- 5 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada sosok besar yang memperoleh keuntungan politik dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Kabareskrim 2009-2011 Komjen (purn) Ito Sumardi menegaskan, penyidikan harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan tidak boleh terpengaruh spekulasi publik.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, istilah sosok besar yang disampaikan Habiburokhman perlu diperjelas.
Baca Juga [FULL] Habiburokhman & Feri Amsari Bahas Dugaan Adanya Sosok Besar Dibalik Penyadapan Presiden di https://www.kompas.tv/nasional/700649/full-habiburokhman-feri-amsari-bahas-dugaan-adanya-sosok-besar-dibalik-penyadapan-presiden
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700663/siapa-sosok-besar-di-balik-penyadapan-presiden-ini-respons-ito-sumardi-nasir-djamil-sapa-malam
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:02Ketua Komisi 3DPRRI Habibu Rohman menyebut ada sosok besar dibalik kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
00:09Bahkan ada 6.000 objek yang juga turut disadap.
00:14Menurut Habibu Rohman, ada sosok besar yang memanfaatkan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lainnya.
00:21Bahkan dari informasi yang ia dapatkan, ada 6.000 lebih pihak yang disadap.
00:25Rencananya Komisi 3DPR akan membahas kasus penyadapan ini dalam rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis 12 November mendatang.
00:34Komisi 3DPR juga akan meminta Kapolri untuk mempertimbangkan penerapan pasal lain selain pasal ITE dalam perkara ini seperti pasal makar,
00:44pasal tipikor, hingga pasal mengenai keamanan negara.
00:52Pasti yang disadap adalah hal-hal penting termasuk Presiden.
00:57Pastilah keselamatan negara menjadi terancam.
01:01Karena itu, pasti ada pihak sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini.
01:18Apa? Ini nggak mungkin kalau hanya pengen dengar-dengar aja, nggak mungkin orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa
01:26besar, 6.000 orang ya, dilakukan penyadapan ilegal.
01:33Penyadapan ilegal yang dilakukan 4 jenderal polisi diduga tak hanya menyasar Presiden, pejabat, dan tokoh politik.
01:40Ketua Komisi 3DPR RI, Habibur Rahman, menyebut penyadapan juga dilakukan terhadap 6.000 pihak lainnya dan menduga ada sosok besar
01:48di baliknya.
01:49Siapa sebenarnya sosok besar yang dimaksud dan bagaimana seharusnya prosedur penyadapan?
01:54Kita diskusikan bersama dengan kabar reskrim 2009 hingga 2011 ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan juga Nasir Jamil dari anggota
02:04Komisi 3DPR RI dari fraksi PKS.
02:07Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum.
02:10Waalaikumsalam Mbak Adisti, selamat malam.
02:13Ya, saya ingin ke Bung Nasir dulu.
02:15Bung Nasir, Ketua Komisi 3DPR RI, Pak Habibur Rahman tadi sore mengatakan bahwa ada sosok besar yang diduga dibalik dari
02:24penyadapan ini.
02:26Jadi sebenarnya kalau Komisi 3DPR RI sendiri sudah mengantongi, jadi sebenarnya siapa sosok besar itu?
02:40Oke, baik. Kami mengalami gangguan sinyal bersama dengan Bung Nasir Jamil.
02:45Saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito ini kalau kita lihat, kemarin Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 10 ex-KPolri.
02:54Begitu ya. Dan selanjutnya setelah ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh Polri?
03:00Anda juga sebagai penasihat Kak Polri.
03:02Dan apa langkah selanjutnya yang akan diambil setelah ini?
03:07Yang pertama tentunya dari perspektif hukum ya Mbak ya, bahwa penyadapan itu kan memang harus dilakukan oleh orang-orang yang
03:16memiliki kewenangan
03:17sebagaimana diatur di dalam Perpol nomor 5 tahun 2010.
03:22Mereka sudah ada SOP-nya.
03:24Kemudian yang kedua adalah bagaimana dari hasil penyadapan itu apakah memang betul-betul sudah memiliki dasar hukum daripada aparat yang
03:35memiliki kewenangan.
03:36Ya kalau tidak tentunya ada pelanggaran.
