- 2 jam yang lalu
- #businesstalkkompastv
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mendorong digitalisasi bansos dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menekan kebocoran dan peruntukan yang tidak tepat sasaran. Perima bansos akan diregistrasi ulang dengan melibatkan anggota TNI dan Polri.
Rencana digitalisasi bansos dimatangkan menyusul temuan 60 persen bansos tidak tepat sasaran dalam uji coba di Banyuweangi, bahkan 40 persen warga yang membutuhkan justru tidak terdaftar.
Sejumlah pakar mengingatkan pentingnya kualitas data yang dianggap masih bermasalah, kesenjangan akses digital di daerah 3T, hingga risiko keamanan data. Lalu, apakah digitalisasi bansos benar-benar menjawab persoalan, atau justru memindahkan masalah?.
Baca Juga Pemerintah Berencana Bagikan HP Gratis untuk Salurkan Bansos Tunai di https://www.kompas.tv/info-publik/695777/pemerintah-berencana-bagikan-hp-gratis-untuk-salurkan-bansos-tunai
Digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah Indonesia dilakukan melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) untuk memotong birokrasi panjang, mempercepat verifikasi otomatis, serta memastikan penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
Saksikan #BusinessTalkKompasTV episode "Bansos Digital, Tepat Sasaran atau Rawan Kebocoran?"
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/695816/full-pemerintah-dorong-digitalisasi-bansos-manfaatkan-ai-solusi-atau-masalah-baru
Rencana digitalisasi bansos dimatangkan menyusul temuan 60 persen bansos tidak tepat sasaran dalam uji coba di Banyuweangi, bahkan 40 persen warga yang membutuhkan justru tidak terdaftar.
Sejumlah pakar mengingatkan pentingnya kualitas data yang dianggap masih bermasalah, kesenjangan akses digital di daerah 3T, hingga risiko keamanan data. Lalu, apakah digitalisasi bansos benar-benar menjawab persoalan, atau justru memindahkan masalah?.
Baca Juga Pemerintah Berencana Bagikan HP Gratis untuk Salurkan Bansos Tunai di https://www.kompas.tv/info-publik/695777/pemerintah-berencana-bagikan-hp-gratis-untuk-salurkan-bansos-tunai
Digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah Indonesia dilakukan melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) untuk memotong birokrasi panjang, mempercepat verifikasi otomatis, serta memastikan penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
Saksikan #BusinessTalkKompasTV episode "Bansos Digital, Tepat Sasaran atau Rawan Kebocoran?"
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/695816/full-pemerintah-dorong-digitalisasi-bansos-manfaatkan-ai-solusi-atau-masalah-baru
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:08Intro
00:09Saudara pemerintah mulai mendorong digitalisasi Bansos dengan memanfaatkan kecerdasan buatan alias AI.
00:16Targetnya menekan kebocoran dan anggaran Bansos yang tidak tepat sasaran.
00:21Tapi digitalisasi Bansos juga berpotensi menimbulkan masalah baru.
00:25Kecerdasan buatan yang digunakan dalam digitalisasi program perlindungan sosial Perlinsos membantu menentukan kelayakan penerima Bansos.
00:35Penerima Bansos akan diregistrasi ulang untuk menyisir peruntukan yang tidak tepat sasaran.
00:41Berbagai pihak termasuk anggota TNI dan Polri akan dikerahkan sebagai agen untuk meregistrasi penerima Bansos di wilayah yang sulit dijangkau.
00:52Meregistrasi ulang penerima Bansos sebelum-sebelumnya karena ditenarai sebagian tidak tepat sasaran.
01:00Yang kedua juga memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri jika memang memerlukan Bansos dalam rangka pelindungan sosial.
01:11Akan di uji kelayakan sekaligus hak yang akan mereka dapatkan secara bergadilan.
01:19Penyempurnaan pelindungan sosial dan bentuk-bentuk bantuan sosial akan selalu tepat sasaran sesuai kebutuhan.
01:25TNI, Polri, Kementerian, Lembaga Badan, Pemerintah Daerah, Pendamping Desa, Petugas BKH dan semua menjadi agen-agen yang membantu masyarakat untuk
01:37meregistrasikan diri dalam data digitalisasi penerima sosial.
01:41Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Bin Sarpanjaitan menyatakan 50% Bansos yang disalurkan tidak menyentuh masyarakat prasejahtera alias salah
01:52sasaran.
01:53Pernyataan Luhut terkonfirmasi dari uji coba Perlinsos di Bajuwangi, Jawa Timur baru-baru ini.
01:59Terungkap temuan 60% penyaluran Bansos tidak tepat sasaran dan 40% warga yang membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima
02:10Bansos.
02:11Jika Perlinsos Digital berhasil, pemerintah berencana mendigitalisasi penyaluran subsidi.
02:17Kedepan, subsidi barang ini bakal diubah menjadi bantuan langsung tunai ke penerima manfaat.
02:25Perlinsos, nanti ke depan kita dalam overtime, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, misalnya saya
02:34adalah propresiden, tidak lagi pada barang, langsung pada manusia.
02:38Sudah ada 200, jadi 98% dari jumlah penduduk itu sudah ada di Induk Capil.
02:44Nah itu sekarang kita muntahirkan semua, dengan AI ini kita...
02:49Realisasi belanja Bansos menunjukkan tren kenaikan nilainya mencapai 104,5 triliun rupiah.
02:57Telah terserap 64,3% dari pagu APBN 2026.
03:02Dengan triliunan dana Bansos menguap karena tidak tepat sasaran maupun bocor,
03:08apakah rencana digitalisasi Perlinsos dan subsidi bakal jadi solusi mujarat?
03:15Kecepatan sasaran selama ini adalah data sejahteraan yang cenderung dinamis, sementara data yang kita miliki statik gitu.
03:21Data kita cenderung lambat kalau pembaruannya, jadi kesalahannya biasanya dua.
03:25Yang tidak layak tetap menerima, yang layak justru tidak menerima.
03:29Tapi tidak otomatis menyelesaikan masalah gitu.
03:32Kalau pemerintah sendiri mengakui, kalau salah sasaran makin tinggi, memindahkan subsidi ke tunai, itu malah hanya memindahkan masalah gitu.
03:40Sementara pengamat keamanan siber, Alphonse Tanujaya mewanti-wanti adanya kesenjangan akses digital di daerah 3T.
03:48Alphonse juga mengingatkan penggunaan AI untuk digitalisasi Bansos ta serta merta ini menyelesaikan semua persoalan.
03:58Digitalisasi Bansos untuk daerah 3T, yang daerah terluar, tertinggal, dan yang letaknya jauh, itu nanti malah ada kesenjangan akses digitalnya.
04:12Batch input, garbage output.
04:14Mau sepinter apapun AI-nya, kalau datanya data sampah, ya keluar data sampah.
04:18Saya harapkan Indonesia bisa menggunakan AI open-weight, jangan foundational AI.
04:27Kenapa? Kalau foundational AI seperti open AI, CGPT, cloud, itu datanya akan diolah di luar.
04:35Kan datanya orang Indonesia, kita nggak mau bocor gitu loh.
04:38Ya karut-marut, data perlinsos isu klasik yang perlu pembenahan.
04:44Masih segar dalam ingatan publik, polemik, desil yang mengungkap fenomena orang naik desil sultan,
04:50atau sebaliknya turun desil miskin, padahal kondisi relatifnya sejahtera.
04:55Digitalisasi Bansos apakah menjawab masalah perlindungan sosial?
04:59Kita kupas lebih lengkap di bisnis stok Bansos Digital, tepat sasaran atau rawan kebocoran bersama saya, Ian Rahman.
05:07Di studio Kompas TV, saya tidak sendiri, saya akan membahas ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio.
