Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
JAKARTA, KOMPAS.TV Menko Polkam Dudung Abdurachman hingga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan evaluasi perizinan lahan buntut karhutla pada Senin (9/11/2026).

"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan Bareskrim untuk dicabut HGUnya," ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Menteri ATR/BPN Nusron juga mengungkapkan perusahaan asal Singapura, Korea Selatan, hingga Malaysia terseret evaluasi pencabutan perizinan lahan tersebut.

Baca Juga Pesawat Australia Kembali Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Timur | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/regional/700518/pesawat-australia-kembali-bantu-padamkan-karhutla-di-kalimantan-timur-sapa-pagi

#karhutla #dudungabdurachman #nusronwahid #menkopolkam #karhutla #breakingnews

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700532/full-menko-dudung-menteri-nusron-evaluasi-izin-lahan-kasus-karhutla-perusahaan-singapura-malaysia
Transkrip
00:03Sampai jumpa di video selanjutnya.
00:57Sampai jumpa di video selanjutnya.
01:27Sampai jumpa di video selanjutnya.
01:37Sampai jumpa di video selanjutnya.
01:50Sampai jumpa di video selanjutnya.
02:39Sampai jumpa di video selanjutnya.
03:10Sampai jumpa di video selanjutnya.
03:26Sampai jumpa di video selanjutnya.
03:39Rapat ini membahas tentang hasil evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha sebagai tindak lanjut penanganan kebakaran
03:53hutan dan lahan atau karhutlah tahun 2026.
04:00Rapat ini bertujuan memastikan seluruh perusahaan pemegang HGU dan PBPH melaksanakan kewajibannya dalam mencegah dan menanggulangi karhutlah sekaligus mengevaluasi kepatuhan,
04:15efektivitas pengawasan, serta tindak lanjut penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
04:21Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab, perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber
04:33daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya,
04:37menjaga, mencurangi, mencegah kebakaran, serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
04:48Berdasarkan perkembangan penegakan hukum, hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri,
04:54mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
05:08Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514
05:29,01 hektare.
05:30Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah mengenakan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum,
05:39meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, serta 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
05:49Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana.
05:54Kementerian ATR-BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
06:07Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan,
06:11sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat.
06:18Sekali lagi, saya menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak.
06:27Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
06:33Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum,
06:40termasuk pembekuan, pencabutan maupun tidak memperpanjang izin.
06:46Untuk itu, saya meminta seluruh Kementerian dan Lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data,
06:53mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan,
06:58serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
07:03Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi,
07:12dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
07:17Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jirah,
07:25sehingga karputlah tidak terus berulang setiap tahun.
07:30Jadi hasil rapat ini juga sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden hari Kamis,
07:35dan hari ini keputusan saya sampaikan.
07:39Namun demikian, pemerintah juga harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya
07:46dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
07:52Seluruh proses harus berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
07:59Rekan-rekan media yang saya hormati,
08:02penanggulangan karputlah bukan hanya tentang memadamkan api,
08:06tetapi juga memastikan kebakaran tidak kembali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pengabeian tanggung jawab.
08:15Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi nasional,
08:20mengoptimalkan pencegahan,
08:23meningkatkan pengawasan terhadap pemegang izin,
08:26serta menegakkan hukum secara adil dan konsisten.
08:31Keselamatan seluruh petugas di lapangan juga harus menjadi prioritas dalam setiap operasi.
08:37Dan pesan saya jelas bahwa pengelolaan lahan adalah hak yang disertai kewajiban,
08:45kepentingan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab,
08:50menjaga lingkungan, dan melindungi keselamatan masyarakat.
08:55Jadi ini yang saya sampaikan, nanti tidak lanjut secara teknis,
09:01siapa yang dicabut HGU-nya, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Menteri ATRBPN.
09:09Demikian pernyataan dari saya, selanjutnya saya persilakan rekan-rekan media,
09:14apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan.
09:21Oke, silakan.
09:24Selamat siang semuanya Pak Menko dan Bapak-Bapak.
09:27Saya Sahrul dari Jawa Post, izin bertanya Pak Menko tadi terkait dengan petugas yang gugur,
09:34kan Pak Menko bilang ada 15 orang tahun ini kemudian,
09:38seperti yang kita tahu ada dua helikopter yang jatuh dan menyebabkan prajurit gugur.
