JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Komisi XIII Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memastikan seluruh program prioritas nasional termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan berdasarkan landasan hukum yang jelas data yang akurat serta sistem pengawasan yang terukur.
Hal itu disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kamis (19/11/2026).
Baca Juga 10 Hunian Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Rieke: Semua Barang Bukti Dicatat dan Disegel | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/regional/693468/10-hunian-mewah-lapas-cibinong-dibongkar-rieke-semua-barang-bukti-dicatat-dan-disegel-sapa-malam
Rieke menyoroti ketidakselarasan regulasi dan praktik di lapangan dalam pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) hingga perizinan tambang di Ujung Kulon yang mengancam nasib Badak Jawa.
"Mari kita konstruksikan negara hukum. Maka kalau kita, saya mohon dukungannya juga begitu. Mari kita analisis bersama apakah gagasan presiden yang tidak baik, tidak bagus atau ada regulasi hukumnya menikung gagasan presiden. Saya mengatakan ini indikasi invisible power yang menikung," kata Rieke.
Video editor: Aqshal
#rieke #dpr #mbg #bakom
Baca Juga [FULL] Menkeu Suahasil Bicara Anggaran MBG hingga Luruskan Istilah APBN Tekor di https://www.kompas.tv/nasional/701405/full-menkeu-suahasil-bicara-anggaran-mbg-hingga-luruskan-istilah-apbn-tekor
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702910/full-debat-rieke-pdip-vs-ksp-bakom-soal-aturan-mbg-kopdes-hingga-tambang-di-ujung-kulon
Hal itu disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kamis (19/11/2026).
Baca Juga 10 Hunian Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Rieke: Semua Barang Bukti Dicatat dan Disegel | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/regional/693468/10-hunian-mewah-lapas-cibinong-dibongkar-rieke-semua-barang-bukti-dicatat-dan-disegel-sapa-malam
Rieke menyoroti ketidakselarasan regulasi dan praktik di lapangan dalam pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) hingga perizinan tambang di Ujung Kulon yang mengancam nasib Badak Jawa.
"Mari kita konstruksikan negara hukum. Maka kalau kita, saya mohon dukungannya juga begitu. Mari kita analisis bersama apakah gagasan presiden yang tidak baik, tidak bagus atau ada regulasi hukumnya menikung gagasan presiden. Saya mengatakan ini indikasi invisible power yang menikung," kata Rieke.
Video editor: Aqshal
#rieke #dpr #mbg #bakom
Baca Juga [FULL] Menkeu Suahasil Bicara Anggaran MBG hingga Luruskan Istilah APBN Tekor di https://www.kompas.tv/nasional/701405/full-menkeu-suahasil-bicara-anggaran-mbg-hingga-luruskan-istilah-apbn-tekor
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702910/full-debat-rieke-pdip-vs-ksp-bakom-soal-aturan-mbg-kopdes-hingga-tambang-di-ujung-kulon
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:03Salam sejahtera untuk kita semua
00:06Om Swastiastu
00:07Nama Budaya, Salam Kebajikan Lahayu
00:10Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi 13 DPR RI
00:13Yang saya hormati, PLT
00:16Kepala Staf Kantor Kepresidenan Republik Indonesia
00:19Beserta seluruh jajaran
00:21Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Presiden Republik Indonesia
00:26Bapak Dr. Syahgan dan Nenggolan
00:29Ini adalah senior saya
00:30Yang ngajarin saya jadi aktivis
00:32Yang ngajak demo sebetulnya ini nih
00:35Aktor intelektualnya
00:37Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati
00:41Saya kira, terutama Bang Syahganda
00:44Kita berada pada posisi
00:46Dimana cita-cita masa muda kita dulu