05:12Saya perkenalkan untuk Anda, saudara.
05:13Yang paling kanan ada Andi Kurniawan, tenaga ahli menteri sosial.
05:17Mas Andi, selamat malam.
05:18Selamat malam, Ian.
05:19Saya juga perkenalkan untuk Anda, saudara, ada Rahmat Danu Andika, Prinsipal Expert Dan,
05:24atau Koordinator Piloting Perlinsos Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
05:29Mas Dika, selamat malam.
05:30Selamat malam, Mas Ian.
05:31Saya juga perkenalkan untuk Anda, saudara, yang paling kiri, ada Pratama Persada,
05:36Pakat Keamanan Cyber SISREK, Pak Pratama, selamat malam.
05:40Mas Ian.
05:41Saya juga perkenalkan ada Rizal Taufiku Rohman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indel.
05:45Mas Rizal, selamat malam.
05:46Selamat malam, Mas.
05:47Dan tentunya malam ini juga saya ditemani oleh wartawan senior kontan, Samsul Asar.
05:50Mas Samsul, selamat malam.
05:51Selamat malam, Mas Ian.
05:52Saya langsung ke Mas Dika nih.
05:55Ini kan kita mulai dulu dari pernyataan Pak Luhut tadi yang sempat dikutip.
06:00Yang menyebut sekitar 50% Bansos secara nasional salah sasaran.
06:04Sebetulnya apa sebenarnya yang ditemukan pemerintah sampai angkanya sebesar itu?
06:08Ya, jadi terima kasih Mas Ian.
06:10Jadi sebetulnya 50% salah sasaran itu studi bersama dari DEN dan juga data-data juga dari Kemensos.
06:17Jadi pada dasarnya seperti yang tadi juga disebut di video sebelumnya ya, kita tuh menghadapi dua masalah menantang sebetulnya soal
06:24Bansos.
06:25Inclusion error, itu yang tadi Pak Luhut bilang salah sasaran.
06:28Artinya selama ini masih ada Bansos yang leaking.
06:31Leaking dalam artian diterima oleh orang yang sebetulnya tidak berhak.
06:35Tapi di sisi lain yang kita menghadapi masalah yang menurut saya juga tidak kalah, bahkan lebih menantang.
06:41Kita juga menghadapi exclusion error.
06:42Sebetulnya tadi angkanya yang kita temukan itu dari perhitungan analisis berdasarkan Susenas,
06:47ada 70% exclusion error, artinya 70 dari 100 orang yang harusnya dapat Bansos sebelum dapat Bansos.
06:53Nah, memang hulunya adalah kita belum memiliki selama ini, belum memiliki cara pencasaran yang optimal.
06:58Makanya Komite Percepatan Transformasi Digital yang dipimpin Pak Luhut bersama Kemensos dan berbagai kementerian.
07:04Come up dengan yang sebelum pendekatan baru, yaitu kita ingin mencoba digitalisasi perlensos berlandaskan DPI.
07:11Jadi sebenarnya DPI ini yang sedang kita uji cobakan, dimana di dalamnya satu digital ID, intinya ini tiga hal yang
07:17ingin diselesaikan.
07:19Yang pertama, DPI bisa membuat orang siapapun bisa mendaftar self-nominate dengan mudah, itu kuncinya.
07:25Karena exclusion error selama ini, orang tidak terlihat sistem, karena masuk ke sistem tidak mudah.
07:30Nah, dengan DPI sekarang satu, orang bisa mendaftar.
07:32Yang kedua, orang tidak perlu bersusah payah membuktikan dirinya, karena di rezim interoperabilitas, sistemlah yang akan membantu mengecek siapapun yang
07:41mendaftar,
07:42dicek data-datanya untuk bisa didefinisikan apakah yang bersangkutan lag atau tiga.
07:46Dan yang ketiga juga yang menurut saya juga malah salah satu yang paling penting adalah bisa dikoreksi.
07:51Jadi di era interop ini, masyarakat bisa proaktif untuk mengkoreksi datanya jika sudah tidak update.
07:56Karena itu seringkali masalah kan, situasi ekonomi orang naik turun, tapi data tidak bisa keep up.
08:01Nah, itu yang sekarang kita coba hadirkan dengan DPI ini yang kita terapkan di digitalisasi perlensos.
08:06Oke, berarti digitalisasi ini menjadi salah satu solusinya begitu ya.
08:09Saya ke Pak Pratama.
08:12Pak Pratama ini kan ada 50% bansos secara nasional yang dibilang salah sasaran penggunaan digitalisasi secara AI.
08:19Menurut Anda apakah di era sekarang sudah tepat dan ada celah tidak untuk misalkan penggunaan ini menjadi berisiko?
08:26Ya, gini. Digitalisasi bahan sos itu bukan hanya sekedar memindahkan sistem bantuan sosial ke aplikasi ya.
08:35Karena di sini banyak yang harus diatur gitu.
08:39Mulai dari data yang benar, kemudian verifikasi yang benar, kemudian pemberian bantuan yang benar, dan lain-lain.
08:46Nah, ketika kita menggunakan teknologi digital gitu, sebenarnya no issue gitu.
08:54Secara teknisnya nggak ada masalah.
08:55Kenapa?
08:56Karena gampang sekali saat ini mengkoneksikan data yang tersebar di mana-mana.
09:01Kementerian Sosial, BAPENAS, BPS, PEMDA, PEMPROF, dan lain-lain.
09:06Itu gampang sekali gitu.
09:07Nah, harusnya kalau memang pemerintah niat gitu ya, yaudah data-data yang ada itu coba di-cleansing dulu.
09:15Bener nggak data yang sekarang itu data yang benar gitu.
09:17Karena kan kenyataannya memang agak nggak benar.
09:20Tadi Pak Lut aja bilang ada sampai 60 persen, gila aja.
09:24Berarti duit kita kebuang 60 persen dari dana bantuan sosial itu kan gitu.
09:28Padahal jelas, gampang sekali, data ada.
09:31Kita duk capil, sekarang juga gampang diaksesnya.
09:33Kita pakai API, kita tinggal kalau ke sana kita bisa melakukan verifikasi, ya kan.
09:38Kemudian data-data dari BAPENAS kita juga sudah ada gitu.
09:40Nah, ini kan jadi sekarang kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya ini masalahnya di mana nih?
09:46Apakah data di Kementerian Sosial yang memang nggak benar?
09:48Ataukah data di BAPENAS yang ternyata diakal-akalin gitu?
09:51Ataukah data di BAPENAS yang ternyata nggak pernah diupdate dan lain-lain gitu?
09:55Nah, kita kan nggak tahu.
09:56Nah, dengan adanya penyatuan data itu, nanti akan ketahuan gitu.
10:01Tapi di sini kita bukan nyari benar yang salah ya, masing-masing kalau menurut saya.
10:05Udah lah, yang kemarin udah biarin aja lah gitu.
10:07Tapi sekarang, kita dengan menyatukan semua data ini, gitu.
10:11Lagian sekarang juga sedang dibuat RUU, apa, satu data Indonesia kan.
10:14Dengan penyatuan semua data ini, yang akan dihemat, apa namanya, anggaran yang dihemat oleh pemerintah kita pasti akan lebih banyak
10:20sekali.
10:21Kemudian, manfaat yang akan didapatkan oleh rakyat juga pasti akan tersalurkan dengan baik, gitu.
10:27Yang jadi masalah adalah, kita harus hati-hati nih ketika kita sudah mulai digitalisasi, apalagi menggunakan AI.
10:32AI emang, apa namanya, sangat pintar gitu.
10:36Kemudian, dia bisa membantu kita untuk milih-milih mana yang dapat bansungan yang nggak, jangan.
10:42Kenapa? Apa, AI itu untuk melakukan cleansing data bagus lah, oke lah.
