Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
KOMPAS.TV - Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, menduga ada sosok besar yang memanfaatkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman meminta agar sosok besar tersebut bisa diungkap Polri.

Lantas, siapakah sosok besar di balik penyadapan? Dan bagaimana bisa mengungkap sosok besar tersebut? Kita bahas bersama Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan Peneliti Pusat Studi Politik, Hukum, Pemilu, dan Demokrasi Universitas Andalas, Feri Amsari.

#penyadapan #presidenprabowo #dpr

Baca Juga Pria di Tangerang Terjebak Selama 30 Menit di Gorong-Gorong | KOMPAS MALAM di https://www.kompas.tv/regional/700640/pria-di-tangerang-terjebak-selama-30-menit-di-gorong-gorong-kompas-malam



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700649/full-habiburokhman-feri-amsari-bahas-dugaan-adanya-sosok-besar-dibalik-penyadapan-presiden
Transkrip
00:00Ketua Komisi Tiga DPR RI Habibie Rohman sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra
00:04menduga ada sosok besar yang memanfaatkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabu Subianto.
00:10Habibie Rohman minta agar sosok besar tersebut bisa diungkap tori.
00:14Lantas siapakah sosok besar di balik penyadapan?
00:17Dan bagaimana bisa mengungkap kasus besar tersebut?
00:21Kita bahas bersama Ketua Komisi Tiga DPR RI Habibie Rohman
00:25dan peneliti Pusat Studi Politik Hukum, Pemilu, dan Demokrasi Universitas Andalas Ferry Amsar
00:30yang juga akan segera bergabung.
00:32Selamat petang Pak Habibie Rohman.
00:35Ya selamat petang.
00:37Ya terima kasih.
00:39Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
00:42Jadi sebenarnya kalau kita terdapuin siapa sosok besar yang Anda maksud
00:47yang memanfaatkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabu Subianto?
00:55Ya saya tidak tahu siapa orangnya, tapi kalau kita melihat dari objek yang disadap
01:02yaitu Presiden, Kepala Negara, kemudian juga banyak lagi tokoh-tokoh bangsa
01:10dan ribuan nomor, maka mustahil yang memanfaatkan hanya listrik sigit
01:18dan kawan-kawannya itu.
01:20Pasti ada sosok besar ya, apakah orang pribadi, apakah kekuatan politik,
01:27apakah partai politik yang di belakangnya.
01:32Jadi kalau menurut Anda, memang belum menyebut siapa orangnya Anda tidak tahu,
01:37tapi mungkin yang Anda maksud, sosok besar ini siapa Pak?
01:40Maksudnya relasi besar, relasi kuasanya, atau besar kekuatannya,
01:45atau bagaimana, apanya yang besar?
01:48Ya, jadi kan kami dapatkan informasi bahwa ini kan bukan sekedar tapping,
01:58bukan sekedar illegal tapping atau penyadapan.
02:01Ada juga profiling, ada juga doxing, lalu ada juga mobilisasi sekelompok masyarakat.
02:12Bahkan ada yang dikatakan ketika dilakukan penangkapan, ada pernyataan.
02:20Oh, kalian tahu ya apa yang harus dilakukan ketika saya ditangkap,
02:24kalau saya ditangkap dengan segala macam, organisasi-organisasi dan lain sebagainya.
02:30Jadi ini nggak sederhana, nggak sesederhana pelanggaran DTE
02:35dalam konteks penyadapan ilegal.
02:38Banyak perbuatan-perbuatan lain yang arahnya adalah insubordinasi.
02:44Menurut saya insubordinasi ini jauh lebih besar daripada sekedar makar,
02:48yang targetnya adalah politik.
02:52Maksudnya tujuan politik lebih dari makar, maksudnya gimana Pak Habib Roman?
02:58Ya, tentu.
03:00Kalau makar di KUHP yang baru itu kan lebih ke persoalan penggulingan presiden secara fisik saja.
03:10Apa namanya dengan kekuatan, bersenjata dan lain sebagainya.
03:15Tapi ini kan metodenya jauh lebih luas, cokupannya jauh lebih luas.
03:19Kalau orang di profiling, berarti kan orang tersebut akan dikriminalisasi
03:26atau lalu kemudian di sandra.
