini adalah persoalan sederhana yang bisa segera diselesaikan Jokowi dengan menunjukkan ijasa aslinya.
00:34Sementara terkait perkara ijasa Gibran, usai keputusan MK, Komarudin menyarankan Gibran untuk mundur.
00:42Masa pejabat tinggi negara melanggar aturan tidak ada sanksi etik dan moralnya.
00:52Kalau tidak mengundurkan diri, kalau tidak proses di fraksi DPR.
00:57Sekarang mungkin teman-teman mulai tergerak sekarang untuk di mana-mana saya bicara.
01:05Saya kira tidak ada urusan baik.
01:07Di sini kita fokus untuk menjaga konstitusi.
01:09Tidak ada urusan operasi politik.
01:14Barang ini sederhana kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijasa tidak ada orang ribut begitu.
01:20Teman-teman di sebelah itu mempersualkan itu dalam perspektif negara hukum.
01:24Biar buktikan saja di pengadilan ini jasa asli kok mesti sendiwara terlalu panjang.
01:28Oke, terima kasih.
01:30Di sisi lain, Baris Kempori menggelar-gelar perkara khusus terkait dugaan tindak pidana pemalsuan
01:35dan penggunaan surat keterangan suket penyetaran ijasa SMA
01:39atas nama Wakil Presiden Gibran Rekang Buming Raka pada Rabu 21 Oktober 2026.
01:45Langkah ini sebagai tindak lanjut atas aduan yang disampaikan Kozinudin ICS.
01:50Dalam aduan tersebut terdapat dua pihak yang dilaporkan,
01:53yakni Matan Pejabat Penerbit Dokumen Dr. Sutanto dan Gibran Rekang Buming
01:58selaku pihak yang diduga menggunakan dokumen tersebut.
02:01Kuasa Hukum Pelapor Suket Ijasa Gibran, Kozinudin bilang,
02:05penyidik akan menguji dugaan penggunaan surat yang isinya dianggap tidak benar atau dipalsukan.
02:11Yang kami tadi sudah terangkan bahwa objeknya adalah suket,
02:15dasarnya adalah pertimbangan Hakim NK,
02:18kemudian kewenangan dari Baris Kempori bisa menidak lanjuti adalah pendapat ahli hukum,
02:22dan tadi kami juga serahkan sejumlah dokumen bukti.
02:25Pertama, dokumen suket yang kami serahkan kepada penyidik untuk ditelaah lebih lanjut,
02:31dalam proses penyelidikan.
02:32Yang kedua, putusan MK, yang tebal itu tadi kami serahkan,
02:36karena dalam pertimbangan putusan MK itulah,
02:39baru kami ketahui tidak ditemukannya objek yang bisa disejajarkan dengan Ijasa SFA di Indonesia.
02:47Sementara Ketua DPP PSI, Dede Prayudi menilai,
02:50laporan Ahmad Kozinudin CS mengenai surat keterangan penyetaran penyidikan wakil Presiden Gibran Rekang Buming Raka
02:55akan sia-sia.
02:56Dede juga menegaskan,
02:58PSI menyetujui pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo
03:01yang menyebut ada operasi politik di balik isu Ijasa Gibran.
03:06Kalau kami boleh beropini dalam hal ini,
03:10ini akan menjadi laporan yang menurut kami juga akan sia-sia.
03:14Kenapa saya katakan demikian?
03:16Begini, yang pertama,
03:18pertimbangan hakim itu kan tidak memiliki daya eksekusi.
03:22Itu satu.
03:23Lalu yang kedua,
03:26di dalam poin pertimbangan hakim,
03:28terutama di Alinea 3.5,
03:31di situ juga sudah disebutkan bahwa proses pembuatan suket Mas Gibran itu
03:36sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Permendikbud.
03:40Jadi, kalau kami tetap firm ya,
03:44dengan apa yang sudah diucapkan oleh patron politik kami,
03:48yaitu Pak Jokowi,
03:49bahwa ini adalah bagian atau simpul kecil dari operasi politik.
03:53Oke, masuk.
03:54Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo bilang,
03:57ada operasi politik untuk menurunkan reputasinya
03:59dan wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
04:02Bahkan, Jokowi bilang,
04:04ada penumpang gelap di balik polemik kasus Ijasa dirinya dan Gibran
04:07sehingga menjadi ramai.
04:11Ya, kan sudah saya sampaikan sejak awal,
04:15ini ada operasi politik,
04:18kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi,
04:21jadi menjadi ramai sekali.
04:24Tapi ya, buat saya,
04:26biasa saja.
04:28Operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik.
04:35Seseorang.
04:38Ya, dua-duanya bisa.
04:40Ya, itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR.
04:48Dari semua fraksi yang ada di DPR.
04:51Itu hak konstitusional yang sudah diatur oleh konstitusi kita.
04:58Polemik Ijasa Gibran bergulir setelah dalam pertimbangannya,
05:01MK menyebut tidak menemukan bukti Ijasa setara SMA
05:04untuk syarat menjadi cawapres di Pilpres 2024.
05:08Namun, MK menegaskan tidak punya kewenangan
05:10mendiskualifikasi Gibran
05:12sehingga polemik ini menunggu sikap sejumlah partai politik di DPR.
05:16Tim Liputan, Kompas TV.
05:22Ketua DPP PD Perjuangan, Komarudin Watubun,
05:25merespon pernyataan dari Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo.
