- 5 menit yang lalu
- #karhutla
- #kabutasap
- #ispa
- #palangkaraya
- #jambi
- #kompastv
KOMPAS.TV Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak pada kesehatan warga. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 10.998 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak 24 Agustus hingga 7 Oktober.
Untuk mengantisipasi peningkatan kasus, Pemerintah Kota Jambi meminta BPBD, dinas kesehatan, puskesmas, hingga rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, juga meminta pemerintah provinsi mengoptimalkan bantuan anggaran dari presiden senilai Rp30 miliar untuk penanganan karhutla.
Sementara itu, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, para relawan terus berjuang memadamkan bara gambut di lahan seluas 10 hektare di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Pahandut. Hampir satu pekan, mereka menyuntikkan air ke dalam tanah demi memadamkan bara yang sulit dijangkau. Para relawan rela meninggalkan pekerjaan dan waktu bersama keluarga karena prihatin terhadap anak-anak dan lansia yang terdampak kabut asap.
Mengapa kebakaran hutan dan lahan tak kunjung teratasi? Apakah penetapan status bencana nasional akan mempermudah penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan?
Kita bahas bersama Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, dan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Boy Jerry Even Sembiring.
#karhutla #kabutasap #ispa #palangkaraya #jambi #kompastv
Baca Juga Kabut Asap Karhutla Selimuti Singapura saat F1 Digelar, Indeks Udara Capai 216 | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/internasional/695400/kabut-asap-karhutla-selimuti-singapura-saat-f1-digelar-indeks-udara-capai-216-sapa-malam
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/695407/full-karhutla-tak-kunjung-teratasi-bakom-ri-dan-walhi-bahas-status-bencana-nasional-sapa-malam
Untuk mengantisipasi peningkatan kasus, Pemerintah Kota Jambi meminta BPBD, dinas kesehatan, puskesmas, hingga rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, juga meminta pemerintah provinsi mengoptimalkan bantuan anggaran dari presiden senilai Rp30 miliar untuk penanganan karhutla.
Sementara itu, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, para relawan terus berjuang memadamkan bara gambut di lahan seluas 10 hektare di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Pahandut. Hampir satu pekan, mereka menyuntikkan air ke dalam tanah demi memadamkan bara yang sulit dijangkau. Para relawan rela meninggalkan pekerjaan dan waktu bersama keluarga karena prihatin terhadap anak-anak dan lansia yang terdampak kabut asap.
Mengapa kebakaran hutan dan lahan tak kunjung teratasi? Apakah penetapan status bencana nasional akan mempermudah penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan?
Kita bahas bersama Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, dan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Boy Jerry Even Sembiring.
#karhutla #kabutasap #ispa #palangkaraya #jambi #kompastv
Baca Juga Kabut Asap Karhutla Selimuti Singapura saat F1 Digelar, Indeks Udara Capai 216 | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/internasional/695400/kabut-asap-karhutla-selimuti-singapura-saat-f1-digelar-indeks-udara-capai-216-sapa-malam
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/695407/full-karhutla-tak-kunjung-teratasi-bakom-ri-dan-walhi-bahas-status-bencana-nasional-sapa-malam
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara Imbas Kabut Asap Karhutlah, angka kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Jambi terus meningkat.
00:08Kini mencapai 10.000 lebih kasus.
00:14Meski kejadian kebakaran hutan dan lahan di kota Jambi dinilai tidak separah daerah lain,
00:19tetapi jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terus meningkat.
00:24Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat sejak 24 Agustus hingga 7 Oktober jumlah kasus ISPA mencapai 10.998 kasus.
00:35Mengantisipasi bertambahnya kasus, pemerintah kota Jambi meminta BPBD, Dinas Kesehatan Puskesmas hingga Rumah Sakit
00:42memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak.
00:46Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meminta pemerintah Provinsi Jambi mengoptimalkan penggunaan bantuan anggaran
00:54dari Presiden senilai 30 miliar rupiah untuk penanganan karhutlah.
01:02Melalui BPBD, kita terus mendistribusikan masker.
01:08Kemudian yang kedua, Dinas Kesehatan.
01:11Saya sudah keluarkan hadaran, puskesmas, rumah sakit harus memberikan pelayanan kepada mereka dan digratiskan
01:19untuk yang diakibatkan asap, ISPA.
01:29Sudah 4 bulan, bara api kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan terus membara.
01:34Kabut asap seolah rutin menyelimuti kota.
01:38Udara bersih pun kini jadi barang langka, sementara asap memukul kesehatan warga.
