- 1 minggu yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia menilai, dugaan korupsi dalam penggunaan dana penanganan bencana merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan penderitaan masyarakat.
"Ya memang kita banyak bencana dan saya pikir kita memerlukan orang-orang yang yang integritasnya jelas gitu loh. Dan saya pikir nanti kita lihat ee risiko korupsi di BNPB ini saya pikir kita harus menjadi lebih lebih fokus ya dibandingkan yang lain karena ini nyangkutnya nyawa gitu. Kalau katakanlah yang tempat lain bukan tidak menyangkut nyawa juga tapi ini penderitaan orang itu kan jadi double ya," kata Saut di KompasTV, Rabu (14/10/2026).
Saut menilai, penindakan KPK terhadap dugaan korupsi di BNPB harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terutama di lembaga yang menangani bencana.
Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemerintah daerah, Saut meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Joshua
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/695902/saut-situmorang-kritik-korupsi-dana-siap-pakai-bnpb-kpk-diminta-usut-tuntas
Ia menilai, dugaan korupsi dalam penggunaan dana penanganan bencana merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan penderitaan masyarakat.
"Ya memang kita banyak bencana dan saya pikir kita memerlukan orang-orang yang yang integritasnya jelas gitu loh. Dan saya pikir nanti kita lihat ee risiko korupsi di BNPB ini saya pikir kita harus menjadi lebih lebih fokus ya dibandingkan yang lain karena ini nyangkutnya nyawa gitu. Kalau katakanlah yang tempat lain bukan tidak menyangkut nyawa juga tapi ini penderitaan orang itu kan jadi double ya," kata Saut di KompasTV, Rabu (14/10/2026).
Saut menilai, penindakan KPK terhadap dugaan korupsi di BNPB harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, terutama di lembaga yang menangani bencana.
Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemerintah daerah, Saut meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Joshua
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/695902/saut-situmorang-kritik-korupsi-dana-siap-pakai-bnpb-kpk-diminta-usut-tuntas
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00...dari Gedung Merah Putih, Jakarta, KPK Jakarta.
00:03Dan saudara kita bahas soal OTT KPK bersama Komisioner KPK 2015 hingga 2019 Saud Situmarang.
00:13Saud pagi, Pak Saud.
00:15Halo, selamat pagi, apa kabar?
00:17Baik, Pak Saud. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak?
00:21Baik, baik.
00:22Baik, oke.
00:22Mudah-mudahan cepat hujan turun ya.
00:25Baik, Pak Saud. Kita melihat bagaimana kemarin KPK kembali melakukan OTT dan sayang sekali ini menyasar salah satu lembaga yang
00:34juga cukup disoroti akhir-akhir ini karena kita melihat bagaimana bencana yang belakangan terjadi mulai dari Aceh, kemudian NTT, kemudian
00:43Karhutlah.
00:44Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus ataupun OTT yang terjadi semalam, kita lihat salah satu yang ditangkap ini, Pak
00:51Saud, adalah Sestama.
00:52Nah, menurut Pak Saud, ini dugaannya seperti apa jika kasus ini melibatkan pihak setingkat Sestama yang notabene memang langsung dibawa
00:59kepala BNPB, Pak?
01:02Ya, itu kalau saya nanti mohon dikoreksi kalau salah, tapi yang saya tangkap dari pernyataannya Budi kemarin itu ada kata
01:10DSP, dana siap pakai.
01:15Dana siap pakai ini kalau di negara-negara lain itu bisa digunakan, ambil-ambil aja umpamanya Inggris, Australia, Amerika, Singapura.
01:25Dana siap pakai ini memang ada hal yang bisa digunakan umpamanya dalam keadaan tertentu mereka butuh pompa air yang banyak
01:33gitu ya, terus kemudian mereka harus import dan seterusnya.
01:37Mereka bisa mengadakan itu, tapi semuanya prosedurnya harus transparan.
01:42Jadi artinya gini, kalau memang betul nanti itu persoalanan dan DSP itu, dana siap pakai itu untuk konteks Indonesia,
01:50tentunya itu siap pakai ketika ada bencana kan?