00:49Abang jauh lebih tua dari saya
00:51Tapi, minimal kita pernah bareng di jalan
00:54Dan seterusnya, dari satu diskusi ke diskusi lain
00:56Adalah bagaimana cita-cita kita Republik ini
00:59Kembali pada real konstitusionalnya
01:01Dengan mencapai kesejahteraan Indonesia
01:04Yang bukan hanya merdeka bersatu, berdaulat
01:07Tapi juga adil dan makmur
01:08Nah, ini kesempatan berharga kita
01:11Dan izin saya mengingatkan
01:12Bahwa berdasarkan konstitusi
01:14Saya ingin kita bicara konstitusional lah begitu ya
01:18Dan sebagai sama-sama insya Allah bisa sebagai negarawan
01:22Baik KSP maupun Bakom
01:24Negara kita adalah negara hukum
01:27Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu
01:29Bahwa program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bagus
01:34Begitu
01:35Kemarin saya tanggal 29 Oktober 2026
01:39Kami dari tim Perumus Satu Data Indonesia
01:41Diminta untuk berdiskusi dengan Presiden
01:45Dan kebetulan saya membawakan beberapa arsip
01:4817 jilid, 8 bab, 1945 paragraf
01:524.647 halaman
01:54Teknokratik pertama
01:55Yang disusun juga kontribusi dari
01:58Dari mulai Muhammad Hatta, Natsir
02:01Kemudian ini saya akan ulang-ulang terus ya
02:04Dan kemudian juga dari Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo
02:07Dengan membentuk Dewan Perancang Negara
02:09Dengan kemudian Depernas 1958
02:11Di bawah Yamin
02:13Lalu 1963 menjadi bepenas
02:15Begitu
02:15Dengan beberapa prinsip bahwa
02:18Indonesia ini negara hukum
02:20Begitu
02:20Semua kebijakan pembangunan harus berbasis hukum
02:24Karena kalau tidak menjadi temuan
02:26Begitu
02:26Yang kedua adalah
02:27Disana diamandatkan harus berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan
02:32Begitu
02:33Dengan satu prinsip yang juga penting adalah
02:36Di dalam konstitusi kita
02:39Undang-Undang Dasar 1945
02:40Jelas dimandatkan bahwa Presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
02:47Sehingga otoritas Presiden
02:50Otoritas Presiden saya ulangi adalah otoritas yang dijamin oleh konstitusi
02:55Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
02:58Oleh karena itu maka Presiden adalah pihak yang memegang kendali atas data, informasi, dan infrastruktur digital
03:06Karena ini era digital
03:08Pertanyaan yang penting kemarin saya sampaikan atau pernyataan kepada Sekretariat Negara
03:14Ketika kita masuk ke era digital
03:17Apakah konstitusi kita berubah?
03:19Ketika dari sistem konvensional pemerintahan
03:23Lalu masuk kepada era digital
03:25Apakah konstitusi kita berubah?
03:29Kan tidak
03:29Dengan demikian
03:33Peran tanggung jawab dan otoritatif Presiden Republik Indonesia pun tidak berubah
03:39Mau era konvensional
03:41Mau era digital
03:42Tetap Presidennya sama dengan power konstitusionalnya
03:49Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
03:51Nah sekarang program
03:52Di dalam asif itu sudah ada
03:55Koperasi desa
03:56Dan kemudian namanya pola pembangunan nasional semesta berencana
03:59Sudah ada bagaimana pemeduhan gizi
04:02Itu sudah dipaparkan Pak
04:04Makanya Presiden ketika itu mengatakan bahwa
04:07Kalau begitu segera bungkus katanya Undang-Undang Satu Data Indonesia
04:12Cepat diselesaikan begitu ya
04:15Itu 29 Oktober
04:16Bapak tahu sampai hari ini belum diundangkan
04:19Belum ada nomernya
04:21Kemarin saya bilang
04:22Anda aset nek tidak membantu
04:24Dan mereka alasan belum ditanda tangan Presiden
04:27Saya ingin tanya
04:28Tidak ditanda tangan Presiden
04:30Atau tidak disampaikan kepada Presiden
04:33Sehingga Presiden tidak menanda tangan
04:35Dan berita itu 29 sudah naik
04:38Di up gitu ke media
