00:00Menteri Nusron ini paling tidak, menurut saya paling tidak sesegera mungkin untuk dipanggil, diperiksa sebagai saksi.
00:08Dari delapan tersangka itu lima orang kepercayaan menteri dan satu pejabat eselon satu yaitu dirjen.
00:17Dan kemudian kalau kita lihat duit yang disita itu seratus miliar lebih.
00:23Apa yang ingin saya katakan terhadap yang saya sampaikan tadi bahwa ada lima orang kepercayaan menteri,
00:30satu pejabat eselon satu, ada duit seratus miliar lebih, ini sudah bisa dipastikan bahwa sebenarnya ada keterkaitan dengan pejabat yang
00:42sifatnya high profile.
00:44Dalam hal ini menteri. Oleh karena itu sebenarnya kalau KPK berani atau KPK bisa lebih progresif,
00:53maka sebenarnya yang harus dilakukan, dia harus melakukan juga penggeledahan di ruangan menteri.
01:01Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, harus ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar supaya menteri Nusron ini paling tidak,
01:10menurut saya paling tidak, sesegera mungkin untuk dipanggil, diperiksa sebagai saksi.
01:15Paling tidak. Sehingga kita tahu betul apa perannya.
01:19Dan kemudian yang menarik juga sebenarnya harus dilihat tuh, follow the money-nya ya,
01:25aliran dana itu kemana saja. Karena menurut saya dari 8 tersangka kemudian 5 orang,
01:32bayangkan 8-5 orang itu orang kepercayaan menteri.
01:36Mungkin kita akan mengatakan impossible ya, impossible bahwa kasus ini tidak punya keterkaitan dengan menteri.
01:45Itu nggak mungkin sama sekali menurut saya.
01:47Kalau kemudian Anda menitik beratkan masalah berani bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap menteri,
01:53maka sampai sekarang belum diperiksa menteri itu karena apa? Ada tekanankah menurut Anda Pak Samad?
01:57Seharusnya KPK tidak boleh menghadapi situasi seperti itu ya,
02:01karena KPK ini kan walaupun undang-undangnya sudah berubah tidak lagi seperti dulu ya,
02:06dia berada di bawah rumpun eksekutif, tapi dalam menjalankan tuh voksinya dia tetap independen.
02:12Oleh karena itu menurut saya KPK tidak boleh menghadapi kendala-kendala psikologis
02:18atau kendala-kendala intervensi dari manapun juga.
02:21Karena menurut saya ini adalah ujian.
02:24Kenapa saya katakan ujian?
02:25Selama ini KPK periode yang dipimpin komisioner yang baru ini menurut saya,
02:32belum pernah ya, sepengetahuan saya belum pernah menjaring kategori high profile.
02:39Padahal kan sebenarnya kasus korupsi yang harus ditangani KPK itu sifatnya yang grand corruption.
02:45Grand corruption itu pengertiannya bukan sekedar uang korupsi besar,
02:50tapi salah satu indikatornya adalah orang itu adalah orang yang punya profil tinggi ya,
02:57high profile, misalnya kalau dia punya negara-negara, minimal dia menteri atau dirjen dan lain-lain sebagainya.
03:03Itu sebenarnya pengertian dari grand corruption, jadi bukan saja duit yang besar di korupsi,
03:09tapi tersangkanya orang yang melakukan.
03:12Oleh karena itu menurut saya, KPK harus membuktikan ini bahwa KPK harus kembali ke jati dirinya yang sebenarnya.
03:20Itu yang pertama.
03:21Kemudian yang kedua ada yang paling penting, Buntifal.
03:23Dari teman-teman saya di KPK dulu, memang kementerian ATR dan BPN ini punya banyak masalah sebenarnya ya,
03:31dari segi tata kelola.
03:33Di sana banyak hal-hal yang bisa dikategorikan itu lubang terjadinya fraud.
03:40Paling tidak bisa juga terjadi tindakan-tindakan korupsi.
03:44Mulai dari tingkat bawah di level bawah, sampai ke atas, itu rata-rata orang di sana susah lah.
03:51Kita membedakan mana orang yang benar, mana orang yang nggak benar.
03:55Kalau Anda mau lihat di sana keluyuran para calo, ini untuk tingkat bawahnya ya.
04:00Oke, poinnya?
04:01Itu banyak pemandangan seperti itu di kantor-kantor pertanahan.
04:05Belum lagi kalau kita lihat pengalaman di masa lalu ya.
04:08Sebenarnya Nusran ini sudah ada masalah menurut saya.
04:11Ketika kasus pagar laut, pagar laut ya, yang melibatkan PIK 2.
04:17Itu kan sudah pernah disampaikan bahwa pagar laut itu ada orang ya, ada korporasi yang memberi batasan ya.
04:26Konteksnya dalam kasus ini menurut Anda apa, Pak?
04:28Kenapa, Mas Tifal?
04:30Konteksnya dalam kasus yang sedang diungkap HGB itu apa berarti kalau begitu?
04:33Ya, sama konteksnya di pagar laut kan.
04:35Ini kan masalah perubahan atau perpanjangan hak guna bangunan.
04:41Kemudian juga perubahan atau peningkatan status dari hak guna HGB ke hak milik.
04:47Kan seperti ini nih.
04:48Jadi ada dua ya.
04:49Perpanjangan HGB dan kemudian peningkatan HGB menjadi hak milik.
04:54Padahal kalau kita lihat pengalaman ini kan sudah diblokir.
04:57Kan di situ sebenarnya diblokir.
04:58Tapi bisa dibuka karena ada suap.
05:01Dan ini kejadian seperti ini selalu terjadi di Kementerian ATR BPN.
05:07Jadi bukan pertama kali saja.
05:41Sampai jumpa.
05:41Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu.
05:46Cari Kompas TV melalui pencarian.
05:49Pilih aplikasi lalu install.
05:52Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV.
05:57Download Kompas TV Apps di TV kamu sekarang juga.
Komentar