01:54Enggak juga kita tiba-tiba harus membeli sesuatu kalau tidak ada yang darurat.
01:59Nah kalau by definition itu pengadaan barang, kemudian itu nanti dalam keadaan bencana seperti sekarang ini banyak,
02:07ini memang orang ini bisa dihukum mati nih nanti kayaknya nanti.
02:11Karena dalam keadaan bencana sekarang dia masih korupsi.
02:14Kan hari ini kita banyak bencana nih.
02:17Dana siap pakai itu, bagaimana mereka, saya nggak ngerti konstruksinya,
02:23tetapi karena keuangan negara itu pasal 2, pasal 3 itu bisa dihukum mati tuh.
02:27Walaupun dalam banyak hal saya masih debat juga tentang itu,
02:31tapi silahkan aja, saya nggak dalam posisi memutuskan itu,
02:35tapi dia berpotensi untuk dihancam di situ.
02:37Nah kalau tadi Mbak tanya bagaimana posisinya dari struktur organisasi ESLON 1,
02:43di situ kan ada, selalu ada yang disebutnya sebagai pengelola anggaran,
02:49kuasa pengguna anggaran, dan seterusnya.
02:52Itu KPK sudah paham, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab,
02:55siapa melakukan apa, siapa berbuat apa.
02:58Dan jangan lupa, OTT itu selalu di garis depannya itu sudah ada peristiwa pidana sebelumnya.
03:04Peristiwa pidana ada sebelumnya, kemudian KPK melakukan penyelidikan.
03:09Ketika melakukan penyelidikan, dimulailah mengikut surveillance,
03:14stakeout, mengikuti segala macam, terjadi lagi peristiwa bidananya.
03:18Jadi, peristiwa pidana itu terjadi pada saat bencana,
03:22tadi sudah kita sebut pasal 2, pasal 3,
03:24tapi bagaimana keadaan darurat yang seperti sekarang ini,
03:28nggak bisa dipahami oleh badan yang harusnya bertanggung jawab gitu loh.
03:34Kita nggak ngerti itu.
03:35Hampir tiap hari kita melihat ada bencana di negeri ini ya.
03:39Bencana itu bukan dilihat hanya skala masif, tidak masifnya,
03:42tapi kalau mempunyai bencana kebakaran pun,
03:45dia korupsi di situ, itu tidak boleh.
03:47Walaupun kebakaran itu hanya menyangkut sebuah rumah,
03:50atau sekelompok area, dan seterusnya.
03:53Ada peristiwa yang disebutnya kedaruratan.
03:57Nah, kemudian aturan-aturan itu,
04:01ya tentu nanti kalau pengadaan barang ada peran LKPP, dan seterusnya.
04:05Nanti silakan KPK akan melihat itu.
04:07Pasti KPK sudah pernah masuk untuk melakukan
04:09apa yang kita sebut sebagai supervisi,
04:13untuk bagaimana pengadaan ini
04:15serlebih di badan bencana
04:18yang kaitannya ada dana siap pakainya,
04:22itu menjadi digunakan,
04:23betul-betul kan di sebetulnya dana siap pakai,
04:26bukan dana siap korupsi gitu.
04:28Itu beda.
04:29Nah, ini mungkin yang menurut saya,
04:31pemberhatannya ini akan luar biasa kalau menurut.
04:33Kalaupun tidak,
04:34saya pikir nanti kita perlu lihat perkembangannya
04:37lebih lanjut, gitu mbak.
04:38Oke, Pak Saud, ini juga yang menjadi menarik
04:40karena memang untuk melakukan pencairan
04:43untuk dana siap pakai ini
04:46membutuhkan beragam prosedur, begitu ya.
04:48Ada harus pemerintah daerah dan instansi terkait
04:52yang terdampak ini menyampaikan usulan,
04:55kemudian ini juga harus disetujui langsung
04:58oleh pimpinan BNPB.
04:59Pertanyaan saya berarti ada kemungkinan juga
05:02kepala daerah atau pemerintah daerah
05:05yang kemudian juga ikut terseret,
05:06jika memang ini berkaitan dengan dana siap pakai
05:08yang di OTT-kan pada hari kemarin, Pak Saud.