10:46Tapi jangan kasih AI hak untuk bisa menentukan si AI ini boleh dapat bansus, atau si AI itu nggak boleh
10:54dapat bansus.
10:54Bahaya itu. Kenapa? Karena salahnya.
10:57Tadi mas Alpon sudah bilang juga kan, ini AI ini nggak terlalu pinter-pinter amat sebenarnya.
11:02Apalagi ketika kita menggunakan AI yang bukan produk kita sendiri, kita masih pakai nyewa AI-nya orang, gitu.
11:08Nah, itu akan bahaya lagi. Kenapa? Karena data kita memang akan nyebar di mana-mana, dan kita nggak bisa take
11:13control.
11:14Kenapa take control-nya itu, AI itu bisa diakalin juga.
11:18Dengan memberikan data-data inputan yang rusak, yang salah, yang tadi mas Alpon sampah, itu bisa membuat data kita jadi
11:25rusak.
11:25Oke. Mas Andi, ini kan sebenarnya datanya itu banyak sekali, begitu.
11:28Sebetulnya database-nya ini berdasarkan dari mengsinkronkan banyak data, atau ada satu data, atau menyatukan, atau ada satu data yang
11:36menjadi rujukan?
11:37Ya, terima kasih Mas YS. Jadi, saya tegaskan dulu, ini adalah satu upaya negara mencari cara memahami kondisi rakyatnya secara
11:48faktual.
11:50Medianya apa? Digitalisasi.
11:52Karena perubahan kondisi sosial cepat, negara harus bisa meng-capture itu dengan cepat, sehingga memberikan polisi, kebijakan, dan bantuan ke
12:01masyarakat dengan cepat.
12:02Data jadi persoalan utama. 81 tahun Indonesia Merdeka, kita belum pernah punya data tunggal.
12:10Oke.
12:11Sejak Inpres 4 tahun 2025, Presiden menginstruksikan datanya harus ditunggalkan.
12:18Maka antara datanya Kemensos dulu punya DTKS, datanya PTKKE dulu punya Kemenko PMK, kemudian Reksosek, Bapenas, semuanya ditunggalkan jadi satu.
12:29Disebut dengan data tunggal, sosial, dan ekonomi nasional.
12:34Jadi backbone-nya tetap menggunakan DTKS.
12:37Sementara Perlinsos Digital itu menambahkan konfirmasi data dengan data-data administratif.
12:44Apa itu data administratif?
12:46Data-data yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang lembaga itu secara legitimit berhak mengeluarkan data.
12:55Contoh saya mau daftar bahan sos, mau dicek, Pak Andi kalau mau daftar bahan sos, punya mobil, punya kendaraan enggak?
13:02Siapa orang yang paling berhak mengatakan saya punya mobil atau tidak?
13:07Maka polisi kita tanya-indah tanya.
13:10Pak Andi punya mobil tidak?
13:11Oh ternyata punya.
13:12Pak Andi PNS apa bukan?
13:14Karena kalau PNS dia enggak berhak menerima bantuan PBI.
13:17Maka Perlinsos akan tanya ke BKN, Pak Andi itu PNS bukan sih?
13:21Jadi siapa yang paling berhak menjawab Pak Andi PNS atau bukan?
13:25Datanya ada di BKN.
13:26Nah maka Perlinsos ini dengan backbone DTSN ditambah dengan data-data administratif akan menambah akurasi data.
13:35Jadi data tunggalnya basisnya DTSN dengan konfirmasi keyakinan dengan tujuh data administratif lainnya.
13:42Oke.
13:43Saya rasa itu.
13:43Oke.
13:44Mas Riza, kalau menurut Anda sebetulnya permasalahannya di mana sih?
13:47Apakah dari cara menyalurkannya tadi ada digitalisasi dan juga secara langsung atau justru di kualitas datanya?
13:53Menurut saya gini ya Mas, selama ini BAN SOS atau distribusi BAN SOS yang tidak tepat sasaran bukan hanya di
14:00data ya masalah akurasi data.
14:02Tetapi justru dengan digitalisasi ini tidak atau mungkin tidak terlalu dan jangan terlalu percaya gitu ya dengan digitalisasi ini.
14:13Karena tadi disampaikan juga ya bahwa apalagi menggunakannya AI gitu ya yang itu juga tidak tepat-tepat amat gitu.
14:20Justru menurut saya digitalisasi ini harus diikuti oleh tiga hal lain yang penting yaitu verifikasi data gitu ya.
14:29Kemudian juga di kawal itu BAN SOS itu sampai ke sasaran enggak, betul enggak gitu.
14:36Itu yang penting.
14:36Dan kemudian memberi dampak enggak gitu ke penerima BAN SOS.
14:40Itu yang penting. Jadi jangan sampai begini, kita yaudah datanya diperbaiki, datanya diakurasi, kemudian adalah data send yang itu juga
14:49kolaborasi dari berbagai data yang selama ini punya bottleneck-nya gitu ya karena tidak tepat sasaran.
14:56Maka menurut saya ini bukan ansih di datanya atau di masalah digitalisasinya, tapi prosesnya, loop-nya itu apakah ini kemudian
15:05diperbaiki enggak?
15:07Kalau sama saja, misalnya kita percayakan ke semuanya, katakanlah ke digitalisasi atau dengan platform, ya gimana nanti dengan yang 3T
15:16tadi?
15:16Mereka tidak bisa mengakses.
15:18Justru menurut saya harus ada monitoring, kemudian juga kita mengawasi ya proses itu, kemudian setelah itu maka kalau ada kekurangan
15:28diperbaiki loop-nya terus begitu.
15:30Karena kalau sekarang misalnya los, ya kita balik lagi-balik lagi, tidak ada perbaikan-perbaikan.
15:37Justru selama ini yang saya lihat, justru loop perbaikan itu yang belum terlihat meskipun katakanlah digitalisasi sebagai proses perbaikan.
15:46Tapi kita jangan mengandalkan itu, tapi proses itu, bisnis prosesnya, itu yang harus saya kira terus diperbaiki dan terus berimprovisasi
15:55gitu.
15:55Setelah inovasi yang lebih baik gitu.
15:57Oke.
15:57Maka Samso, menurut Anda apa sih benang merahnya soal digitalisasi dari data bansos ini?
16:02Dan juga apakah menurut Anda digitalisasi melalui AI ini dapat meminimalisi risiko, inclusion, dan juga exclusion error?
16:11Dan apa menurut Anda jaminan yang harus diberikan kepada masyarakat terkaitan ini?
16:15Ya, pertama, verifikasi dari data-data yang sudah lengkap tadi, yang dilakukan oleh AI dan sebagainya.
16:21Karena verifikasi ke lapangan itu tetap harus dilakukan.
16:24Kenapa?
16:25Kalau verifikasi yang dilakukan misalkan oleh BPS, mungkin 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali, kita bisa mencontoh.
16:32Misalkan di DKI Jakarta itu namanya ada data carik.
16:35Data carik itu divalidasi setiap bulan.
16:39Jadi namanya ibu-ibu dasa Wisma itu melakukan validasi data carik itu setiap bulan.
16:44Siapa tinggal di mana, apakah dia masih bekerja, ataukah dia sudah tidak bekerja, itu ada.
16:50Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang semacam itu?
16:53Pertama, yang kedua, data-data pemadan, misalkan pemilik mobil, itu belum tentu.
17:00Samsul punya mobil terdaftar, tapi apakah benar punya Samsul? Belum tentu.
17:04Jangan-jangan itu titipan punya adiknya, atau punya kakaknya, atau punya saudaranya, yang kemungkinan.
17:09Dan itu banyak terjadi.
17:11Beberapa waktu terakhir kita temukan, misalnya, tinggal di rumah bedeng yang sangat sempit,
17:16tercatat punya mobil mewah, apa iya?