01:43Di Palangka Raya, seorang bayi 8 bulan harus dirawat di rumah sakit selama 7 hari setelah didiagnosis menderita bronchopneumonia.
01:53Pemicunya, paparan asap kebakaran lahan yang menggumpal di dalam rumah.
01:57Orang tua sang bayi kecewa, penanganan karhutlah kali ini dinilai lambat dibandingkan tahun 2015 lalu.
02:06Terutama yang bayi ini kemarin tuh, umur 8 bulan kemarin tuh masuk rumah sakit kena bronchopneumonia.
02:15Terus karena di rumah sakit lama, akhirnya dirawat di rumah aja sebisanya dengan resep dokter.
02:22Terus butuh bantuan, dapat bantuan alat alhamdulillah.
02:27Mudah-mudahan pemerintah itu serius dalam menangani kebakaran hutan ini kan.
02:32Karena sudah banyak berdampak bagi masyarakat.
02:38Bekatnya kebut asap yang tak kunjung hilang, menggerakkan sejumlah relawan untuk turun tangan.
02:44Bertaruh nyawa demi memadamkan barang.
02:47Bagi mereka, bencana asap bukan lagi soal rugi materi.
02:51Melainkan rasa iba melihat anak-anak dan lansia yang harus menderita.
02:56Api demi keselamatan warga kita kalteng semua.
03:01Saya pun istilahnya pekorban.
03:04Tapi saya tidak memandang istilah pekerjaan saya.
03:06Saya pentingkan yang utama mudah-mudahan api ini bisa lekas tuntas.
03:13Kabut asap akibat karhutlah juga mencemari wilayah negara tetangga.
03:18Warga Kuala Lumpur, Malaysia mengeluh sulit bernapas dan jarak pandang yang buruk akibat kabut asap dari Indonesia.
03:25Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dikabarkan sampai menelpon Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.
03:32Menanggapi ini, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan.
03:37Pemerintah sudah bekerja keras dan maksimal melakukan pemadaman.
03:40Namun, faktor cuaca juga menjadi tantangan.
03:44Dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia.
03:50Dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia.
03:55Seperti kita sudah menerjukan lebih dari 60 ribu personel.
04:01Kita telah menerjukan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing dan juga pengalian cuaca.
04:14Memang ini merupakan tantangan karena udaranya yang saat ini tidak berada di pihak kita.
04:22Sementara itu merespons protes Malaysia dan Singapura, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syah Ganda Naenggolan menyebut,
04:29masalah Karutla saat ini cenderung faktor alam, bukan karena kesalahan manusia.
04:34Ia juga mengingatkan Malaysia dan Singapura, Indonesia juga berperan memberi udara bersih kepada negara-negara tetangga itu.
04:43Bahwa Pak Presiden itu sungguh-sungguh ingin menghadapi bencana, apapun bencana termasuk Karutla.
04:49Juga minta kepada semua tetangga kita untuk mengerti ini adalah di luar beyond human error, ini betul-betul alam.
05:00Kemudian Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Anwar Ibrahim mengirim Menteri Luar Negerinya
05:08untuk dengan Menteri Luar Negeri kita mendetailkan pembicaraan agar bisa bersama-sama mengatasi Karutla tersebut.
05:17Terlepas dari El Nino dan kekeringan panjang, perlu penanganan cepat dan efektif untuk mengatasi kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
05:25Bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk mencegah kejadian berulang tiap tahun.
05:31Tim Liputan, Kompas TV
05:37Lalu mengapa kebakaran hutan dan lahan tak kunjung teratasi?
05:41Apakah penetapan status bencana nasional akan mempermudah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan?
05:48Kita akan bahas hal ini bersama tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Hariko Wibawa Satria
05:53dan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi, Boy Jerry Evans Sembiring.
05:59Selamat malam, Bung Hariko dan Bung Boy Jerry.
06:04Selamat malam, Mas Radhi.
06:06Selamat malam, Mas Boy.
06:07Selamat malam, Mas.
06:08Saya ke Bung Hariko dulu. Bung Hariko, langsung saja.
06:11Ini kasus ISPAS sudah puluhan ribu.
06:14Akses pendidikan juga terganggu.
06:16Sekolah diliburkan. Banyak yang diliburkan.
06:18Kualitas udara berbahaya.
06:20Kabut asap bahkan sampai negara tetangga.
06:22Kira-kira apa langkah strategis pemerintah yang akan ditempuh menghadapi situasi-situasi seperti ini?