05:13Ya, nanti kita lihat konstruksinya,
05:15siapa berwaut apa di situ,
05:18katakanlah mereka juga memenuhi prosedur.
05:20Ya, kan itu ada keputusan,
05:22itu pasti ada keputusan kepala badan.
05:24Ya, kalau nggak ada keputusan kepala badan
05:26yang mengatur itu tentu jadi aneh.
05:28Ya, kalau sebelumnya itu kan juga ada masalah
05:30itu yang kaitannya dengan kementerian lain ya,
05:32mengenai DSP ini yang kemudian ada mencatat
05:36dugaan dokumen yang tanggal mundur,
05:38pembayarannya sebelum kontrak, dan seterusnya.
05:40Tadi itu KPK yang bisa melihat.
05:42Tetapi yang paling penting bagi kita,
05:44di mana emas itu yang tadi diambil itu,
05:47dan uang itu dari mana?
05:49Kapan? Sudah berapa kali?
05:51Sudah kalau by definition,
05:52tadi saya katakan,
05:53kalau dia OTT tentu itu sudah ada kejadian sebelumnya.
05:56Dan kemudian tidak menutup kemungkinan juga,
06:00jangan-jangan KPK juga sudah melihat audit BPK juga tuh,
06:03yang seperti peristiwa pidana di beberapa sebelumnya itu kan,
06:08ada itu sampai ratusan, 300 miliar tuh dia.
06:11Ya, yang kemudian PPK-nya harus bertanggung jawab,
06:14yang kemudian BNPB-nya juga terkait di situ.
06:18Jadi nanti kita tinggal melihat,
06:21siapa berbuat apanya,
06:22dalam kaitannya interagency cooperation dalam hal ini,
06:25di kementerian lain atau di badan lain,
06:28dengan LKPP atau dengan kementerian,
06:31kalau dengan Pemda juga seperti apa,
06:33kalau di daerah tentu mereka dibawa koordinasi
06:35dengan pemerintah daerah,
06:36selain mereka vertikal kepada BNPB di Jakarta.
06:39Jadi yang menurut saya agak luar biasa di kasus ini,
06:44kita memang nggak mengerti ya,
06:46dalam keadaan negara seperti ini,
06:48masih juga melakukan,
06:51kalau Presiden bilang ini,
06:53kita memang dikelilingi oleh bencana cukup banyak,
06:55walaupun orang sekering guyon, ring of fire, segala macam itu,
07:00ya memang kita banyak bencana,
07:01dan saya pikir kita memerlukan orang-orang yang integritasnya jelas gitu loh.
07:06Dan saya pikir nanti kita lihat,
07:08resiko korupsi di BNPB ini,
07:11saya pikir kita harus menjadi lebih fokus ya,
07:13dibandingkan yang lain.
07:14Karena ini nyangkutnya nyawa gitu.
07:17Kalau katakanlah yang tempat lain,
07:19bukan tidak menyangkut nyawa juga.
07:20Tapi ini,
07:21penderitaan orang itu kan jadi double ya.
07:23Kita harus dipolong,
07:25terus itu dikorupsi gitu loh Mbak.
07:26Gimana?
07:28Pak Saud begini,
07:30kita tahu posisi sestama yang kemudian terseret,
07:34ini kan posisinya orang kedua ibaratnya,
07:36di BNPB begitu.
07:38Bisa Pak Saud jelaskan kepada kami,
07:40berarti seurjen itu ya,
07:41pengawasan di dalam BNPB seperti apa,
07:43sampai akhirnya
07:46tindak dugaan tindak pidana korupsi ini bisa terjadi,
07:49di saat bencana begitu banyak terjadi di Indonesia,
07:52dan ini menyeret orang kedua di BNPB Pak.
07:56Ya bisa jadi,
07:57kepala badannya yang gak get in touch kepada sesmanya ini ya,
08:00sesmanya ini.