17:19Yang seperti data-data itu, jangan diakini itu data sudah benar.
17:22Maka verifikasi tingkat lapangan.
17:24Dan yang paling mengerti adalah masyarakat setempat.
17:27Jangan kita mengirim petugas dari luar, tiba-tiba, oh ini enggak, ini enggak.
17:33Masyarakat yang benar-benar tinggal di sekitar.
17:35Ini layak.
17:37Ya, memang dia pernah bekerja, tapi sudah di PHK.
17:39Itu yang tahu adalah tetangga sekitar atau warga yang ada di situ.
17:44Validasi ini yang harusnya juga dimasukkan juga di sistem yang mungkin di AI tadi.
17:48Oke, Mas Samsul kalau kita melihat, apa sih risiko besarnya terkait dengan adanya gap data kesejahteraan?
17:55Yang kita lihat bahwa yang dimiliki oleh pemerintah ini dinamis,
17:59sementara real, statis maksud saya, sementara real di masyarakat itu kondisinya dinamis.
18:05Begitu kita lihat bahwa orang yang tidak mampu, mungkin kalau di data, sebulan lagi berbeda dengan sebulan kemudian.
18:14Sementara data yang dimiliki oleh pemerintah ini sangat dinamis.
18:16Apa risikonya terkait dengan gap ini dan juga apa dampaknya?
18:19Tapi jangan dijawab dulu, kita bahas sesuatu sudah tetap bersama kami di Business Talk.
18:33Anda masih bersama kami di Business Talk Saudara, saya lanjutkan pertanyaan kepada Mas Samsul tadi.
18:37Bagaimana menjawab terkait dengan problem gap kesejahteraan yang dinamis versus data pemerintah yang statis?
18:44Begitu ada perbedaan di lapangan dan juga data yang dimiliki oleh pemerintah?
18:48Betul. Pertama, upaya digitalisasi data ini sangat bagus.
18:53Tapi jangan percaya pada data itu hanya satu-satunya data.
18:57Perlu verifikasi di lapangan dengan nyata.
19:00Yang kedua adalah bagaimana yang tadinya disebut mungkin 70% tidak tepat sasaran atau menguap.
19:08Data-data yang seperti, anggaran-anggaran yang seperti itu jangan lagi terulang dengan adanya seperti ini.
19:13Kenapa? Sebenarnya tidak terlalu besar loh kalau kita ngomong kemiskinan.
19:19Standar kemiskinan di WPS itu kan orang miskin kebutuhannya 690 sekian atau 700 ribu lah sebulan.
19:27Artinya dengan bansos yang sekarang diberikan 300 ribu itu sudah bisa membantu 50% untuk mengurangi kemiskinan itu.
19:34Akan lebih valid lagi. Data-data perbedaan yang seperti itu akan lebih efisien lagi jika benar-benar disisir hingga tingkat
19:45RT.
19:46Dan tingkat tidak perlu juga mengerahkan anggatan tertentu ya.
19:51Masyarakat sudah bisa melakukan itu sebenarnya.
19:54Kalaupun ada 1-2 yang fail atau salah itu yang dikoreksi dengan data yang tadi.
19:59Apa, I, I dan sebagainya tadi.
20:02Mas Rizal tadi ada pernyataan juga terkait dengan registrasi ulang yang melibatkan TNI dan juga Polri yang menjadi agen tanggapan
20:12Anda?
20:12Ya saya kira mungkin akal-angkal lebih baiknya instansi yang memang tahu data gitu ya.
20:18Itu yang penting gitu ya.
20:20Jadi itu tidak perlu melibatkan TNI dan Polri?
20:21Saya kira kalau memang, karena begini ya, ada persepsi lain ketika misalnya TNI atau juga polisi masuk gitu ya untuk
20:30men-checking dan lain sebagainya.
20:33Sipil ketika menentang TNI kan beda persepsinya.
20:36Nah untuk itu menurut saya efektivitas itu justru loop tadi menurut saya ya dengan memerankan lembaga atau SKPD terkait gitu.
20:47Dengan ini kan ada tupoksi-tupoksi di daerah juga katakanlah Dinas Kejahatan Sosial gitu ya.
20:58Atau juga RT RW saya kira jauh lebih tahu gitu ya hal-hal detail terkait dengan siapa yang katakanlah layak
21:07mendapatkan bantuan dan tidak.
21:09Tentu menurut saya yang paling penting adalah bagaimana resistensi data yang dimiliki oleh pemerintah dengan real time dinamika yang terjadi
21:19di masyarakat.
21:19Ini tentu harus terus diikuti terutama pada saat pencairan misalnya.
21:26Atau juga pada saat katakanlah kemana alokasi anggaran itu.
21:33Itu yang terpenting.
21:34Apakah benar kepada si sasaran itu?
21:36Dan itu terus harus diverifikasi.
21:39Makanya ini nggak bisa kemudian distribusi selesai.
21:43Makanya harus terus diawasi, dimonitoring.
21:47Berapa sering menurut Anda?
21:49Saya kira bisa saja bulanan atau juga tribulanan gitu ya.
21:52Itu juga penting gitu.
21:54Karena update real time itu kan harus valid kan.
21:57Ini masalah tadi validitas data.
21:58Kalau kita bicara validitas data, by name by address itu harus clear dan itu memang dia layak untuk mendapatkan itu.
22:07Oke.
22:07Berbicara soal validitas data, ini mas Dika, bagaimana sih untuk menyinkronkan fragmentasi data yang belum satu data begitu?
22:15Dari catatan saya ada data induk kesejahteraan Kemsos, ada data keperdudukan induk Capil, ada data pendidikan Kemdikbud, ada data ketenaga
22:23kerjaan, ada data ekonomi dan aset dari BPN, dan data Sosek dari Bapenas.
22:28Oke.
22:29Ya, tadi seperti yang Pak Andi sudah jelaskan di awal, sekarang kita sebagian data yang tadi disebut sudah tidak dipakai
22:35lagi, sudah jadi DTSEN tuh.
22:37Di rezim interop ini menjadi penting secara nasional kita punya berbagai registry.
22:43Yang registry ini bisa menjadi salah satu source of truth dari sebuah data spesifik.
22:47Contoh, DTSEN harusnya menjadi source of truth untuk desil, let's say gitu.
22:51Tapi source of truth untuk data peserta didik itu harusnya dapodik.
22:55Jadi, kita punya berbagai registry.
22:57Nah, ini penting karena menyangkut tadi termasuk soal TNI juga, soal bisnis prosesnya setuju.
23:03Jadi, betul desain yang sekarang kita sedang kembangkan bersama komite dan kemensos, justru bisnis cycle.
23:09Tadi Pak Andi juga sudah menyampaikan di awal.
23:11Rezim interop ini membuat desain kita adalah setiap orang harus bisa punya akses terhadap datanya,
23:16atau mendaftar, tadi kita sempat di belakang ngobrol, kalau orang nyatuh miskin harusnya mudah mengakses fasilitas negara.
23:23Kalau dulu, mohon maaf, tapi dulu, apalagi kalau kita ngomongin digitalisasi dengan keterbatasan kita dulu belum ada namanya digital public
23:31infrastructure,
23:31selalu ada layer-layer di tengah, Pak.
23:34Betul bahwa lingkungan terdekat, biar saya paling tahu, tapi juga ada oknum, kita tidak bisa mengelakkan.
23:39Nah, sekarang, dengan mengeksploitasi data biometrik yang kita punya di Dukcapil,
23:47harusnya itu bisa menjadi kemudahan bagi siapapun untuk mengajukan dirinya, tanpa harus lewat siapa-siapa, Pak.
23:52Jadi, satu datanya masuk, bisnis proses tadi, eranya rezim interop ini adalah semua data registry tadi dicek seketika ada orang
24:01yang mendaftar.