06:28Ya, Mas Radhi.
06:30Yang pertama, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dampak kabut asap ini.
06:38Kami sangat memahami ketidaknyamanan dan kesulitan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, terutama para ibu hamil, kemudian ibu menyusui, balita,
06:50para pelajar, dan ibu bapak kita yang sudah lanjut usia.
06:53Dan seluruh masyarakat yang terdampak oleh asap kebakaran hutan dan lahan.
06:59Karena itu, demi melindungi masyarakat dari bahaya asap, serta menjaga hutan dan lahan kita,
07:07Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, secara tegas telah memerintahkan kepada kementerian dan lembaga terkait, dan juga kepada aparat penegak hukum,
07:19terus selidiki tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada backingan-backingan.
07:25Oleh karena itu, aparat penegak hukum telah bertindak tegas, 198 orang telah ditetapkan menjadi tersangka,
07:34kemudian 26 korporasi dikenakan sanksi administrasi, jadi rinciannya, 5 korporasi dicabut izinnya,
07:4313 korporasi dibekukan izinnya, 8 korporasi mendapatkan teguran keras dan paksaan untuk pemulihan lahan,
07:52kemudian 17 korporasi juga dikenakan sanksi tindak pidana, dan 7 korporasi ini tahap penyelidikan,
08:018 korporasi di tahap penyelidikan, dan 2 korporasi sudah tahap P21.
08:06Oke baik, itu sudah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah begitu, terhadap tindakan yang menyebabkan karhutlah,
08:15tapi kita bicara what's next, karena desakan untuk segera memulihkan kualitas udara, memulihkan lingkungan,
08:23ini juga sudah cukup besar kepada pemerintah, termasuk juga negara tetangga kita sudah memprotes begitu,
08:28adanya kabut asap yang sudah mampir ke negara mereka, apa what's next, apa yang akan dilakukan selanjutnya?
08:34Ya, kami sangat memahami apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri,
08:42olehkan karena itu, kepada seluruh masyarakat, penanganan karhutlah ini berjalan terintegrasi,
08:51jadi melalui pengerahan kekuatan pusat dan daerah, di saat ini sudah lebih dari 69 ribu personel itu sudah diturunkan,
09:01baik dari TNI, dari Polri, dari BPBD, kemudian dari Damkar, Basarnas, Manggala Akni, masyarakat peduli api,
09:10dan puluhan helikopter, kemudian pesawat, operasi modifikasi cuaca, semuanya terus kita lakukan.
09:18Dan kepada seluruh masyarakat, jangan ragu-ragu gunakan HP-nya, jangan ragu menghubungi 1-1-10,
09:27ini dengan kepolisian atau dengan 1-1-2, dengan Pemda atau 1-1-5, Basarnas, kemudian 1-1-7 dengan
09:35BMPB.
09:36Kemudian untuk layanan kesehatan, masker dan segala macam, itu gratis untuk masyarakat,
09:42untuk ambulan cepat, bisa langsung dihubungi di 1-1-9.
09:47Sekali lagi, perintah Presiden Prabowo sudah sangat jelas, siapapun terus diselidiki,
09:54siapapun korporasi apapun, jika ada indikasi mereka itu ikut menyuruh bakar, kita akan cabut izinnya.
10:03Baik.
10:04Sudah terbukti.
10:05Sudah terbukti.
10:05Hukum sampai saat ini berjalan dengan setegas-setegasnya.
10:08Baik, saya ke Bung Boy kalau begitu.
10:12Sebetulnya tadi pertanyaan saya berharap juga Anda menyinggung, Bung Hariko, tadi soal bencana nasional.
10:17Karena desakannya juga untuk menetapkan bencana nasional dari pemerintah, ini juga sudah cukup kencang.
10:21Sekarang ke Bung Boy, kalau saat ini ada desakan untuk menetapkan bencana nasional Karhutla,
10:28kira-kira apakah ini juga bisa menjadi langkah yang strategis atau taktis juga untuk menyelesaikan masalah Karhutla,
10:36termasuk dampaknya yang sangat masif, kabut hasap di mana-mana, bahkan sudah mampir ke negara tetangga, Bung Boy?
10:43Penetapan bencana nasional sebenarnya mempunyai dua mata pisau yang berbeda ya.
10:47Pertama itu dia mungkin bisa mengakselerasi pengeluaran dana, penggerahan energi, membuka bantuan yang lebih luas.
10:55Nah, tapi kami diwalhi memang tidak begitu setuju apabila situasi ini disebut sebagai bencana nasional.