08:01Karena kan day by day operationnya di sesmanya pasti,
08:04mulai dari SDM,
08:06anggaran,
08:06strategi,
08:07visi,
08:08misi,
08:08organisasi,
08:10ya kan kepala badan bisa berganti-ganti gitu ya.
08:12yang selalu berada di sana,
08:14umumnya itu adalah yang karir gitu ya,
08:16adalah orang-orang yang di posisi sestama,
08:18dan mereka adalah orang-orang yang
08:19benar-benar memahami organisasi itu,
08:23bisnis prosesnya seperti apa,
08:25tapi kan sering-sering ketika dia memahami bisnis proses,
08:28justru kemudian dia justru memainkan bisnis proses itu.
08:31Nah ini yang menurut saya,
08:33kepala badan tidak get in touch di situ,
08:35mereka tidak masuk ke detail-detail,
08:39sehingga kemudian,
08:40bahkan kita gak paham,
08:42penanggulan bencana itu seperti apa,
08:45kalau penanggulan bencana itu,
08:47Anda alertnya aja mesti 24 jam itu,
08:49gak mungkin,
08:50gak seperti badan lain yang mungkin bisa lebih,
08:53less stress,
08:54lebih santai gitu ya,
08:56bencana itu 24 jam bisa terjadi kapan aja,
08:59jadi kemudian kalau kita bicara korupsi,
09:02nah ini menunjukkan bahwa kita gak,
09:04gak menempatkan orang-orang yang benar-benar alert,
09:07terhadap bencana,
09:09alert terhadap menteri korupsinya,
09:10gitu kan,
09:12jadi itu yang saya bilang tadi,
09:13ini penderitaan rakyat ini jadi dua kali lipat nih,
09:15ya kan,
09:16begitu mbak.
09:17Oke,
09:18kalau menurut Pak Saud,
09:19melihat struktur BNPB sendiri,
09:21itu sebenarnya fungsi pengawasannya,
09:23siapa yang paling bertanggung jawab,
09:24berarti memang kepala BNPB,
09:25yang harusnya memang hands on,
09:27melihat dana siap pakai ini,
09:29dicairkan begitu,
09:31Pak Saud.
09:32ya selalu biasanya kan,
09:34di mana-mana ada inspektorat,
09:37selalu juga pasti ada komisi etik juga,
09:39kalau gak ada malah jadi aneh gitu ya,
09:41jadi kan sebelum kita masuk kepada,
09:44katakanlah pengadaan barang penggunaan DSP ini,
09:47kan semuanya itu ada prosesnya,
09:48ada keputusan kepala badan,
09:49nah itu nanti akan dilihat oleh KPK,
09:52dari senanti kelihatan niat jahatnya tuh mbak,
09:55keputusan kepala badan itu dilangkahi,
09:57atau seperti apa,
09:58dan seterusnya,
09:58dan kemudian kalau kita pertanyakan,
10:01bagaimana posisi Sestam Isilon 1,
10:03yang membawahi kuasa pengguna anggaran di situ nanti,
10:07siapa-siapa,
10:08kemudian pengguna anggaran,
10:10bagaimana juga,
10:12apa namanya,
10:13ide dari awal itu diputuskan ke atas,
10:15sampai kita harus membeli sesuatu,
10:18itu kan berawal dari Sestam Isilon yang terbawah tuh,
10:22diberapa hal mulai dari Sestam Isilon 4,
10:24Sestam Isilon 2,
10:25Direktur dan seterusnya,
10:26nah itu nanti kan akan terlihat,
10:28sebagaimana dominannya,
10:30kalau memang kemudian kemarin,
10:32dalam hal ini sesamanya langsung di bawah,
10:34dan potensinya dia terkait langsung,
10:37nah ini menjadi lebih pasti ya,
10:38dia di situ menunjukkan,
10:40apa namanya,
10:41tanggung jawab yang harus lebih besar,
10:43jadi artinya KPK bisa memastikan,
10:46apakah tadi yang 14 orang itu semuanya nanti,
10:49bakal dimintai pertanggung jawabannya,
10:51perbuatannya,
10:52atau hanya kemudian dimintai keterangan,
10:54kita tidak lihat,
10:56apa nanti kita lihat,
10:57tetapi kalau kita katakan,
10:59dari ada signal yang strong,
11:01atau small signal yang kita lihat,
11:03bahwa kemudian Sestam ini,