05:28Ia mengatakan adanya operasi politik dalam perkara Ijasa miliknya
05:32dan putranya Wakil Presiden Gibran, Raka Buming.
05:35Komarudin pun menilai persoalan tersebut seharusnya diselesaikan
05:39melalui pembuktian hukum,
05:41bukan dengan membangun polemik berkepanjangan.
05:44Lalu benarkah ada operasi politik di balik kasus Ijasa Jokowi Gibran
05:48dan apakah pernyataan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun
05:52murni mendorong penegakan hukum
05:54atau sekaligus memiliki pesan politik kepada Jokowi dan juga Gibran?
05:58Kita ulas bersama Juru Bicara PDIIP Seno Bagaskoro,
06:02kemudian juga ada Ketua DPP PSI Faldo Maldini
06:06serta analis komunikasi politik UNPAD,
06:08Kunto Adi Wibowo.
06:10Selamat pagi Mas Seno, Bang Falu, dan juga Mas Kunto.
06:13Selamat pagi.
06:15Pagi-pagi.
06:16Oke, saya mau ke Mas Seno terlebih dahulu.
06:19Mas Seno, apa sih sebetulnya yang mendasari
06:21PDIP itu melihat bahwa apa yang terjadi saat ini
06:23soal polemik Ijasa ini kayaknya jadi sandiwara yang terlalu panjang,
06:28bahkan meminta, yaudah langsung aja tunjukin gitu
06:31kalau misalnya memang betul Ijasanya Pak Jokowi ini asli.
06:36Ya, terima kasih, Mbak.
06:36Jadi, konteks Pak Komar menyampaikan pernyataan itu kan
06:39pada waktu pembukaan sekolah partai,
06:42di mana memang sejak lama PDI Perjuangan kami fokus
06:45di upaya konsolidasi dan kaderisasi internal
06:48untuk memastikan pendidikan politik itu terjaga
06:51dan itu adalah bagian dari amanat undang-undang itu, parpol.
06:54Nah, dalam konteks itu tentu saja pada saat ada pertanyaan soal ini,
06:58ini menjadi sesuatu yang sudah berulang kali,
07:00berbulan-bulan, itu dibahas tiada henti.
07:03Dari yang awalnya Pak Jokowi, sekarang Mas Gibran,
07:06dan itu sudah ada kemudian pertimbangan-pertimbangan dari MK
07:09soal ada tidaknya kelengkapan berkas syarat pendaftaran pada waktu Pilpres yang lalu.
07:16Dan itu konteks yang utuh, ya.
07:18Artinya, publik juga membaca bagaimana keseluruhan situasi pada waktu itu,
07:23bagaimana Pak Jokowi yang menjadi Presiden dan Mas Gibran yang sebagai calon.
07:27Maka ada berbagai konektivitas yang harus dibaca secara utuh dalam proses itu.
07:32Nah, pada saat ditemukan ada kejanggalan,
07:34maka kemudian ini jadi rame lagi, semua orang membahas lagi,
07:38dan berdepatan di isu yang sebetulnya juga sangat sensitif
07:42di dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,
07:46di mana masyarakat dari ini punya banyak prioritas lain yang harus diselesaikan.
07:50Kebakaran hutan, kemudian situasi ekonomi,
07:53situasi lapangan kerja bagi anak muda, dan seterusnya,
07:57yang sebetulnya membutuhkan prioritas perhatian yang lebih serius
08:00di dalam semua aktor politik kita.
08:03Tetapi berulang kali, kemudian ada tokoh-tokoh politik
08:07yang kemudian sepertinya masih menikmati,
08:10kemudian berbicara di isu ini,
08:11termasuk kemudian pada saat di timing-timing tertentu,
08:15Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan bahwa ini ada aktor politik
08:18yang menjadi operator, ada kemudian operasi mendowngrade, dan seterusnya.
08:23Tanpa pernah menjelaskan sebenarnya siapa, gitu loh.
08:26Dan ini kan menjadi polemik dan kontroversi yang berkepanjangan di publik.
08:31Tentu saja beliau sangat paham bahwa masyarakat juga akan terus membicarakan ini
08:35di saat sebenarnya ada situasi yang lebih serius,
08:38diperhatikan oleh pemerintah,
08:40di mana beliau menjadi bagian dari itu.
08:42Ini yang saya rasa pada saat hari ini masih ada banyak bencana,
08:47ada banyak krisis.
08:48Kemudian Presiden, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo,
08:53all eyes on Presiden Prabowo,
08:54di situasi seperti ini pada saat malah berbicara soal isu-isu yang sebenarnya
09:00barang mudah gitu ya,
09:01dengan dibuktikan di pengadilan atau ditunjukkan barangnya,
09:04tapi malah kemudian ini bermain narasi di luar arena itu,
09:09justru ini akan memberatkan Presiden alih-alih daripada meringankan tugasnya.
09:13Saya kira itulah poin dari sandiwara itu.
09:15Oke, kalau misalnya tadi Mas Heno menganggapnya bahwa
09:18sebetulnya masih ada prioritas lain lah gitu
09:20untuk bisa dibahas tidak hanya soal bagaimana polemik ijasa,
09:23kemudian juga tadi diduganya ada pihak yang menikmati
09:26bisa dikatakan ya sandiwara ini.
09:29Nah, saya ke Bang Faldo.
09:31Bang Faldo, tapi kalau misalnya PSI menanggapinya gimana?
09:34Tadi dikatakan jangan sandiwara,
09:36kemudian juga Pak Jokowi juga bahkan bilang ada operasi politik di balik ini.
