• 2 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengingatkan penanganan dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan.

Menurut Sugeng, posisi Polri bahkan berpotensi dikembalikan ke bawah TNI atau ditempatkan di bawah kementerian.

"Ini bisa menjadi alasan polisi didegradasi pada posisi konstitusionalnya yang tadinya di bawah Presiden bisa didegradasi, ya bisa dikembalikan lagi apakah ke bawah TNI atau di kementerian. Ini berbahayanya," ujar Sugeng di Bola Liar, Jumat (20/11/2026).

Sementara itu, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengingatkan agar dugaan perbuatan sejumlah jenderal tidak serta-merta dikaitkan dengan institusi Polri secara keseluruhan.

Oegroseno menegaskan, hingga kini tidak ada dasar untuk menyebut Polri sebagai institusi melakukan makar.

Menurut Oegroseno, apabila penyadapan dilakukan tanpa memenuhi prosedur tersebut, tindakan itu dapat masuk dalam kategori penyadapan ilegal.

"Yang perlu dijaga, jangan sampai nanti diarahkan bahwa yang melakukan penyadapan dan makar itu adalah lembaga Polri. Ini yang kita jaga di sini, karena perbuatan ini di luar struktur Polri dan di luar tugas pokok Polri yang sebenarnya," kata Oegroseno.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Novaltri