11:05atau posisinya soloan satu,
11:06di bawah kepala badan,
11:07yang kemudian ikut bermain di sini,
11:09saya bisa membayangkan,
11:10ini berarti bukan di proyek,
11:12hanya di dalam,
11:13di dalam dana siap pakai saja nih,
11:16ada mungkin dana-dana yang lain,
11:18dan seterusnya,
11:19jadi silahkan kita berikan itu,
11:20kepada KPK untuk mendalaminya,
11:22kita titip pesan KPK,
11:25ini dibuat,
11:25dibuat,
11:26dibuat tobat nih orang-orang,
11:28dibuat kapok nih,
11:29karena bencana ini,
11:30hampir setiap hari loh,
11:31dan ini kan menginspirasi juga,
11:33badan-badan penanggulan bencana di daerah,
11:36ya kan,
11:36mereka kan bilang,
11:37itu gimana,
11:37dibusat aja kayak begitu gitu,
11:39sedangkan kita uang juga sulit kan sekarang,
11:42bagaimana Anda udah uang sulit,
11:43bencana banyak,
11:44Anda korup,
11:45pemberatannya luar biasa,
11:46kita lihat aja hakim,
11:47gimana nanti memutuskan ini,
11:48gitu mbak.
11:49KPK punya waktu,
11:50satu kali 24 jam ya Pak,
11:52untuk kemudian menentukan status hukum,
11:54dari pihak-pihak yang kemudian ditangkap,
11:56dan juga konstruksi perkaranya,
11:57nanti juga akan disampaikan kan,
11:59biasanya di konferensi pers,
12:00tapi kalau kita melihat barang buktinya Pak,
12:02ini kan yang disita,
12:03ada uang 1,4 miliar,
12:05dan juga emas,
12:07koreksi saya,
12:07tetapi kalau misalnya kita melihat,
12:09barang buktinya ini 1,4 miliar,
12:11sebenarnya dalam tanda kutip ini kecil,
12:13tapi menurut Pak Saud,
12:14melihat barang yang disita ini,
12:17indikasinya seperti apa,
12:19apakah ini bisa lebih besar sebenarnya,
12:21dari apa yang kemudian kita lihat,
12:23oleh penyidik menyita?
12:25Nah ini yang nanti kita lihat,
12:28kan selalunya biasa itu,
12:29bentuknya itu adalah gratifikasi,
12:31ataupun pemerasan,
12:33jadi penyedia barang itu diminta tuh,
12:36nanti kita lihat bagaimana kemungkinannya,
12:39iya kan,
12:39bisa juga pemerasan,
12:41perbuatan curang,
12:42kemudian juga,
12:43kemudian penyelewangan jabatannya,
12:45dan seterusnya,
12:46atau gratifikasi,
12:47nanti kita lihat,
12:48di dalam ekspos nanti,
12:50ke konferensi pers,
12:51di pasal berapa mereka dikenakan,
12:53apakah hanya di pasal 2, 3 nya,
12:55tapi bisa dipastikan,
12:56pasal 2, pasal 3 juga ini,
12:58kalau memang itu adalah biaya uangnya pemerintah,
13:01nah itu bisa jadi,
13:02itu yang utama nanti,
13:04dan itu harus dikenakan,
13:05karena negara menjadi rugi,
13:06karena perilaku dia,
13:08nah tinggal nanti kita lihat,
13:09pasalnya alternatifnya seperti apa,
13:10atau kumulatifnya gimana,
13:12nanti penyelidik lebih paham,
13:13kita kan gak ngeliat paham ya,
13:15detail-detail kasus itu,
13:17tetapi kalau kita bicara kemudian ini,
13:19bisa jadi dari pemerasan,
13:21atau permintaan setoran,
13:22atau mengancam,
13:24menahan pembayaran,
13:26dan seterusnya,
13:26itu kan modus-modus tuh,
13:28nanti keterangannya,
13:29atau kemudian,
13:30harga yang kemudian dikelembungkan,
13:33nanti kan kita lihat tuh,
13:34nanti sehingga kemudian,
13:35ketemu emas yang tadi itu,
13:37KPK berani cita kan,
13:38nanti itu ada hubungannya,
13:40nanti kita lihat bagaimana,
13:42apa kemudian nanti itu,
13:43kaitannya dengan pembelian,
13:45dan seterusnya,
13:46atau kemudian,
13:48biaya distribusi,
13:50margin,
13:50dan seterusnya itu,
13:51nanti KPK akan ngeliat mbak,
13:53itu kira-kira.
