Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,6 miliar oleh Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengadaan tersebut melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

ICW meminta pemerintah membenahi tata kelola anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Organisasi tersebut juga mendorong adanya aturan yang lebih jelas untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam kerja sama antara perusahaan dan instansi pemerintah.

Menanggapi temuan ICW, RANS menyatakan bahwa setiap kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan serta regulasi yang berlaku.

RANS juga menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memiliki tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan. Dengan nilai total Rp14,6 miliar, perusahaan menyebut kerja sama itu telah menghasilkan 150 keluaran atau output.

ICW berharap pemerintah mengungkap secara terperinci proses penganggaran dan menindaklanjuti persoalan tersebut.

#raffiahmad #icw #peemerintah

Baca Juga RANS Jawab Isu Konflik Kepentingan Raffi Ahmad, Sebut The Dudas-1 Dibentuk Sebelum Dilantik di https://www.kompas.tv/nasional/700958/rans-jawab-isu-konflik-kepentingan-raffi-ahmad-sebut-the-dudas-1-dibentuk-sebelum-dilantik

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701606/icw-soroti-pengadaan-jasa-influencer-rp14-6-m-oleh-pemerintah-ini-tanggapan-rans-kompas-petang
Transkrip
00:00Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia Corruption Watch atau ICW,
00:05soroti proyek pengadaan jasa influencer untuk promosi senilai 14,6 miliar rupiah oleh dua kementerian
00:12yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
00:21Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW meminta pemerintah segera membenahi tata kelola anggaran
00:27pengadaan barang dan jasa termasuk detail penganggaran langsung yang menyebut pada individu.
00:33ICW mendorong agar ada aturan yang jelas agar tak menimbulkan konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik.
00:42ICW juga berharap detail penganggaran dapat terungkap
00:45serta pemerintah pusat dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut yang kini telah meluas di publik.
00:54Yang ingin dicapai oleh ICW adalah tata kelola daripada penganggaran dan tata kelola belanjanya pemerintah sebenarnya.
01:02Ini kan menjadi pertanyaan juga di publik bagaimana sebenarnya pemerintah mengelola belanjanya
01:08terkait dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.
01:12Yang kita lihat mendapat manfaat setingkat wakil menteri namun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka melakukan deklarasi terkait pada konflik
01:23kepentingan.
01:24Dalam laman resmi ransentertainment.co.id, ransentertainment Indonesia TBK Buka Suara
01:30merespon temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan
01:36dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.
01:40Rans menjelaskan setiap kerjasama perusahaan dengan instansi pemerintah dijalankan secara profesional
01:45sesuai prosedur, pengadaan, dan regulasi yang berlaku.
01:49Termasuk soal tujuan dan ruang lingkup kerjasama dengan Kementerian.
01:53Penentuan kewajaran harga dengan nilai kerjasama total Rp14,6 miliar.

Dianjurkan