• 6 menit yang lalu


JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah tertunda selama 18 tahun.

Aturan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan, termasuk penipuan investasi, sekaligus memberikan efek jera bagi para koruptor.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menilai UU Perampasan Aset yang baru disahkan belum memberikan manfaat nyata bagi pemberantasan korupsi.

Menurut dia, aturan tersebut tidak mengakomodasi mekanisme perampasan aset milik penyelenggara negara yang kekayaannya tidak sebanding dengan penghasilan sah dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya (unexplained wealth).

"Kami merasa di-prank ya, Mbak Sindi. Isinya PPSAN kosong. Makanya mereka berani mengesahkan karena ternyata apa yang menjadi aspirasi utama dari publik itu tidak diakomodir," ujar Zaenur Rohman dalam dialog Sapa Pagi, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga Habiburokhman Sebut UU Perampasan Aset Tetap Bisa Miskinkan Koruptor meski Tanpa Illicit Enrichment di https://www.kompas.tv/nasional/702924/habiburokhman-sebut-uu-perampasan-aset-tetap-bisa-miskinkan-koruptor-meski-tanpa-illicit-enrichment



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702940/uu-perampasan-aset-resmi-disahkan-peneliti-pukat-ugm-soroti-sejumlah-kelemahan-sapa-pagi
Transkrip
00:00Undang-undang perampasan aset akhirnya disahkan DPR setelah mengendap selama 18 tahun.
00:06Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan
00:10seperti penipuan investasi hingga efek jera bagi para koruptor.
00:14Tapi undang-undang ini juga tidak lepas dari kritik
00:18karena dinilai minim partisipasi publik dan tidak ada keterbukaan dari DPR dalam pembahasannya.
00:24Kami sudah menghubungi sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI untuk dialog pada pagi hari ini
00:29namun masih belum mendapatkan respons.
00:31Jadi kita bahas soal ini bersama peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukatugam Zainur Rohman.
00:36Mas Zainur, selamat pagi.
00:39Selamat pagi Mbak Zindi.
00:41Mas Zainur setelah penantian 18 tahun akhirnya disahkan.
00:44Dengan penantian selama itu, apakah menurut Anda sudah betul menjadi kabar baik
00:49dan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh publik?
00:53Kami merasa di-prank ya Mbak Zindi.
00:55Isinya pepesan kosong, makanya mereka berani mengesahkan
00:59karena ternyata apa yang menjadi aspirasi utama dari publik itu tidak diakomodir.
01:05Yaitu bagaimana harusnya undang-undang perampasan aset itu
01:10dapat mengakomodir mekanisme perampasan aset bagi para penyelenggara negara
01:16yang tidak sesuai dengan penghasilan sahnya, tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
01:21Ini yang kemudian akibat dari tidak diaturnya unexplained wealth
01:26di dalam undang-undang perampasan aset ini, kami tidak melihat kontribusi
01:30atau manfaat nyata undang-undang perampasan aset ini untuk mendukung pemerantasan korupsi.
01:36Mengapa demikian Mbak Zindi?
01:37Karena kalau kita lihat, hal-hal yang diatur di dalam undang-undang perampasan aset yang baru ini
01:43sudah hampir semua hal itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain,
01:48baik itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana
01:52atau bahkan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi Mbak Zindi.
01:56Artinya apa yang baru di undang-undang ini kok gitu Mas Zainur?
02:00Memang ada yang baru, yaitu perampasan aset tanpa putusan pidana.
02:04Tetap dengan putusan hakim ya Mbak Zindi ya, tetapi tanpa pemidanaan bagi pelakunya.
02:09Hanya saja Mbak Zindi, syarat untuk dapat diprosesnya itu
02:13lewat ketat, threshold-nya sangat tinggi, yaitu ketika tersangka atau terdakwanya meninggal dunia,
02:20melarikan diri, sakit permanen, pelakunya tidak diketahui,
02:23atau pelakunya tidak diketahui keberadaannya.
02:26Itu ada dalam pasal 6 ayat 1.
02:28Jadi bayangkan Mbak Zindi, untuk tipikor yang orangnya ada, orangnya hidup, tidak kabur,
02:34itu tidak dapat dilakukan perampasan aset tanpa pemidanaan,