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702978/oegroseno-minta-kasus-makar-dibuktikan-ini-pendapat-indonesia-police-watch
Transkrip
00:00Sebagai pengamat kepolisian yang kami konsen kepada institusi polisi yang kuat dan independen,
00:07ini bisa menjadi alasan polisi didegradasi pada posisi konstitusionalnya.
00:14Yang tadinya di bawah presiden bisa didegradasi.
00:19Bisa dikembalikan lagi apakah di bawah TNI atau di kementerian.
00:24Ini berbahayanya, maka saya memang mengingatkan Pak Kapolri,
00:32pendekatan hukum terhadap kasus makar ini harus betul-betul menggunakan empat pendekatan yang disebut oleh Pak Kapolri.
00:41Profesional, profesional tadi sudah dibahas unsur-unsurnya, masih belum jelas.
00:47Bahkan hari ini mau ekspos, ekspos kan bersama kejaksaan siapa yang mengekspos?
00:54Kan penyidik Polri dihadapan kejaksaan harus bisa mempertanggungjawabkan ketika naik sidik,
01:01peristiwa makar itu sudah terjadi.
01:03Ada peristiwa makar, tinggal mencari pelakunya, dibatalkan.
01:07Artinya belum siap.
01:10Kemudian pada hari ini juga masih ada penggeledahan terhadap tempat-tempat.
01:16Artinya masih memenuhi alat bukti profesional, kemudian proporsional.
01:25Apakah tindakan ini proporsional dengan mengedepankan kemanfaatan buat institusi polisi?
01:32Kalau memang kemanfaatnya besar, silakan.
01:35Etis.
01:35Dalam perang narasi ini, ini tidak ada suara-suara dari motifnya apa, dari pihak si tersangka ini.
01:44Ini harus dibuka.
01:47Akuntabilitasnya juga.
01:48Oke.
01:48Gitu loh.
01:49Saya ke Pak Ugro, kalau begitu Pak Ugro.
01:51Ini sudah naik sidik, tapi eksposnya ditunda minggu depan.
01:54Tapi apakah Anda melihat ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai kasus makar,
01:59kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugeng.
02:00Ini kental nuansa politik.
02:02Jadi mungkin yang pertama saya katakan, sampai saat ini tidak ada yang pernah mengatakan bahwa
02:11ada indikasi Polri sebagai institusi melakukan makar.
02:16Terlalu pagi kalau ada yang mengatakan seperti itu.
02:18Oknum.
02:19Tapi kalau Oknum.
02:21Iya Pak Oknum, tapi melukai Polri-nya.
02:24Bukan, bukan ke situ Pak.
02:25Kalau itu kan hipotesis sendirilah.
02:28Jadi begini, perbuatan yang dilakukan oleh Jenderal LSP dan beberapa Jenderal ini,
02:35pertama dikatakan melakukan penyadapan.
02:38Itu dulu.
02:40Penyadapan diatur di pasal 258 KHP.
02:44Siapapun di Indonesia ini tidak boleh menyadap.
02:47Siapapun.
02:49Mau itu Polri, mau kejaksaan, maupun itu KPK,
02:53tanpa ada laporan polisi, tanpa ada surat perintah dimulai penyidikan,
02:59tanpa ada surat pemberitahun dimulai penyidikan,
03:02tanpa ada kronologi singkat peristiwaan seperti apa.
03:05Tidak boleh.
03:06Nyadap, nangkep.
03:07Nyadap, nangkep.
03:08Itu tidak boleh.
03:09Harus dimulai dengan situ.
03:11Nah, kemudian penyidik setelah melengkapi itu memberikan,
03:14sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2010,
03:19memberikan surat kepada Kabar Eskrim.
03:22Kabar Eskrim masih menilai itu.
03:25Masih menilai baru setelah dinyatakan biar bisa dilakukan operasi penyadapan,
03:29digirim ke Kepala Bidang Monitoring Center.
03:33Aturannya sudah jelas.
03:35Nah, ini dilanggar tidak dalam penyadapan yang dilakukan oleh Jendral LSB dan kawan-kawan ini?
03:40Dan Jendral-Jendral tadi.
03:41Kalau tidak dilakukan,
03:43proses seperti yang diatur dalam perkat nomor 5 tahun 2010,
03:47perbuatan ini adalah perbuatan penyadapan ilegal.
03:51Dan itu pasal 258 ayat 1 sudah masuk.
03:54Dan penyadapan sebenarnya sudah selesai,
03:56sudah ditapkan tersangka listi OCS.
03:58Tapi sekarang dugaannya apa untuk unsur makar?
04:00Apakah sudah terpenuhi?
04:02Tunggu dulu.
04:02Sekarang kita kembalikan.
04:04Pasal makar diatur di mana?
04:06Pasal 191 KUHP.
04:08Setiap orang yang melakukan makar
04:12dengan maksud,
04:14dengan maksud nih,
04:15belum berbuat nih,
04:17perbuatan makarnya diatur dalam pasal 160 KUHP.
04:20Dibaca sih itu.
04:21Nah, dengan maksud satu,
04:23membunuh presiden.
04:24Di situ dibatkan dan atau wakil presiden.
04:27Ini tidak ada.
04:29Yang kedua,
04:31atau, bukan dan.
04:32Atau merampas kemerdekaan.
04:36Presiden, wakil presiden.
04:37Ini juga tidak ada.
04:38Yang ketiga,
04:39ini yang menarik.
04:41Atau menjadikan presiden
04:43tidak mampu menjalankan pemerintahan.
04:47Bagaimana caranya?
04:48Ini kita tunggu nanti pembuktian
04:50yang dikatakan oleh
04:51Kabar Eskim atau DT Pidum
04:53Kabar Eskim Pori
04:54masih dilengkapi nanti.
04:56Unsurnya kan pasal sudah jelas.
04:58191.
05:01193 kan menggulingkan pemerintahan
05:03seperti itu.
05:04Baru 196,
05:06baru 160 dan sebagainya.
05:07Nah, ini nanti dibuktikan.
05:09Jadi tidak dikatakan bahwa itu tidak ada.
05:12Itu sudah dengan maksud,
05:13itu sudah ketahuan.
05:14Nah,
05:15kalau menyadap sekarang
05:16obyek penyadapan itu adalah presiden,
05:19diatur di mana di negara
05:20Kesatuan Republik Indonesia
05:22boleh menyadap presiden?
05:23Tidak ada.
05:25Kenapa dilakukan?
05:27Nah,
05:28polisi itu kan hukum yang hidup.
05:30Harusnya tidak boleh dilakukan.
05:31Maksud tujuannya belum bisa dibuka
05:33karena masih dalam proses penyidikan.
05:35Jadi kalau dikaitkan belum bisa
05:38diekspos ke kejaksanaan,
05:39bukan masalah ini arah.
05:40Bukan.
05:41Sudah dibuatkan laporan polisi,
05:43sudah ditetapkan tersangka,
05:45sudah ditahan.
05:46Berarti upaya paksa
05:47yang diambil oleh Baris Kempori
05:48itu sudah betul,
05:49sudah sesuai dengan tahapan,
05:51sesuai dengan kemacara pidana.
05:52Jangan dilakukan lagi.
05:53Yang penting ke depan,
05:55ini proses ini berjalan
05:56sesuai dengan pasal-pasal tadi,
05:58berkaitan dengan penyadapan dan makar.
06:01Nah, kita tunggu nanti
06:02selanjutnya bagaimana.
06:03Jadi tidak usah ragu-ragu lagi
06:05selama Baris Kempori tidak ragu-ragu.
06:06Ya tidak ada ragu-ragu.
06:07Yang perlu dijaga,
06:10jangan sampai
06:11nanti diarahkan bahwa
06:13yang melakukan penyadapan dan makar
06:16itu adalah lembaga poli.
06:17Ini yang kita jaga.
06:18Saya juga menjaga di sini.
06:19Karena perbuatan ini di luar
06:21struktur poli
06:22dan di luar tugas poli yang sebenarnya
06:24yang dilakukan oleh
06:25Jenderal LSP dan beberapa Jenderal tadi.
06:27Itu saja.
06:28Oke.

Dianjurkan