KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto belum juga menyetorkan nama calon wakil presiden kepada MPR hingga Jumat, 20 November. Bagaimana ini akan berpengaruh pada rencana pelantikan wapres baru pada 9 Desember mendatang?

Lantas, apakah batas waktu 14 hari yang diatur dalam mekanisme pengusulan calon wakil presiden merupakan 14 hari kerja atau 14 hari kalender? Apa konsekuensi hukumnya jika Presiden menyerahkan nama calon setelah melewati tenggat tersebut?

Jika MPR tetap melaksanakan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026, apakah proses tersebut dapat dinilai inkonstitusional?

Selain itu, beredar informasi bahwa Presiden Prabowo akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 24 atau 25 November 2026. Jika hal tersebut terjadi, bagaimana tahapan mekanisme di MPR hingga pelantikan wakil presiden baru?

Apa saja aspek hukum dan konstitusional yang perlu diantisipasi agar proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan?

Kita bahas bersama pakar ilmu perundang-undangan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto.

#pakarhukumtatanegara #cawapres #gibran

Baca Juga [FULL] Guru Besar Ilmu Politik Bahas Pernyataan Jokowi soal PSI Lebih Lincah Mengabdi di https://www.kompas.tv/nasional/702845/full-guru-besar-ilmu-politik-bahas-pernyataan-jokowi-soal-psi-lebih-lincah-mengabdi



