00:00Sebagai pengamat kepolisian yang kami konsen kepada institusi polisi yang kuat dan independen,
00:07ini bisa menjadi alasan polisi didegradasi pada posisi konstitusionalnya.
00:14Yang tadinya di bawah presiden bisa didegradasi.
00:19Bisa dikembalikan lagi apakah di bawah TNI atau di kementerian.
00:24Ini berbahayanya, maka saya memang mengingatkan Pak Kapolri,
00:32pendekatan hukum terhadap kasus makar ini harus betul-betul menggunakan empat pendekatan yang disebut oleh Pak Kapolri.
00:41Profesional, profesional tadi sudah dibahas unsur-unsurnya, masih belum jelas.
00:47Bahkan hari ini mau ekspos, ekspos kan bersama kejaksaan siapa yang mengekspos?
00:54Kan penyidik Polri dihadapan kejaksaan harus bisa mempertanggungjawabkan ketika naik sidik,
01:01peristiwa makar itu sudah terjadi.
01:03Ada peristiwa makar, tinggal mencari pelakunya, dibatalkan.
01:07Artinya belum siap.
01:10Kemudian pada hari ini juga masih ada penggeledahan terhadap tempat-tempat.
01:16Artinya masih memenuhi alat bukti profesional, kemudian proporsional.
01:25Apakah tindakan ini proporsional dengan mengedepankan kemanfaatan buat institusi polisi?
01:32Kalau memang kemanfaatnya besar, silakan.
01:35Etis.
01:35Dalam perang narasi ini, ini tidak ada suara-suara dari motifnya apa, dari pihak si tersangka ini.
01:44Ini harus dibuka.
01:47Akuntabilitasnya juga.
01:48Oke.
01:48Gitu loh.
01:49Saya ke Pak Ugro, kalau begitu Pak Ugro.
01:51Ini sudah naik sidik, tapi eksposnya ditunda minggu depan.
01:54Tapi apakah Anda melihat ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai kasus makar,
01:59kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugeng.
02:00Ini kental nuansa politik.
02:02Jadi mungkin yang pertama saya katakan, sampai saat ini tidak ada yang pernah mengatakan bahwa
02:11ada indikasi Polri sebagai institusi melakukan makar.
02:16Terlalu pagi kalau ada yang mengatakan seperti itu.
02:18Oknum.
02:19Tapi kalau Oknum.
02:21Iya Pak Oknum, tapi melukai Polri-nya.
02:24Bukan, bukan ke situ Pak.
02:25Kalau itu kan hipotesis sendirilah.
02:28Jadi begini, perbuatan yang dilakukan oleh Jenderal LSP dan beberapa Jenderal ini,
02:35pertama dikatakan melakukan penyadapan.
02:38Itu dulu.
02:40Penyadapan diatur di pasal 258 KHP.
02:44Siapapun di Indonesia ini tidak boleh menyadap.
02:47Siapapun.
02:49Mau itu Polri, mau kejaksaan, maupun itu KPK,
02:53tanpa ada laporan polisi, tanpa ada surat perintah dimulai penyidikan,
02:59tanpa ada surat pemberitahun dimulai penyidikan,
03:02tanpa ada kronologi singkat peristiwaan seperti apa.
03:05Tidak boleh.
03:06Nyadap, nangkep.
03:07Nyadap, nangkep.
03:08Itu tidak boleh.
03:09Harus dimulai dengan situ.
03:11Nah, kemudian penyidik setelah melengkapi itu memberikan,
03:14sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2010,
03:19memberikan surat kepada Kabar Eskrim.
03:22Kabar Eskrim masih menilai itu.
03:25Masih menilai baru setelah dinyatakan biar bisa dilakukan operasi penyadapan,
03:29digirim ke Kepala Bidang Monitoring Center.
03:33Aturannya sudah jelas.
03:35Nah, ini dilanggar tidak dalam penyadapan yang dilakukan oleh Jendral LSB dan kawan-kawan ini?
03:40Dan Jendral-Jendral tadi.