11:01Karena pisau keduanya itu berpotensi untuk melahirkan alasan penghapusan pertanggung jawaban.
11:09Pun seandainya Presiden menyatakan atau menyatakan status Karhutla di lapan provinsi ini sebagai bencana nasional,
11:16harus ditambah satu kausa, ditambah satu tentuan yang menyebutkan bahwa penetapan bencana nasional
11:22tidak dapat dikategorikan sebagai situasi first mayor yang bisa mengakibatkan lepasnya pertanggung jawaban terkait dengan kebakaran hutan dan lahannya.
11:33Karena kebakaran hutan dan lahannya, ini oke ada satu situasi yang disebut sebagai bencana alam,
11:40tapi ini nggak murni the act of God ya, karena prinsipnya kalau bencana alam murni itu adalah sesuatu yang memang
11:46dikendaki, nggak bisa kita kendali God ya.
11:49Tapi terkait dengan Karhutla, ada dua hal penting yang mengakibatkan situasi ini semakin parah.
11:54Nah, pertama, ada akumulasi dari tindakan pemerintah yang menerbitkan Presiden Serampangan dari tahun 90-an sampai saat ini.
12:06Yang kedua, ada proses penegakan hukum, ada proses pengawasan yang dilakukan dengan baik ya.
12:12Nah, itu jadi kausa ya.
12:14Tapi kalau dibilang ini human intervention nggak, saya nggak kurang setuju kalau ini disebut sebagai human intervention ya.
12:21Tapi ini kapital, kapital, apa kapital kausa ya, atau made by capital ini bencana aja.
12:27Atau situasi yang buruknya yang terjadi.
12:29Karena ini kan mayoritas yang mendapatkan Presiden ini kan kelompok-kelompok Presiden besar,
12:34yang kedua, aktivitas ilegalnya aktivitas ilegal besar, yang nggak pernah ditindak pemerintahkan.
12:41Nah, jadi itu hal penting untuk ketika memang diputuskan,
12:46penetapan bencana nasional bisa mengaksterasi harus ada kausa itu ya.
12:49Ada ketentuan yang menyatakan bahwa penetapan bencana nasional nggak menghilangkan pertanggung jawaban
12:55orang-orang atau korporasi yang mengakibatkan situasi semakin buruk.
13:00Oke, jadi kapital made by disaster.
13:04Jadi ini yang harus ditekankan, what's next?
13:08Itu tadi saya berharap dari Bung Hariko, bahwa pemerintah bisa menastikan penegakan hukum ini
13:13tidak hanya jadi statistik kriminal begitu, yang tadi Anda ungkapkan ada jumlahnya sekian-sekian ditahan.
13:20Tapi apa yang tadi saya, Bung Jerry juga sudah katakan, Bung Jerry juga sudah katakan bahwa
13:25ada penerbitan izin yang serampangan.
13:28Nah, ini bagaimana tata kelola ini untuk merubah pola-pola yang tidak baik tadi?
13:34Saya tambahin sedikit.
13:35Oke, silahkan.
13:36Saya tambahin sedikit, bahwa hal pentingnya, ada dua hal pentingnya.
13:39Situasi yang harus kita ngadi dengan cepat pada situasi saat ini,
13:43itu terkait dengan benar, kondisinya ada orang tua, ada anak-anak, semua manusia lah ya.
13:50Atau bahkan semua spesies yang ada, termaksud ekosistemnya, berada di bawah ancaman.
13:56Berada di bawah situasi yang sangat buruk.
13:59Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan tindakan yang cepat,
14:02memfasilitasi layanan kesehatan, memberikan ruang yang aman.
14:07Ini bukan situasi yang pertama di Indonesia.
14:10Tapi kita bisa lihat ya, ada nggak satu provinsi,
14:13satu provinsi di Indonesia yang secara spesifik menyediakan,
14:18atau dari pengalaman-pengalaman karutlah sebelumnya,
14:21menyiapkan ruang aman.
14:22Ruang aman bagi kelompok-kelompok rentan ini lah.
14:26Kita nggak menemukan itu.
14:27Yang kedua, jangka panjangnya,
14:29pertengakan hukum dan evaluasi itu jadi hal yang sangat penting.
14:31Oke, nah bagaimana pemerintah menjawab tantangan yang juga dikutarakan oleh Bung Boy tadi,
14:39ada disaster made by capital.
14:42Bagaimana menanggulangi ke depan?
14:43Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sampai Indonesia malam setelah jidat.