03:29Banyak tokoh-tokoh yang misalnya dia, saya bilang tadi ya,
03:34dia pimpinan di komisi di DPR.
03:37Ada orang tuanya yang di profiling.
03:42Di tapping juga.
03:44Nah ini arahnya kemana?
03:45Menurut saya arahnya akan di sandra, dan target akhirnya adalah
03:50apa namanya, target politik yang sangat besar.
03:56Target politik yang sangat besar, Mas Ferry.
03:59Jadi bagaimana menurut Anda kalau pandangan dari Pak Habib Roman,
04:02ini ada orang besar dibalik penyandapan yang dilakukan oleh Listio Sigit.
04:06Kemudian tadi disampaikan, ini arahnya bisa-bisa melakukan penyanderaan.
04:13Ya pertama, perlu diketahui bahwa di KUHP yang baru,
04:19makar itu tidak hanya kepada fisik presiden.
04:23Dia bisa terhadap wilayah pemberontakan bersenjata,
04:28sebagian atau seluruh wilayah,
04:31bahkan terhadap permufakatan jahat ya,
04:34untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
04:39Kecuali untuk alasan-alasan konstitusional yang diperbolehkan oleh undang-undang dasar.
04:45Misalnya impeachment dan lain-lain.
04:48Jadi di itu KUHP baru.
04:50Nah, saya tentu saja kalau terjadi upaya makar ya,
04:56dengan segala hal yang ditentukan oleh undang-undang yang baru,
05:00KUHP yang baru,
05:01baik itu kepada fisik,
05:03menghalangi perintangan terhadap pemerintahan,
05:05wilayah, dan segala macamnya itu,
05:08tentu perlu secara serius ditangani oleh negara.
05:12Tapi kalau kita cermati baik-baik penjelasan kabar reskrim kemarin,
05:17bahwa ada upaya penyadapan yang diduga sebagai bagian dari upaya,
05:24katakanlah ya, berkembang kemudian sebagai makar.
05:28Ini tentu saja rasionalitas hukum bekerja ya.
05:33Satu misalnya,
05:34kalau yang disadap adalah presiden dan berbagai pihak,
05:39tentu sulit kita merumuskan itu sebagai makar.
05:42Karena rekaman yang terdengar kan rekaman presiden dan orang-orang yang disadap.
05:48Kecuali yang disadap itu listio sigit,
05:51yang terdengar perbincangan untuk meruntuhkan pemerintah,
05:57atau kemudian melakukan upaya serangan fisik atau anslah kepada presiden.
06:01Tapi ketika Senex sudah menyampaikan, Mas Peri,
06:04bahwa ada indikasi makar,
06:06artinya mungkin mereka sudah memegang laporan tertentu,
06:08tapi Anda mengatakan bahwa belum tentu makar.
06:11Ya, saya dukung kalau kemudian dikatakan adalah ada alat bukti lain yang memperkuat argumentasi itu.
06:20Tapi perlu diingat bahwa di keterangan pers pertama itu hanya bicara soal penyadapan.
06:25Itu yang membuat saya tidak masuk akal.
06:27Ini dikategorikan makar.
06:29Yang terdengarkan suara orang yang direkam, bukan pelaku gitu ya.
06:34Kecuali kabar reskrim menjelaskan ada alat bukti petunjuk lain yang berkorelasi dengan itu.
06:42Nah, yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Habib,
06:44kan masih misalnya upaya penyadapan orang tua, anggota DPR, dan segala macam.
06:50Itu yang terdengarkan suara orang yang disadap ya, bukan pelaku.
06:54Nah, atas logika itu tentu perlu didengar pertimbangan dari kabar reskrim,
06:59atau pihak kepolisian yang menjelaskan memang ini adalah upaya makar.
07:04Tapi sejauh analogi hukum, cara pandang hukum dalam penentuan makar,
07:10itu saya belum ketemu tuh, belum dapat tuh kekuatan dari tudingan bahwa ini dilakukan makar.
07:18Oke, jadi...
07:19Nah, karena kalau dilihat unsur-unsurnya, Mbak, ini pidana makar ini cukup luar biasa ya.
07:25Dia menyangkut hukuman mati dan hukuman berat lainnya.