03:41Kalau tidak dilakukan,
03:43proses seperti yang diatur dalam perkat nomor 5 tahun 2010,
03:47perbuatan ini adalah perbuatan penyadapan ilegal.
03:51Dan itu pasal 258 ayat 1 sudah masuk.
03:54Dan penyadapan sebenarnya sudah selesai,
03:56sudah ditapkan tersangka listi OCS.
03:58Tapi sekarang dugaannya apa untuk unsur makar?
04:00Apakah sudah terpenuhi?
04:02Tunggu dulu.
04:02Sekarang kita kembalikan.
04:04Pasal makar diatur di mana?
04:06Pasal 191 KUHP.
04:08Setiap orang yang melakukan makar
04:12dengan maksud,
04:14dengan maksud nih,
04:15belum berbuat nih,
04:17perbuatan makarnya diatur dalam pasal 160 KUHP.
04:20Dibaca sih itu.
04:21Nah, dengan maksud satu,
04:23membunuh presiden.
04:24Di situ dibatkan dan atau wakil presiden.
04:27Ini tidak ada.
04:29Yang kedua,
04:31atau, bukan dan.
04:32Atau merampas kemerdekaan.
04:36Presiden, wakil presiden.
04:37Ini juga tidak ada.
04:38Yang ketiga,
04:39ini yang menarik.
04:41Atau menjadikan presiden
04:43tidak mampu menjalankan pemerintahan.
04:47Bagaimana caranya?
04:48Ini kita tunggu nanti pembuktian
04:50yang dikatakan oleh
04:51Kabar Eskim atau DT Pidum
04:53Kabar Eskim Pori
04:54masih dilengkapi nanti.
04:56Unsurnya kan pasal sudah jelas.
04:58191.
05:01193 kan menggulingkan pemerintahan
05:03seperti itu.
05:04Baru 196,
05:06baru 160 dan sebagainya.
05:07Nah, ini nanti dibuktikan.
05:09Jadi tidak dikatakan bahwa itu tidak ada.
05:12Itu sudah dengan maksud,
05:13itu sudah ketahuan.
05:14Nah,
05:15kalau menyadap sekarang
05:16obyek penyadapan itu adalah presiden,
05:19diatur di mana di negara
05:20Kesatuan Republik Indonesia
05:22boleh menyadap presiden?
05:23Tidak ada.
05:25Kenapa dilakukan?
05:27Nah,
05:28polisi itu kan hukum yang hidup.
05:30Harusnya tidak boleh dilakukan.
05:31Maksud tujuannya belum bisa dibuka
05:33karena masih dalam proses penyidikan.
05:35Jadi kalau dikaitkan belum bisa
05:38diekspos ke kejaksanaan,
05:39bukan masalah ini arah.
05:40Bukan.
05:41Sudah dibuatkan laporan polisi,
05:43sudah ditetapkan tersangka,
05:45sudah ditahan.
05:46Berarti upaya paksa
05:47yang diambil oleh Baris Kempori
05:48itu sudah betul,
05:49sudah sesuai dengan tahapan,
05:51sesuai dengan kemacara pidana.
05:52Jangan dilakukan lagi.
05:53Yang penting ke depan,
05:55ini proses ini berjalan
05:56sesuai dengan pasal-pasal tadi,
05:58berkaitan dengan penyadapan dan makar.
06:01Nah, kita tunggu nanti
06:02selanjutnya bagaimana.
06:03Jadi tidak usah ragu-ragu lagi
06:05selama Baris Kempori tidak ragu-ragu.
06:06Ya tidak ada ragu-ragu.
06:07Yang perlu dijaga,
06:10jangan sampai
06:11nanti diarahkan bahwa
06:13yang melakukan penyadapan dan makar
06:16itu adalah lembaga poli.
06:17Ini yang kita jaga.
06:18Saya juga menjaga di sini.
06:19Karena perbuatan ini di luar
06:21struktur poli
06:22dan di luar tugas poli yang sebenarnya
06:24yang dilakukan oleh
06:25Jenderal LSP dan beberapa Jenderal tadi.
06:27Itu saja.
06:28Oke.