14:45Tetap apa bersama kami.
14:53Bicara soal karhutlah, bicara soal kabut asap,
14:56tadi Bung Boy Juri mengatakan bahwa ini disaster made by capital.
15:00Nah, bagaimana pemerintah memastikan membenahi ini dari awal prioritasnya apa saja
15:05supaya pemenahan ini tidak jadi ajang statistik kriminal saja.
15:08Bung Hariko, ada jawaban soal ini?
15:14Bung Hariko?
15:16Ya.
15:17Bisa dengar suara saya?
15:19Bisa, Pak.
15:20Oke, nah saya ulang pertanyaannya.
15:22Tadi Bung Boy Juri kan mengatakan bahwa ini disaster made by capital.
15:27Nah, kira-kira langkah awal yang harus diprioritaskan,
15:30supaya jadi penindakannya juga jadi tidak jadi hanya statistik kriminal saja.
15:34Apa yang harus dilakukan pertama kali?
15:38Ya, pertama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Walhi
15:44yang memang sudah sejak lama berpengalaman dan fokus banget di isu ini.
15:49Jadi, masukan-masukan dari Walhi akan menjadi catatan serius bagi pemerintah.
15:53Utamanya tadi disampaikan oleh abang kita.
15:57Jadi, sejak tahun 90-an itu perizinan memang banyak diberikan secara serampangan
16:02dan Presiden sudah bersikap tegas dalam hal ini.
16:06Jadi, siapapun korporasi yang terlibat tidak ada yang kebal aturan.
16:12Jadi, semuanya harus ditindak.
16:14Dan saat ini kita optimis aparat penegak hukum
16:17bisa menjalankan amanat yang sudah diperintahkan oleh Presiden.
16:22Itu yang pertama.
16:23Yang kedua, terima kasih tadi sudah mengingatkan terkait dengan layanan kesehatan.
16:29Jadi, sekali lagi kami sangat merasakan apa yang dirasakan oleh para ibu hamil
16:34terkait dengan dampak asap ini.
16:37Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan itu telah menyiapkan
16:41lebih kurang 1.800 puskesmas dan 360 rumah sakit
16:47sebagai rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan
16:52bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan
16:55akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
16:58Jadi, sudah disiapkan.
17:00Kemudian, Kementerian Kesehatan juga sudah menyiagakan
17:03apa yang biasa kita sebut dengan tempat yang aman
17:07atau biasanya sering disebut public safety center atau PSC.
17:12Jadi, masyarakat sekali lagi jangan ragu-ragu hubungi 119
17:17apabila tidak direspon, segera dilaporkan, akan dievaluasi
17:22karena sekali lagi aparatut pemerintah ini digaji oleh uang dari masyarakat
17:29jadi masyarakat wajar mengkritik dan masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik.
17:35Apalagi, utamanya masyarakat kita yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan
17:40utamanya para pelajar, para lansia, ibu hamil, ibu menyusui
17:45dan siapapun yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan ini.
17:49Terima kasih atas keuntungan dan saran dari WALI, dari Kompas, dan seluruh masyarakat.
17:54Baik, ini kan dampaknya memang sangat besar dan kemana-mana
17:57kalau ngomongin karhutlah dan kabut asal pendidikan
18:00anak-anak kita juga tidak bisa bersekolah, terhambat begitu ya
18:03akses pendidikannya, lalu juga kesehatan
18:06kesehatan juga kalau bicara soal penanganan
18:08tentu saja akan ada anggaran yang akan membengkak dari penanganan kesehatan
18:13terutama karena ISPA tadi
18:14belum lagi yang bekerja juga berusahaan banyak yang merugi
18:17karena produktivitasnya terganggu.
18:19Nah, kalau bicara untuk prioritas penanganan
18:22saya ke Bung Boyjeri
18:24kalau Anda harus memilih satu prioritas utama dalam 6 bulan ke depan
18:27untuk memutus siklus karhutlah berulang
18:30di tahun depan misalnya, di 2027
18:32apa yang harus dilakukan pemerintah dan siapa
18:36dan apa yang harus dilakukan masyarakat sipil
18:37karena pemerintah punya, apa namanya
18:40steglian juga katanya bersama masyarakat
18:43satu sama lain saling membantu begitu.