07:28Tentu harus ada perlindungan hak azazi manusia kepada pelaku bahwa
07:34untuk menuding makar perlu kemudian alat bukti yang sangat kuat,
07:39dan tidak ada keraguan atas apapun bahwa itu adalah tindakan makar.
07:44Tentu kalau bicara menyadap presiden tidak boleh, tidak boleh.
07:48Tapi kalau untuk langsung makar, kita tunggu dulu bersabar kita,
07:51mendengarkan apa jenis alat buktinya, dan bagaimana kemudian tudingan ini,
07:56kemudian punya korelasi dengan upaya-upaya yang diangkat upaya bagi pemerintah.
08:02Pak Habib, kalau disampaikan oleh Mas Ferry barusan,
08:05bahwa simpulan makar itu terlalu cepat.
08:08Belum ada bukti lain yang bisa memastikan bahwa upaya tersebut adalah upaya makar.
08:13Penyadapan dilakukan oleh Listio.
08:18Pak Habib?
08:24Pak Habib Roman, dengar suara saya.
08:31Oke, saya ke Mas Ferry lagi.
08:33Mas Ferry.
08:34Oke, silakan.
08:36Halo.
08:36Oke, Pak Habib, tadi disampaikan oleh Mas Ferry,
08:39bahwa simpulan ini makar ini masih terlalu jauh.
08:42Belum ada bukti tambahan yang bisa memastikan bahwa
08:45penyadapan yang dilakukan oleh Listio Sikit adalah berujung pada makar.
08:51Ya, jadi saya ini kan yang membuat KUHP yang baru, ya.
08:55Saya paham sekali rumusan KUHP yang baru itu.
08:59Yang saya maksud adalah,
09:02apa,
09:04peristiwa yang terjadi saat ini, ya,
09:09jauh lebih serius daripada yang diatur dalam KUHP.
09:14Jadi, bukan sekedar apa,
09:16menggerakkan secara fisik pasukan untuk menggulingkan pemerintahan, ya.
09:21Jadi,
09:23sampai dengan, ya,
09:25yang kalau kita lihat dari fakta-fakta yang ada, ya.
09:29Mulai apa, terjadinya tapping,
09:31kemudian profiling,
09:33doxing, ya,
09:35lalu pernyataan-pernyataan dia akan memobilisasi
09:40sekelompok orang, dan lain sebagainya.
09:42Ini jauh lebih serius daripada makar.
09:45Jadi, kalau bicara unsur-unsur delik dalam pidana makar, ya,
09:51menurut saya, ya,
09:52nggak ada masalah untuk pembuktiannya.
09:54Tapi ini jauh lebih serius.
09:55Makanya, saya tadi katakan,
09:56saya diskusi dengan Wamen KUM, ya,
10:00kalau perlu situasi seperti ini,
10:02Presiden menerbitkan perpu
10:04yang memperluas, ya,
10:07apa namanya,
10:09unsur-unsur dalam delik makar tersebut.
10:12Yang sebetulnya,
10:13kalau misalnya kita gini,
10:14kita lihat profiling, ya,
10:16memprofile orang,
10:18dikriminalisasi,
10:19lalu untuk disandra,
10:21untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
10:23Ini kan sulit kalau sekedar hanya pakai pasal makar yang existing sekarang.
10:28Jadi,
10:30peristiwanya,
10:30kejahatannya terasa sekali, Pak.
10:32Oke.
10:33Sama seperti ketika kasus bom Bali.
10:35Dengan tujuan,
10:36Maaf, Pak Abi Roman,
10:37kalau dipertegas lagi,
10:38dengar dulu dong.
10:40Halo?
10:41Nggak, saya mau nginomasikan.
10:43Pak Abi Broman,
10:44tadi kan Anda mengatakan,
10:45saya ngomong dulu dong.
10:47Saya belum selesai, saya ngomong.
10:48Silahkan dilanjutkan.
10:49Kasus bom Bali, ya,
10:51itu kan dikeluarkan perpu.
10:53Karena tindak pidana yang terjadi itu sudah diketahui orang, ya.
10:57Kita rasakan betapa ekstrimnya.
10:59Tetapi undang-undang saat itu tidak bisa, ya,
11:03digunakan untuk memberikan keadilan kepada para korban saat itu.
11:08Maka dibuatkan perpu yang berlaku seluruh,
11:10khusus untuk pelaku bom Bali.