03:38Sehingga di sini sementara yang dikenakan adalah sangkaan pasalnya adalah yaitu pasal 258 KUHP.
03:46Kemudian juga dari undang-undang ITE-nya juga pasal 31 S12 dan juga undang-undang komunikasi pasal 40.
03:54Nah ini kan sementara ini kita tidak memberikan spekulasi.
03:57Saya mendengar selama ini kan tersebar bahwa ada 6 ribu kurang lebih.
04:01Nah kalau bagi saya kalau menggunakan pasal 258 itu bisa 6 ribu orang yang merasa disadap.
04:09Kalau memang bisa dibuktikan secara hukum ada alat buktinya mereka bisa membuat laporan polisi dan mungkin itu kerja keras Mbak
04:16Adis ya.
04:16Karena 6 ribu orang melapor bayangkan bagaimana untuk bisa memprosesnya.
04:21Nah kemudian kalau ada pihak lain yang menikmati atau mungkin mendapatkan manfaat daripada sadapan itu tentunya ini harus dibuktikan.
04:30Karena ini kan tidak masuk dalam meranah pidana.
04:33Ini bisa masuk ke ranah pidana tapi bisa juga masuk ke ranah politik.
04:36Karena itu Polri harus berhati-hati.
04:39Kita tidak boleh berspekulasi.
04:40Dan selama ini saya mengikuti di dalam itu penyidik betul-betul sudah kerja keras.
04:46Dan untuk menjaga independensinya kita itu dikawal oleh kompornas.
04:50Kita juga tentunya melibatkan LPSK.
04:52Karena kan ada dari para pelapor yang mungkin sekitar 6 orang saksi yang harus diberikan perlindungan alat LPSK ya.
05:01Kenapa demikian?
05:02Karena tentunya karena para tersangka ini kan para jenderal.
05:06Ya kemudian termasuk Bantan Kapuri.
05:08Ini untuk mencegah ada tekanan.
05:09Kemudian juga perkara ini kan masih berkembang dalam penyidikan.
05:12Sehingga penyidik masih mencari siapa-siapa yang memberi perintah penyadapan.
05:17Dan menikmati dari atau mendapatkan hasil dari penyadapan itu.
05:21Yang ketiga adalah perangkat saksi ini sangat penting.
05:24Karena ada dugaan data elektronik yang telah dihapus.
05:27Sehingga kesaksiannya menjadi bukti utama.
05:29Nah saksi-saksi yang dilindungi oleh LPSK ini adalah saksi kunci.
05:33Bayangkan menyampaikan siapa-siapa saja yang selama ini yang datanya telah dihapus.
05:38Itu yang ter-record bahwa mereka itu telah dilakukan penyadapan.
05:42Jadi kita tidak bisa berspekulasi dulu ada 6 ribu dan sebagainya.
05:46Saya juga tidak tahu dari mana mungkin sumber beritanya.
05:50Apakah mungkin ada pembicaraan pribadi yang pasti bagi saya adalah
05:56kita harus tetap berdasarkan alat bukti dan juga harus mengedepankan azas pradugata bersalah.
06:02Demikian Mbak.
06:03Oke.
06:03Kalau tadi dikatakan ada 6 ribu pihak yang kemudian juga menjadi korban yang disadap begitu ya.
06:10Termasuk juga Ketua Umum Partai Politik PKB juga mengaku disadap menjadi korban.
06:15Kemudian juga ada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Hadalia.
06:19Nah ini bagaimana kalau dari Komisi 3 DPR RI sendiri?
06:22Informasinya Kamis akan melakukan rapat kerja bersama dengan Kapolri.
06:28Nanti apa yang akan dibahas?
06:29Benarkah pembahasan salah satunya adalah soal penyadapan kebocoran keamanan negara ini?
06:37Ya yang pertama kami berharap agar penyidik di kepolisian itu tidak terobang-obang oleh opini publik yang berkembang.
06:46Kita tidak bisa menghalangi opini publik ini karena barangkali mereka berusaha untuk menduga-duga, berspekulasi dan lain sebagainya.