09:41Ya, saya setuju sama Mas Heno soal satu hal ya,
09:44bahwa memang masyarakat punya prioritas lain,
09:47yaitu harga, lapangan kerja, dapur mereka, Mbak Oktah.
09:51Dan justru karena itu,
09:53mari isu ini kita serahkan ke pengadilan
09:55supaya nggak terus menyita perhatian bangsa kita.
09:59Soal korelasi tadi yang disampaikan oleh Mas Heno,
10:02saya kira itu kan memang bukan bukti,
10:04tapi hubungan itu sudah diuji di MK lewat sengketa Pilpres 2024
10:08dan sudah diputus.
10:09Dan rakyat memilih secara sadar,
10:11Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Mas Gibran,
10:16Raka Buming Raka.
10:16Jadi kalau ini memang dibahas berbulan-bulan yang tidak juga selesai,
10:20ini memang tempatnya bukan di perdebatan, Mbak,
10:23tapi di pengadilan.
10:24Nah, di sana kan sudah ada hakimnya,
10:26sudah ada yang akan memutuskan,
10:28dan kalau seandainya kita lihat,
10:32ada titik temu sih antara PDP dan PSI ini,
10:35bahwa kabar baiknya,
10:36mintanya hal yang sama, Mbak Oktak.
10:38Tunjukkan di pengadilan,
10:39buktikan di pengadilan.
10:41Karena kan ijazah Pak Jokowi kan lagi disita
10:44di PN Jakarta Timur sebagai barang bukti.
10:47Jadi sebenarnya jawabannya,
10:49permintanya PDP itu lagi ongoing.
10:52Namun, kalau kita bicara soal sandiwara ya, Mbak,
10:55jadi kan kalau sandiwara itu kan,
10:58kita taunya secara definisi kan,
11:00ceritanya sudah ditulis,
11:01akhirnya sudah ketahuan,
11:02penontonnya disuruh percaya gitu.
11:04Nah, sekarang kita lihat siapa yang menyimpulkan palsu
11:07sebelum hakim itu memutus.
11:09Bukan Pak Jokowi.
11:10Beliau justru menunggu putusan.
11:13Yang banyak orang malah menunggu itu sudah palsu,
11:16padahal putusan pengadilan belum.
11:18Kalau Pak Jokowi mau bersandiwara,
11:20caranya gampang aja.
11:21Bikin konferensi pers,
11:23angkat ijazahnya,
11:24sehari selesai.
11:25Dapat tepuk tangan tuh.
11:26Tapi kan beliau memilih jalan yang lebih panjang,
11:30lebih lama,
11:30lebih sulit,
11:31diperiksa hakim,
11:32di bawah sumpah,
11:33dan bisa juga dibantah oleh orang yang tidak setuju
11:36atau lawannya.
11:37Artinya apa?
11:38Sandiwara itu kan nyari tepuk tangan,
11:40Pak.
11:41Pengadilan mencari kebenaran,
11:42dan Pak Jokowi memilih yang kedua.
11:45Saya setuju isu ini udah panjang,
11:47panjang banget.
11:48Bahkan sejak awal ya,
11:50Mei 2025,
11:51saya ingat saya,
11:52Bar Eskrim itu udah nyatain,
11:53ijazah beliau itu identik loh,
11:55dengan pembangunnya.
11:56Tapi kan setiap kali,
11:58satu kejadian selesai,
12:00satu babak selesai,
12:01saya sama Mas Eno sering banget lah ngomong ini sama teman-teman PDP juga.
12:05Selalu ada babak-babak baru gitu loh.
12:07Dan,
12:07yang memperpanjang cerita itu kan,
12:10bukan orang yang nunggu putusan,
12:11Pak.
12:12Nah,
12:12tapi mereka yang menunggu episode sidang lanjutannya gitu loh.
12:16Jadi,
12:17kami kira,
12:17bayangin aja deh,
12:18saya punya rumah,
12:20terus dibilang sertifikat rumah saya palsu,
12:22saya pilihnya,
12:23nunjukin di pos ronda,
12:24atau saya ke pengadilan yang punya hakim,
12:27punya sumpah.
12:28Pasti semua orang milih pengadilan,
12:29Pak.
12:30Nah,
12:30itulah yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi,
12:33di mana yang namanya bukti itu diuji,
12:36bukan dipamerkan.
12:37Dan saya kira,
12:38PDP paling tahu lah soal ini,
12:40soal Pak Jokowi,
12:41soal Mas Gibran,
12:42menemani beliau bertahun-tahun,
12:44berkali-kali proses elektoral,
12:46verifikasi KPU ada PDP.
12:48Nah,
12:49kalau seandainya ini disebut sandiwara,
12:51ini udah tayang 17 tahun sini,
12:53sandiwaranya gitu.
12:54Jadi,
12:55saya kira bukan itu,
12:56maksud dari teman-teman PDP,
12:57Mbak Oktah.
12:58Ah,
12:58menarik tadi soal,
12:59Mas Eno,
13:00itu tadi Bang Faldo bilang,
13:01ya harusnya PDP udah tahu dong,
13:02kalau misalnya soal ini,
13:03kemudian juga,
13:04kenapa sampai bilang akhirnya jadi sandiwara?
13:05Tanggap pernah Anda?
13:07Ya kan,
13:08simple aja Mbak,
13:08yang diminta itu adalah,
13:10masyarakat tuh minta,
13:11ada legitimasi moral nggak,
13:13dari kepemimpinan WAPRES hari ini,
13:15kan itu.