11:12Kurang lebih begitu.
11:13Nah, ini situasinya seperti itu.
11:14memang kalau pasangan makar,
11:16apa namanya,
11:17tidak sulit menurut saya, ya,
11:19untuk diterapkan.
11:20Tetapi ada yang lebih ekstrim dari makar.
11:24Oke.
11:25Mas Ferry,
11:26Pak Abi Broman mengusulkan perpu
11:28untuk menindak penyandapan ilegal yang sekarang ini.
11:30Menurut Anda ini tindakan yang rasional atau berlebihan?
11:33Tindakan penyandapan, Bibi.
11:34Ya, pertama begini.
11:36Saya tidak tahu Pak Habibur Rahman
11:38sedang di mana ketika membahas
11:41pasal 191 hingga 196 KUAP baru, ya.
11:45Tapi, sepertinya beliau tidak memahami
11:48bahwa bahkan apa yang beliau ceritakan itu
11:52termasuk dalam delik makar.
11:54Misalnya, soal pemufakatan jahat
11:57untuk melakukan upaya makar.
11:59Itu bisa luas, bisa doksing, dan lain-lain.
12:01Jadi, 191-196 itu sudah memenuhi
12:06segala unsur makar yang paling berbahaya sekalipun.
12:11Bersenjata, berkelompok, sendirian,
12:13menyerang fisik,
12:15mengganti pemerintahan sebagian atau keseluruhan,
12:21bekerja sama dengan asing,
12:23yang berkaitan dengan keuntungan asing,
12:25dan lain-lain, itu juga sudah ada.
12:27Jadi, hemat saya,
12:29jangan karena pertikaian politik,
12:34lalu ada upaya untuk memperluas, ya,
12:38dengan menggunakan perpu.
12:40Padahal,
12:42pasal-pasal ini,
12:43kalau memang itu makar,
12:45sudah bisa digunakan.
12:47Kecuali, ini berupaya memperluas
12:50untuk mencoba menikam berbagai kelompok
12:54yang berbeda pandangan politik.
12:56Jangan karena kita berkuasa,
12:58menyerang,
12:59walaupun suka tidak suka,
13:01padahal ini adalah pasangan politiknya juga, ya.
13:04Dia yang milih,
13:05dia yang memilih Kapolri itu sendiri,
13:08dia yang terlibat untuk memperpanjang,
13:10dan segala macamnya.
13:11Jadi, ada,
13:12apa ya,
13:13kealpan politis di masa lalu,
13:16yang membuat pertikaian ini berkepanjangan,
13:18dan menjadi besar seperti saat ini.
13:20Dan menurut saya,
13:22penggunaan perpu itu tidak bisa
13:24karena pertimbangan tiga hal, ya,
13:27karena, ya,
13:28memang dibutuhkan secara mendesak,
13:31tidak ada aturan hukumnya,
13:33ada aturan hukum tidak menyelesaikan permasalahan.
13:36Kalau dilihat 191,
13:38sampai 196,
13:40apa yang diceritakan oleh Pak Habib,
13:44soal doxing dan lain-lain,
13:45atau yang lebih berat dari itu,
13:47sebenarnya sudah bisa,
13:48karena ada pasal umumnya.
13:50Jadi, menurut saya beginilah, ya,
13:52ini jangan sampai kemudian,
13:55karena pertikaian politik ini,
13:57kerugian konstitusionalnya menjadi besar,
14:00apalagi ada upaya menggerakkan kepentingan,
14:03apa namanya,
14:04upaya membuat kerusuhan tertentu
14:06dengan berbagai alasan, ya.
14:08Misalnya, menggerakkan unsur militer
14:11masuk ibu kota,
14:11karena yang kita tidak ketahui ini
14:15alat buktinya seperti apa.
14:17Kalau ini memang sebuah,
14:19sebuah hal yang terbuka untuk umum,
14:22mestinya diumumkan detailnya, ya.
14:25Supaya kemudian kita bisa memahami,
14:27bahwa upaya ini memang makar,
14:30atau berlebihan saja,
14:32untuk kemudian menunding makar,
14:34karena ada tindak pidana lain, gitu ya.
14:37Nah, oleh karena itu,
14:38saya pikir kita patut menunggu, ya,
14:41apakah DPR bisa menggunakan hak-haknya
14:44untuk mencoba mencari tahu,
14:46saya pikir juga cukup beralasan
14:48untuk menggunakan hak-hak tersebut.