06:55Meskipun misalnya tadi ada angka yang disebutkan, bisa jadi angka itu seperti itu atau juga hanya ingin menunjukkan bahwa banyak
07:06pihak, banyak orang yang mengalami penyadapan itu artinya dia disadap.
07:12Yang kedua saya menyarankan kepada Pak Ito selaku penasihat Kapolri, perangkali bisa menjadwalkan pemberitahuan kepada masyarakat.
07:23Artinya ada informasi yang disajikan kepada masyarakat terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi saat ini.
07:30Karena apa? Karena ini berlibatkan seorang general aktif dan yang disadap juga diduga adalah presiden dan pejabat-pejabat politik, pejabat
07:39-pejabat di lingkungan pemerintahan.
07:42Jadi masyarakat perlu untuk diberi informasi meskipun memang informasi itu sebatas yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan itu juga sebenarnya
07:51diatur dalam keterbukaan informasi publik.
07:54Yang ketiga terkait dengan jadwal rapat kerja dengan Kapolri, itu memang kami mendapatkan informasi tapi belum ada informasi resmi atau
08:06pengumat resmi yang disampaikan kepada anggota Komisi 3.
08:10Ya bisa saja itu terjadi tapi kan lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa.
08:18Jika misalnya rapat kerja dengan Kapolri itu dalam tanda kutip,
08:22ya dalam tanda kutip akan mengganggu atau katakanlah tidak sejalan dengan apa yang sedang diselidiki, ya tentu mungkin ada pertimbangan
08:32lain.
08:33Jadi mengganggu ini maksudnya ya tentu saja ada opini-opini yang berasal dari lembaga resmi, itu dikhawatirkan ya tentu akan
08:42ada pendapat lain atau ada alternatif lain.
08:45Tapi bisa saja nanti dalam rapat tersebut ada hal-hal yang tidak disampaikan oleh Kapolri karena kasus ini sedang diusut
08:53begitu.
08:54Jadi kita bisa maklumi kalau kemudian ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan dalam rapat ke depan tersebut.
09:02Oke, Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Habibur Rahman siang tadi menyebut menduga ada sosok besar dalang dari penyadapan Presiden
09:12Prabowo Subianto.
09:13Kalau Komisi 3 DPR RI sendiri sebenarnya sudah mengetahui siapa sebenarnya sosok besar tersebut.
09:18Sosok besar yang dimaksud itu siapa? Besarnya apa? Besar kekuatannya? Besar kuasanya? Atau bagaimana? Ini kan harus diperjelas lagi nih.
09:28Jadi kita juga tidak begitu paham. Ya mungkin saja yang dimaksud oleh Ketua Habib itu adalah orang yang punya pengaruh.
09:37Orang yang punya pengaruh, yang punya akses sehingga dia bisa melakukan itu.
09:43Nah karena itu sekali lagi kami ingin agar semua masyarakat bisa memahami peristiwa hukum ini tidak kemudian termakan oleh isu
09:54-isu yang tidak benar.
09:56Meskipun kadang masyarakat juga bertanya mana isu yang tidak benar itu? Kira-kira kan begitu.
10:00Nah karena itu sekali lagi orang besar itu tentu orang yang punya pengaruh, yang punya akses.
10:06Dan saya pikir LSP juga itu orang besar ya. Jadi orang yang paling dekat dengan lembaga Presidenan gitu.
10:14Jadi saya pikir kami tentu berharap agar semua dugaan-dugaan publik, spekulasi publik itu dijawab secara profesional oleh penyidik di
10:25kepolisian.
10:26Sehingga sekali lagi semuanya bisa terang-menerang.
10:30Oke. Termasuk juga mendorong pada saat besok rapat kerja bersama begitu antara Rabu atau Kamis, mendorong pengungkapan.
10:38Benarnya siapa sosok besar yang dimaksud yang punya Anda katakan punya kuasa atau punya pengaruh ini?
10:44Tidak hanya terlepas dari Listio Sigit Prabowo?
10:48Ya tentu saja saya pikir Kapolri juga tidak akan menyampaikan nama itu ya.
10:53Tidak akan menyampaikan nama kalaupun ada misalnya dugaan orang-orang besar dibalik penyadapan ilegal ini.