13:16Jadi,
13:16bukan hanya soal Pak Jokowi,
13:18yang dikomentari soal Pak Jokowi itu,
13:19tapi,
13:20persoalan bagaimana Mk tidak menemukan,
13:23itu kan,
13:24bahasanya kan begitu,
13:25adanya bukti,
13:27apa namanya,
13:28syarat pendaftaran,
13:29salah satunya adalah soal ijazah SMA,
13:31pada pendaftaran Jawa Pres,
13:33di Pilpres yang lalu.
13:34Nah,
13:35poinnya kan itu,
13:36itulah babak baru tadi,
13:37yang disebut oleh Mas Faldo.
13:38Nah,
13:39tapi kan itu,
13:40jadi aneh,
13:40kalau kemudian dianggap bahwa,
13:42ini kemudian ada operasi politik,
13:45ada aktor politik,
13:46kan berkali-kali,
13:47bukan sekali aja Pak Jokowi menyampaikan itu,
13:49dulu soal ijazah beliau,
13:50juga disampaikan ada operasi politik,
13:52saat ini ada lagi operasi politik,
13:55seakan-akan Pak Jokowi ini,
13:56bukan aktor politik gitu loh,
13:58yang pegang kekuasaan gitu,
13:59seakan-akan bukan kemudian,
14:01tokoh yang punya informasi dan seterusnya.
14:03Kalau memang ada informasi soal itu,
14:05daripada itu menjadi polemik,
14:07dan konflik berkepanjangan,
14:09narasi-narasi perang di publik,
14:11padahal fakta di MK,
14:13misalnya sudah mengatakan tidak menemukan gitu ya,
14:15dibongkar aja gitu,
14:17dibuktikan aja,
14:18kan Mas Gibran kan wapres hari ini gitu,
14:20sehingga ada urgensi kepentingan,
14:22untuk menyatakan kepada publik,
14:24bahwa semua prosedur yang harus diwajibkan,
14:27bagi warga negara,
14:28untuk diikuti dalam proses kontestasi,
14:30itu sudah dipenuhi.
14:31Nah poinnya kan itu,
14:32daripada kita sekarang berdebat lagi,
14:34di sini,
14:35di mana,
14:35ya waktu membuktikan itu,
14:37dan menunjukkan itu adalah di MK,
14:39dan kemarin MK di dalam pertimbangannya,
14:42itu tidak menemukan itu,
14:43itulah yang menjadi narasi berkepanjangan,
14:45tidak usah menuding-nuding ada operasi politik,
14:48ya buktikan saja,
14:48atau beritahu saja kepada publik,
14:50kira-kira siapa yang mau melakukan itu,
14:53kepada beliau,
14:55atau mau menjolimi itu siapa,
14:56kan beliau bukan pihak yang lemah,
14:59bukan victim,
14:59bukan korban di dalam situasi ini,
15:01beliau juga punya agency,
15:03punya kekuatan dan independensi,
15:05dalam menentukan langkah politik,
15:07saya kira itu.
15:08Oke, pada intinya adalah,
15:09minta dibuktikan aja nih,
15:11saya ke Mas Kunto,
15:11Mas Kunto, kalau Anda melihat dari pernyataannya,
15:14Pak Komarudin Wattubun ini,
15:16apa sih sebetulnya yang mendasari,
15:18begitu sampai akhirnya,
15:19PDIP bersikap demikian,
15:21untuk bisa jangan sampai,
15:23sandiwara diperpanjang dan lain sebagainya,
15:24kemudian juga apa,
15:26siapa yang kira-kira disasar oleh PDIP?
15:29Ya, kalau yang disasar ya,
15:31itu Mas Pak Jokowi kan,
15:33langsung ke situ ya,
15:35maksud saya,
15:37pernyataannya,
15:38Pak Komarudin Wattubun,
15:40apa,
15:41menurut saya sudah sangat,
15:42cita poin,
15:43nggak bersayap,
15:45gitu kan,
15:46dan memang,
15:47itu yang diminta oleh PDIP,
15:48itu yang diminta oleh Pak Komarudin Wattubun,
15:51tadi masih,
15:51itu juga menegaskan,
15:53legitimasi moral,
15:54cuman kan,
15:55kalau menurut saya,
15:56permasalahannya sekarang,
15:58sudah merambat ke legitimasi politik,
16:01setelah putusan MK,
16:02ketika MK memutus bahwa,
16:05apa,
16:06ya nggak ada legal standing,
16:08dari petipung itu,
16:10lalu kemudian,
16:11apa,
16:12bahwa di persidangan,
16:14tidak bisa dibuktikan,
16:16bahwa ijazah itu ada,
16:17bukan berarti ijazahnya,
16:18nggak ada yang banyak,
16:20nah ini yang,
16:21kemudian MK melempar bolanya,
16:23ke politik kan,
16:25ke DPR kan,
16:26dan PDIP kan,
16:27salah satu,
16:28parba dengan anggota terbanyak,
16:30di DPR,
16:31seharusnya ya,
16:32sudah,
16:33langsung kerja di DPR aja,
16:34kerja legislasi,
16:36gitu kan,
16:36mungkin bukan hak anget,
