00:00ICW tolak RUU perampasan aset, dinilai lemah jerat koruptor kakap siap uji materi ke MK.
00:06Indonesian Corruption Watch atau ICW menolak keras pengesahan RUU perampasan aset
00:12yang dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 19 November 2026.
00:19Lembaga anti korupsi tersebut menilai draft terbaru justru menumpulkan instrumen pemulihan kerugian negara
00:25dihadapan pelaku korupsi kelas kakap sehingga disebut sebagai aturan palsu.
00:30Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyoroti hilangnya aturan perampasan kekayaan tidak wajar,
00:37pembatasan daya jangkau lewat asas non-retroaktif,
00:40serta lonjakan ambang nilai aset yang dapat dirampas tanpa pemidanaan dari 100 juta rupiah menjadi 1 miliar rupiah.
00:49ICW mengkritik pengalihan pengelolaan aset rampasan dari Kejaksaan Agung ke Badan Bentukan Presiden
00:55yang dinilai menyimpang dari rekomendasi Konvensi PBB Anti Korupsi.
01:00Proses penyusunan RUU tersebut juga dipersoalkan karena dinilai tertutup dan minim partisipasi publik yang bermakna.
01:08Sejumlah dokumen krusial mulai dari naskah RUU, naskah akademik,
01:13hingga daftar inventarisasi masalah disebut tidak pernah dipublikasikan secara terbuka,
01:18sementara permintaan keterbukaan dan somasi dari Koalisi Advokasi Perampasan Aset tidak digubris.
01:25Atas berbagai kejanggalan tersebut, ICW mendesak DPR untuk menarik draft RUU yang ada
01:30dan membuka seluruh dokumen pembahasan kepada masyarakat.
01:34Ibrahim menegaskan bahwa apabila rapat paripurna DPR tetap memaksakan pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang,
01:41pihak koalisi siap mengajukan uji formil ke MK dengan berbekal bukti rekam ketertutupan proses legislasi.
01:57Terima kasih telah menonton!