02:37menggunakan mekanisme non-conviction-based asset for venture.
02:41Sehingga saya lihat memang ini adalah akal-akalan dari DPR,
02:45sekadar untuk kejar tayang, untuk memenuhi tuntutan dari publik,
02:50apalagi ada yang menjanjikan 15 Desember pasti sah, kemudian mereka mengesahkan.
02:55Sebenarnya yang ditakutkan oleh elitkan selama ini sebenarnya adalah
03:00perampasan aset yang tidak sesuai dengan penghasilannya itu Mbak Zindi.
03:03Misalnya ya, banyak pejabat atau bahkan aparat penegah hukum yang punya rekening gendut.
03:08Gaya hidupnya berumah-umah-umahan jauh sekali dari karakter penghasilan sahnya.
03:14Itu kan sebenarnya yang ingin disasar dari undang-undang perampasan aset,
03:17tapi ternyata itu tidak dimasukkan ke dalam undang-undang ini.
03:21Harta yang bisa dirampas itu dilimitasi Mbak Zindi,
03:24sedemikian rupa yang sebenarnya limitasi tersebut sudah ada di dalam KUHAP.
03:29Ya ini ada 4 jenis harta Mbak Zindi yang bisa dirampas.
03:32Yang pertama adalah hasil tindak pidana,
03:35yang kedua adalah alat tindak pidana,
03:38yang ketiga adalah hasil temuan yang diduga dari tindak pidana,
03:41dan yang keempat adalah harta milik sah pelaku untuk mengganti kerugian keuangan negara.
03:46Sebenarnya hampir semua hal itu sudah diatur Mbak Zindi dalam KUHAP kita
03:50maupun dalam undang-undang tipikor.
03:52Hanya satu kan yang baru yaitu hasil temuan gitu ya.
03:55Ini barang temuan yang memang sebelumnya belum diatur.
03:58Pertanyaannya, dengan kriteria yang ketat seperti ini,
04:02kasus kenapa yang bisa dijerat di proses menggunakan undang-undang perampasan aset yang baru ini?
04:09Saya sangat pesimis ya.
04:10Saya melihat ini undang-undang yang nantinya akan useless,
04:13tidak akan banyak berguna Mbak Zindi.
04:15Oke, nah Mas Zenur selain tadi harta yang nggak jelas asal-usulnya nggak bisa dirampas begitu saja,
04:20kemudian yang juga dikritisi adalah soal kasus-kasus korupsi di masa lalu
04:24sebelum undang-undang perampasan aset disahkan juga tidak bisa dirampas.
04:27Apalagi ini juga dihitung berlakunya 12 bulan setelah undang-undang diundangkan.
04:31Nah ini menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya di balik layarnya?
04:35Sampai pasal-pasal yang sebenarnya begitu diinginkan oleh publik justru kok lolos nih?
04:40Ini sepertinya kesepetatan elit ya, agar tidak menyentuh yang sudah melakukan korupsi di masa lalu.
04:47Bahkan kan seperti Mbak Zindi tadi bilang, ada waktu 12 bulan ini untuk membentuk dua lembaga itu
04:53yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan aset dan pengawasan terhadap perampasan aset.
04:59Kalau tadi ditanyakan ini tidak bisa retroaktif, itu memang beralasan kalau ini adalah sebuah pidana begitu ya.
05:07Padahal ini kan bukan pidana, ini adalah satu prosedur yang salah satunya adalah non-conviction based.
05:13Satu prosedur tanpa pemidanaan terhadap pelakunya.
05:17Sehingga menurut saya alasan DPR sangat lemah ketika mereka menggunakan seakan-akan ini adalah asas legalitas.
05:24Tidak bisa menjerat kejadian, peristiwa, korupsi atau kejahatan lainnya yang terjadi sebelum diperlakukannya undang-undang ini.
05:34Itu kan seakan-akan terjadi pemutihan Mbak Zindi.
05:36Jadi ini adalah penggunaan asas legalitas yang tidak tepat.
05:40Yang tentu saja pertanyaan saya, lantas manfaat kegunaan dari undang-undang ini nanti seperti apa?
05:46Jadi sekali lagi, saya lihat ini adalah undang-undang populis yang segera disahkan sekadar untuk kampanye,
05:53sekadar untuk mencari popularitas, meraih dukungan, padahal isinya tidak akan banyak bermanfaat.
06:00Dan saya berani taruhan dengan siapapun Mbak Zindi, akan sangat susah untuk menggunakan undang-undang ini diterapkan pada kasus-kasus
06:08yang real, yang konkret.
06:10Karena mayoritas dari tindak pidana korupsi itu kan ada pelakunya, pelakunya masih hidup, pelakunya ada di sini.
06:17Oke kalau misalnya pelakunya sudah kabur, zaman dulu misalnya ada editansil, mungkin Mbak Zindi ingat ya, koruptor namanya editansil.