16:38di komisi 2,
16:39panggil dulu lah,
16:40secara administratif,
16:42KPU,
16:43jadi,
16:44publik ini,
16:45nggak hanya ditontonin,
16:47nggak hanya dikasih tontonan sinetron,
16:49gitu,
16:49tapi,
16:50sebuah,
16:51apa ya,
16:52pendidikan politik,
16:53yang memang,
16:55perlu,
16:55dan penting,
16:56buat warga negara,
16:57bahwa,
16:57untuk masalah-masalah seperti ini,
17:00memang ada konstitusinya,
17:01ada prosedurnya,
17:03gitu kan,
17:04dan,
17:05apa,
17:05ini diselesaikan,
17:07secara prosedural aja,
17:08gitu,
17:08kalau memang,
17:09mau dilepar ke politik,
17:10dan memang,
17:11menurut saya,
17:11ranahnya ini,
17:12sudah ranah politik,
17:13kalau,
17:14masalah,
17:15tadi di pengadilan,
17:18soal ijazahnya,
17:19ditunjukkan,
17:20dan dibuktikan,
17:21itu kan,
17:21masalah yang lain,
17:22tapi kan,
17:23hari ini,
17:24masalahnya adalah,
17:25tentang Mas Gibran,
17:26gitu kan,
17:27apa,
17:27karena,
17:28problemnya adalah,
17:29tadi,
17:29legitimasi moral,
17:31ya,
17:31kemudian,
17:33beranjata legitimasi politik,
17:34ya,
17:34diselesaikan,
17:36kalau pun BDIP,
17:37mau,
17:38ya,
17:38bisa,
17:39kemudian,
17:39inisiasi hak angket,
17:41misalnya,
17:41tapi,
17:42sampai sekarang,
17:43tampaknya,
17:44belum ada,
17:44pernyataan,
17:45tentang,
17:46apa yang akan dilakukan,
17:47BDIP di DPR RI,
17:50jadi,
17:50ini yang menurut saya,
17:52jadi,
17:52penting sih.
17:53Oke,
17:54artinya gini,
17:54Pas Kunto,
17:55kalau dilihat dari,
17:56ya,
17:57ini kan,
17:57kayaknya jadi,
17:58saling perang narasi juga,
17:59nih,
17:59gitu,
17:59ini,
18:00menunjukkan,
18:01ketegangan politik,
18:02antar hubungan keduanya,
18:03nggak sih,
18:03kemudian juga,
18:04gimana,
18:04dampaknya ke hubungan PDIP,
18:06dengan partai-partai lain,
18:07di peta purple nasional?
18:10Ya,
18:11kalau,
18:11menurut saya kan,
18:13gini mbak,
18:13ada tiga,
18:15apa ya,
18:15tiga hal yang penting,
18:17dalam,
18:17dalam hal ini,
18:18ketika,
18:19tujuan,
18:19atau paling tidak,
18:21hipotesisnya Pak Jokowi,
18:23bahwa ada,
18:23reputasi,
18:24ada operasi politik,
18:25yang melemahkan reputasi,
18:27beliau dan Mas Gibran,
18:29itu kan,
18:29harus dibuktikan juga,
18:31bahwa ada koordinasi,
18:33mungkin,
18:33ada komunikasi,
18:35dan pendanaan,
18:36ada instruksi,
18:37dari aktor-aktor itu,
18:38tapi kan juga,
18:39itu sulit,
18:40untuk dibuktikan,
18:41yang kedua,
18:42kan,
18:42ini banyak aktor akhirnya,
18:44yang bermain dengan,
18:46kepentingan masing-masing,
18:47ketika ada peluang,
18:49peluangnya,
18:50ketika MK melempar,
18:52apa,
18:53keputusan itu,
18:54tentang ijazah Mas Gibran,
18:56gitu kan,
18:57banyak aktor politik,
18:59melihat ini,
18:59sebagai peluang,
19:00untuk penuntian,
19:01memperkuat posisinya,
19:03secara politik,
19:04atau,
19:04yang memperlemahkan Jokowi,
19:06tapi,
19:06apakah ini,
19:07konspiratif,
19:08sifatnya,
19:08ya enggak,
19:09karena,
19:10necernya politik,
19:11memang gitu,
19:11gitu,
19:12kalau menurut saya,
19:13dan yang ketiga,
19:14tadi,
19:15ini,
19:15sebenarnya,
19:16persoalan administratif,
19:18yang kemudian,
19:20menjadi panflik,
19:20legitimasi politik,
19:22gitu,
19:22ini yang,
19:22yang kemudian,
19:24apa,
19:25KPU,
19:26jadi aktor penting,
19:27gitu,
19:28yang DPR,
19:29juga jadi aktor penting,
19:30kalau menurut saya,
19:31yang ketiga ini,
19:33lebih bisa,
19:34diselesaikan,
19:35dengan,
19:36cara yang beradab,
19:37lah,
19:37lebih,
19:38oke,
19:39saya ke Bang Faldo,
19:40Bang Faldo,
19:40tadi,
19:41menarik soal,
19:41bagaimana,
19:42disentil sedikit,
19:43kalau ya Mas Zeno,
19:43soal legitimasi moral,
19:45kemudian,
19:45juga kan,
19:46Pak Komarudin,
19:47juga menyarankan,
19:48Nih Gibran,
19:48untuk mundur,
19:49usai putusan MK,
19:50apa tanggapan Anda,
19:51soal ini?