13:54Oke, Pak Saud terakhir,
13:56Pak ini kan kita tahu,
13:57bencana nampaknya masih banyak sekali,
14:00yang harus ditangani ya Pak,
14:02dengan diseratnya BNPB,
14:04terseratnya BNPB,
14:05ke kasus korupsi ini,
14:06bagaimana kemudian perbaikan-perbaikan,
14:08yang harus dilakukan,
14:09khususnya di internal BNPB,
14:10untuk menertibkan,
14:11kemudian pencairan,
14:14dari dana siapakah ini Pak Saud?
14:16Ya, saya pikir pesannya cukup jelas,
14:18perintah Presiden,
14:19kejar sampai ke Antartika,
14:20makanya tadi kemarin,
14:22saya juga agak excited,
14:23melihat ini,
14:24ini kita berharap,
14:25KPK mengejar mereka,
14:26sampai ke Antartikanya,
14:27sampai semuanya,
14:28dan tidak hanya di badan ini saja,
14:30negara yang lagi sulit,
14:31ya,
14:32jadi maksud saya,
14:33ini strong signal,
14:34kita kirim ke market,
14:35ke pasar,
14:36kepada masyarakat,
14:37bahwa KPK sudah mulai,
14:39berada di tempat yang benar,
14:40untuk kemudian,
14:41melakukan penindakan,
14:42sampai tuntas,
14:43jadi tidak hanya kemudian,
14:46sepotong-sepotong gitu ya,
14:48dan tidak hanya di lembaga ini saja,
14:49potensinya kita melihat,
14:50kemarin saya juga mendengar,
14:51di beberapa kementerian itu,
14:53ada hal-hal yang terkait juga dengan,
14:55pangan dan seterusnya,
14:57sehingga kemudian,
14:59harapan kita adalah,
15:00bagaimana sebenarnya,
15:01kalau kita bisa,
15:04mempertanggungjawabkan,
15:04setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara,
15:07yang lagi sulit ini,
15:08kemudian,
15:09bagaimana auditnya,
15:10bagaimana transparansinya,
15:12bagaimana akutablet,
15:14angkutantability-nya,
15:15kemudian,
15:15laut jauh dari,
15:16komplik of interest-nya,
15:17dan sekali lagi,
15:18juga harus dengan fair,
15:19bagaimana kita bisa,
15:20membawa setiap orang,
15:22yang harus bertanggungjawab di sini,
15:23tidak hanya kemudian,
15:25karena politisasi,
15:26dan seterusnya,
15:26ini yang kemudian,
15:27akan menciptakan kepastian,
15:29sehingga kemudian,
15:30market bisa lebih percaya lagi,
15:32dan rupiah kita menjadi lebih baik,
15:34dan kemudian,
15:34ekonomi lebih,
15:36bergerak lagi dengan cepat,
15:37di tengah,
15:38yang belum bisa kita pastikan,
15:40sampai kapan nih,
15:41hujan akan turun nih,
15:42atau kemudian,
15:43bencana akan turun terus,
15:44gitu kita kira mbak.
15:46Baik,
15:46terima kasih banyak,
15:47Pak Saud sudah berbagi pandangan,
15:49komisioner KPK,
15:50periode 2015,
15:51sampai dengan 2019,
15:52Saud Sitomorang,
15:53sudah bergabung,
15:54di Breaking News Kompas TV,
15:55sehat selalu pak.
15:58selamat menikmati,