09:43Ini evaluasinya seperti apa Pak Menko?
09:46Untuk perlindungan, kepastian bahwa mereka saat bertugas itu benar-benar aman,
09:50nantinya akan seperti apa secara teknis.
09:53Khususnya terkait helikopter, karena sudah jatuh dua dalam waktu berdekatan.
09:58Yang kedua, terkait tadi pencabutan izin Pak Menko sempat singgung juga,
10:03ada beberapa perusahaan itu mungkin bisa dijelaskan,
10:07perusahaannya yang dalam negeri atau yang luar negeri,
10:10kalau memang bisa disampaikan, mungkin itu nama-nama perusahaannya apa saja Pak Menko.
10:16Terima kasih Pak.
10:19Ada lagi? Saya rasa cukup.
10:23Mbak, ayo.
10:28Pak Sisil dari SCTV, mungkin mau mendambahkan juga terkait dengan tadi sanksi-sanksi terhadap perusahaan-perusahaan,
10:36mungkin boleh dipertebal juga ada berapa ter-update-nya,
10:41kemudian juga tadi dari luar negeri, ataupun internasional, ataupun dari dalam negeri,
10:45dan kemudian Pak, terkait juga mungkin nanti evaluasi yang di Papua kan sekarang juga sedang menjadi hotspot baru,
10:53begitu dan perhatian gitu ya Pak.
10:54Sejauh ini update penanganannya seperti apa.
10:56Dan terakhir mungkin untuk Pak Menko, izin ini di luar dari Karhutla,
11:01terkait juga saat ini ada izin konfirmasi isu yang sedang merebak terkait dengan hacker yang menyerang perbankan di Indonesia,
11:11apakah itu betul atau tidak?
11:12Kemudian antisipasinya gimana sih Pak?
11:14Karena memang isu ini juga salah satunya menyasar negara Indonesia gitu.
11:19Terima kasih.
11:21Baik, nanti langsung dijawab oleh Menteri ATR BPN, ya,
11:27tentang siapa-siapa, korporasi yang dicabut, HGU-nya,
11:32nanti juga evaluasi tentang penanganan Karhutla terhadap korban yang sudah 15 orang termasuk heli yang jatuh.
11:44Ini setiap saat memang kita melakukan evaluasi,
11:47tetapi nanti teknisnya nanti silahkan nanti,
11:52waktu saya persilakan kepada Menteri ATR BPN dulu,
11:55selanjutnya nanti Kepala BNPB dan Nantri dari Kehutanan.
12:00Ada Kehutanan?
12:02Ada Kehutanan, sampaikan tentang yang di Papua ya.
12:05Silahkan Pak Menteri ATR BPN.
12:10Terima kasih.
12:11Terima kasih atas izin Pak Menko Polkam kami sampaikan.
12:14Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh KPRS Krim untuk dicabut HGU-nya.
12:26Ada 11.
12:2711 itu adalah kami sebut inisial.
12:31PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
12:36Kemudian PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
12:46Kemudian PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
12:51Kemudian yang keempat PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
12:57Kemudian yang kelima PT BSLT di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.
13:06Kemudian yang keenam PT BOS di Kabupaten Kapasulu, Kalimantan Barat.
13:13Kemudian PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
13:20Kemudian yang delapan PT JMS di KUTE Kartanegara, Kalimantan Timur.
13:29Sembilan PT STP di Kabupaten KUTE Kartanegara, Kalimantan Timur.
13:35Kemudian yang ke sepuluh PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
13:42Kemudian PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
13:47Kalau dilihat dari PO-nya atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut, ada yang dari Korea Selatan, ada yang
13:59dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya, juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa
14:12sebut namanya di sini.
14:14Dari 11 itu kita buat beberapa klaster.
14:19Klaster pertama yang dicabut semuanya, akhirnya, ada tiga.
14:25Yaitu PT MIB.
14:28Seluas 4.000 hektare dicabut semuanya.
14:32Kenapa dicabut semua?
14:33Karena kebakarannya lebih dari 50%.
