Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menegaskan, persoalan ijazah Gibran bukan sekadar masalah pribadi atau perbedaan suka dan tidak suka terhadap seseorang.

Andreas menilai persoalan tersebut berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan prinsip pemilu yang jujur serta adil. Ia berharap pengalaman ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pemilu ke depan.

Andreas juga menilai keputusan Mahkamah Konstitusi perlu ditindaklanjuti agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak terus memengaruhi kehidupan politik nasional.

Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan tanpa penyelesaian yang terbuka.

Sementara itu, Pengamat politik Ujang Komarudin menilai DPR dapat menjadi salah satu ruang untuk menjawab aspirasi publik terkait persoalan tersebut.

Ujang mengatakan, terdapat peluang untuk mempertemukan keinginan DPR menggunakan hak angket dengan pernyataan pihak yang ingin menunjukkan dokumen ijazah.

Menurut Ujang, proses hukum yang berjalan di kepolisian dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN juga menjadi bagian dari perkembangan persoalan ini.


Baca Juga PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Angket soal Polemik Ijazah Wapres Gibran | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/698580/pdip-dorong-dpr-gunakan-hak-angket-soal-polemik-ijazah-wapres-gibran-satu-meja

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/411kdEmjYCk




#ijazahgibran #wapresgibran #prabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/698581/polemik-ijazah-wapres-gibran-pdip-lebih-baik-terbuka-tunjukkan-satu-meja
Transkrip
00:01Untuk menutup diskusi kita malam hari ini, kita langsung meminta konklusi masing-masing narasumber.
00:06Saya mulai dari Kang Ujang kalau begitu.
00:08Kang Ujang, gimana nasibnya Ijazah Gibran ini?
00:12Betul nanti akan ujung di DPR atau bahkan ada berujung pada pembangsulah atau impeachment?
00:17Kalau saya sih ada dua kemungkinan.
00:19Pertama adalah terkait dengan kekuatan koalisi.
00:22Jadi penentu ini jalan atau tidaknya angkat ini koalisi Prabowo Gibran.
00:27Jadi kalau koalisinya tough, oke ya dia akan jalan.
00:32Yang kedua adalah tekanan publik.
00:34Yang disebut Bang Andreas tadi ya?
00:36Bang Andreas, kalau tekanan publiknya tinggi, ya suka tidak suka, mau tidak mau ya DPR juga harus katakanlah tanda kutip
00:43ya menerima aspirasi itu.
00:45Nah di saat yang sama, ya saya sepakat juga dengan Bang Tardo bahwa ada proses yang ada di Baris Krim
00:52sedang berjalan.
00:53Dan PT UN.
00:54Ya PT UN juga sedang berjalan.
00:55Nah saya punya analisa ada titik temu sebenarnya yang baik.
00:59Pertama ketika saya berdiskusi dengan teman-teman jubil pes yang lain Bang, mereka punya niat untuk menunjukkan ijazah itu.
01:09Nah DPR juga sama kan punya keinginan untuk katakanlah menggolkan hak angket.
01:14Jadi kalau katakanlah Mas Gibran menganggap beliau punya ijazahnya kan bisa dibuka di DPR itu.
01:22Selesai sudah ya?
01:22Selesai sudah, oleh karena itu ini sebenarnya sejarah yang baik bagi bangsa ini untuk anak muda untuk memastikan bahwa kita
01:29tadi tidak punya cacat sejarah terkait dengan persoalan ini.
01:32Oke kalau gitu Bang Andreas, bisa gak membuat Mas Gibran nanti datang ke DPR untuk menunjukkan ijazahnya di parlemen melalui
01:38keangket?
01:39Selesai sudah di publik belum banyak yang bersuara tapi digalang tentu oleh PDIP kan?
01:45Jadi persoalan ini bukan persoalan pribadi gitu.
01:47Tadi juga sudah disampaikan, bukan soal suka tidak suka.
01:50Tapi ini persoalan yang menyangkut ya sistem ketatan negara gitu.
01:54Soal pemilu yang jurdil.
01:55Dan proses yang kita harapkan ke depan akan menjadi lebih baik.
01:59Dengan pengalaman ini sebagai bagian dari evaluasi.