19:52Ya,
19:53legitimasi seorang,
19:54wakil presiden,
19:55itu,
19:55kan,
19:55dari rakyat,
19:56ya Mbak,
19:56ada 58 persen,
19:58pemilihnya,
19:59dan,
19:59yang sudah memberikan,
20:01legitimasi itu,
20:02dan MK pun,
20:03sudah mengujinya,
20:04di sengketa Pilpres,
20:052024,
20:06itu,
20:06kami kira,
20:06legitimasi yang paling kuat,
20:08dalam demokrasi,
20:09soal pertimbangan MK,
20:11tentu kami menghormati,
20:12saya terutama,
20:12tapi,
20:13amat putusannya,
20:14itu jelas,
20:14bahwa,
20:15permohonan tidak dapat diterima,
20:17jabatan tidak dapat dibatalkan,
20:19MK sendiri,
20:20juga tidak menyatakan,
20:21Mas Gibran itu,
20:22punya salah Mbak,
20:23nah,
20:23jadi kan,
20:24pertanyaan yang tersisa itu,
20:25sekarang,
20:25sedang diperiksa penyidik,
20:27dan itu memang jalurnya,
20:29dan,
20:29kami kira,
20:30yang namanya,
20:30legitimasi moral itu,
20:31kan,
20:32tidak dijawab dengan berdebat,
20:33gitu loh,
20:34itu harus dijaga dengan,
20:35bekerja,
20:35dan menghormati proses,
20:37dan kami kira,
20:38itu yang,
20:39sedang dilakukan oleh,
20:40Mas Gibran,
20:42nah,
20:42bicara tadi,
20:43soal legitimasi moral,
20:45yang merembet ke politik,
20:46ya,
20:46dari Mas Kunto,
20:47ya,
20:47nah,
20:47itu yang kami kira,
20:48perlu kita jaga bersama,
20:50gitu,
20:50Bapak Ibu semua,
20:51dan teman-teman yang nonton,
20:52yang namanya,
20:54legitimasi dalam demokrasi itu,
20:56legitimasi politik itu,
20:57kan,
20:58nggak pernah berpindah lewat,
21:00rembetan,
21:01isu,
21:02gitu loh,
21:02legitimasi politik itu,
21:03diberikan,
21:04oleh masyarakat itu,
21:05di TPS,
21:06dan diuji lewat,
21:07mekanisme konstitusi,
21:08MK,
21:09penyidik,
21:10nah,
21:11kalau seandainya ada ya,
21:12di DPR,
21:13gitu,
21:13jadi,
21:14kalau,
21:14suara rakyat,
21:15bisa dicabut,
21:16hanya karena tekanan,
21:17yang merembet,
21:18ke sana kemari,
21:19besok,
21:20nggak ada tuh,
21:21pejabat,
21:21yang aman dari pemilu,
21:23Pak,
21:23dari partai manapun,
21:25nah,
21:25jadi,
21:25kami kira,
21:26mari kita selesaikan ini,
21:28di tempat yang tepat,
21:29tadi sama-sama sepakat,
21:30bahwa ini dibuktikan di pengadilan,
21:32lalu kita kembali,
21:33mengurus harga,
21:34mengurus lapangan kerja,
21:35mengurus isu-isu yang relate,
21:37sama masyarakat hari ini,
21:39jadi,
21:39kita hormati,
21:40masyarakat-masyarakat,
21:42yang telah memberikan legitimasi,
21:44kepada,
21:46Mas Wapres,
21:47dan tentunya,
21:48Pak Prabowo juga,
21:49dan Pak Jokowi di sebelumnya,
21:52lewat,
21:52proses yang adil dalam demokrasi,
21:54gitu.
21:55Oke,
21:55dibuktikan di pengadilan,
21:56saya ke Mas Heno,
21:57Mas Heno,
21:59ya,
21:59tadi menarik soal,
22:00bagaimana,
22:01polemik ini,
22:02ya jangan sampai diperpanjang juga,
22:03begitu harapannya demikian,
22:04jadi dibuktikannya di pengadilan,
22:06tapi,
22:06sejauh mana PDP mendorong,
22:08supaya polemik ijasa ini,
22:09dibuktikan dengan proses hukum,
22:11gimana juga dengan hak angket,
22:12dan juga pansus,
22:13apakah PDP tetap akan mendorong,
22:14hak angket dan pansus ini,
22:16terkait polemik ijasa,
22:17Wapres Gibran?