14:37Kemudian kejadian berulang.
14:39Kemudian sarana-prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada.
14:46Yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak.
14:50Jadi waktu pemberian hak itu ada diktumnya, syaratnya begini, begini, begini, begini gitu.
14:55Syaratnya nggak terpenuhi.
14:56Kemudian yang kedua PT RKA.
15:01Seluas 11.558.
15:05Kemudian PT.
15:11Seluas 5.355.
15:15Dan juga seluas 2.360,81 di dua bidang.
15:21Itu yang dicabut semua.
15:23Kemudian kluster kedua, ada satu PT yang ternyata HGU-nya sudah habis.
15:29Tahun 2020.
15:31Dan ini dipastikan akan diambil alih negara.
15:36Itu PT.
15:39XPT BSLT.
15:41Seluas 2.300 hektare.
15:44Kemudian kluster ketiga,
15:48ada IUP-nya, ada izin usaha perkebunannya.
15:52Tetapi HGU-nya belum terbit.
15:56Dan ini dipastikan HGU-nya tidak diterbitkan.
16:01Dan kami merekomendasikan nanti Pak Mendagri,
16:05bersama dengan Pemda,
16:07bersama dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian,
16:11akan mengevaluasi izin usaha perkebunannya.
16:15Yaitu PT ANI seluas 5.244 hektare.
16:22Kemudian PT BOS seluas 4.750 hektare.
16:28Kemudian PT AIR seluas 5.134 hektare.
16:34Pertimbangannya sama,
16:36ya kan, kejadian berulang,
16:39serana perasaan tidak sesuai,
16:40dan perusahaan belum aktif.
16:42Jadi izin usaha perkebunan,
16:43tapi belum ada perkebunannya.
16:45Yang keempat,
16:48ini perusahaan yang kedelapan berarti,
16:51yaitu pencabutan sebagian.
16:53Kenapa sebagian?
16:54Karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen.
16:57Yaitu PT SAE yang ada di Landa, Kalimantan Barat,
17:03seluas 1.510 hektare.
17:05Jadi ada 8 yang kita tindak.
17:08Yang klaster 5, yang ketiga,
17:10sedang pendalaman.
17:12Sedang kita kaji,
17:14dan nanti akan kami lakukan kemudian,
17:16yaitu PT STP,
17:19kemudian PT API,
17:21dan kemudian PT JMS,
17:24sedang kita lakukan pendalaman,
17:27apakah pencabutannya semua atau sebagian,
17:30sedang inspeksi fisik ke lapangan,
17:34dan mengukur data-data yang ada.
17:36Demikian yang bisa kami sampaikan,
17:39data-data yang kami sampaikan,
17:41dan nanti selanjutnya,
17:42tinggal masalah drafting SK,
17:44akan kami umumkan segera.
17:45Terima kasih.
17:46Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18:12Terima kasih.
18:23Terima kasih.
18:30Terima kasih.
18:35Terima kasih.
18:38Jatuh di Sungai Barito,
18:41dan satu orang gugur,
18:43tersenama Yayan.
18:44Yang hari ini,
18:45jenazah sudah berada dalam perjalanan,
18:47dan akan dimakamkan,
18:48di Celincin, Jakarta Utara.
18:50Jadi kami terbuka cita,
18:52atas jatuhnya korban,
18:54gugurnya,
18:55para pahlawan manusia ini,
18:56dalam rangka,
18:58penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
19:00Dan tentunya,
19:00ke depan,
19:01kita akan mengevaluasi,
19:03Standard Operative Procedure,
19:04SOP,
19:05bagaimana dalam rangka,
19:06outer bombing.
19:08Misalnya,
19:08apakah memang ketika saat,
19:10pengambilan air di laut,
19:12atau di sungai itu,
19:13para crew harus menggunakan pelampung,
19:15atau bagaimana kita,
19:16akan evaluasi ke depan,
19:18sehingga,
19:18hal-hal sebenarnya tidak perlu terjadi lagi.
19:20Dan kemudian,
19:21untuk yang terakhir,
19:22helisopropoma yang terjatuh kemarin,
19:24itu,
19:25BNPB,
19:26berkerjasama,
19:27dengan PT,
19:27penyedia jasanya itu,
19:28PT Sumer Taya Kompeti,
19:29yang terlama,
19:30dan operatornya,
19:31PT,
19:31ERSA,
19:32Eastern Aviation.
