• 4 menit yang lalu
Jika DPR mengikuti tenggat waktu 60 hari kalender untuk presiden mengusulkan dua nama cawapres ke MPR, maka berbeda dengan tenggat waktu
Transkrip
00:10Intro
00:12Pengusulan nama dua cawa pres ke MPR berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR
00:18dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang.
00:25Sehingga jika sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan WAPRES dijadwalkan tanggal 9 Desember
00:34maka nama cawa pres harus disetorkan maksimal 19 November.
00:40Pakar pemilu Titi Anggreni meminta pihak terkait untuk patuh pada aturan dan tidak mencari celah pembenaran.
00:48Nah berkaitan dengan hari yang dimaksud itu sangat tegas di dalam Undang-Undang MD3
00:55pasal 1 angka 9 dan juga di dalam Tatip MPR nomor 1 2024 pasal 1 angka 22 bahwa hari adalah
01:04hari kerja.
01:05Dengan demikian kalau MPR mengatur sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilakukan pada 9 Desember 2026
01:15paling lambat 14 hari kerja sebelum 9 Desember itu adalah pada 19 November 2026.
01:25Bagaimana kalau ketentuan itu disimpangi atau tidak dilaksanakan?
01:30Maka jelas-jelas ya cacat prosedur.
01:33Jangan sampai kemudian ketidakcermatan baru kembali menimbulkan kontroversi, polemik, dan gugatan-gugatan baru.
01:41Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad meyakini
01:48tidak ada yang keliru dengan keputusan MPR dan tenggat penyerahan nama Cawapres oleh Presiden Prabowo.
01:55Dasko menyebut, keputusan MPR dihitung berdasarkan Undang-Undang Dasar, yakni 60 hari kalender.
02:03Patokannya itu adalah Undang-Undang Dasar.
02:06Kalau Undang-Undang Dasar itu adalah 60 hari kerja.
02:09Jadi semua, 60 hari kalender.
02:12Jadi semua itu dihitung berdasarkan patokan Undang-Undang Dasar,
02:16proses-proses itu adalah hari kalender.
02:21Merujuk pada Undang-Undang MD3 Pasal 46 Ayat 2,
02:25Presiden mengusulkan dua calon wakil Presiden
02:27beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR
02:31paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaran sidang paripurna.
02:35Mengenai ketentuan hari,
02:38Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang MD3 disebutkan,
02:41hari adalah hari kerja.
02:44Begitupun dengan tatip MPR Pasal 136 Ayat 1
02:48yang memberi batas waktu 14 hari bagi Presiden
02:52memberi usulan dua cawa pres ke MPR
02:54paling lama 14 hari sebelum penyelenggaran
02:57sidang paripurna MPR.
02:59Dan untuk ketentuan hari,
03:01dalam Pasal 1 Angka 22 tertulis,
03:04hari adalah hari kerja.
03:08Sepulangnya, Prabowo dari luar negeri
03:10diketahui masih akan mengumpulkan lagi
03:12para ketum parpol untuk membahas
03:14sosok pengganti cawa pres
03:15jelang sidang paripurna.
03:17Sosok pertemuan yang lalu itu
03:19waktunya singkat sekali,
03:21sehingga tidak cukup ruang dan waktu
03:24untuk berjala panjang.
03:25Dan kemudian Presiden melakukan tugas
03:27maha penting ke luar negeri,
03:30saya mendengar beliau kembali
03:31akan memanggil lagi ketuk-ketuk partai
03:34untuk diajak berjala.
03:35Saya kira proses yang sangat bagus itu.
03:38Hiruk pikuk Bursa Cawa Pres pengganti Gibran
03:41semakin mengerucut
03:42kedua nama internal Gerindra,
03:44yakni Suf Midasko Ahmad dan Sugiono.
03:48Tim Liputan Kompas TV
03:55Wakil Ketua DPR Suf Midasko Ahmad
03:57menyerahkan mekanisme tengkat waktu
03:59penyerahan nama Cawa Pres
04:01pengganti Gibran Raka Buming ke MPR.
04:03Dasko minta publik menunggu
04:05langkah yang akan diambil Presiden
04:07soal penentuan nama Wakil Presiden
04:09pengganti Gibran Raka Buming.
04:10Dasko menyebut Presiden akan tiba di Indonesia
04:13pada Jumat malam setelah melakukan
04:15rangkaian kunjungan kerja ke Tiongkok.
04:24Soal masalah tengah waktu WAPRES
04:27dan lain-lain silahkan ditanyakan kepada MPR
04:30karena mekanisme yang ada di MPR
04:32saya kemudian tidak ikut memutuskan
04:34karena saya pimpinan DPR.
04:36Ya begini, saya kan belum tahu
04:39jadwal Presiden ketika pulang nanti
04:43karena saya tidak mengatur jadwal
04:46tetapi kepulangan Presiden adalah
04:50nanti malam
04:51dan apa-apa yang kemudian akan dilakukan
04:55dalam proses-proses masalah WAPRES ini
04:58tentunya kita serahkan kepada Presiden
04:59dan kita sama-sama saja menunggu
05:02terhadap langkah-langkah yang akan
05:06diambil oleh Presiden
05:07dalam kemudian masalah penentuan WAPRES.