14:50Jadi, untuk mengungkap penama besar
14:51yang tadi disampaikan oleh Pak Habib,
14:54apa yang harus dilakukan,
14:55kalau bukan dari Perpu?
14:57Ya, kalau dalam tindak pidana,
14:59pasti ketahuan itu,
15:01intelektual dadanya, ya,
15:03pelaku intelektualnya.
15:05Tidak mungkin kejahatan,
15:06kalau memang ini makar,
15:07dilakukan oleh sendirian,
15:09atau satu kelompok.
15:10Dan tidak lazim juga,
15:12sebenarnya,
15:13upaya makar itu berani dilakukan
15:15oleh kepolisian, ya.
15:16Nah, saya melihat,
15:18kalau praktik sejarah kita,
15:20tuding-menuding makar ini
15:21biasa dilakukan
15:22untuk mempertahankan kekuasaan
15:24dalam situasi dan keadaan
15:27yang kemudian dibuat rumit sendiri,
15:28agar punya argumentasi
15:30untuk menuding berbagai hal.
15:32Termasuk apakah memanggil
15:33Presiden sebelumnya
15:34yang disampaikan oleh Mas Usman Hamid,
15:36bilang perlu periksa apa, Jokowi?
15:38Oh, iya.
15:39Sangat-sangat memungkinkan
15:41untuk memanggil itu.
15:42Dan bagi saya,
15:43perlu juga,
15:44agar publik secara terbuka
15:47bisa menilai.
15:48Tapi, jangan sampai
15:49upaya penegakan hukum itu
15:51menghilangkan hak-hak konstitusional
15:53masalah itu lawan politik.
15:55Oke, Pak Habib,
15:56jadi, apa kekosongan hukum
15:57yang begitu mendesak
15:59sehingga kita tidak bisa menyelesaikan
16:01dengan undang-undang ITM
16:02maupun KUHP?
16:03Kemudian, tadi disampaikan oleh Mas Ferry
16:04bahwa jangan sampai
16:06pembentukan perpuk itu
16:07berupaya mencoba
16:08menikam berbagai kelompok
16:09yang berlawanan
16:10dengan kepentingan
16:12politik.
16:14Ya, saya orang hukum ya.
16:17Saya orang teknis hukum
16:18dan saya terlibat langsung
16:20dalam menyusun
16:21pasal-pasal makar yang ada.
16:23Saya paham sekali, ya.
16:25Memang,
16:26bisa saja
16:27digunakan pasal makar
16:28untuk sekedar menghukum
16:30pelaku penyedapan ilegal
16:32dan tindakan-tindakan ilegal ini lainnya.
16:34Tetapi,
16:36saya berpendapat
16:37ada aspek-aspek
16:38yang tidak ter-cover
16:39dalam undang-undang
16:40yang ada saat ini.
16:42Jadi, silakan.
16:43Lalu dikatakan ada
16:44apa namanya,
16:46ada nuat saya inekin
16:47menikam-menikam kemarin,
16:48kita juga tidak
16:49mengerti juga nih
16:50arahnya seperti apa
16:51yang disampaikan Pak Ferry.
16:52Saya hanya mengatakan,
16:53saya mengetahui
16:55ada fakta-fakta hukum
16:57yang sangat serius.
16:58Karena itu,
17:00kalau peristiwa seperti ini,
17:02ini kan baru pertama kali terjadi.
17:04Ada orang berani,
17:06dari polisi di kapal,
17:07berani menyadap kepala negara.
17:09Kita tidak pernah ada
17:10apa namanya,
17:13referensi seperti ini sebelumnya.
17:15Jadi,
17:16menurut saya,
17:17saya menyampaikan
17:18saja hak saya,
17:20tidak cukup ter-cover
17:23dengan pasal-pasal makar.
17:26Memang makar terpenuhi,
17:27tapi tidak cukup ter-cover.
17:29Perlu undang-undang
17:30yang lebih luas lagi.
17:32Termasuk memanggil Pak Jokowi
17:34nggak Pak Habib?
17:34Bagaimana akan menikam
17:35kelompok-kelompok lain
17:36nggak masalah akal gitu loh.