19:34Nah,
19:34itu memang sudah kontrak dengan BNPB,
19:37dan pesawat yang terjatuh kemarin,
19:39itu berkeseran dari pesawat yang membantu water bombing juga di Kalimantan Barat,
19:43kemudian,
19:44dikeser ke Kalimantan Selatan,
19:45karena memang titik api di Kalimantan Selatan masih cukup banyak.
19:49Selanjutnya,
19:50rekan-rekan sekalian,
19:51mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berada di Papua,
19:55khususnya di Papua Selatan,
19:57pagi ini tadi kami bersama Menteri Kutanan,
19:59Kepala BMKG,
20:00Kepala BRIN,
20:02Pemerintah Provinsi Papua Selatan,
20:04Pemerintah Kabupaten Merauke,
20:06Para Pangdam,
20:08Danren,
20:08Dandim,
20:09Kapolres,
20:10kita juga memasangkan rapat tentang evaluasi,
20:13bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan khususnya.
20:17Karena kami pada tanggal 4 November,
20:19sudah bersurat kepada Gubernur Papua Selatan
20:22untuk mengklarifikasi,
20:23untuk memperifikasi,
20:25dan berkoordinasi dengan aparat terkait di wilayah,
20:28melakukan pengecekan,
20:29terhadap titik-titik api yang ada di data kami melalui
20:32Fire Spot maupun Hotspot,
20:34yang saat ini sudah bisa kami data melalui aplikasi Sentry 97 ID yang ada di BNPB,
20:40sehingga kami perlu klarifikasi di lapangan,
20:42dan menanyakan setelah mengecek apakah terjadi pembakaran dalam langkah pembukaan lahan atau tidak.
20:47Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting,
20:51dan kami berikan bantanya kepada pemerintah daerah
20:54untuk dilakukan tindakan-tindakan pengkarifikasian dan pengkarifikasian data.
20:58Dan kita harapkan bisa segera padang,
21:03dan sampai hari ini juga,
21:05di Papua Selatan kami sudah mengoperasionalkan
21:08dua pesawat CESNA dan melakukan operasi modifikasi cuaca,
21:11sehingga bisa melakukan modifikasi cuaca.
21:15Dan yang terakhir,
21:16di Kalimantan Timur,
21:18pesawat Hercules C-130 dari Australia juga masih beroperasi,
21:22sampai tanggal 12 November 2026.
21:25Demikian,
21:26dan kami juga mohon doa restu,
21:28dan menghimbau kepada masyarakat sekalian,
21:30di satu sisi,
21:31para saudara-saudara kita berjuang untuk mematauan api,
21:34kalau di sisi lain masih ada pelaku pembakaran,
21:37tidak akan telah selesai untuk dalam langkah penanggungan.
21:39Terima kasih.
21:40Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21:48Terima kasih.
22:13Saya rasa tidak serta meletak ke perbankan,
22:16tetapi ke lembaga lain pun demikian.
22:20Ini saat ini sedang dirapatkan,
22:22nanti akan saya informasikan lebih lanjut.
22:24Demikian rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan,
22:28keputusan yang hari ini diputuskan oleh kami,
22:33yang rapat koordinasi tentunya sudah merupakan hasil evaluasi
22:37dan kajian di lapangan dengan fakta dan bukti yang ada
22:43dan menimbulkan efek jirah kepada mereka-mereka pelanggar karhutlah.
22:52Dan mudah-mudahan ini juga ke depannya,
22:55dari masing-masing perusahaan dengan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah,
23:01juga mereka akan berbenah diri untuk ke depannya
23:05dengan sarana dan prasaran yang dilengkapi apabila terjadi kebakaran.
23:10Dan kepada pihak perorangan, kelompok maupun perusahaan, bahkan korporasi,
23:18dengan tindakan tegas inilah justru akhirnya mereka juga mewaspadai,
23:23sehingga tidak terjadi untuk ke depannya.
23:26Terima kasih atas perhatiannya.
23:29Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dianjurkan