22:18Ya,
22:19terima kasih,
22:19yang pasti,
22:20yang nomor satu,
22:21kepastian hukum itu,
22:22yang sebenarnya ditunggu,
22:23artinya,
22:24apakah kemudian,
22:25aturan itu berlaku fair,
22:27untuk semuanya,
22:28atau menguntungkan,
22:29biaya-biaya tertentu,
22:30yang terkait dengan,
22:31kekuasaan saja,
22:32itu kan pertanyaan,
22:33dan,
22:33key message,
22:35dari apa yang selama ini,
22:36kita perdebatkan,
22:37dan bicarakan soal ijasa ini,
22:39sehingga kemudian,
22:40kepastian hukum itu,
22:41menjadi satu-satunya,
22:42exit way,
22:42yang paling elegan,
22:43gitu,
22:44bahwa kemudian,
22:45ini ada pertanyaan,
22:46soal legitimasi moral,
22:47dan lain sebagainya,
22:47adalah karena,
22:48jabatan apapun,
22:49yang hari ini dimiliki,
22:51oleh siapapun,
22:52yang menang pemilu,
22:53itu kan harus bersumber juga,
22:54dari berbagai sumber legitimasi,
22:56salah satunya,
22:57ketaatan pada hukum,
22:59ketaatan pada prosedur,
23:00yang berlaku,
23:01pada kriteria-kriteria,
23:03dan nilai-nilai,
23:04yang mengikuti,
23:05atau mendasari kriteria itu,
23:07itu kan juga sangat penting,
23:08dalam konteks legitimasi,
23:10oleh karenanya,
23:11soal ijasa ini,
23:12menjadi persoalan,
23:13karena,
23:14kalau kami misalnya,
23:15kami ini menghormati,
23:16semua putusan MK,
23:17secara menyeluruh,
23:18gitu ya,
23:18bahwa ada,
23:19apa,
23:20sidang sengketa pemilu,
23:21memutuskan memenangkan,
23:22Mas Gibran,
23:23dan Pak Prabowo,
23:24ya kami menang,
23:25ya kami,
23:26apa,
23:26hormati keputusan itu,
23:27kemudian ada,
23:29putusan MK,
23:30yang kemarin,
23:31bahwa,
23:31MK tidak punya kewenangan,
23:32untuk mendiskualifikasi,
23:34karena statusnya sudah berubah,
23:35kami juga menghormati,
23:37tetapi,
23:37kami juga tidak mau abai,
23:39atau membacanya,
23:40sepotong-sepotong,
23:41bahwa memang ada kejanggalan,
23:42dalam konteks,
23:43apa yang menjadi pertimbangan MK,
23:45dan ini bukan tanggung jawab kami lagi,
23:46untuk membuktikan,
23:47harusnya kan,
23:48menjadi tanggung jawab,
23:49dari yang,
23:50apa,
23:50terlapor,
23:51dan dalam konteks ini,
23:52ya,
23:52Mas Gibran,
23:53sebagai Wabres,
23:54bahwa ada proses hukum,
23:55yang berlangsung,
23:55di Barres,
23:56Krim,
23:56dan lain sebagainya,
23:57ya ini kami,
23:58kami hormati prosesnya,
23:59kami menunggu,
24:00apa yang menjadi hasil,
24:01karena ini menjadi penting,
24:02apapun yang dikerjakan sekarang,
24:04oleh beliau,
24:05dan,
24:05sebagai yang dipertanyakan,
24:07sumber legitimasinya,
24:08ini akan sangat tergantung,
24:09terhadap hasil,
24:10dari pertanyaan,
24:11soal legitimasinya tadi,
24:13kalau legitimasinya,
24:14enggak ada,
24:14mau mengerjakan apa saja,
24:15juga sia-sia,
24:16itulah kemudian,
24:17yang menjadi penting,
24:18untuk dijawab terlebih dahulu,
24:20karena ini menjadi,
24:21sumber ya,
24:22kausa prima,
24:22sumber utamanya,
24:23dari,
24:24kenapa kok jabatan itu,
24:25dimandatkan kepada beliau,
24:26sehingga ini menjadi penting,
24:28untuk dijawab,
24:29di pertama kali,
24:30itulah yang kami bahas,
24:32gitu ya,
24:32tapi soal proses politik,
24:34saya kira,
24:34akan sangat panjang,
24:36gitu ya,
24:36kalau ini menjadi proses politik,
24:38di DPR,
24:38atau di,
24:39melibatkan partai-partai politik,
24:41dan saya kira,
24:42kita masih belum punya,
24:43suatu mekanisme,
24:44atau suatu case study,
24:46yang jelas,
24:47soal bagaimana,
24:48kalau kemudian,
24:48terjadi proses panjang ini,
24:50yang akan berlarut-larut,
24:52dan kemudian,
24:52kita masih enggak tahu,
24:53efeknya terhadap demokrasi,
24:55tentunya akan menjadi lebih baik,
24:56jika ada kepastian hukum,
24:58terlebih dahulu di situ,
24:59dan tentunya,
25:00pada saat hari ini,
25:00ini diusut,
25:01ini menjadi pintu masuk,
25:03yang sangat elegan,
25:04menurut kami.
25:05Saya ke Mas Kunto,
25:06Mas Kunto,
25:06ini dalam polemik ijazah,
25:08sebetulnya,
25:08kalau Anda lihat,
25:09siapa yang paling diuntungkan,
25:10kemudian,
25:10apa yang dilakukan,
25:11atau yang jadi pesan,
25:13begitu dari PDP,
25:14apakah ini murni,
25:14untuk penegakan hukum,
25:16atau justru ini kayak,
25:17ada suatu pesan politik,
25:18buat Jokowi,
25:18dan juga Mas Gibran?
25:21Iya Mbak,
25:22kalau di politik itu kan,
25:25semakin samar barannya,
25:27atau semakin enggak jelas barannya,
25:29semakin bisa dimainkan,
25:31kan, gitu.
25:32Jadi,
25:33ketika,
25:34ada sesuatu yang masih bisa dispekulasikan,
25:37ada sesuatu yang masih bisa,
25:41diperbincangkan,
25:41di logi,
25:42atau di koperasi,
25:43ya semuanya masih,
25:44masih terbuka,
25:45untuk kemudian,
25:46semua pihak bisa mengambil keuntungan di sini.
25:48Jadi,
25:49saya menolak untuk berpikir konspiratif,
25:52bahwa ini memang ada aktor,
25:54satu aktor,
25:55yang sengaja,
25:56membuat ini,
25:57untuk keuntungan dirinya sendiri.
25:59Saya menolak itu,
26:01karena saya percaya pada,
26:04rasionalitas dan kapabilitas,
26:06kognitif,
26:07teman-teman di PDGP,
26:08teman-teman di PSI,
26:10Pak Jokowi,
26:11dan semua aktor politik di Indonesia,
26:13mereka tidak hanya,
26:14jadi pion,
26:15yang dimainkan saja,
26:17kan, gitu.