18:47Ya, dalam 6 bulan ini yang pertama tentu memperhatikan kondisi korban ya
18:52masyarakat yang terpapar
18:53mengakselerasi layanan kesehatan
18:55memastikan bahwa
18:59misalnya ada pasal 72 di Undang-Undang Kutanan
19:01yang memaksa pemerintah daerah
19:04Menteri Kutanan, Menteri LH, Menteri ATR BPM, Menteri Pertanian
19:09memaksa garasi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam
19:14bukan membakar ya, tapi terlibat mengakibatkan
19:16lahirnya titik-titik api ini
19:18mengeluarkan sudah uang
19:20mengakselerasi pendanaan
19:21melayani pelayanan kesehatan.
19:23Yang kedua gitu ya
19:24yang kedua terkait dengan pemulihan
19:26pemulihannya apa?
19:28tentu pemulihan kesehatan
19:29pemulihan lingkungan hidupnya
19:30terkait dengan pemulihan lingkungan hidup
19:33hanya bisa dilakukan dengan cara
19:34satu melakukan evaluasi secara menyeluruh
19:36khususnya terkait dengan perzinan di ekosistem gambut
19:39yang kedua terkait dengan kepatuhannya
19:42yang ketiga terkait dengan riwayat karutlah di areal konsesinya
19:45dan yang keempat
19:47yang paling penting
19:48melakukan tindakan rehabilitasi
19:50pembahasan gambut
19:51pemulihan gambut
19:52yang harus dilakukan oleh pencemarnya
19:55pelaku perusakannya
19:56dan melibatkan masyarakat kan
19:58dalam proses-proses pemulihan ini
20:00oke
20:01baik
20:02nah itu yang Anda pilih gitu ya
20:04untuk 6 bulan ke depan
20:05prioritas penanganan
20:06dan satu lagi ya
20:07saya tambahkan ya
20:08saya khawatir dengan dasar hukumnya
20:10dasar hukumnya ada
20:11namanya TAP MPR 9 tahun 2001
20:13tentang pembaruan negara-negara
20:15dan penggunaan sumber daya alam
20:16oke
20:17disitu perintah evaluasi secara menyeluruh
20:19bahasanya di TAP MPR-nya
20:21pengkajian ulang ya
20:22oke
20:23pengkajian ulang
20:23perakuran perundangan dan perzinan
20:25tugas siapa?
20:26DPR dan
20:28Presiden
20:29oke
20:29oke kalau gitu saya beranjak ke
20:32penanganan kabut asap
20:33lintas batas yang sudah
20:34dikeluhkan juga oleh negara tetangga
20:36terutama Malaysia dan Singapura
20:38Bung Hariko
20:38sejauh ini kan
20:39Malaysia menawarkan bantuan ya
20:41untuk menangani kabut asap
20:43di Indonesia begitu
20:45Singapura juga
20:46menawarkan bantuan
20:47tapi sampai saat ini
20:47belum ada
20:48konkretnya seperti apa
20:49nah sejauh ini
20:50apa sih komunikasi yang dijalin
20:52katanya kan
20:53Menteri
20:54dari Malaysia
20:55juga sudah berbicara dengan
20:56Menlu kita
20:58Menlu Malaysia dan Menlu kita
20:59sudah saling berbicara
21:00yang diungkapkan oleh
21:01pimpinan Anda
21:02Kepala Bakom
21:03Pak Syaganda Negolan
21:05apa yang dibicarakan sesungguhnya
21:06Ya
21:08seperti yang sudah disampaikan oleh
21:11Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
21:13Bapak Syaganda Negolan
21:15hubungan kita dengan negara-negara
21:18tetangga
21:19terutama di ASEAN ini
21:20sangat baik
21:21dan mereka memahami
21:23bahwa kita sudah
21:25bekerja keras
21:26untuk
21:27memadamkan
21:29api
21:30kebakaran hutan
21:31dan lahan ini
21:32kemarin juga disampaikan juga
21:33oleh
21:34Kepala BNPB
21:36disampaikan juga oleh
21:38maaf
21:38kami ulangi
21:39kemarin juga disampaikan juga oleh
21:41Kepala Pusdatin
21:42BNPB
21:43bahwa
21:44dari
21:45123.000
21:47hektare
21:49lahan yang
21:50ditargetkan
21:51dipadamkan
21:52bersama-sama
21:53dengan
21:54Gotong Royong
21:55itu lebih dari
21:5699%
21:57itu sudah berhasil
