Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara PKS, Pipin Sopian, menilai rangkaian peristiwa terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai bagian dari operasi politik yang dipaksakan.

Pipin juga mengkritik apa yang dinilainya sebagai potensi manipulasi aturan oleh pihak yang berkuasa. Ia menegaskan, partai politik tidak boleh diam ketika muncul persoalan yang dinilai perlu diperbaiki.

Ia turut menyinggung pentingnya keteladanan pemimpin muda dan mendorong keterbukaan dalam menjawab persoalan yang diperdebatkan publik.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, melontarkan pertanyaan mengenai pihak yang kerap dikaitkan dengan operasi politik.

Di sisi lain, Juru Bicara PSI, Faldo Maldini, menyinggung jalur konstitusional dalam menyikapi polemik tersebut. Ia menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN sebagai salah satu ruang yang dapat menjadi pintu masuk untuk memperjelas persoalan.

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/411kdEmjYCk


Baca Juga Polemik Ijazah Gibran, PDIP Singgung Suket, PSI Minta Syarat Pemilu Diperjelas | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/698578/polemik-ijazah-gibran-pdip-singgung-suket-psi-minta-syarat-pemilu-diperjelas-satu-meja

#ijazahgibran #wapresgibran #prabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/698579/psi-usul-jalur-ptun-soal-polemik-ijazah-gibran-pks-kalau-benar-saya-tunjukkan-satu-meja
Transkrip
00:01Ada dua hal yang ingin saya tanyakan ke Kang Ujang sebagai analis politik ya.
00:05Tadi sebelum jeda saya bertanya, sebagai analis politik bagaimana Anda menyikapi soal pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa
00:11soal ijazah Wapres Gibran ini ada operasi politik, ada penumpang gelap lah yang bertujuan untuk menurunkan reputasi politik Pak Jokowi
00:21dan juga Mas Gibran.
00:22Saya akan tanyakan bagaimana, apakah betul demikian dan satu lagi apakah DPR akan menindaklanjuti?
00:29Sejauh ini kan baru DPR, DPR kan baru PKS dan PDIP. Bagaimana kelanjutannya kira-kira bola panas yang dilempar ke
00:34DPR ini Kang Ujang?
00:36Ya Kang Ujang, kalau saya amati ya, ada operasi politik atau tidak, ya Pak Jokowi bersiap dengan segala konsekuensi apapun.
00:45Saya jauh-jauh hari ketika 9 tahun yang lalu mengingatkan gitu ya, 2016 pertama kali saya jadi pengamat,
00:51itu mengingatkan bahwa ya nanti saya bilang Pak Jokowi kalau sudah tidak jadi presiden lagi pasti akan muncul akan banyak
00:59masyarakat ketika itu saya katakan.
01:01Dan ini kejadian gitu.
01:02Kenapa? Di Indonesia ini kita punya kebiasaan, orang yang tidak punya jabatan, orang yang tidak punya kekuasaan,
01:10maka ya mohon maaf akan cenderung kalau dantak kutip diwejak-wejak akan cenderung dikerjai.
01:16Oleh karena itu Pak SBY kita tahu persis, Ibu Megawati tahu persis, punya partai yang kuat,
01:23Pak Ibu Mega ada PDIP, Pak SBY katakan ada Demokrat.
01:27Dan Pak Jokowi ini kan kalau saya lihat gitu, belum membangun kekuatan yang kuat katakanlah di Parlemen.
01:36Ada PSI tapi kan tidak masuk ke Parlemen, mohon izin.
01:39Belum.
01:40Artinya dalam konteks itu Pak Jokowi sudah kecolongan, terlalu asik dalam pemerintahnya seluruh pelangun terakhir gitu ya,
01:48katakanlah dalam konteks membangun apapun yang beliau punya regasi ya.
01:53Di saat yang sama punya kekurangan, kekurangan yang selalu kita kritisi.
01:57Nah, kalaupun itu politik, kalau saya lihat ya, iya.
02:02Kenapa?
02:03Kalau kita lihat misalkan ajuan, katakanlah ya, apa namanya, terkait di MK, itu pasti sudah politis.
02:11Walaupun kita tahu MK adalah lembaga hukum.
02:14Dan kita tahu juga bahwa ya keputusan MK, ya itu kewenangannya pindah dan mengikat.