11:01Ataupun berdua kali Kapolri juga akan memberikan kisih-kisih ya, klu-klu terkait dengan dugaan sosok orang besar tersebut.
11:09Tapi apapun dugaan yang hari ini mengemuka di ranah publik ya, di media sosial dan sebagainya,
11:18saya pikir itu juga harus dijawab ya meskipun secara diplomat, diplomatis ya oleh Kapolri.
11:25Jika nanti pada Kamis mendatang itu ada pertemuan atau rapat kerja dengan kepolisian Republik Indonesia.
11:33Oke, ada sosok besar yang kemudian berada dibalik dari penyadapan Presiden ini.
11:39Ketika Listio Sigit Prabowo menjadi pucuk pimpinan tertinggi di saat itu di Polri,
11:43lantas atas perintah siapa lagi kemudian ketika Listio Sigit Prabowo adalah orang yang paling tinggi di sana?
11:50Tapi jangan dijawab dulu Pak Ito, pengungkapan sosok besar itu usai jeda kami akan kembali.
11:56Sampai Indonesia Malam masih bersama Anda, Saudara melanjutkan perbincangan kita tadi.
12:01Pak Ito, ini kan kalau tadi kita simak bersama bahwa Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR,
12:07memang menduga ada sosok besar dibalik dari penyadapan.
12:11Jadi sebenarnya siapa yang berani memberikan perintah kepada Jenderal Bintang 4,
12:15sekelas Listio Sigit Prabowo?
12:17Siapa sosok besar itu yang bisa memerintah Jenderal Bintang 4?
12:21Ya, yang pertama Pak, tentunya yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman,
12:26tadi kan baru di menyampaikan ini dari perspektif politis ya.
12:29Tapi kalau dari perspektif hukum, kita hanya bisa menyampaikan kepastiannya pada saat masuk dalam sidang peradilan.
12:38Jadi saat ini tentunya kita belum bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya spekulasi ya.
12:44Memang di jaman AI ini sekarang, jaman digital ini, mudah sekali kita membuat produk-produk AI
12:50yang seolah-olah itu merupakan sesuatu kebenaran.
12:53Namun demikian tentunya kalau untuk independensi daripada pemeriksaan saat ini,
12:57selain daripada para saksi ya, ini orang dalam belum bayang,
13:02sebetulnya kalau mau ditutup nggak ada yang tahu nih ya.
13:04Nah orang dalam ini semuanya tentunya saat ini dimintakan dilindungi oleh LPSK.
13:10Kemudian yang kedua, yang awal siapa?
13:11Yang awal itu pertama kompornas, kedua adalah LPSK,
13:15yang ketiga adalah DPR Komisi 3.
13:17Tentunya Bang Nasir Jamil ini juga nanti akan selalu mengontrol dan ada jalur tersendiri
13:25yang mungkin tidak disampaikan ke publik melalui mungkin bicara setengah kamar
13:30atau yang saya ingat dulu ya dengan Bang Jamil ini dengan para pimpinan anggota DPR khususnya Komisi 3.
13:36Saya kira ini masih berkembang terus Mbak, tapi sementara ini kita sebaiknya jangan beskukulasi,
13:42tapi yang pasti kena saat ini adalah pasal-pasal KUHP yaitu 258, Undang-Undang ITE,
13:48Pasal 31 S12 dan juga Undang-Undang Komunikasi Pasal 40.
13:52Sementara itu, kalau memang nanti terbukti bahwa apa yang disadaptabat Bapak Presiden ini
13:58kemudian arahnya kepada ya dikatakan tanda kutip tadi sosok besar,
14:02ini harus dibuktikan secara hukumnya.
14:04Jadi kita tidak bisa membuat satu asumsi.
14:06Dan kalau ada pihak-pihak memang terbukti nanti itu disadaptab
14:09dan tidak menerima ada jalur hukumnya, yaitu melaporkan kepada kepolisian
14:14dan tentunya ada pasal-pasal pidana yang bisa dikenakan.
14:17Demikian, Mbak.
14:18Termasuk juga tidak hanya soal itu, tetapi juga sudah mengarah ke makar,
14:23pembuktiannya juga harus jelas, termasuk juga ke arah keamanan negara, Kamnek, di sana.