21:58dipadamkan
21:59namun ini belum
22:00termasuk
22:01munculnya
22:02api
22:03atau kebakaran-kebakaran
22:05yang baru
22:05dan
22:06pemerintah sekali lagi
22:07memandang serius
22:09isu lingkungan
22:10regional
22:11dan kita di ASEAN
22:13sudah sama-sama
22:14berkomitmen
22:15dan hubungan ini
22:17terus dijaga
22:18dengan baik
22:18dan berbagai
22:20penanganan-penanganan
22:21kebakaran hutan
22:22dan lahan
22:22sama-sama bisa
22:24kita saksikan
22:24secara
22:25terbuka
22:26kritik-kritik
22:28dari masyarakat
22:28juga menjadi
22:29sumber-sumber
22:30dari perbaikan
22:31termasuk
22:32kemarin itu
22:33mengenai
22:33Mas Radi
22:34mengenai
22:34perda itu ya
22:35yang terakhir
22:36saya ingat saya
22:37mengenai
22:378 perda itu
22:40mengenai
22:418 perda
22:41itu
22:42Presiden Prabowo
22:43itu meminta
22:44ini betul-betul
22:45direvisi
22:46sekali lagi
22:47pemerintah
22:47sangat-sangat
22:49menghormati
22:49masyarakat adat
22:51namun
22:51Presiden
22:52Prabowo
22:53meminta
22:548 perda
22:55yang masih
22:56membolehkan
22:57pembakaran
22:57lahan
22:58itu
22:59agar
22:59direvisi
23:01ini sekaligus
23:02kami juga
23:03menyampaikan
23:04tidak benar
23:05kalau ada
23:05fitnah-fitnah
23:06yang mengatakan
23:08pemerintah
23:08mengkambing hitamkan
23:09masyarakat adat
23:10ini sama sekali
23:12tidak benar
23:12justru
23:13pemerintah
23:14sangat
23:14melindungi
23:15masyarakat adat
23:16dan kita butuh
23:18sama-sama
23:18bersolidaritas
23:19tidak boleh lagi
23:20ada
23:21pembakaran
23:22hutan
23:22dan lahan
23:23dan
23:23Presiden
23:25pemerintah
23:25juga sudah
23:26menugaskan
23:27sekitar
23:28seribu
23:28perwira
23:29TNI
23:29dan Polri
23:30ini yang
23:31mayor
23:31letkol
23:32dan kolonel
23:33untuk turun
23:34ke lapangan
23:35untuk mengedukasi
23:36masyarakat
23:37ngobrol
23:38agar
23:38jangan ada lagi
23:39pembakaran
23:40hutan
23:40dan lahan
23:41dan kalau
23:41memang butuh
23:42lahan
23:42agar disampaikan
23:43kepada pemerintah
23:44nanti dibukakan
23:45lahannya
23:46dibantu
23:46pompanya
23:48yang penting
23:50mari sama-sama
23:51kita
23:51jangan ada lagi
23:52pembakaran
23:53hutan dan lahan
23:53oleh siapapun
23:54yang penting juga
23:55adalah
23:56moratorium
23:56lahan gambut
23:57yang salah satunya
23:58harus diprioritaskan
24:00ditekankan oleh pemerintah
24:01saya ke Bung Boy Jerry
24:02masih soal tadi ya
24:03penanganan
24:04kabut asap
24:05lintas batas
24:05kalau di ASEAN
24:06itu kan ada
24:07ASEAN Agreement
24:08on Trans Boundary
24:10Haste Pollution
24:11atau AATHP
24:12nah ini kan
24:13apa
24:14kesepakatan
24:15antara negara-negara
24:16di ASEAN
24:17untuk tangani
24:18Karhutlah
24:18sesuai dengan
24:19kesepakatan ini
24:20apa yang Anda
24:20pahami soal ini
24:21ya yang pertama
24:23memang
24:24agreement ini
24:25gak begitu
24:26mengikat
24:26karena dia
24:27mengikatnya
24:29dengan menghargai
24:30kedaulatan
24:31dan penegakan
24:32hukum
24:32negara masing-masing
24:33nah memang itu
24:35tapi kan dalam
24:36konteks
24:36perjanjian internasional
24:37maka
24:38Indonesia harus
24:39berkomitmen
24:40untuk
24:40menghentikan
24:42kebakaran-kebakaran
24:43yang mengakibatkan
24:45polisi
24:45polisi ya
24:46yang masuk
24:48ke negara-negara
24:49tetangga kan
24:50memang
24:50dengan peristiwa
24:51tahun ini
24:52memperlihatkan
24:52bahwa
24:53komitmen Indonesia
24:54tidak begitu baik ya
24:55nah memang
24:56ada kebaikan