06:23Nah itu kan sudah masa lalu, tidak bisa dicerat, selain persoalan dan luar saya.
06:27Kalau misalnya BLBI Mbak Zindi, itu kan sudah masa lalu, undang-undang ini tidak bisa memproses kejadian,
06:33kekara kejahatan yang sudah terjadi sebelum undang-undang ini disahkan.
06:38Selain itu Mbak Zindi, saya pikir memang undang-undang ini dengan sedemikian banyak syarat-syarat yang sangat detail dan seperti
06:46itu,
06:46ujung-ujungnya nanti akan sangat susah untuk digunakan, sehingga sekali lagi ini tidak lebih dari lipstick politik
06:54untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kekuasaan sangat berpihak terhadap pemberantasan korupsi.
06:59Padahal itu hanya pepesan kosong, Mbak Zindi.
07:02Nah bagaimana dengan dua badan yang rencana juga akan dibentuk?
07:04Badan pengelolaan aset dan badan pengawas perampasan aset.
07:06Seberapa urgen itu dibentuk dan bisa optimal nggak nantinya?
07:11Saya melihat berlebihan ya Mbak Zindi, membentuk dua lembaga.
07:16Setiap legislator membentuk undang-undang baru, ada kecenderungan diikuti dengan membentuk badan lembaga komisi.
07:26Kalau ini dibiarkan terus-menerus, setiap undang-undang membentuk komisi, maka Indonesia inflasi komisi begitu ya.
07:33Dan kemarin kan juga ada pembebaran sekian puluh komisi, ya karena ada kejala setiap membentuk undang-undang itu
07:39dibentuk lembaga yang menangani kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu.
07:43Menurut saya, kalau memang dibutuhkan lembaga, tidak perlu dua. Cukup satu begitu ya.
07:49Kenapa? Karena yang paling penting adalah pengelolaan aset itu tidak dilakukan oleh penyidik atau pemohonnya.
07:55Tidak dilakukan oleh aparat pendidikan hukumnya, Mbak Zindi.
07:58Kan berisiko ya, misalnya mengelola aset rampasan dilakukan oleh kejaksaan misalnya.
08:04Itu berisiko begitu ya. Apa risikonya?
08:06Ya risikonya adalah penggelapan dalam jabatan, menyalahgunakan, dan seterusnya.
08:10Dan itu juga ada banyak kasusnya ya, yang sudah bahkan berkebatan hukum tetap.
08:14Nah sehingga sebenarnya logis ketika kemudian pengelolaan aset itu dilakukan oleh satu lembaga di luar aparat pendidikan hukum.
08:21Tapi kalau itu dilakukan oleh dua lembaga, apa sudah dihitung? Cost and benefit analisisnya.
08:27Apakah sudah dihitung antara biaya dan manfaatnya gitu ya.
08:30Yang satu adalah badan pengelola, yang satu adalah badan pengawas.
08:34Ya nanti pertanyaannya, siapa yang akan mengawasi pengawas ini?
08:38Kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan lagi.
08:40Sehingga menurut saya, kenapa harus dua lembaga?
08:42Apakah tidak cukup dengan satu lembaga dan satu lembaga tersebut?
08:45Saling kontrol, saling mengawasi dengan penegak hukum yang melakukan perampasan asetnya, Mbak Sindi.
08:51Yang ketiga, dalam menurut saya yang sangat penting sebenarnya adalah judisnya skrutini.
08:55Pengawasan dari peradilan, dari hakim.
08:58Setiap bentuk upaya paksa dalam pelaksanaan perampasan aset itu,
09:02wajib hukumnya meminta izin persetujuan dari pengadilan.
09:06Ya sehingga tidak ada penegak hukum itu berbuat semena-mena,
09:10tidak dapat mengurangi resiko abuse of power.
09:13Seharusnya itu cukup dengan izin pengadilan,
09:17cukup dengan saling mengontrol, saling mengawasi antara badan dengan aparat penegak hukumnya.
09:22Tidak perlu membentuk dua lembaga,
09:23yang dua lembaga ini menurut kami juga berapa sih perkara yang akan dirampas menggunakan undang-undang ini, Mbak Sindi,
09:30sampai menguntuk dua lembaga.
09:31Itu yang sangat kita tidak paham dari apa yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah ini, Mbak Sindi.
09:36Baik, dan saudara kami informasikan sekali lagi kami sudah berupaya menghubungi beberapa anggota Komisi 3 DPR RI,
09:42tapi belum ada yang merespon sampai pagi ini.
09:44Kami sudah mengupayakan itu agar diskusi kita menjadi berimbang.
09:48Mbak Zainur Rohman, terima kasih sudah memberikan pandangan bersama kami di Sampai Indonesia Pagi.
09:52Saya selalu, Mbak Zainur.
09:54Terima kasih, Mbak Zainur.

Dianjurkan