24:02Jadi, by consent, by persetujuan dia cek aja data saya. Jadi, dia nggak perlu nge-upload-upload KK, upload KTP.
24:08Jadi, kenapa si rezim interop tadi itu nggak berjalan sebelumnya?
24:11Karena kita belum mengembangkan pendekatan kita dalam transformasi digital, masih memang terjebak silo.
24:18Ini berbagai alasan ke belakang, tapi culture-nya lah yang sekarang kita sedang tumbuhkan bersama-sama sebagai satu pemerintahan,
24:25punya culture untuk bisa melakukan interoperability ini.
24:28Oke. Pak Pratama, ini soal rezim interop tadi itu, dan juga ada perubahan ke digitalisasi.
24:36Ini menurut Anda seberapa efektif sih?
24:39Jadi, ya kalau dikerja kadang-kadang benar, ya bagus banget, ini efektif benar ini.
24:43Jadi, masalah kan ada yang kerja benar, ada yang nggak kerja nggak benar.
24:46Oke.
24:46Itu selalu kayak gitu, gitu. Ada yang mau berbagi data, ada yang nggak mau berbagi data.
24:51Contohnya, misalkan, butuh data dari, misalkan, pajak gitu, misalkan ya.
24:58Belum tentu pajak mau share, karena ada dilindungi sama undang-undang kerasiaan, apa namanya pajak gitu, ya kan.
25:03Mau ngecek rekening banknya, mana bisa gitu.
25:06Ya kan, karena dilindungi oleh undang-undang perbankan, gitu, ya kan.
25:10Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin nanti harus diklirkan, gitu.
25:14Ketika orang memang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial, gitu.
25:19Proses verifikasinya itu yang pertama, jangan dipersulit.
25:22Karena sekarang ini, udahlah, mau nyari help desk di mana aja di Kementerian Lembaga yang di Indonesia sekarang,
25:27susahnya minta ampun.
25:30Apa yang bisa mengikat, apa perlu regulasi khusus yang baru?
25:35Kalau menurutnya tinggal kesetakatan saja, ya gitu.
25:37Nah, ini tinggal, sekarang leadernya di mana nih, apakah di Kementerian Sosial, apakah di Bapak Penas, atau di mana.
25:41Nanti kan kita berkaitan dengan undang-undang nomor 27 tahun 2022,
25:45tentang pelindungan data pribadi.
25:46Nanti pengendali datanya siapa?
25:48Pemroses data pribadinya nanti siapa?
25:50Karena ini nanti yang akan bertanggung jawab ketika ada apa-apa terhadap data masyarakat kita.
25:56Misalkan Dirtas, gitu.
25:57Ini siapa nih bertanggung jawab nih?
25:58Nah, ini persoalan lain lagi nih, gitu.
26:01Kemudian, apa, jangan sampai digitalisasi itu membuat, yang tadi, apa namanya, disampaikan bahwa jangan sampai membuat orang-orang jadi susah.
26:11Ini kan digitalisasi kan bikin, fitrahnya teknologi itu, gampangin.
26:15Fitrahnya teknologi itu bikin murah.
26:18Fitrahnya teknologi itu bikin, apa namanya, bisa digunakan oleh semua orang.
26:23Jangan sampai ketika seperti ini, nanti akan bermasalah.
26:26Makanya, pertama kali, apa, harus kita benerin, tadi Mas Hamzul sudah menyampaikan,
26:32ini, datanya ini harus real dulu nih.
26:34Kalau datanya sudah real, kita dapatnya real, itu tentu akan bagus.
26:37Karena ada beberapa juga Mas Hamzul, gitu.
26:39Orang, dia nggak kerja apa-apa, gitu.
26:41Jadi sopir, tapi dia ternyata punya di, apa, BPKB-nya, apa, apa,
26:48nomor kedaraan itu dia punya mobil, Mercy punya mobil ini, gitu, ya kan.
26:51Karena dipakai bosnya, gitu, ya.
26:53Untuk, apa, namanya, dipakai untuk beli mobil, gitu.
26:55Nah, itulah pentingnya manusia, gitu, untuk melakukan verifikasi, gitu.
26:59Kalau masalah TNI, Polri, atau siapapun, ya itu asal melakukan dengan benar, menurut saya sih nggak ada masalah.
27:05Tapi kalau bisa sih, ya manfaatkan RTRW-nya aja lah, gitu.
27:08Mas Andi katanya datanya benerin dulu, tadi juga disebutkan bahwa digitalisasi jangan sampai nyuslahin karena juga ada kesenjangan digital di
27:15daerah 3T.
27:15Ya, sekarang ini akan lagi benerin data.
27:19Jadi, kalau kita lompokkan masalahnya ada dua.
27:24Masalah data, masalah bisnis proses.
27:26Semuanya sedang diselesaikan dengan perlinsos digital ini.
27:30Oke.
27:30Pertanyaan mendasar saya begini, saya sama-sama miskin, saya sama Mas Andika sama-sama miskin.
27:35Saya dapat bansos, Mas Andika nggak dapat bansos.
27:38Kenapa?
27:39Pertanyaan dasar, kan?
27:41Sederhana, Pak.
27:43Dulu, basisnya pemerintah memberikan bansos ke masyarakat, khususnya yang dari Kementerian Sosial, yaitu PKH dan Sembaku.
27:51Itu datanya namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
27:55Berapa himpunan datanya?
27:57135 juta.
27:59Jiwa.
28:00Jiwa.
28:01Itu hanya sekitar 43 persen dari jumlah populasi.
28:04Jadi, kalau ada pertanyaan, kenapa Pak Andi dapat, kenapa Mas Andika nggak dapat,
28:09Sederhana jawabannya.
28:10Saya masuk data, Pak Andika nggak masuk data.
28:13Oke.
28:14Jadi, dengan DTKS yang sekarang jumlah himpunan datanya sudah menyerupai jumlah rekod penduduk Indonesia,
28:22yaitu 298 juta jiwa,
28:25itu dipastikan semua orang yang ada di Indonesia terkod datanya dan meminimalisir adanya exclusion error.
28:35Seperti yang saya contohkan tadi, Pak Andika ini kan exclusion error.
28:38Itu soal data, pentingnya data.
28:41Yang kedua, bisnis proses.
28:43Pak Rizal, dulu orang mau dapet Bansos, saya mau mendaftarkan Bansos, itu langkahnya tujuh.
28:50Kapan dapet Bansos bagus kalau sudah enam bulan baru dapet Bansos?
28:55Mulai dari saya harus ngomong ke RT, RW, ke Kepala Desa, diimpun di Lurah, diimpun ke Dinsos,
29:04ditandatangani Bupati, Wali Kota, naik ke Kemensos, dan lain sebagainya.
29:08Tantangan dalam tujuh tahapan ini besar sekali.
29:11Paling bawah, kalau ada residu pil kades, buru-buru didaftarkan orang yang butuh.
29:16Kalau bukan tim sukses kan nggak didaftarkan.
29:20Sekarang itu nggak ada.
29:21Tapi kalau menurut saya, kalau yang bermasalah itu hanya satu, dua, sepuluh data sih nggak masalah.
29:26Ini 50 persen loh, 60 persen.
29:29Ini kan berarti masalah besar.
29:30Ini bukan hanya pengecualian gitu.
29:34Tapi ini kok lebih banyak yang nggak benar dibandingkan yang benar.
29:36Nah ini menurut saya ada problem juga sebenarnya.
29:39Maka oleh sebab itu hari ini pemerintah sedang benerin.
29:42Dengan perlinsos, harapannya tidak ada mereka yang disebut presiden dengan invisible people.
29:48Itu tidak masuk data.
29:51Hari ini Pak, kita sudah dua tahun pakai DTSN.
29:54Berapa persen yang sudah diperbaharui dengan segala mekanisme.
