00:00Tapi ada hal-hal yang betul-betul sangat menarik ya, yang bisa kita lihat bahwa KPU sama sekali tadi bersaksi
00:10tidak pernah melihat ijazah asli dari saudara Joko Widodo.
00:15Padahal dua saksi tadi, yang pertama adalah Andi Bagus Makawaru adalah pegawai dari KPU Pusat,
00:23yang tadi juga sudah menyatakan sendiri bahwa KPU Pusat itu bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan mengkumulasi semua data pemilihan
00:34umum, pemilihan daerah ya, di seluruh Indonesia.
00:38Artinya, semua kelengkapan dokumen dari orang yang jadi wali kota, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden, itu juga ada di
00:47bawah penanganan dari KPU Pusat.
00:50Anehnya, sudah berkali-kali saudara Joko Widodo itu mencalonkan diri, mulai dari wali kota 2005, 2010, gubernur 2012, presiden 2014,
01:042019,
01:05sama sekali petugas KPU tersebut tidak pernah melihat ijazah asli dari yang bersangkutan.
01:12Padahal, ada peraturan di KPU sendiri yang menyatakan, apabila legalisir ijazah itu ada keganjilan, maka wajib untuk dilakukan verifikasi.
01:28Tentu saja, sesuai juga dengan peraturan kementerian ya, bahwa verifikasi itu berkaitan dengan ijazah asli ya.
01:37Di sini kami menyampaikan sampel ya, jadi dari hasil penelitiannya Dr. Bonatwa Silalahi yang sudah confirm ya, ijazah Jokowi tidak
01:47ada seperti itu,
01:48ini kami tadi juga gunakan sebagai fakta persidangan, mulai tahun 2005 di Surakarta, 2010 di Surakarta, 2012 di Jakarta, 2014
02:00dan 2019 di KPU Pusat ya,
02:02yang bersangkutan itu hanya menggunakan dua spesimen saja ya, satu spesimen yang digunakan pada saat jadi wali kota ya,
02:11yang ini ada keganjilan jelas, pertama adalah dari petugas yang memberikan legalisir, atas nama dekan Profesor Muhammad Naim.
02:21Padahal Profesor Muhammad Naim ini baru menjadi dekan tahun 2008, sampai tahun 2012.
02:27Tapi anehnya, legalisir ijazah yang ada tanda tangan Profesor Muhammad Naim, juga digunakan untuk wali kota 2005 dan tahun 2010.
02:38Padahal Prof Naim itu baru jadi dekan tahun 2008, sampai 2012.
02:44Berarti Profesor Naim ini ketika tanda tangan pakai mesin waktu, ya jadi lompat ya gitu.
02:51Dan spesimen yang sama, ijazah legalisir fotokopi yang sama, ini juga digunakan oleh yang bersangkutan, Saudara Joko Widodo,
02:59untuk mendaftar sebagai gubernur DKI Jakarta dan sebagai presiden tahun 2014.
03:07Padahal di tahun 2014, dekannya juga sudah bukan Profesor Muhammad Naim, sudah digantikan dengan dekan yang lain.
03:15Tetapi, legalisir fotokopi ijazah ini masih tetap menggunakan nama Profesor Muhammad Naim untuk pencalonan presiden tahun 2014.
03:26Barulah tahun 2019, Saudara Joko Widodo menggunakan, ini tahun 2019 ya, satu-satunya yang legalisirnya menggunakan warna biru ya,
03:37Ini menggunakan tanda tangan dekan yang saat itu sedang menjabat ya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Budi Ari Eshud dan seterusnya
03:48ya.
03:49Nah yang aneh, yang aneh adalah tentang NIP, ya tentang NIP.
03:56NIP dari Profesor Muhammad Naim, pada legalisir jasa yang digunakan wali kota tahun 2005, ya itu masih oke.
04:05Karena peraturan tentang perubahan NIP dari PNS itu baru diatur oleh pemerintah tahun 2008.
04:14Tapi ketika Profesor Muhammad Naim nama yang sama, itu digunakan legalisirnya pada tahun 2010, dengan NIP hanya 9 digit, itu
04:26sudah menyalahi.
04:27Dan besar kemungkinan legalisir ijazah ini juga patut kita curigai akurasinya, ya, keabsahannya.
04:36Kemudian apalagi ketika Profesor Muhammad Naim yang sudah tidak menjabat sebagai dekan, di tahun 2014 masih juga digunakan, dengan NIP
04:45yang juga masih 9 digit.
04:47Padahal peraturan pemerintah itu, NIP dari 9 digit berubah menjadi 18 digit, itu sudah berlaku sejak tahun 2008.
04:57Oleh hal-hal yang ganjil seperti ini, peraturan pemerintah seharusnya mengharuskan, mewajibkan dari KPU untuk melakukan verifikasi.
05:07Baik kepada ijazah aslinya, maupun kepada institusi penerbit ijazah, yaitu dari UGM, ya, seperti itu.
05:17Kemudian ketika satu saksi yang atas nama Binsar Siagian, Binsar Siagian, ya, Binsar Siagian itu yang bersangkutan menyerahkan dua pas
05:32foto atas nama katanya Joko Widodo tahun 2012, ya.
05:38Kemudian saya tanya foto tersebut, ya, foto seseorang laki-laki dengan rambut tipis, belah tepi, tanpa kacamata, tanpa kumis.
05:49Ya, kemudian saya tunjukkan ijazah, apa, legalisir ijazah seperti ini, ya, saya tunjukkan seperti ini.
05:57Ya, saya tanya yang foto, ya, foto yang menjadi barang bukti yang rambut tipis, belah tepi, kacamata, kumis, ya,
06:05Dengan foto yang ada di ijazah, rambut tebal, belah tengah, kacamata, dan kumis, saya tanya kepada saksi apakah namanya siapa?
06:15Namanya Joko Widodo.
06:16Yang belah tengah, kumis, kacamata, namanya siapa? Joko Widodo.
06:20Saya tanya apakah orang ini, orang yang sama, saksi tidak bisa menjawab, ragu-ragu, tidak bisa menjawab.
06:27Bahkan tadi berkata tidak, ya, ragu-ragu.
06:29Jadi ini adalah skakmat dari saya, ya, teman-teman semuanya, ya, skakmat dari saya tentang itu.
06:36Lalu kemudian berikutnya lagi adalah tentang undang-undang yang berkaitan yang seharusnya itu sangat diketahui oleh KPU.
06:43Dan yang menarik lagi adalah bahwa barang bukti terkait dengan dokumen Pilpres, pemilihan presiden,
06:50itu oleh KPU diserahkan kepada Polda itu hanya tahun 2019.
06:57Sedangkan dokumen tahun 2014, pemilihan presiden yang pertama, sama sekali tidak diserahkan.
07:05Dan saksi dari KPU tadi tidak tahu bagaimana menjawab ketika kami tanya
07:09kenapa berkas atau dokumen tahun 2014 tidak diserahkan sebagai barang bukti.