Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Komisi IX DPR RI mencecar rincian anggaran serta status kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BGN Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan.

Anggota DPR mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran rumah tangga BGN yang mencapai Rp7 triliun, sekaligus menyoroti status kantor BGN yang hingga kini masih menyewa. Para legislator menyarankan agar BGN memanfaatkan aset milik negara atau BUMN guna menekan biaya operasional lembaga baru tersebut.

Menanggapi cecaran tersebut, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya berencana memindahkan kantor operasional BGN ke Gedung Graha Merah Putih milik Telkom di Jakarta. Proses perpindahan gedung ini ditargetkan dapat rampung dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.

#KomisiIXDPRRI #BadanGiziNasional #StatusKantorBGN

Creative/Video Editor: Aqilah/Daffa
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Saya melihat anggaran di kolom 8, nomor 4 ya ada anggaran,
00:07urusan keuangan serta perasaan tata usaha asyik, rumah tangga, dan protokol.
00:12Ada 7 triliun. Apakah hubungannya dengan pemindahan gedung, Pak?
00:18Saya dengar ada pindah gedung ke gedung merah putih.
00:23Apakah termasuk itu?
00:26Kemudian yang kedua, tentang krasus keracunan,
00:29yang saya minta ini juga diinvestigasi baik eksternal maupun pihak internalnya tadi,
00:37supaya jelas dan tidak terulang lagi,
00:41dan bisa melakukan pencegahan,
00:45kita sasaran siro keracunan itu harus berapa terjadi,
00:49sehingga tidak lagi mengulang kasus-kasus seperti ini.
00:54Dan harus, nah tadi pastinya banyak motif untuk bisa terjadi,
01:00tadi ada persaingan juga bisa terjadi,
01:02persaingan bisnis dan di internalnya juga bisa terjadi,
01:06kelalaian dan lain-lain.
01:07Salah satu harus dituntaskan, setuntas-tuntasnya,
01:09dengan pasukan yang ada ini,
01:12bisa memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya.
01:19Kemudian yang terakhir,
01:20berangkali saya juga ingin sampaikan atau ingin tahu kebijakan apa
01:24yang akan diambil BGN terhadap dapur-dapur,
01:29yang mungkin ribuan sudah mendapat izin bangun,
01:34tapi belum ada kejelasan kebijakan lanjutannya.
01:41Mungkin juga bisa dilihat dari segi efisiensi,
01:44saya usulkan,
01:46salah satunya mungkin dapur-dapur yang tidak menilai standar itu bisa diapalawasi ulang,
01:52kemudian kuota per dapurnya pun bisa ditinjak ulang.
01:59Jadi jangan dipaksakan dapur yang tidak standar,
02:03mengerjakan 4.000-3.000 porsi,
02:07nah itu bisa di-share kepada dapur yang memang penuh,
02:10dengan standar yang mungkin paling tinggi 2.000-1.000 porsi per dapur,
02:16barangkali itu bisa menjamin kualitas makanan yang disaitkan,
02:20dan juga tamanan makanan yang ada.
02:22Artinya yang sudah terlanjur ini bisa diselesaikan dengan kebijakan udang yang adil,
02:28dan efisien juga tidak menambah banyak bagian sekarang,
02:32karena dapur dikutukan mungkin tidak sebanyak yang sudah terjadi.
02:36saya mau mengambil itu,
02:37terima kasih.
02:38Terima kasih.
Komentar

Dianjurkan