05:14Jika DPR mengikuti tenggat waktu
05:1660 hari kalender untuk Presiden
05:18nusulkan dua nama cowok pres ke MPR
05:20maka berbeda dengan tenggat waktu
05:22yang diatur dalam Undang-Undang MD3
05:24dan Tatip MPR
05:25yakni hari yang dimaksud adalah hari kerja.
05:27Lalu adakah konsekuensi
05:29jika penyerahan nama cowok pres ke MPR
05:31melewati batas waktu yang diatur
05:33dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR?
05:35Kita bahas bersama
05:36Pakar Hukum Tata Negara
05:38Universitas Andalas Ferry Amsari
05:39dan kami juga mengundang
05:41Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia
05:43tapi Ahmad Doli Kurnia
05:44belum bergabung bersama kami
05:46Saya sapa dulu, Bung Ferry
05:47Selamat petang
05:49Selamat petang, Mbak
05:50Bung Ferry, kalau Bang Dasko kan bilang
05:53patokannya mengikuti Undang-Undang
05:55Desar 1945
05:5660 hari kalender
05:57tapi Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR
05:59kan bilangnya adalah hari kerja
06:00mana yang sebenarnya bisa kita ikuti?
06:04Ya, ketentuan Undang-Undang Dasar
06:07dan Undang-Undang jelas tidak bertabrakan
06:09karena tidak mungkin ada Undang-Undang
06:11yang berseberan dengan Undang-Undang Dasar
06:15yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah seluruh paket hari ya
06:20jadi MPR itu diberikan batas waktu maksimum
06:26yaitu 60 hari
06:28kalau proses pemilihan itu tidak boleh melewati 60 hari yang ditentukan
06:34nah sementara apa yang diributkan sekarang adalah hari dalam rangka pengajuan nama calon
06:42dua orang nama kan begitu ya
06:44yang satu berpatokan kepada hari kalender dan satu berpatokan kepada hari kerja
06:51nah dimana kita bisa lihat ketentuannya tentu saja secara teknis
06:57itu diatur di dalam Undang-Undang MD3 dan Tatip MPR
07:02nah oleh karena itu
07:03kalau dinyatakan bahwa harinya adalah hari kerja
07:07maka tentu tidak boleh ditafsirkan hari kalender
07:11begitu juga sebaliknya
07:13jadi saya pikir ada kesalahpahaman dalam membaca Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3
07:20yang paling mengkhawatirkan adalah MPR, DPR belum membaca ketentuan Undang-Undang MD3
07:28sehingga luputlah mereka dari mengajukan nama dua calon nama ini
07:33konsekuensi hukumnya Bung Ferry sorry
07:35kalau konsekuensi hukumnya kalau misalnya menyalahi Undang-Undang MD3 itu soal tafsiran berapa harinya apa?
07:43ya tentu kalau melanggar Undang-Undang akan dinyatakan batal demi hukum ya
07:49bahwa proses itu dianggap cacar hukum ya tidak sah begitu ya
07:55nah tentu ini soal kredibilitas juga
07:59bahwa MPR betul-betul harus taat kepada Undang-Undang yang mereka diatur di dalamnya
08:06oleh karena itu MPR tidak boleh lari dari ketentuan Undang-Undang
08:09kecuali karena pertimbangan kealpaan memahami Undang-Undang
08:15itu nanti konsekuensinya beda lagi
08:18apakah ini dianggap sebagai kealpaan tidak baca Undang-Undang
08:22lalu timbulah situasi yang disebut hal-iwal kegentingan memaksa
08:27yang harus akhirnya mengeluarkan perpu
08:29karena penyelenggara negara tidak baca Undang-Undang
08:33jadi ini yang sangat memilukan ya
08:37kalau penyelenggara negara kita malah luput daripada Undang-Undang yang mereka buat sendiri
08:43juga unik bagi saya Mbak
08:46karena begini
08:47wakil presiden kita itu dinyatakan bertindak inkonstitusional
08:53karena melanggar syarat
08:55yang kemudian ada peraturan yang dilanggar gitu ya
08:59ada Undang-Undang atau ketentuan konstitusi yang dilanggar
09:02nah sekarang begitu mau mencari penggantinya
09:04kita juga melanggar Undang-Undang
09:06jadi begitu mirisnya negara kita
09:08oke Bu Ferry
09:09saya pikir
09:09oke lanjutkan
09:11saya pikir ini karena memang tidak baca ketentuan Undang-Undang
09:17saja jadi semuanya luput
09:20informasi ke presiden kan harusnya sudah masuk sejak hari pertama
09:24mengenai ketentuan Undang-Undang MD3
09:28soal teknis dan tata cara
09:30bagaimana mengajukan dua nama ke MPR
09:33kalau luput seperti ini artinya
09:36supply informasi ketentuan hukum kepada presiden
09:40itu gagal diberikan secara baik
09:43jadi ada yang tidak bekerja
09:45sehingga kemudian presiden
09:47belum sampai hari ini untuk mengajukan nama
09:51padahal ini sudah lewat hari loh gitu ya
09:54nah kalau misalnya alasannya adalah presiden masih di luar negeri
09:58menghadiri agenda kenegaraan itu adalah alasan yang bisa diterimakah
10:00dalam kacamata ketentuan negaraan
10:03sampai belum bisa menyerahkan nama cawa pres?