14:29Ya, betul, Mbak. Jadi kan pasal 191, pasal 193 sudah jelas mengatur ya.
14:35Itu jelas bagaimana mempengaruhi atau pemerintahan menjadi kolapsi.
14:38Kemudian apalagi membayarkan keselamatan presiden dan membayarkan keamanan negara.
14:43Dan jangan lupa, Mbak, bahwa penyadapan itu beberapa institusi, lembaga, pemiliki ya.
14:49Dan juga kepentingannya juga, kalau bagi polisi, dua.
14:51Satu, untuk penegakan hukum, kasus teroris, kasus korupsi, kasus narkotik.
14:56Satu lagi bagi keamanan negara yang mungkin tidak disampaikan,
14:59yaitu bagaimana mengantisipasi apabila ada gerakan-gerakan masa
15:04yang berpotensi akan mengganggu kampik mas.
15:06Nah, ini tentunya diperlukan untuk bagaimana kepentingan Polri untuk mengantisipasi.
15:13Jadi, kalaupun ada misalnya kepada aktivis, kepada LSM,
15:17ya ini tentunya untuk kepentingan apa gitu kan?
15:19Mengantisipasi kalau ada mungkin ada gerakan ujuk rasa yang mengarah kepada anarkisme.
15:23Kemudian bagi kepentingan hukum, kalau ada masalah narkotik,
15:27kemudian masalah korupsi, masalah hal-hal yang lain,
15:30yang bisa membahayakan seperti terorisme.
15:34Kan terorisme ini berhasil diungkap oleh kepolisian karena penyadapan.
15:38Jadi, sebetulnya masalah penyadapan itu hal yang biasa.
15:41Tapi yang tidak biasa, penyadapan terhadap seorang presiden.
15:44Nah, ini yang menjadi topiknya.
15:46Kenapa? Ini harus didalami, Mbak.
15:48Bukan berarti penyadapan ini.
15:49Penyadapan kan tadi sudah diatur dalam Perkap Kapurin nomor 5 tahun 2020.
15:54Itu tegas dan sangat ketat.
15:55Jadi, harus ada usulan dulu, harus dibahas oleh salah satu tim.
16:00Kemudian dicek apa dasar hukumnya, kepentingannya apa, tujuannya apa.
16:04Baru ada izin.
16:05Izin pun ada batas waktunya, Mbak.
16:07Nggak bisa penyadapan secara lama.
16:09Misalnya 10 hari, 20 hari itu ada surat perintahnya.
16:13Nah, kalau yang namanya yang sudah, yang punya tembaga yang memberitakan memang agak sulit ya.
16:19Ini sudah merupakan menurut saya adalah pelanggaran daripada jabatan ya.
16:24Jadi, tentunya ini yang perlu nanti juga ada pasal-pasal yang dikenakan.
16:28Yaitu bagaimana melanggar sumpah jabatannya dan lain sebagainya.
16:32Demikian, Mbak.
16:33Oke. Termasuk juga yang menjadi pertanyaan kita semua.
16:35Apakah nanti dalam persidangan ini akan dibuka secara terang-benderang?
16:40Apa saja yang menjadi bukti kalau ini mengarah ke makar atau kembada ke undang-undang ITE
16:45atau ke keamanan negara di KUHAP yang baru?
16:50Apakah ini nanti benar-benar bisa dibuka secara gamblang di persidangan?
16:54Bukti tersebut.
16:55Ya.
16:56Ya, Mbak.
16:56Kalau kita lihat sekarang persidangan Roy Suryo, Dr. Tifa ya.
17:00Itu kan kita lihat perbedaan dengan zaman dulu ya.
17:02Pada saat mahasiswa yang lama.
17:04Rezim KUHAP yang baru ini memberikan sebebas-bebasnya perlindungan terhadap saksi ataupun terdakwa ya.
17:13Jadi, di sini akan dibuka masing-masing penasihat hukum dengan jaksa yang mewakili kepentingan korban, saksi korban.
17:20Ini mereka bisa saling bertanya, saling meminta.