04:39Tapi sampai hari ini belum ada
04:41Di up karena katanya Presiden belum menanda tangan
04:45Begitu
04:45Nah ini hal yang menurut saya
04:47Jangan terulang lagi
04:49Karena ditanda tangan atau tidak ditanda tangan
04:52Undang-undang yang sudah disahkan di paripurna DPR
04:5530 hari semenjak disahkan itu tetap berlaku
04:59Tapi kementerian hukum mengingatkan ini moral pemerintah begitu
05:04Jangan sampai tidak ditanda tangan
05:07Nah MBG juga demikian
05:09Mari kita konstruksikan negara hukum
05:12Maka kalau kita
05:13Saya mohon dukungannya juga begitu
05:15Mari kita analisis bersama
05:17Apakah gagasan Presiden yang
05:19Tidak baik
05:20Tidak bagus
05:21Atau
05:22Ada regulasi hukumnya
05:24Menikung gagasan Presiden
05:26Saya mengatakan ini
05:28Indikasi invisible power
05:30Yang menikung
05:31Jadi Presiden itu
05:33Bukan hanya harus mengendalikan
05:35Data informasi
05:36Dan infrastruktur digital
05:38Tapi juga harus mengendalikan
05:40Konstruksi
05:41Hukum
05:42Terutama peraturan perundang-undangan
05:45Turunan undang-undang yang telah disahkan
05:47Bersama DPR
05:48Segera dibuat
05:49Sesuai dengan mandat undang-undang
05:52Begitu
05:52Bukan kemudian
05:54Mau gimana mau dilaksanakan
05:56Kurang lebih ada 5-6 undang-undang
05:592026 ini
06:00Yang itu dorongan publik
06:02Saya sebutkan ya
06:03Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga
06:05Undang-undang perlindungan saksi dan korban
06:08Undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan
06:12Kemudian undang-undang satu data Indonesia
06:15Dan beberapa undang-undang lainnya
06:18Undang-undang pengaturan reforma agraria
06:20Apa yang terjadi
06:23Telat pengundangan
06:25Begitu
06:26Saya rasa bukan presiden yang gak mau nanda tangan loh
06:29Tapi telat ngasongin ke presiden
06:32Apa yang ngasongin ke bahasa Indonesia
06:33Nah ini kan bukan sesuatu yang menurut saya
06:37Kalau sekali dua kali
06:38Oke lah
06:39Mungkin mereka lupa
06:41Mereka sibuk
06:42Tapi kalau berkali-kali
06:44Mohon maaf
06:45Ya kalau saya di filsafat itu
06:47Dikatakan hal-hal
06:49Yang seperti tidak sengaja
06:52Tetapi berulang kali
06:55Artinya ada pola yang sistematis
06:57Begitu
06:57Berarti sengaja juga
06:59Begitu
07:00Cek dong
07:01Peraturan presiden 83-2024
07:04Tentang BGN
07:05Kemudian
07:06Perpres 115-2025
07:08Sekarang KDKMP
07:10Udah masuk nih ombudsman nih
07:12Temuan nih
07:12Saya tegaskan
07:14Bukan berarti gagasan presidennya yang salah
07:17Tapi mari lihat konstruksi hukumnya
07:19Inpres nomor 9-2025
07:21Inpres 17-2025
07:23Perpres 82-2026
07:25Dimana gagasan presiden
07:28Pasar 3-3 undang-undang dasar tersebut
07:30Bahwa harus berbasis kooperasi ekonomi kerakyatan
07:34Dan itu ada di arsip sejarah kita yang tadi saya sebutkan
07:37Maka kemudian
07:39Ini kooperasi berbasis korporasi
07:43Salah pak
07:44Maaf
07:45Itu inkonstitusional jadinya begitu
07:47Tapi apakah itu kehendak presiden?
07:49Saya yakin bukan
07:50Nah
07:51Bagaimana dengan Perpres
07:53Yang bukan amanat undang-undang?
07:55Silahkan Bapak cek
07:56Perpres 82-2023
07:59Tentang percepatan transformasi digital
08:01Dan keterpaduan layanan digital nasional
08:04Yang menyerahkan
08:05GovTech kita kepada Peruri
08:07Bapak silahkan dicek pak
08:10Negara mana
08:11Yang menyerahkan GovTech-nya ke korporasi pak
08:15Data is new oil
08:17Presiden berulang kali mengatakan
08:19Bahwa data itu adalah kedaulatan kita
08:22Keselamatan rakyat bangsa dan negara
08:24Korporasi
08:25Apa yang terjadi?
08:26Sedikit pimpinan
08:27Kita sambungkan dengan peristiwa
08:29Kenapa MBG?
08:30Tadi ditanya teman-teman
08:31Kok gak bisa dipantau?