29:58Ground check, melibatkan Pemda, dan lain sebagainya.
30:01Hanya 33.
30:02Oke, artinya pertanyaannya seberapa jauh sekarang perdataannya,
30:04dan apa yang paling berisiko membuat target itu meleset.
30:07Karena kan ada target 48 juta keluarga masuk sistem awal di 2027.
30:11Betul.
30:12Jadi kita tidak cukup menggunakan instrumen pemerintah.
30:16Makanya kita dorong gerakan sosial.
30:19Namanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
30:21Valid seperti yang disampaikan Pak Samsul.
30:24Siapa yang paling ngerti kondisi masyarakat kita?
30:27Orang sebelah kanan kiri kita.
30:29Makanya nama gerakannya adalah Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
30:32Siapapun bisa membantu orang, mereka akan mendapatkan bansos.
30:38Termasuk yang di 3T.
30:40Kenapa banyak yang tidak masuk data?
30:41Karena mereka tidak bisa mengakses.
30:43Gimana caranya daftar?
30:44Dengan memperbanyak agen, kita akan mengurangi orang-orang yang disebut
30:49the invisible people itu tidak masuk ke data.
30:51Oke, Pak Pertama menurut Anda dengan masuk detesan ini,
30:56sebagian besar warga ini, warga Indonesia aman nggak datanya menurut Anda?
31:01Tapi jangan dijawab dulu.
31:02Oke.
31:02Saya jadikan kami kembali tetaplah bersama kami di Bisnis Talk.
31:15Anda masih bersama kami di Bisnis Talk, Saudara.
31:18Saya baru membaca berita nih, Mas Dika nih.
31:20Ini ada Pak Hasim Joyo Hadikusumo,
31:22utusan khusus presiden bidang energi dan iklim,
31:25yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana membagikan HP gratis,
31:29bansos bakal masuk rekening digital.
31:31Ini solusi atau nombor masalah sebetulnya?
31:34Oh, terserang saya malah baru dengar juga ditanya.
31:37Cuman memang...
31:38Baru nih beritanya nih.
31:39Iya, tapi mungkin ini part dari,
31:41memang presiden pernah menyampaikan juga bahwa
31:44kita memang sekarang fokus mulai di PKH dan Simbako ya, Pak Andi.
31:47Tapi memang ke depan, seperti Pak Presiden sudah sampaikan,
31:50berbagai bentuk dari perlintz,
31:52termasuk di antara subsidian energi pun sedang didesain
31:55untuk bisa nanti tentunya aim-nya selalu lebih tepat sasaran.
31:58Karena apa artinya mungkin kalau subsidian energi,
32:01ini sepertinya memang paling besar potensinya untuk efisiensi fiskal.
32:05Tapi kan sebetulnya di luar itu ketepat sasaranan atau inclusion-exclusion error
32:10juga terjadi di berbagai lini apapun bentuk bantuan sosial.
32:13Oleh karena itu, Perlinsos Digital sebetulnya engine untuk melakukan pensasaran
32:17yang mudah diakses orang,
32:20yang terinteroperabilitas dengan berbagai data,
32:22dan yang paling penting bisa dikoreksi.
32:24Jadi itu selalu tiga komponen penting
32:27yang seperti juga contoh di PKH dan Simbako Program Kemensos,
32:31kita memang mulai dari skala yang kecil untuk terus dievaluasi dan diiterasi
32:36agar desainnya ini betul-betul seperti catatannya yang disampaikan,
32:41menyelesaikan masalah bukan menambah masalah.
32:43Jadi sebetulnya apapun idenya,
32:45kita sudah belajar bersama-sama ke Kemensos ini,
32:47pendekatan bertahap, bertingkat, berkelanjutan ini pendekatan yang harus kita pegang
32:51karena evaluasi itu menjadi sangat penting untuk kita menentukan iterasinya menjadi efektif.
32:56Oke, kalau kita konteksnya keamanan sebetulnya,
32:58kita ke digitalisasi, konteksnya keamanan,
33:01ini seberapa ampuh bisa mencegah kebocoran?
33:05Iya, jadi ini memang tahap desain menjadi tahap yang paling penting.
33:11Seperti tadi, kalau di era sebelum interop,
33:13memang seringkali kebocoran data itu terjadi karena data semuanya dikirim, Pak.
33:18Pemadanan, cleansing itu kan term-term yang terjadi sebelum rezim interop nih,
33:22di mana antara instansi berkirim-kirim data untuk di-cleansing, di-inject ke dalam sistemnya.
33:26Tapi di era interop ini kita bertanya pertanyaan yang dibutuhkan ke source of truth.
33:31Jadi by design di Perlinsos ini, Pak,
33:33walaupun misalnya ada data upah,
33:35jadi salah satu kriteria yang ditetapkan Kemensos adalah misalnya ada threshold upah tertentu.
33:39Dan salah satu source of truth-nya, walaupun itu juga sebetulnya proksi, kan, BPJSTK misalnya, Pak,
33:44data-data penerima upah ada di situ, kan, sebetulnya proksi.
33:47Kemensos tidak menanya upah, Pak.
33:48Kemensos hanya tanya orang ini di atas threshold atau di bawah threshold.
33:52Jadi by design pertanyaannya pun sudah berusaha mengamankan
33:55supaya data itu minimis sesuai prinsip PDP, kan.
33:57Kalau nanya itu nggak usah nanya yang nggak perlu.
33:59Wung Kemensos cuma perlu tahu dia di atas threshold atau tidak kok,
34:03nggak usah nanya berapa upahnya, gitu.
34:05Sehingga, satu, by design, data yang mengalir pun sudah data yang kalau di amit-amit di-hack orang,
34:10meaningless, karena cuma jawaban dia atau tidak.
34:12Yang tahu pertanyaannya adalah yang nanya, gitu.
34:14Nah, itu yang terjadi di berbagai interoperability database antar pemerintah sekarang.
34:19Oke, yang amit-amit tadi juga perlu diantisipasi, begitu ya.
34:22Pak Tama, ini dari analog ke digital, ini menurut Anda otomatis kebocoran bisa ditekan atau tidak?
34:28Atau justru menjadi masih ada celah keamanan yang tapi tipenya lain, gitu?
34:33Ini, semakin kita menggunakan digitalisasi, surface attack-nya itu semakin lebar.
34:40Semakin kita menggunakan internet, semakin orang itu bisa melakukan peretasan terhadap sistem kita.
34:46Data Bansos ini, ini data yang valuasinya sangat tinggi sekali bagi para hacker.
34:52Kenapa? Ada nomor NIC, ada nama, ada alamat rumah, kemudian ada berbagai macam data ada di sana, begitu.
34:59Sehingga bisa digunakan orang untuk melakukan pising dengan, apa namanya, targeting, gitu.
35:06Mas Ian nih, oh Pak Ian, nomor KTP segini, Bapak, Perni Sosai ini bermasalah nih.
35:11Bapak, nanti bisa ini ya, klik link ini.
35:13Dia tahu dengan tepat kalau misalkan data ini bocor, gitu.
35:17Nah, oleh karena itu, memang butuh pengamanan khusus.
35:20Jangan sampai kemarin kayak PDN kita, ketika data dijadikan satu, ya kan, satu tempat,
35:26ternyata begitu di retas, habis total, 5.700 server, nggak bisa diapa-apain, coba.
35:32Ini kebayang nggak kalau misalkan data Bansos ini tiba-tiba ke-lock, gitu, habis, gitu.
35:37Data backup-nya juga habis, gitu.
35:39Gimana kita, gitu.
35:40Nah, oleh karena itu, memang security by design itu penting, gitu.
35:44Tapi saya sih yakin, harusnya dalam membuat sistem ini sudah koresi dengan BSSN tentunya, ya, gitu.