17:38Karena kan,
17:38ini merujuk kepada pelaku
17:40yang ada saat ini gitu loh.
17:41Menikam-menikam itu
17:42saya nggak ngerti deh
17:43arahnya seperti apa.
17:44Tapi saya ngomong
17:45murni teknis hukum.
17:48Jadi, menurut Anda
17:49perlu tidak Pak Jokowi
17:51dipanggil seperti disampaikan
17:52oleh Mas Husman Hamid Kemalin
17:53untuk diperiksa?
17:54Ya, disampaikan saja nanti
17:56kan dari fakta-fakta.
17:57Nanti kita RDPU
17:58kan akan dibuka.
18:00Kami juga akan menanyakan
18:01share langsung
18:02kepada Pak Kepori, Pak Kabariskun.
18:05Fakta-faktanya seperti apa?
18:07Gitu kan ya.
18:07Oke, baik.
18:08Terakhir Mas Ferry.
18:09Jadi, memang simpulannya
18:10menurut Anda
18:11Pak Jokowi harus dipanggil
18:13perpu perlu dibentuk atau tidak?
18:15Ya, saya pikir
18:17Pak Habibur Rahman
18:19dalam galau bersangkatan
18:21untuk menerapkan pasal.
18:22Tadi awalnya beliau mengatakan
18:24tidak cukup
18:26ada ketentuan itu.
18:28Ya, memang.
18:29Kemudian dikatakan bahwa
18:31bisa saja.
18:31Tapi banyak fakta
18:32yang belum diatur
18:34di Undang-Undang Inggris saat ini.
18:36Bisa saja itu
18:37artinya ya bisa.
18:38Karena
18:38tentu saja
18:39dia akan berkaitan
18:41dengan pemberatan
18:42dan lain-lain.
18:43Jadi, bagi saya
18:44sudah lah.
18:46Karena
18:46ini yang membuat pasal
18:48adalah teman-teman
18:49di DPR juga.
18:50Yakinlah dengan
18:50buatan sendiri ya.
18:52Karena
18:52perpu itu kan
18:53sifatnya
18:55karena hal itu
18:56hukum kan dinamis
18:56terus berkembang.
18:58Dulu nggak ada orang
18:59berani menyadap presiden.
19:00Mana ada
19:01kapal yang berani
19:01menyadap presiden.
19:03Perlu juga
19:04kemudian dipahami
19:05bahwa
19:06upaya kemudian
19:07makar itu
19:08tidak sekedar
19:09kita lihat dari
19:10aspek penegakan hukum ya.
19:12Tapi aspek politiknya.
19:14Misalnya
19:15ini kan
19:16ancamannya
19:16hukuman mati ya.
19:18Tidak main-main.
19:18Oke, baik.
19:19Jadi,
19:19kehati-hatian
19:20sangat diperlukan.
19:21tapi mari
19:22kita gunakan
19:23alat bukti
19:24yang ada
19:25untuk kemudian
19:26bisa diketahui
19:27oleh publik semua
19:28bahwa memang
19:29ini patut
19:30untuk dituding makar
19:31atau tidak.
19:31Baik.
19:32Sekali lagi
19:33kalau hanya
19:33soal penyadapan
19:34yang didengar
19:35bukan suara pelaku itu
19:36suara topan.
19:38aneh kalau kemudian
19:39terburu-buru.
19:40Penyadapan itu
19:41melakukan kejahatan
19:42salah satu
19:43bukan persoalan
19:44siapa yang didengar.
19:45gitu loh.
19:46Penyadapan
19:46dilakukan untuk
19:47tindakan-tindakan lain
19:49dosing,
19:49profiling,
19:50dan lain sebagainya.
19:50Kalau ternyata
19:51ada alat bukti lain
19:53yang mendukung
19:54ya boleh saja.
19:55Tapi kan
19:56argumentasi awalnya
19:57kan penyadapan.
19:58Baik.
19:59Kita tunggu nanti ya
20:00setelah RSS.
20:01Penyadapan gitu loh.
20:03Baik.
20:03Terima kasih Pak Habib Roman.
20:04Terima kasih Mas Ferry
20:05telah bergabung di Kompas Petang.
20:06Selamat petang.
20:07Sampai ketemu lagi.
20:08Terima kasih.

Dianjurkan