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702847/full-pakar-hukum-tata-negara-bahas-mekanisme-pengajuan-nama-cawapres-pengganti-gibran-sapa-malam
Transkrip
00:00Presiden Prabowo Subianto belum juga menyetorkan nama calon wakil presiden kepada MPR hingga Jumat 20 November atau hari ini.
00:10Bagaimana ini akan berpengaruh pada rencana pelantikan WAPRES baru pada 9 Desember mendatang?
00:15Kita bahas bersama pakar ilmu perundang-undangan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto.
00:24Pak Aan selamat malam.
00:26Selamat malam Mbak Priska Kelarisa.
00:28Terima kasih sudah hadir Pak Aan.
00:30Jadi pertama-tama yang jadi pertanyaan dan mohon diluruskan dulu.
00:34Jadi sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang sesuai aturan, mekanisme penyetoran 2 nama wakil pres ini 14 hari kerja atau 14
00:41hari kalender Pak?
00:43Ya yang jelas memang 14 hari kerja ya itu dimuat di dalam undang-undang MD3 dan dimuat dalam peraturan tata
00:51tertib MPR nomor 1 tahun 2024.
00:54Undang-undang dasar memang tidak sampai mengatur harinya hari apa.
00:58Undang-undang dasar hanya menetapkan bahwasannya dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
01:09Nah harinya hari apa tidak ditentukan oleh undang-undang dasar.
01:12Sehingga kemudian di dalam pasal 1 angka 9 undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disebut MD3 itu
01:22disebutkan oleh diatur bahwa hari adalah hari kerja.
01:25Dan ini juga sama diatur di dalam peraturan tata tertib MPR yaitu hari adalah hari kerja di pasal 1 angka
01:3322.
01:34Nah kalau yang dimaksudkan adalah hari kerja sampai hari ini Jumat 20 November presiden kan belum menyetorkan dua nama Pak
01:44Aan ke MPR.
01:46Nah konsekuensi yang mungkin apa? Apakah memang tidak bisa 9 Desember memungkinkankah secara aturan dan teknis untuk diundur misalnya jika
01:54iya bagaimana?
01:54Ya sebenarnya kerangka konstitusinya di pasal 8 angka 2 undang-undang dasar itu sudah jelas yakni selambat-lambatnya 60 hari.
02:03Nah 60 hari ini dari sejak mundurnya ya wakil presiden. Wakil presiden mundur pada tanggal 12 November kan.
02:12Nah tanggal 13-nya ini adalah hari pertama hari kerja. Nah kemudian akan dihitung.
02:18Sehingga terakhir ya batas akhir itu sebenarnya 60 hari itu adalah 11 Februari sebenarnya hitungannya.
02:2460 hari kerja gitu ya. Jadi sebenarnya masih panjang waktunya.
02:29Nah hanya saja akan jadi masalah kalau MPR bersidangnya itu ditetapkan tanggal 9 Desember.
02:35Awalnya kan malah tanggal 2 Desember kan dari sedang MPR itu yang menyepakati diragap ya.
02:42Nah tapi kemudian ada usul dari presiden minta diundurkan sampai 9 Desember.
02:46Nah setelah konsekuensi mundur 9 Desember itu maka harus dihitung 14 hari sebelum 9 Desember
02:54presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
02:59Nah 14 hari itu jatuh hitungannya itu kan tanggal berapa itu tanggal 19 ya.
03:08Iya tanggal 19 November.
03:12Nah kemarin kan begitu. Nah sehingga ya tidak sesuai kan kalau dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
03:21Nah ini yang tentunya menjadi bahaya ya bukan bahaya ya.
03:24Kalau menurut saya sesuai dengan ketentuan undang-undang P3 itu tidak memenuhi prosedur.
03:30Nanti akan menjadi cacat ya. Keputusan yang dibuat oleh MPR.
03:35Nah daripada keputusannya cacat apakah lebih baik ya dimundurkan untuk sedang di MPR-nya?
03:42Begitu Pak Ar yang memungkinkan?
03:43Ya betul. Ya betul. Itu-itu akan lebih baik ya.
03:47Nah tinggal dihitung saja.
03:49Kalau tadi kan maksimum hitungan kita kan.
03:51Maksimum itu adalah tanggal 11 Februari sebenarnya.
03:53Masih boleh ya.
03:55Nah sehingga perlu dihitung yang lebih baik.
03:59Karena kalau terlalu mepet pun ya 11 Februari ini juga ada bahayanya.
04:05Oke bahayanya apa Pak? Nanti kita akan bahas.
04:07Karena kita harus mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.
04:13Selamat menaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
04:18Kami masih bersama dengan pakar ilmu perundang-undangan sekaligus
04:21Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiyarto.
04:25Kita masih bahas soal tenggat pengajuan nama calon wakil presiden.
04:29Tadi Pak Aan apa yang dikatakan tanda kutip bahayanya?
04:33Kalau tidak sesuai dengan tenggat yang ditentukan.
04:35Dan bagaimana aturannya?
04:36Karena kan tadi kita bahas soal hari kerja atau hari kalender hari kerja sebenarnya menurut aturan.
04:42Dan masih ada tenggat sampai 11 Februari.
04:43Tapi ada kendalanya karena MPR sudah mengetok kemarin 9 Desember akan dilakukan sidang.
04:49Ya kalau untuk perubahan sidang sih tidak ada masalah.
04:52Sebagai mana awalnya kan MPR sudah menetapkan 2 Desember kan.
04:57Kemudian diubah menjadi 9 Desember.
05:00Nah sehingga ya tidak perlu tanda kutip gengsi lah gitu ya.
05:03Kalau ada kesalahan seperti ini.
05:04Bisa direvisi, bisa dievaluasi.
05:07Sehingga masih bisa dimundurkan kembali kan begitu.
05:09Selama tidak melebih dari 60 hari.
05:11Hanya saja memang kalau terlalu pres, terlalu mepet ke 60 hari.
05:16Itu bisa terjadi permasalahan.
05:19Permasalahannya adalah waktu 14 hari sebelum sidang.
05:23Itu kan dialokasikan untuk melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat seorang calon wakil presiden.
05:30Nah kalau terjadi kesalahan lagi ya nanti tim verifikasi yang dibentuk,
05:36kemudian melakukan verifikasi karena waktunya terlalu mepet ya.
05:40Kemudian nanti dari hasil verifikasi ternyata ada yang tidak memenuhi syarat seorang wakil presiden.
05:48Kan dikembalikan lagi kepada presiden.
05:50Nah presiden harus mengajukan kembali.
05:53Nah kalau ini presiden tidak cepat mengembalikan lagi, bisa-bisa.
06:00Kalau memang di deadline terakhir ya, pada tanggal akhir dari deadline 60 hari menurut undang-undang dasar,
06:07maka bisa tidak terpenuhi.
06:09Nah maka dari itu ini harus firm ya sekaligus sebenarnya tim presiden harus bekerja untuk tidak hanya menentukan nama,
06:16tapi juga persyaratan itu menurut tim presiden ini seharusnya sudah fix gitu.
06:21Sehingga nanti tim verifikasi yang dibuat oleh MPR, oleh rakab di MPR ini bisa cepat bekerja dan memenuhi syarat.
06:31Jadi kalau pun harus diubah, karena kan presiden informasinya yang disampaikan akan menyampaikan dua nama itu pada antara 24 atau
06:4025 November
06:41setelah rangkaian kegiatan kunjungan ke negaraannya.
06:45Jadi ya sebenarnya tinggal MPR nanti mengumumkan kembali begitu ya, atau perlu ada permohonan dulu dari presiden untuk memundurkan waktu
06:54pemberian nama calon wapres ini Pak Aan?
06:57Ya sebenarnya otoritas untuk memundurkan itu ada di MPR ya, tidak tergantung dari permohonan dari presiden.
07:03Jadi kalau MPR memandang bahwasannya sudah terlampaui 14 hari kerja, ya untuk sampai dengan batas sidang paripurna MPR,
07:12ya seharusnya otomatis MPR demi hukum sudah harus menata ulang jadwalnya begitu, tidak harus menunggu permohonan dari presiden.
07:19Oke, dan karena yang terakhir juga mengumumkan adalah MPR, jadi yang harus meralat segera juga MPR artinya ya di publik
07:27Pak Aan?
07:27Ya betul, karena ini adalah gawe-nya, ini pekerjaannya dari MPR. MPR lah yang harus bersidang, itu mandat konstitusi.
07:36Sehingga MPR lah yang kemudian harus mengumumkan ke publik kapan sidang paripurna akan diselenggarakan.
07:42Ya, karena sudah lewat tenggat waktu, kita akan tunggu kapan sebenarnya sidang paripurna di MPR untuk penentuan calon wakil presiden,
07:50yang dipilih dari dua nama yang diajukan presiden nantinya akan digelar.
07:53Karena ini sudah lewat tenggat waktu ya, yang sudah kita bahas tadi Pak Aan.
07:57Terima kasih atas waktunya Pakar Ilmu Perundang-Undangan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto.
08:04Selamat malam.
08:05Selamat malam, maaf.

Dianjurkan