17:23Jadi, tidak ada lagi rahasia.
17:25Apapun hasil BAP, barang bukti, itu harus ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam persidangan itu.
17:33Jadi, saya kira kalau ini masuk ke dalam persidangan akan menarik.
17:35Kalaupun misalnya tidak ada arah-arah pasal 91-93 makar, ini tentunya harus bisa diterima.
17:43Karena bagaimanapun masalah hukum tidak bisa dikaitkan dengan masalah politik.
17:46Kecuali memang bisa dibuktikan bahwa ada pihak yang lebih besar ya.
17:51Sosok besar yang mungkin terlibat di sini.
17:54Nah, itu tentunya juga harus menjadi salah satu subyek hukum.
17:58Jadi, subyek hukumnya di situ juga harus masuk siapapun juga.
18:01Ya, demikian, Mbak.
18:02Oke, Bung Nasir, kalau ini kan pertanyaan tentu awam sekali ya.
18:08Presiden saja berhasil disadap, lalu dipertanyakan pula keamanan ring satu itu seperti apa.
18:13Nah, Komisi 3 DPR RI mendorong Presiden segera menerbitkan perpu untuk penyadapan.
18:20Seurgensi itukah kemudian keamanan ring satu?
18:26Ya, yang pertama menanggapi pertanyaan tadi itu.
18:30Mau, tidak mau harus kita akui ada gempa besar dan tsunami ya.
18:36Ditubuh kepolisian Republik Indonesia.
18:39Gempa besar karena menerbitkan pucuk yang pernah memimpin institusi kepolisian.
18:45Tsunaminya itu menyapu beberapa jenderal yang diduga, apa namanya, ikut dalam proses penyadapan tanpa prosedur tersebut.
18:55Nah, terkait dengan penyadapan, memang kan sudah ada perintah atau keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan agar soal penyadapan itu diatur
19:07dalam undang-undang tersendiri.
19:09Jadi, misalnya terkait dengan undang-undang informasi transaksi elektronik dan lain sebagainya.
19:15Nah, soal perpu tergantung kegentingan.
19:18Karena kan ada syarat untuk menghadirkan perpu.
19:20Untuk menerbitkan perpu, bukan punya syarat ya.
19:22Jadi, kekosongan hukum.
19:24Kemudian juga ada situasi genting yang nyata jika kemudian Presiden menerbitkan perpuna.
19:31Kita lihat saja apakah memang ada kekosongan.
19:34Sebenarnya, putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti ada kekosongan.
19:37Tapi, Mahkamah Konstitusi itu meminta agar pembentuk undang-undang menyusun dalam undang-undang tersendiri.
19:44Jadi, tidak terjadi kekosongan hukum.
19:46Cuma disuruh untuk menyusun dalam satu aturan tersendiri.
19:51Jadi, dia ada tempat tersendiri begitu.
19:54Yang kedua, ya terkait dengan kegentingan.
19:57Nah, kalau memang nanti ternyata Presiden melihat ada kegentingan, yang nyata itu, maka bisa saja Presiden mengambil inisiatif untuk menerbitkan
20:08perpu itu sendiri.
20:10Kalau menurut Anda saat ini sudah dalam situasi genting untuk menerbitkan perpu?
20:15Kalau menurut saya, sebaiknya memang berikan kepercayaan penuh kepada penyidik untuk memproses ini.
20:24Sehingga kemudian bisa menghadirkan bangunan hukum yang benar-benar jernih begitu.
20:31Dan situasi sekarang dalam pandangan pribadi saya belum membutuhkan perpu tersebut.
20:37Karena situasinya belum mendukung untuk menerbitkannya perpu.
20:40Oke, kalau menurut Anda belum terlalu genting begitu ya untuk menerbitkan perpu, kita akan tunggu bagaimana rapat kerja khusus yang
20:47akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kapolri Pekan ini.
20:50Terima kasih, Bung Nasir Jamil, Pekan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS.
20:55Dan juga ada kabar reskrim 2009-2011 Komjen Purnawirawan, Pak Ito Sumardi juga telah bergabung bersama kami.
21:02Sehat selalu, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam.
21:05Assalamualaikum.