24:57untuk meminta maaf
24:59kepada negara asing
25:00kepada negara tetangga
25:01tapi perlu diingat juga
25:03komunikasi
25:04politik
25:04Indonesia
25:05juga harus
25:06menyentuh ya
25:07juga harus
25:08menyentuh
25:08gitu ya
25:08harus menyentuh
25:09komunikasi dengan
25:11perangkat-perangkat
25:12investasi di
25:13Singapura
25:14dan Malaysia
25:15khususnya
25:15karena beberapa
25:16perusahaan
25:17yang kami menemukan
25:18sekitar 50-an
25:19ada perusahaan
25:21kelapa sawit
25:22yang berasal dari
25:23penanaman modal asing
25:24berasal dari Singapura
25:25dan Malaysia
25:25yang juga terbakar
25:27dan itu berulang
25:28dan luasnya juga cukup
25:29signifikan
25:29di Kalimantan
25:30dan di
25:31Sumatera
25:32nah jadi proses
25:33komunikasi itu
25:34pasca peristiwa ini
25:35selain meminta maaf
25:37proses diplomasinya
25:38juga harus masuk
25:39ke ranah itu
25:40lalu siapa yang bermain peran
25:42dalam dialog ini
25:44dalam dialog untuk
25:45melakukan dorongan
25:46penegakan hukum
25:47dalam dialog untuk
25:47meminta pertanggung jawaban
25:48juga
25:49pertama gitu ya
25:50itu tentu
25:51Menteri Luar Negeri
25:52yang kedua
25:53kalau terkait dengan
25:54perkebunan kelapa sawit
25:55tentu gitu ya
25:56ada Kementerian Pertanian
25:57karena Menteri Pertanian
25:59itu jadi salah satu
26:00pihak yang menerbitkan
26:01perzinan berusaha
26:03terkait perkebunan
26:04khususnya untuk
26:04penanaman
26:06penanaman modal asing
26:07PMA
26:07jadi menurut kami
26:09selain ada proses
26:10permintaan maaf
26:12ada penguatan
26:13komitmen untuk
26:13pencegahan kebakurat
26:15kebakaran hutan
26:15dan lahan
26:16dan polusi
26:16negara juga harus
26:18melakukan dialog
26:19yang cukup kuat
26:20melakukan diplomasi
26:21yang cukup kuat
26:22mengingatkan
26:23negara-negara ini
26:24juga
26:25mengingatkan
26:26investasi
26:27yang
26:27investasi
26:27yang selalu negara
26:28yang berada di Indonesia
26:29ya
26:29walaupun secara kedaulatan
26:31secara kedaulatan
26:32Indonesia
26:32sangat berhak
26:34menindak tegas
26:35melakukan proses
26:36penegakan hukum
26:37yang tegas
26:37ke perusahaan asal Singapura
26:39dan Malaysia
26:39oke ini yang perlu
26:41dikomunikasikan
26:42karena ternyata
26:42memang ada
26:43korporasi-korporasi besar
26:44asal Singapura
26:45dan Malaysia juga
26:45yang berinvestasi
26:47di Indonesia
26:48yang juga diduga
26:49ya ini masih
26:50patut diduga
26:51menyebabkan
26:52kebakaran lahan
26:53kewayatnya bisa kita
26:54lihat kan
26:54kalau lumpuh
26:55berkongret
26:56dengan perusahaan
26:57ada plantation
26:57itu dua kali loh
26:58oke
26:59diminta pertanggung jawaban
27:01hukum
27:01sekarang saya
27:01harus lihat data
27:03memang
27:03catatan kami
27:04sekitar 50-56
27:05cukup banyak ya
27:06sama Malaysia
27:07dan Singapura
27:07baik itu
27:09juga nanti
27:10yang akan
27:10tentu saja
27:11dibicarakan
27:13berdiplomasi
27:13dengan Malaysia
27:14dan juga
27:15Singapura
27:15kalau memang mereka
27:16membantu
27:17bagaimana konkreten
27:18yang juga harus ditekankan
27:19oleh pemerintah
27:19terima kasih
27:20sekali lagi
27:20tenaga ahli utama
27:22tenaga ahli utama
27:23badan komunikasi pemerintah
27:24Harikos Wibawa Satria
27:26dan Bungboy Jerry Evan Sembiring
27:27Direktur Eksekutif Nasional
27:28Walhi
27:29telah berbagi perspektifnya
27:31di Sapa Indonesia malam
27:31selamat malam
27:32sampai jumpa lagi
27:33malam mas
27:34pamit