10:06nggak bisa lah
10:07kunjungan ke luar negeri itu berdasarkan tugas negara
10:12menyetor nama ini juga tugas yang sangat penting
10:16dan bahkan jauh lebih penting daripada mengurus relasi dengan negara asing ya
10:20ini urusan dalam negeri yang sangat penting ya
10:24yang menurut saya tidak boleh luput
10:28dengan alasan apapun gitu
10:30oke dan kita juga sudah terus menghubungi waktu Partai Golkar
10:34sekaligus anggota Komisi 2 DPRI Ahmad Doli Kurnia
10:36tapi masih belum bisa bergabung
10:37Bung Ferry kalau gitu sekarang kan sudah melewati tenggat waktu
10:42maka yang bisa dilakukan adalah memundurkan jadwal sidang paripurna MPR
10:47atau ada hal lain yang juga harus dipertimbangkan?
10:50mau apapun saya pikir yang akan dilakukan oleh MPR
10:56tentu tetap berpedoman kepada tenggat waktu yang sudah ditentukan Undang-Undang Dasar
11:01nah pilihannya tentu saja alternatifnya tentu mengundurkan waktu sidang
11:06dengan harapan itu bisa dimungkinkan
11:11yang tentu tidak boleh dilanggar adalah
11:14waktu maksimum yang sudah ditentukan Undang-Undang Dasar
11:19karena kalau itu terlanggar lagi bagi saya itu keterlaluan ya
11:23ada semacam kesengajaan mengabaikan konstitusi
11:26dan mestinya Presiden tidak boleh melanggar apa-apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi
11:32oke, artinya kalau misalnya pun memundurkan jadwalnya lebih dari tanggal 9
11:38apakah ada proses lagi atau prosedur yang harus dilakukan sebelumnya
11:42atau harus ada surprise lagi juga dari Presiden sebenarnya Bung Ferry?
11:45ya tentu secara teknis ya
11:47akan disesuaikan dengan pedoman waktu batasan akhir
11:53untuk mengajukan nama calon dari tenggat waktu jadwal sidang
11:57nah oleh karena itu berhati-hatilah menentukan hari
12:00sebaik-baiknya MPR sudah memapping dulu tanggal-tanggal penting itu
12:06agar kemudian tidak terjadi kealpan kedua kali
12:10dan sayang sekali sebenarnya kemarin itu diumumkan terburu-buru
12:16yang menurut saya mereka harusnya mendata sebaik-baiknya tanggal-tanggal penting
12:22yang harusnya dengan mudah mereka kerjakan gitu ya
12:27oke, Bung Ferry, sorry singkat saja terakhir
12:29kalau misalnya tetap berpegang kepada Undang-Undang Dasar
12:32dan tidak menggeser tanggal sidang itu dari 9 Desember 2026
12:36apakah yang terganggu legitimasinya itu hanya sidang MPR-nya
12:39atau sampai ke status WAPR-nya dan apa konsekuensinya juga?
12:44ya pertama di Undang-Undang Dasar itu
12:47pasal 7A, 7B, 8 gitu ya yang berkaitan
12:53itu tidak menyebutkan batas teknis pengusulan nama
13:00dia hanya menentukan gambaran besar harinya yang harus diselesaikan
13:05jadi sebelum 60 hari itu terlampaui
13:08wakil presiden yang baru sudah ada
13:11nah untuk teknis misalnya presiden menyetor dua nama ke MPR gitu ya
13:17kapan MPR bersidang
13:19itu diatur di dalam Undang-Undang MD3
13:21teknis itu dimungkinkan karena itu Undang-Undang
13:26sebagai aturan main teknis
13:29nah kalau pertanyaannya bagaimana
13:31kalau waktu-waktu itu dilewati
13:33tentu ada pelanggaran hukum
13:35nah dalam konsep hukum administrasi negara
13:38kalau ada pengabayaan
13:39maka akan hilang kewenangannya
13:41sebab kewenangan itu ditentukan oleh kewenangan itu
13:45waktunya diberikan itu kapan gitu ya
13:47kalau itu terlewati
13:49maka dia akan dinyatakan
13:50batal demi hukum atau tidak sah
13:52tidak hanya saja prosesnya juga hasilnya
13:55oke baik
13:57Bang Ferry Amsari terima kasih sudah berbagi bersama kami
13:59Kompas Petang
13:59selalu Bang Ferry
14:01selamat sehat
14:04Saudara tiga anggota

Dianjurkan