35:50Melakukan tes, analisi, dan lain-lain.
35:51Tetapi patut, apa namanya, dijaga, karena historinya,
35:56Kementerian Sosial itu tahun 2022, kalau nggak salah, pernah kena, gitu.
36:00Ada 105 juta data saat itu yang kena, gitu.
36:03Nah, oleh karena itu, itu jadi pelajaran untuk bisa memperkuat lagi.
36:06Karena kalau sampai kena, yang sengsara masyarakat, kenapa?
36:10Karena jadi korban penipuan, korban skam, jadi online, dan lain-lain, termasuk pinjol ilegal, gitu.
36:16Sehingga masyarakat lagi nanti akan jadi korbannya, gitu.
36:19Baik.
36:20Mas Andi, di kota saja, begitu masih ada risiko berpotensi, adanya phishing, dan juga hacking, tadi disebutkan.
36:28Apalagi di daerah yang bagaimana terkait dengan literasi digital di daerah yang juga kemungkinan masih rendah terkait hal ini.
36:35Celah keamanannya seperti apa? Apa yang perlu diantisipasi? Termasuk tadi ada serangan hacker, segala.
36:42Kalau soal keamanan, mungkin nanti Bika yang lebih bisa menjawab.
36:46Tapi prinsipnya begini, kita mengambil data kepada pihak yang paling memiliki legitimasi mengeluarkan data.
36:54Kemensos tidak menghimpun data aslinya.
36:58Oke.
36:59Hanya bertanya ya dan tidak di atas threshold, di bawah threshold, dan lain sebagainya.
37:03Khusus untuk daerah-daerah yang di luar jangkauan internet, dan lain sebagainya, itu yang justru sekarang kita jadi concern.
37:11Pelajaran di Banyuwangi itu menarik.
37:14Hampir 80 persen orang mendaftar.
37:17Tetapi dari 80 persen yang mendaftar itu, 90 persennya dibantu oleh agen.
37:23Artinya, meskipun mereka punya handphone, belum tentu bisa mengakses portal.
37:30Belum tentu melek teknologi, belum tentu punya literasi.
37:33Maka kemudian kita bangun agen perlinsos.
37:36Siapa agen perlinsos ini?
37:38Siapapun bisa jadi agen.
37:40Mas Ian bisa jadi agen.
37:41Pak Samsul bisa jadi agen.
37:43Mas Rizal bisa jadi agen.
37:44Pak Tama bisa jadi agen.
37:45Dan tidak beresiko terhadap data.
37:47Kenapa? Karena agen perlinsos hanya sebagai loket mendaftarkan orang.
37:53Semua verifikasi, semua keputusan by system, bukan by agen.
37:58Jadi hanya ketemu orang, mendaftarkan apakah mereka layak dan tidak layak, semuanya diputuskan oleh system, bukan diputuskan agen.
38:05Agen hanya alat negara membuka pintu seluas-luasnya agar yang disebut presiden the invisible people itu semuanya masuk data.
38:15Prinsipnya seperti itu.
38:16Baik, Mas Samsul, menurut Anda apa yang rawan terkait juga dengan celah keamanan digital?
38:21Ini bisa disalahgunakan atau aman?
38:23Karena memang tadi literasi digitalnya juga masih rendah, termasuk utamanya di daerah.
38:28Termasuk agen tadi saya juga khawatir tadi, Mas.
38:31Kalau kita pakai KTP atau apa kan pasti ada di foto atau di apa yang untuk...
38:34Data kemana-mana jadinya?
38:35Nah, datanya minimal foto, nomor KTP itu kan sudah inti dari data penduduk itu.
38:42Itu yang perlu dipertimbangkan lagi karena perlindungan data yang seperti itu.
38:46Tapi saya jadi perlu menjelaskan bisnis proses ya Pak, karena tadi kita ngomongin Terlensos ini.
38:50Karena kan ini sesuatu yang sudah berjalan sejak bulan Juni, sekarang sudah hampir 10 juta kakak, 10 dari 96 ya
38:56total populasi Pak.
38:58Dan agen kita sudah hampir, bukan agen kita ya, agen gerakan peduli tetangga ini sudah hampir 1 juta.
39:03Artinya apa Pak? Setiap 10 kakak itu ada 1 agen.
39:07Makanya TNI Polis betulnya bukan soal militer ya Pak.
39:10Jadi bayangkan gini, seperti Pak Andi jelaskan.
39:12Dengan desain ini, kalau orang mau daftar Bansos, yang dia butuhkan hanya nomor KTP.
39:16Jadi ini secara komunikasi dimasifkan, bahkan dia nggak perlu ngasih KTP-nya ke agen.
39:20Dia hanya bacakan NIK dan scan biometrik.
39:23Karena kita punya data biometrik di Ducapil, itu cukup untuk mengautentikasi apakah NIK ini bukanya ini.
39:29Dan data semua, seperti tadi Pak Andi bilang, diceknya oleh sistem.
39:33Jadi relevansi apakah agen harus mengenal orang, walaupun Pak Andi menyarankan begitu, tapi less relevan.
39:39Karena agen ini hanya jadi pintu akses, orang hanya butuh nomor NIK, dicek mukanya, dia menyatakan daftar Bansos, lalu sistem
39:46yang akan mengajak.
39:47Nah jadi idenya Pak, situasi yang ingin diciptakan dari gerakan peduli tetangga.
39:51Kalau saya, orang yang hari ini sedang butuh kehadiran negara dalam bentuk PKH dan sembako,
39:57saya sekarang butuh, saya ketatangga kanan saya, ketatangga kanan saya bisa daftar Bansos karena dia agen.
40:03Kekiri bisa, ketemu Babin Sa bisa minta tolong, ketemu Babin Kapilipas.
40:06Jadi idenya adalah membuat approximately-nya sedekat mungkin untuk bisa mengakses negara.
40:11Dalam hal ini, terlihat.
40:12Oke, Mas Rizal, apakah ini juga menjawab kekhawatiran terkait dengan celah keamanan tadi yang dijelaskan oleh Mas Dika?
40:19Namun jangan dijawab dulu, kita bahas usah saja dan tetap bersama kami saudara di Business Talk.
40:31Oke, saya langsung ke Mas Rizal tadi terkait dengan tadi sempat dijelaskan soal NIK dan juga dan lain-lain.
40:36Ini kan di era serba digital saat ini.
40:38Menurut Anda, apakah kejahatan tidak bisa mengimbangi sistem?
40:42Ya, saya kira yang paling penting itu harus gini, digitalisasi itu memang bisa menekan kebocoran.
40:50Tetapi tidak menyelesaikan permasalahan gitu ya.
40:54Tetapi yang justru harus dilakukan oleh digitalisasi pemerintah ini,
40:59dia harus mengantisipasi atau sangat tergantung kepada bagaimana mengantisipasi terjadinya kebocoran,
41:05apa namanya terjadinya keamanan, masalah keamanan.
41:08Integrasi keamanan ini harus menyatu dengan digitalisasi programnya.
41:12Karena digitalisasi, kalau kemudian masalah safety-nya tidak terjamin, ya itu juga masih bermasalah.
41:19Justru masalah baru.
41:20Karena biometrik, identitas, kemudian juga bahkan ke rekening dan lain sebagainya,
41:26itu kan justru masalah-masalah yang harus itu diamankan.
41:30Nah, bagaimana mengintegrasi secara teknis?
41:32Mungkin teman-teman di IT yang lebih paham gitu ya.
41:34Tetapi yang paling penting adalah bagaimana, kalau menurut saya concernnya adalah tidak hanya di bisnis proses yang terus harus inovasi,
41:42tetapi bagaimana yang sekarang pemerintah itu agar si data ini betul-betul menjawab permasalahan,
41:50tidak hanya kebocoran, tapi masalah si penerima ini yang tidak tepat sasaran.