26:17Nah,
26:17dalam hal ini,
26:19ya tadi,
26:20bahwa,
26:20ketika ada sebuah event,
26:22ini kan kayak main kartu,
26:23semuanya pegang kartu,
26:24semua aktor politik pegang kartu,
26:26kan, gitu.
26:27Atau bahkan ada yang kartunya mati,
26:29pengen bisa main lagi,
26:31kan, gitu.
26:31Ini,
26:32situasi ini memang,
26:34sangat,
26:34sangat ditunggu,
26:35karena,
26:36di tengah ketidakjelasan,
26:38semuanya bisa,
26:39bisa melakukan sesuatu,
26:40secara politik.
26:42Dan ketika ditarik di DPR,
26:44dia,
26:45panggungnya jadi lebih jelas,
26:47gitu aja.
26:48Potensi-potensi permainan kartu,
26:50tetap ada,
26:51tapi terbatas pemainnya,
26:53gitu.
26:53Hanya partai politik, gitu.
26:55Nah,
26:55ini yang kemudian,
26:57mungkin ada,
26:58ya,
26:59siapa yang diuntungkan,
27:01dan yang bisa diuntungkan,
27:02saya bilang,
27:03tadi kan siapa saja, gitu.
27:05Dan,
27:06apa,
27:07apakah ini akan berlarut-larut?
27:09Ya,
27:10iya, gitu.
27:11Mencer yang politik,
27:12memang begitu,
27:12berlarut-larut.
27:13Ya,
27:13saya minta ke,
27:15mempastisi untuk bersabar,
27:17gitu kan,
27:18ke teman-teman publik,
27:19juga bersabar,
27:20bahwa,
27:20ini permainan yang memang,
27:22makan waktu lama,
27:24bahkan ketika,
27:25nggak di DPR pun,
27:26ini juga lama,
27:27ini, gitu.
27:28Di hukum pun akan lama,
27:30gitu.
27:30kemudian beberapa kali,
27:32yang berapa kali,
27:32tadi Mas Pardo juga cerita,
27:35tapi kan kayak main gamplek aja,
27:37Balaknen keluar,
27:38lalu keluar,
27:39kartu lain oleh yang lain,
27:41nah,
27:41itu,
27:41menurut saya.
27:43artinya begini,
27:44Mas Kunto,
27:45berarti memang,
27:46sampai dengan saat ini,
27:47juga kalau kita lihat,
27:48ini jadi kayak,
27:49dimanfaatkan oleh banyak aktor,
27:50begitu.
27:50Kemudian,
27:51apakah ini nantinya,
27:52apa yang harus dilakukan,
27:54begitu,
27:54entah itu dorongan dari,
27:56pihak,
27:56Pak Jokowi sendiri,
27:57ataupun juga dari,
27:58misalnya,
27:59pihak PDIP,
28:00begitu,
28:00untuk melihat bahwa,
28:01ini jangan sampai berlarut-larut,
28:02lah, gitu,
28:03untuk polemik ijazah ini.
28:06Ya,
28:06saya sudah bilang,
28:07kalau ini,
28:08MK sudah melempar ke,
28:10ke DPR,
28:11atau ke,
28:12bahkan ke Hambalang,
28:13ke Istana,
28:14gitu kan.
28:14Istana bisa makil,
28:16kok,
28:17Kementerian Pendidikan,
28:18Dasar dan Menengah,
28:19gitu.
28:20Kan itu anak buahnya,
28:21Pak Prabowo,
28:22Menterinya.
28:23Ya kan,
28:23bisa diusut siapa yang luar.
28:25Ini kronologinya jelas,
28:27gitu.
28:27Lalu yang kedua,
28:28DPR bisa manggil APU,
28:30ya kan,
28:31Komisi 2 bisa manggil APU,
28:33nggak perlu hak enget,
28:34gitu,
28:35nggak perlu hak interpelasi,
28:36bisa,
28:37hari ini juga bisa,
28:38kalau ada political will,
28:40gitu kan.
28:41Masalahnya kan memang tadi,
28:43nggak ada political will,
28:44gitu.
28:45Jadi,
28:46kalau nggak ada political will,
28:47walaupun,
28:48pengamat-pengamat ini diskusi,
28:51partai politiknya,
28:52jadi ikut-ikutan,
28:53jadi pengamat,
28:53gitu kan.
28:54Iya kan,
28:55nggak ada kerja yang dia,
28:56di lapis 1,
28:57kalau menurut saya.
28:59Oke,
28:59ini perlunya ada political will,
29:01begitu untuk tadi,
29:02mendorongnya bagaimana soal pembuktian,
29:04supaya jangan sampai polemik,
29:05ijazah ini terus berlarut,
29:06karena itu tadi,
29:07poinnya soal bagaimana,
29:08masih banyak urusan,
29:09kan negara lainnya,
29:11bagaimana dinamika yang terjadi di negara ini,
29:13yang bisa diselesaikan,
29:14begitu kita harapkan segera selesai.
29:16Terima kasih.
29:16Juru bicara PDP,
29:17Senor Bagas Koro,
29:18kemudian juga ada Ketua DPP PSI,
29:20Fado Maldina,
29:21juga analis komunikasi politik UNPAD,
29:23Kunto Adiwibo sudah bersama di...

Dianjurkan