02:21Nah, kalau kita lihat ketika MK itu memutuskan, tanda kutip ya, saya ambil ender lain saja, tidak ditemukan,
02:28maka ini kan ada kemungkinan, bukan hanya kemungkinan, sudah dipastikan ini menjadi bola liar yang bisa saja ditangkap dan ditidaklanjuti
02:40oleh DPR.
02:40Oke, nah ini, kalau begitu, kenapa nih Kang Ujang, sampai sekarang lembaga politik yang namanya DPR, itu sunyi senyap.
02:47Soalnya sunyi senyap, ya sekarang baru ada EP, PKS, begitu.
02:50Kalau memang kata Pak Jokowi ada operasi politik, DPR ini kan banyak juga kenalan-kenalan baiknya Pak Jokowi.
02:56Kenapa tidak bersikap, gitu?
02:57Saya dulu Bang Andreas Kang Pipin ya, pernah juga di DPR 5 tahun ya, pernah setenaga ahli dan pernah staf
03:03khusus ketua DPR,
03:06sedikit belajar memahami anatomi apa yang ada di DPR.
03:10Sekarang apalagi saya di luar ya, membaca secara utuh gitu terkait dengan konstruksi anatomi DPR.
03:16Nah, saya melihat karena ini lembaga politik, sesungguhnya yang sedang dicari adalah penggeraknya.
03:24Ada tidak tokoh ataupun orang kuat yang menggerakkan ini sehingga ini menjadi hak angkat?
03:32Atau akan, apa namanya, hak suara DPR yang lain katakanlah, atau hak menyerahkan pendapat.
03:38Nah, kalau itu ada, ya makanya ini barang akan jalan.
03:42Saya meyakini kalau PKS menunggu, walaupun saya yakin punya inisiasi tadi ya.
03:48PDIP juga menunggu punya inisiasi, tetapi saya melihat akan ada kekuatan besar yang menentukan apakah ini barang jalan atau tidak.
03:58Saya melihatnya begitu, Kang Radi.
04:00Siapa kekuatannya itu Kang Pipin kalau gitu?
04:02Ini maksud Kang Hujan nih.
04:03Nanti saya juga tanyakan yang sama di hubungan Andreas.
04:06Sebelum ke sana saya harus...
04:07Ada arahan nggak dari sepihak-pihak tertentu?
04:11Taklimat Bang, ke PKS taklimat.
04:13Taklimat, ya oke.
04:14Saya harus jawab dulu ya penelitian Pak Jokowi itu.
04:17Ada operasi politik tadi ya.
04:20Sesungguhnya itu operasi politik itu terjadi ketika aturan usia capres-cawapres sebelum pilpres itu dirubah oleh MK.
04:31Yang kedua adalah kita saat ini melihat operasi, hasil operasi politik yang dipaksakan terkait dengan ijazahnya Mas Gibran.
04:42Sehingga kita saat ini melihat, ini kan pospaktum, melihat serentetan peristiwa itu.
04:47Jadi kalau ini terjadi sesungguhnya kita, rakyat Indonesia saat ini menonton episode demi episode.
04:58Bahwa negara ini bisa dimanipulasi, aturan bisa dikacangin oleh siapapun yang berkuasa.
05:06Dan kami sebagai partai politik, PKS tidak mau membiarkan ini.
05:11Maksud Anda berarti operasi politik ini dimulai pada saat aturan itu dimanipulasi di 2024?
05:16Betul.
05:16Dan sekarang menjadi berapa nas?
05:18Bukan saat ini, saat ini kami merespon dari operasi politik yang sudah dilakukan sebelumnya.
05:24Dan membiarkan kami diam, buta, tidak melihat dan tidak mendengar, itu adalah dosa besar partai politik.
05:31Karena yang kita lakukan adalah apa? Untuk melakukan perbaikan.
05:34Saya sama Faldo, sama-sama anak muda.
05:36Tapi kita ingin menunjukkan, kita anak muda ingin ada perbaikan ke depan.
05:41Maka kita butuh kepemimpinan anak muda itu yang menjadi contoh, berani.
05:45Kalau saya benar, ijazah saya benar, saya tunjukkan.
05:48Buka.
05:48Saya misalnya, Bipin Sopian, SD, SMP, SMA di Purwakarta.
05:54Saya siap untuk menunjukkan ijazah saya.
05:55Mas Gibran, SD, SMP, SMA.
05:57Jadi saya kira dipersilakan.
05:59Yang penting tadi tidak ada manipulasi itu.
06:03Karena ini terkait dengan keadilan generasi.