08:33Pak
08:33Lagi di Kejaksaan Agung nih
08:35Udah seperindik pak
08:36Silahkan Bapak cek balik pak
08:38Karena ini penting
08:39Jangan lagi
08:40Seolah-olah presidennya yang salah
08:44Transformasi digital
08:45IOT-nya MBG ini
08:47Silahkan mungkin saya
08:49Analisi saya kurang tepat
08:50Itu diserahkan juga pada Peruri
08:53Berapa anggarannya?
08:54Lebih dari 1 triliun
08:55Silahkan dicek
08:57Dengan anggaran seperti itu
08:59Mereka bilang gak nyampe 1 triliun
09:00Adanya mungkin 900 miliar
09:02Tetap aja itu APBN
09:03Dan tidak melalui Tor Bapenas
09:06Landasan hukumnya
09:08Perpres 82-2023
09:09Sudah temuan pak
09:12Silahkan Bapak cek
09:13Ada gak tuh
09:14Satu dashboard nasional
09:16Makan bergizi gratis
09:18Kemudian juga
09:19Giliran Perpres yang kayak gini cepet
09:22Satu lagi ya pak
09:24Perpres nomor 83 tahun 2025
09:27Membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
09:31Sebagai lembaga non-struktural di bawah presiden
09:35Dipimpin ketuanya adalah
09:37Penasehat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan
09:41Dengan wakil ketuanya adalah
09:43Menpan RB dan Menteri Komunikasi dan Digital
09:46Kemudian Menteri-Menteri lainnya
09:48Termasuk Bapenas, Menteri Keuangan
09:50Sebagai anggota
09:51Saya tidak mengatakan ini inkonstitusional
09:55Mari kita kaji lebih mendalam
09:58Begitu
09:58Jangan sampai kemudian
10:00Ini ada negara di dalam negara
10:03Begitu ya
10:04Karena sekali lagi
10:05Saya berharap bahwa dengan adanya
10:08Pimpinan KSP dan Bakom yang baru
10:11Yang juga membutuhkan satu rujukan data yang benar
10:15Saya kira
10:17Saya tidak mengerti gitu ya
10:19Ini kan negara
10:21Semuanya pakai hukum
10:22Begitu
10:23Tidak bisa pak
10:24Hanya penyadapan itu
10:26Kemarin Pak Sugiat bilang
10:27Gak mungkinlah penyadapan itu
10:29Hanya buat dengerin-dengerin aja
10:31Begitu
10:31Tapi
10:32Yang tidak disadari
10:34Lebih berbahaya
10:35Ketika ada penyadapan
10:38Penggembosan
10:39Dari powernya Presiden
10:41Yang secara konstitusi dijamin
10:43Bukti
10:44Memang saya tidak mengatakan ini terbukti
10:46Tapi mari kita
10:47Usut bersama Bapak
10:49Dengan ini
10:50Termasuk kemarin titipan Pak Ijin
10:51Dari Kementerian HAM
10:52Bayangkan
10:54Ada aturan yang sangat penting
10:56Termasuk
10:57Korporasi
10:58Business and Human Rights
10:59Begitu
11:00Termasuk non-judisial
11:02Tadi yang dikatakan
11:03Yang harus segera dikeluarkan
11:04Mereka menunggu berbulan-bulan
11:06Begitu
11:06Belum kementerian lembaga yang lain
11:08Belum juga
11:10Kepala beran itu kan diangkat
11:12Melalui Presiden Pak ya
11:13Itu diangkat pakai petres
11:14Toh Pak
11:15Tapi apa yang terjadi Bapak
11:17Kami sedang diminta juga
11:19Untuk bersama Kementerian Hukum
11:21Yang Mitra Komisi 13
11:22Memberikan dukungan
11:24Kepada beran
11:25Karena ada indikasi
11:26Alasan kelembagaan
11:28Tidak bisa
11:29Segera dibuat
11:30Peraturan turunan
11:31Tidak bisa Pak
11:33Ini
11:33Ini undang-undang Pak
11:35Dengan alasan
11:36Bahwa ada surat setnek
11:38Yang melarang