41:54Bagaimana si Bansos ini bisa diterima oleh mereka yang memang berhak, tetapi selama ini tidak menerima.
42:01Itu yang harus clear, mas.
42:03Jadi bukan kita hanya ngumpul-ngumpul di data,
42:05tapi verifikasi yang memang betul-betul dia penerima yang berhak.
42:12Termasuk juga dinamika yang terjadi di masyarakat, misalnya ada PHK, kemudian status yang berubah, itu juga harus tertangkap.
42:21Saya ingat itu menjadi betul.
42:22Saya ke Mas Andi, boleh singkat saja bagaimana caranya ini data bisa jadi tepat sasaran dan juga tepat waktu bagi
42:27warga?
42:27Ya, Bansos yang tepat sasaran bukan sekedar Bansos yang diterimakan, tetapi diterima pada orang yang benar.
42:35Ini yang sedang diusahakan oleh pemerintah.
42:38Melalui apa? Dua reformasi. Satu reformasi cara, dua reformasi data.
42:44Reformasi datanya melalui DTSN, reformasi caranya melalui Perlinsos digital.
42:49Saya sederhana saja, kami mengundang banyak masukan dan kritik.
42:53Tetapi untuk memberikan testimoni kemudahan, saya mengundang Pak Samsul, Pak Rizal, Pak Tama,
43:01coba daftar Bansos pakai Perlinsos. Pasti nanti akan memberikan eksperien yang berbeda.
43:06Dan saya perlu sampaikan ke masyarakat luas bahwa ternyata di luar sana banyak sekali masyarakat-masyarakat yang secara sadar membantu
43:16tetangganya.
43:16Ada dalam satu orang mendaftarkan 10 orang sambil jalan melalui peta-peta kampung, mereka daftarkan tetangganya.
43:26Kenapa? Kita tanya.
43:27Karena saya tahu selama ini mereka tidak mampu, tetapi mereka tidak dapat Bansos.
43:32Gerakan ini tidak hanya soal teknologi, tidak hanya soal Bansos yang dikirimkan, tetapi kepedulian masyarakat terhadap masing-masingnya.
43:41Banyak yang tidak bisa makan, tetapi tetangganya tidak bisa punya akses membantu caranya gimana.
43:46Nah, instrumen ini menyediakan gerakan sosial yang sebegitu bermanfaat dan sebegitu luas.
43:53Terima kasih.
43:53Oke, Pak Tama, apa yang perlu diyakinkan oleh pemerintah bahwa sistem ini, sistem digitalisasi ini aman?
43:59Yang pertama adalah security by design.
44:02Ini kan kita ngomong digitalisasi ya, karena saya ngomong orang keamanan.
44:07Jangan meremehkan.
44:09Kenapa?
44:10Karena musuh di sana itu sekarang.
44:12Luar biasa jagoannya.
44:14Artinya security itu menjadi hal yang priority.
44:18Jangan jadi nomor dua, nomor tiga.
44:19Biasanya kalau developer itu, dia bikin aplikasinya dulu, begitu sudah selesai, eh cek dong keamanannya.
44:25Jangan.
44:26Harus, apa namanya, dicek lagi masalah keamanan.
44:30Yang kedua, data itu adalah fondasi.
44:34Artinya, data yang benar itu akan membuat sistem ini ke belakangnya akan benar.
44:40Digitalisasi, AI, itu hanya alat bantu untuk mempercepat, mempermudah, kemudian bisa menyaring informasi-informasi yang salah.
44:48Tetapi, menurut saya, kontrol tetap di tangan manusia.
44:53Jangan menyerahkan sistem ini hanya kepada digitalisasi dan AI.
44:59Oke, saya tangkap.
45:00Tapi dengan jawaban dari...
45:02Orang yang memang benar ya.
45:04Oke, Mas Dika, ini banyak data kependudukan yang memang terungkap dan juga selama ini bocor begitu.
45:10Bagaimana cara melindungi data warga setelah ada konsep digitalisasi ini?
45:15Ya, yang pertama tadi ya, seperti disampaikan pertama, memang satu, tidak boleh meremehkan.
45:21Kita nggak boleh merasa, kalaupun bikin sistem keamanan, nggak boleh juga, apa namanya, merasa itu sudah paling.
45:27Karena namanya keamanan, ya selalu berlomba dengan hacker gitu ya Pak.
45:33Jadi memang selalu, cuman secara prinsip saya setuju.
45:35Jadi memang security ini tidak boleh di belakang.
45:37Dia memang sejak awal.
45:38Makanya tadi seperti saya sudah jelaskan, by design pun kita berusaha sekuat tenaga supaya memang by design kita satu,
45:44meminimalisir potensi resiko yang muncul itu, by design itu menjadi penting, harus diminimalisir.
45:49Lalu yang kedua tentu kita bersama BSSN.
45:51Karena BSSN juga part dari Komite Percepatan Transformasi Digital.
45:53Tapi ada faktor lain, faktor yang tadi.
45:55Saya setuju di statement Pak pertama di awal.
45:57Harusnya kalau kita bicara digitalisasi kan,
45:59bicaranya harusnya impact-nya yang dirasakan adalah kemudahan, simplicity, dan seterusnya.
46:03Itu yang kita sekarang sedang lakukan, termasuk mengkomunikasi kadeng ini ke masyarakat.
46:08Bahwa siapapun yang mau mendaftar BSSN cukup butuh NIK dan mukanya.
46:11Bahkan tidak perlu menyerahkan KTP-nya.
46:13Nah ini tujuannya kita juga mengedukai masyarakat bahwa KTP Anda itu berharga loh.
46:18Jangan sembarangan di foto-foto orang dan seterusnya.
46:21Ini juga part dari kita mengedukasi publik soal keamanan Anda.
46:23Oke. Mas Hamso, menurut Anda digitalisasi ini sebetulnya arahnya kemana sih?
46:27Apakah ujung-ujungnya ke efisiensi APBN?
46:29Ya, kita harus kembali kepada asas manfaatnya ya.
46:32Jangan sampai ada yang tertinggal.
46:34Jangan sampai ada yang tertinggal dari masyarakat yang seharusnya menerima,
46:36tidak menerima gara-gara hanya urusan digitalisasi dan sebagainya itu tadi.
46:41Yang kedua, ini kan kita tadi ngomong masalah yang orang punya KTP.
46:45Tapi bagaimana penuduk warga negara yang masih belum ter-enkripsi dengan KTP-nya,
46:51belum masih ada di pinggir jalan dan sebagainya,
46:53itu juga harus menjadi bagian penting untuk dipikirkan.
46:55Mereka adalah warga negara kita juga.
46:57Nah, yang ketiga, jangan sampai ada yang dompleng.
47:00Dompleng dalam arti, ya misalkan tadi sudah ada agen-agen,
47:03kenapa harus ada program beli handphone segala gitu kan,
47:06mendompleng gitu, yang harus kita hilangin itu,
47:10tradisi-tradisi itu, yang biar kenapa,
47:13manfaat, asas manfaat itu benar-benar 3,8 triliun untuk tabungan itu benar-benar.
47:19Karena hanya sampai di masyarakat 50 ribu itu kan hanya untuk minimum saldo.
47:27Oke.
47:27Yang seperti itu.
47:28Oke, baik.
47:29Berarti intinya semuanya dilakukan, mudah-mudahan berjalan,
47:32begitu demi kemasalahan masyarakat.
47:34Sekali lagi, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya bersama kami di Studio Kompas TV.
47:37Saudara, demikian bisnis talk hari ini.
47:39Saya, Yan Rahman Homet undur diri.
47:40Terima kasih atas kebersamaan Anda.
47:42Sampai jumpa.
48:11Sampai jumpa.
48:12Sampai jumpa.