06:05Bahwa setiap orang, kita negara hukum, equality before the law, kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan itu yang kita sejak
06:14awal, itu persoalan di kita.
06:16Maka yang kita khawatirkan adalah, ketika aspirasi ini muncul, datang bergelombang ke kami di PKS, supaya PKS bergerak.
06:25Terus kami menyampaikan aspirasi ini, bahwa ini harus dibawa ke DPR, tiba-tiba dihambat, maka kita khawatir.
06:33Agustus 2025, gelombang aksi yang begitu besar terjadi.
06:38Nepal, bagaimana ketika pemerintahan tidak mendengar aspirasi masyarakat, kemudian terjadi penggulian pemerintahan.
06:45Jadi poinnya, memang kita harus menindaklanjutnya.
06:48Yang ngambat siapa?
06:50Yang ngambat siapa?
06:52Aku nggak ngambat loh.
06:53Kan PKS tidak menunjuk Anda.
06:55Jadi yang kita lihat adalah, ketika dipersoalkan seakan-akan, bahwa ini ada operasi politik, ini ada operasi untuk pemakzulan, dan
07:04yang lainnya.
07:05Maka kami katakan, ini dalam rangka perbaikan.
07:08Kita ingin didudukan, memberikan kesempatan kepada Mas Gibran untuk mengklarifikasi.
07:15Benar tidak bahwa ijazahnya itu ada yang ada.
07:16Tadinya saya mau tanyakan juga ke Bungan Ria soal operasi politik ini.
07:19Tapi sepertinya jawabannya juga akan kurang lebih sama.
07:23Saya kubung Faldo kalau begitu.
07:25Saya lihat, sebenarnya tidak penting untuk menanggap itu.
07:29Yang ngomong Pak Komarudin.
07:31Karena apa?
07:33Ya itu tadi saya sepakat.
07:34Ini kan mau menempatkan diri sebagai korban.
07:38Padahal persoalan itu berawal dari yang bersangkut.
07:41Kenapa yang biasa melakukan operasi politik itu orang yang berkuasa?
07:44Oke, orang yang berkuasa.
07:45Makanya saya akan tanyakan ke Bungan Ria soal.
07:48Kalau kayak gitu.
07:49Pak Jokowi kan berkuasa 2019-2024.
07:522014 juga, Presiden.
07:53Nah, peralihan ke 2029.
07:56Nah, operasi politik itu kalau ketemu Pilpres terjadi di 2024 ketika mau Pilpres 2029.
08:01Nah, sekarang mereka-mereka ini merespons operasi politik yang terjadi pada saat Pilpres 2024 kemarin.
08:08Jadi ini timelinenya begitu nih.
08:10Betul.
08:11Tapi gini, ya oke sih sebenarnya respons dari PKS-PDI ya wajar lah.
08:16Karena menganggap proses pencalonan, proses pemilu bahkan.
08:21Kalau PDIP bahkan lebih dalam, pemilu, etika, dan sebagainya kan.
08:25Dan kalimat itu konsisten kalau kami lihat.
08:27Konsisten.
08:28Dan ya, walaupun saya punya jawaban atas etika dan itu semua.
08:31Tapi mungkin kita bisa berpendapat soal kejelasan Bang.
08:35Jadi kalau kami dari PSI ngeliat, gak apa-apa.
08:38Angket konstitusional.
08:39Monggo PS, eh PSI, PDIP.
08:42Ini namanya doa ya Bang ya.
08:45PDIP, PKS gitu kan.
08:47Ada syarat ketentuan saya yakin bapak-bapak sudah lebih paham.
08:50Tapi kejelasan ini kami kira juga bisa jadi pintu masuknya di PT UN.
08:55Karena di PT UN, Mas Gibran itu ada tuh kuasa hukumnya, ada hakimnya.
09:01Kalau saya DPR merasa, oh panggil.
09:04Kan DPR bisa manggil siapapun di Republik ini sekali lagi ya.
09:06Punya mic gitu kan.
09:07Nah tapi kan hakim punya palu Pak.
09:10Nah jadinya kami kira bisa dipantau di situ juga.
09:12Di Lala, kepolisian, Udin CS nih, penyelidikan kan, kalau gak salah dari kuasa hukumnya.
09:18Kemarin ada yang sempat bilang penyelidikan ya Bang Guntur ya.
09:22Dari kuasa hukum Kang Udin CS ini, aku lihat masih penyelidikahan gitu loh.