02:03Sehingga keputusan MK ini menurut saya sangat baik dan harus ditindaklanjuti gitu.
02:08Sehingga persoalan ini ada ujungnya gitu.
02:11Kalau tidak ini akan mengganggu terus proses kehidupan politik kita gitu.
02:16Ketatan negaraan juga?
02:17Ya ketatan negaraan juga gitu.
02:19Karena masyarakat pasti tidak bisa kita diamkan.
02:23Kita tidak bisa pura-pura menyimpan ini di bawah karpet gitu.
02:26Karena hal-hal yang disimpan ini di bawah karpet ini kan setiap suatu saat dibuka akan kelihatan kotornya disitu.
02:34Dan ini sudah kelihatan disitu sehingga lebih baik terbuka.
02:38Kalau memang Pak Gibran itu punya ijasa tunjukkan selesai.
02:44Ya tadi seperti yang diutarakan Bung Ujang.
02:45Simpel saja.
02:46Bung Uibir silahkan untuk menutup.
02:48Secara sadar kita menghormati keberanian dari Mahkamah Konstitusi.
02:53Kami menghormati bahwa itu tidak berpengaruh terhadap Pilpres kemarin.
02:58Tetapi kita juga menghormati ada persoalan dari putusan MK yang harus ditindaklanjuti.
03:04Dimana disitu masyarakat menghendaki agar DPR RI bergerak, melakukan perbaikan, menyelidiki apakah itu benar untuk proses selanjutnya pemenuhan hak-hak
03:17itu.
03:18Nah bagi kami saat ini adalah ini terkait dengan keadilan antar generasi.
03:23Tidak ada satu orang merasa mendapat free village sedangkan yang lain tidak.
03:27Dan perbaikan itulah yang dinantikan oleh masyarakat.
03:31Sehingga ke depan siapapun saya, Valdo yang bukan berkerah putih ini bisa masuk dalam semua arena secara fair.
03:40Tidak ada free village terhadap siapapun dan kami sangat berharap siapapun pemimpin kita saat ini salah satunya wapres kita mas
03:49Gibran menunjukkan keberaniannya.
03:51Untuk menunjukkan memperlihatkan kejujuran dan keberpihakannya kepada masyarakat.
03:56Oke terakhir PSI sebagai bentengnya mas Gibran.
04:03Benteng konstitusi gitu Pak.
04:04Jadi tadi kan saya ngomong aturan yang jelas.
04:07Jadi dari kami berharap tentunya pertama, liatin aja, tunjukin aja.
04:12Insya Allah dilutukin nanti di depan hakim bisa dilihat, bisa didebat, bisa dilihat bagaimana keputusan hakim.
04:17Yang kedua, kami kira insya Allah persoalan ini bisa terang di PT UN.
04:23Dan yang ketiga, sejak awal kami dari PSI menginginkan adanya kejelasan aturan.
04:27Harapan dari kami kepada PKS, PDIP yang memiliki kewenangan dan hak, kewajiban yang luar biasa untuk membuat undang-undang.
04:37Mudah-mudahan itu juga solid terus PKS dan PDIP mudah-mudahan mengawasi terus kinerja pemerintahan, penyeimbang dan baru bergabung.
04:45Tentunya kami sangat senang persoalan ini juga akan meluas ke mengawasi bagaimana kita menerima aspirasi-aspirasi lain terkait kinerja pemerintah.
04:56Tapi yang jelas, kita dari PSI tentunya berharap ijazah ini benar-benar jelas diaturannya mas.
05:03Kalau gak jelas begini, aduh ampun. Kita juga capek juga.
05:08Oke, ada yang lalu diberaskan, ada yang ke depan juga harus diberaskan.
05:12Oke, terima kasih Bung Pimpin Sofian, Juru Bicara PKS, Andreas Ugo Perera, Ketua DPPP di Perjuangan.
05:19Lalu ada juga Faldo Maldini, Juru Bicara PSI, dan juga Pengamat Politik Seligus Pengajar Universitas Al-Hazhar Indonesia, Ujang Kemarudin,
05:29telah hadir di satu meja di forum.
05:31Saudara Mahkamah Konstitusi MK sudah memutus kasus ijazah Gibran.
05:35Kini bola ada di tangan anggota Parlemen di Senayan.
05:38Ada baiknya DPR RI sebagai institusi merespons putusan MK ini.
05:42Hal ini dilakukan agar publik tidak curiga dan menganggap DPR RI melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
05:49Juga agar semua pihak bisa mengambil pelajaran sehingga kasus serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
05:57Demikian satu meja dewaru malam ini.
05:58Terima kasih, kita jumpa pekan depan.
06:02Terima kasih, kita jumpa pekan depan.

Dianjurkan