11:39Ada pembentukan badan
11:40Baca
11:42Pasal 7
11:43Ayat 1 dan 2
11:44Undang-undang
11:45Pembentukan peraturan
11:46Perundang-undangan
11:47Ada hirarki
11:48Peraturan perundang-undangan
11:50Surat setnek
11:51Tidak bisa
11:53Bertentangan
11:55Atau melampaui
11:56Kewenangan
11:57Undang-undang
12:25Tidak bisa Pak
12:26Agak kerjaan bank
12:27Jangan sampai kita berdua
12:28Sama-sama dikeroyok
12:30Ini sama pekerja Indonesia
12:31Undang-undang
12:32Perlindungan PRT
12:33Sekali lagi
12:34Yang lucu juga terakhir
12:36Adalah kasus
12:37Ujung Kulon
12:37Presiden Republik Indonesia
12:40Sudah menyatakan
12:42Bahwa itu
12:42Daerah konservasi
12:44Dengan perpres
12:46Nomor 65 tahun
12:482025
12:49Bukan hanya
12:50Daratan
12:51Tapi pengairan
12:52Tiba-tiba
12:53Bukan tiba-tiba
12:54Dengan alasan
12:55Permintaan
12:55Pemerintah Provinsi
12:57Muncullah
12:58Keputusan
12:59Menteri ESDM
13:00Nomor 65
13:01Tahun
13:022026
13:03Yang terbit
13:03Februari
13:042026
13:05Perpresnya terbit
13:06Bulan Mei
13:072025
13:08Mana bisa
13:10Capman
13:10Melawan
13:11Perpres
13:12Batalkan
13:14Batalkan
13:15Bapak
13:17Di
13:17Kepala
13:18Kantor
13:19Staf Presiden
13:19Yang mengelangkap
13:20Sekretaris Presiden
13:21Saya kira
13:22Juga bangsa ganda
13:24Ini momentum kita
13:25Mumpung Presidennya
13:27Berani
13:27Tapi jangan
13:28Dibelok-belokin
13:29Donk idenya
13:29Begitu ya
13:30Dengan konstruksi
13:31Hukum
13:32Yang menurut saya
13:33Saya bicara
13:34Terlalu panjang
13:35Tapi karena
13:35Waktu
13:36Cepat
13:37Untuk kita
13:37Mengambil
13:38Keputusan-keputusan
13:39Yang konstitusional
13:40Dan berbasis hukum
13:41Cabut
13:42Perpres
13:43Capman
13:43Semua yang
13:44Menurut saya
13:45Hanya melemahkan
13:46Power Presiden
13:48Yang dimandatkan
13:49Oleh konstitusi
13:50Sebagai kepala negara
13:51Dan kepala pemerintahan
13:52Sekali lagi
13:52Mohon
13:53Undang-undang
13:54Satu data Indonesia
13:55Dan undang-undang lainnya
13:56Juga undang-undang
13:58Perampasan aset
13:59Ini
14:007 hari
14:01Harus diserahkan
14:01Pimpinan DPR
14:02Hari ini diserahkan
14:0319 November
14:04Berarti
14:0530 hari ke depan
14:06Harus sudah
14:07Diundangkan
14:08Dan segera
14:09Disusun
14:09Peraturan turunannya
14:10Sama sekali
14:11Tidak untuk mengajari
14:13Saya mohon maaf
14:13Tapi karena
14:14Saya mencintai
14:15Republik Indonesia
14:16Harus tetap
14:17Berjalan di atas
14:18Konstitusi
14:19Dan tetap menjadi
14:20Negara hukum
14:20Terima kasih
14:21Apa?
14:23Titipan nanti
14:24Lalu
14:24Nambah aja
14:25Terima kasih
14:26Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
14:32Cara baru
14:33Nonton di Smart TV
14:35Nonton live streaming
14:36Dan ribuan tayangan Kompas Gramedia
14:39Langsung dari Smart TV kamu
14:41Cara installnya
14:42Buka Google Play Store
14:44Di Smart TV kamu
14:45Cari Kompas TV
14:46Melalui pencarian
14:48Pilih aplikasi
14:49Lalu install
14:51Selesai
14:52Kamu bisa menonton
14:53Video pilihan editorial
14:54Kompas TV
14:56Download Kompas TV apps
14:58Di TV kamu
14:59Sekarang juga