09:27Jadi kan gak ada dua pintu.
09:28Kalau ada pintu lain yang ketiga, boleh.
09:31Dan itu sangat diatur konstitusi.
09:32Dari kita Pak, dari kita nih, dari PSI, kita juga butuh kejelasan nih.
09:37Karena menurut kami, ini udah terlalu lama juga kita nge-defense ini.
09:40Walaupun itu tidak masalah.
09:41Dan kita juga punya peran gini Bang.
09:45PDIP, PKS, harapan saya nih, juga melakukan hal yang sama untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran.
09:52Kondisi dapur rakyat, inflasi di daerah.
09:55Kalau mendukung pemerintahan Pak Prabowo, gak ada masalah.
09:59Ini kan persoalannya bukan persoalan dukung pemerintah.
10:02Pak Gibran-nya juga dong.
10:03Ini bukan persoalan dukung.
10:05Ini kan persoalan pengawasan yang berkaitan dengan pemilu.
10:10Pak Gibran juga.
10:11Berkaitan dengan pemilu.
10:12Tapi begini.
10:13Iya Bang, gak apa-apa.
10:15Jadi kan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan satu tim.
10:17Ini dari kami ya, di DPR.
10:20Di DPR, tadi karena Bang Andreas Hugo bilang Pak Dasko, Pak Dasko kalimatnya clear.
10:25Headline tuh, hormati putusan MK.
10:27Hormati putusan MK.
10:28Hormati putusan MK.
10:29DPR bisa jadi model dukungannya, tidak bikin ribut.
10:33Tapi gini, Kang Ujang.
10:36Aku mau ngomong soal operasi politik.
10:37Lagi-lagi, kalau bicara flashback 2024.
10:40Yang melakukan operasi-operasi politik kan mereka-mereka juga yang ada di DPR sekarang.
10:44Waduh.
10:45Ya kan, kalau kita melihat bagaimana rundutan siapa yang mengusung Gibran pada saat itu.
10:51Siapa juga yang mengusung Pak Prabowo sehingga akhirnya menjadi pemimpin negara kita sekarang.
10:56Itu kan politisi-politisi yang sekarang juga ada di DPR.
11:01Tapi ya itu tadi.
11:02Topik kita malam hari ini, kenapa diam?
11:04Kenapa operasi politik itu seolah diabaikan juga oleh mereka-mereka yang beroperasi pada saat itu?
11:09Ya, saya melihat gini Bang Radi, DPR sedang mengkalkulasi secara matang, katakanlah Mas Lahah dan Madorot yang akan terjadi.
11:22Tetapi kalau saya melihat sebenarnya, kalau dari aspirasi dari masalah kan ada dua kan.
11:26Ada yang minta mundur pertama, yang kedua itu kan minta didorong hak angkat di DPR ataupun hak menyatakan pendapat.
11:34Nah sejatinya ini kalau saya lihat ya ketika saya Bang Pado ya bertemu juga berdiskusi dengan jubir-jubir PSI yang
11:41lain itu.
11:41Mereka juga sepakat bahwa mereka pengen juga bahwa ijazah SMA Mas Gibran itu mereka mengatakan ada.
11:51Dan itu kan bisa dibuka.
11:53Nah dibukanya itu kalau menurut saya yang jalur yang terhormat secara politik adalah di DPR.
11:58Walaupun tadi Bang Pado mengatakan bisa di pengadilan.
12:02Nah karena apa?
12:03Karena saya meyakini ini kan harus tuntas dalam konteks melihat sejarah bangsa.
12:07Saya jujur ya dosen begitu dari saya gak pernah putus tuh SD, SMP, SMA, SMP sampai S3 tuh saya gak
12:14pernah putus.
12:15Dan kalau saya akademisi ya tentu kalau diminta akan menunjukkan.
12:21Tapi karena ini sudah ranah politik kita sama-sama tahu bahwa tentu saya melihatnya kalau Mas Gibran ya dalam konteks
12:28ini.
12:28Saya tidak tahu apakah ini Mas Gibran akan menunjukkan.
12:31Menunjukkan tetapi yang saya ingin katakan ya DPR mestinya gercep dengan cepat menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Indonesia.
12:42Kalau gitu mampukah lembaga DPR ke depannya nanti kalau memang hak angket ini tergalang bisa membuat seorang yang bernama Gibran
12:50Raka Bumi menunjukkan ijazahnya di parla.
12:52Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan