- 2 hari yang lalu
- #ombudsman
- #bbm
- #pertamina
- #antreanbbm
KOMPAS.TV - Antrean panjang warga untuk mendapat BBM masih terjadi di Denpasar, Bali. Warga antre sejak pagi, bahkan ada yang terpaksa bermalam demi mendapat BBM lebih dulu.
Antrean kendaraan masih memadati jalur masuk SPBU di Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar, Jumat pagi. Warga mengaku mulai mengantre sejak pagi bahkan masih banyak yang terpaksa bermalam di SPBU.
Banyak warga yang mengantre membuat akses lalu lintas tersendat karena antrean kendaraan memakan setengah bahu jalan.
Ombudsman RI menemukan ada 11 provinsi yang dilaporkan mengalami permasalahan terkait bahan bakar minyak saat ini.
Ombudsman menyebut persoalan itu berkaitan dengan antrean panjang BBM hingga kekosongan stok BBM di sejumlah daerah. Selanjutnya, Ombudsman akan melakukan investigasi terkait masalah ini.
Sementara itu, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Rabu lalu, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM secara nasional aman. Ia menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan ketersediaan BBM. Namun menurutnya, ada kendala distribusi yang membuat kelangkaan BBM di Bali.
Kelangkaan dan antrean panjang BBM meluas di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di Bali.
Apakah ini sekadar kendala distribusi seperti yang disebut pemerintah, atau permasalahan krisis pasokan? Dan apa kerugian ekonomi nyata pada masyarakat, kita bahas bersama Abra Talattov, ekonom INDEF.
Baca Juga Demo di Bali Tuntut Transparansi Pasokan BBM, Mahasiswa Menduga Ada Kebohongan Data Stok! di https://www.kompas.tv/regional/696390/demo-di-bali-tuntut-transparansi-pasokan-bbm-mahasiswa-menduga-ada-kebohongan-data-stok
#ombudsman #bbm #pertamina #antreanbbm
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/696408/full-ekonom-indef-respons-temuan-ombudsman-soal-masalah-antrean-bbm-di-11-provinsi-sapa-pagi
Antrean kendaraan masih memadati jalur masuk SPBU di Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar, Jumat pagi. Warga mengaku mulai mengantre sejak pagi bahkan masih banyak yang terpaksa bermalam di SPBU.
Banyak warga yang mengantre membuat akses lalu lintas tersendat karena antrean kendaraan memakan setengah bahu jalan.
Ombudsman RI menemukan ada 11 provinsi yang dilaporkan mengalami permasalahan terkait bahan bakar minyak saat ini.
Ombudsman menyebut persoalan itu berkaitan dengan antrean panjang BBM hingga kekosongan stok BBM di sejumlah daerah. Selanjutnya, Ombudsman akan melakukan investigasi terkait masalah ini.
Sementara itu, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Rabu lalu, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM secara nasional aman. Ia menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan ketersediaan BBM. Namun menurutnya, ada kendala distribusi yang membuat kelangkaan BBM di Bali.
Kelangkaan dan antrean panjang BBM meluas di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk di Bali.
Apakah ini sekadar kendala distribusi seperti yang disebut pemerintah, atau permasalahan krisis pasokan? Dan apa kerugian ekonomi nyata pada masyarakat, kita bahas bersama Abra Talattov, ekonom INDEF.
Baca Juga Demo di Bali Tuntut Transparansi Pasokan BBM, Mahasiswa Menduga Ada Kebohongan Data Stok! di https://www.kompas.tv/regional/696390/demo-di-bali-tuntut-transparansi-pasokan-bbm-mahasiswa-menduga-ada-kebohongan-data-stok
#ombudsman #bbm #pertamina #antreanbbm
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/696408/full-ekonom-indef-respons-temuan-ombudsman-soal-masalah-antrean-bbm-di-11-provinsi-sapa-pagi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:12Sampai jumpa di video selanjutnya.
00:45Sampai jumpa di video selanjutnya.
01:20Sampai jumpa di video selanjutnya.
01:56Sampai jumpa di video selanjutnya.
02:20Sampai jumpa di video selanjutnya.
02:53Sampai jumpa di video selanjutnya.
03:24Sampai jumpa di video selanjutnya.
03:53Sampai jumpa di video selanjutnya.
03:55Kita mengalami terkendala.
04:33Terima kasih.
04:49Sampai jumpa di video selanjutnya.
04:52Sampai jumpa di video selanjutnya.
05:04Karena ini sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya.
05:07Sebelumnya bahkan juga terjadi di Makassar.
05:09Dan dengan alasan misalnya gangguan operasional mengenai kedatangan kampal tanker ke Bali.
05:18Saya melihat itu hanya persoalan di hilirnya saja mas.
05:21Sebetulnya persoalan di hulu yang lebih fundamental adalah.
05:25Pemerintah semestinya harus terbuka.
05:28Dengan kondisi stok BBM nasional kita ini sebetulnya seberapa resilien.
05:34Seberapa tahan.
05:36Nah yang pertama indikator untuk melihat keandalan pasukan BBM nasional.
05:40Dengan melihat data stok BBM cadangan pemerintah.
05:45Cadangan BBM nasional.
05:47Dimana standar internasional itu 90 hari.
05:49Nah tetapi kalau kita dengar statement dari pemerintah.
05:52Dari kementerian SDM.
05:54Dari awal tahun sampai yang sekarang.
05:55Ini terus mengalami penurunan.
05:57Di awal tahun Pak Menteri waktu itu mengatakan stok BBM nasional masih di level 21 sampai 25 hari.
06:03Tapi terakhir kemarin dikatakan sekarang 16 sampai 18 hari.
06:07Nah artinya memang sudah terjadi penurunan stok BBM nasional.
06:12Pertama.
06:12Yang kedua kita tahu bahwa dengan jumlah konsumsi BBM nasional mencapai 1,65 juta barrel per hari.
06:20Sekarang produksi dalam negeri hanya 550 ribu barrel per hari.
06:23Artinya tidak mencukupi.
06:25Hanya cukup untuk sepertiga.
06:27Dari kebutuhan nasional.
06:28Dan sisanya harus dipenuhi dari impor.
06:30Nah kemampuan pemerintah untuk menutup tadi dari impor.
06:33Ini juga seperti apa?
06:35Apakah memang ada kendala dalam proses importasi BBM dari luar?
06:39Nah karena kan kita tahu sekarang negara-negara di dunia pun masih kesulitan untuk mendapatkan akses BBM impor.
06:45Apalagi di tengah harga BBM dan juga crude yang masih tinggi sekali.
06:49Masih di atas 100 dolar per barrel.
06:52Nah yang berikutnya juga kalau kita bicara spesifik di masing-masing daerah.
06:56Tentu kan dengan kita bicara mungkin fokus di BBM subsidi.
07:01Nah sudah ada kuota BBM subsidi di masing-masing wilayah.
07:05Nah persoalannya saya melihat bahwa ada resiko serapan BBM subsidi ini lebih cepat karena terjadinya migrasi konsumen BBM non-subsidi
07:17ke BBM subsidi.
07:18Nah ini yang menyebabkan adanya peningkatan konsumsi BBM subsidi di beberapa daerah termasuk di Bali.
07:28Misalnya di Bali ini untuk kuota pertaleg di tahun ini itu 5, juta kiloliter.
07:33Dan realisasinya sampai akhir September kemarin sudah 4,23 juta kiloliter atau kita 75 persen.
07:39Jadi di beberapa daerah sudah mengeluhkan ada potensi nanti terjadinya habisnya kuota BBM subsidi di bulan November.
07:49Dan itu sudah keluar dari masing-masing daerah.
07:51Nah ini saya pikir perlu ada kejelasan dan ketegasan dari pemerintah.
07:56Solusi apa yang akan diberikan?
07:58Apakah memang akan menambah kuota BBM subsidi?
08:01Atau akan melakukan pembatasan secara ketat?
08:03Atau seperti apa? Jangan sampai nanti di tengah jalan BBM subsidi ini habis sehingga bukan lagi antrian.
08:09Tapi memang tidak ada. Kelangkaan betul-betul kelangkaan gitu mas.
08:13Oke mas Abra Anda tadi sempat menyebutkan terkait dengan ini persoalannya persoalan hulu.
08:17Terkait dengan bagaimana pemerintah seharusnya terbuka juga transparan terkait dengan stok BBM.
08:23Tapi kan kemarin pemerintah melalui Pak Bahlil ini bilang saat ini stok BBM aman begitu.
08:28Namun Anda melihatnya mengapa masyarakat di sejumlah daerah ini berhari-hari bahkan lebih dari sepekan juga harus mengantri Anda sempat
08:37menyebutkan ada migrasi dari non-subsidi ke subsidi begitu?
08:41Iya. Wajar terjadi migrasi yang sangat drastis karena memang khususnya untuk BBM non-subsidi.
08:50Misalkan contoh kita lihat untuk yang DEX itu sudah mengalami kenaikan sampai 20%.
08:58Kemudian selisihnya bahkan sampai untuk Pertamak 92 dengan Pertalet selisihnya 62,5% selisih harganya.
09:05Jadi memang di tengah situasi sekarang ya daya beli masyarakat yang memang masih dalam mode survival ya.
09:12Tentu selisih 62% itu secara logis akan mendorong masyarakat terjadinya migrasi ke harga BBM yang lebih terjangkau yaitu Pertalet.
09:20Nah apalagi ditambah sekarang ada persoalan lain yang juga cukup serius mas.
09:24Masih ditemukan ya banyak apa namanya pembelian BBM tidak sesuai.
09:29Artinya ada pihak-pihak tertentu yang melakukan modifikasi kendaraan, itu melakukan kejahatan ya dengan melakukan pembelian secara eksksif dan juga
09:41penyimbunan.
09:42Dan bahkan di tengah situasi antren yang panjang itu juga ya kita lihat ya masyarakat juga sebagian juga mengambil keuntungan
09:49gitu dengan menjual BBM eceran dengan harga yang jauh mahal sekali gitu mas.
09:53Artinya ini tadi karena adanya selisih yang sangat besar sehingga memang adanya ancaman terjadinya over quota itu sangat mungkin terjadi
10:07jika pemerintah memang tidak juga mengambil keputusan apakah akan menambah kuota BBM bersubsidi atau melakukan pembatasan secara ketat.
10:15Dan antren panjang itu saya melihat mungkin sebagai ini mas, ini adalah hal yang memang secara realistis harus dilakukan oleh
10:23badan usaha untuk melakukan pengendalian ya distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi over quota di tengah perjalanan.
10:33Nah sehingga memang tadi apa namanya distribusinya dilakukan secara bertahap dan juga adanya improvisasi dari masing-masing SPBU saya melihat
10:41dengan makin memperketat ya penjualan BBM ke masyarakat.
10:45Bahkan kan ada inisiatif di beberapa daerah sebelum-sebelumnya mas, misalkan dengan mesyaratkan menunjukkan STN ke kendaraan, kemudian di daerah
10:52lain kemarin saya melihat ada pembatasan pembelian BBM sekian puluh liter.
10:56Nah itu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing daerah, guna mencegah terjadinya over quota.
11:03Nah tetapi kan karena inisiatif tadi itu juga didorong adanya shifting konsumen yang ke BBM subsidi, itu menyebabkan antren lebih
11:12panjang gitu.
11:13Jadi saya pikir antren yang panjang ini juga selain pasti mengambat aktivitas ekonomi, apalagi konteks di Bali itu juga menjadi
11:21sentimen negatif terhadap wajah pariwisata nasional kita juga.
11:25Sehingga pemerintah juga harus ini menjadikan kejadian di Bali dan di kota-kota lain itu sebagai hal yang serius, jangan
11:32sampai ini menimbulkan situasi stabilitas ekonomi yang tidak baik.
11:37Apakah ini artinya Mas Abra, menurut Anda statement dari pemerintah soal stok BBM aman itu tidak cukup menenangkan?
11:44Karena memang kita ketahui sampai sekarang tidak ada angka ketersediaan stok BBM nasional yang dibuka secara berkala begitu.
11:50Menurut Anda data apa saja sebetulnya yang perlu dibuka oleh pemerintah agar publik paham betul bahwa sebetulnya yang terjadi bukan
11:58perkara stok seperti yang diklaim oleh pemerintah?
12:02Ya yang pertama yang perlu transparansi dari pemerintah adalah sebetulnya sampai bulan Oktober ini, pertanganan Oktober,
12:08sudah berapa persen realisasi BBM subsidi, baik solar maupun pertalite yang telah terdistribusi ke masyarakat.
12:16Dan dengan melihat tren permintaan atau penjualan BBM harian, itu kan pemerintah bisa melakukan forecasting ataupun proyeksi,
12:26kira-kira akan habis dengan sisa kuota itu di bulan apa, di tanggal berapa, dan di masing-masing daerah.
12:31Jadi nanti kecukupan BBM itu akan berbeda antara daerah, tergantung konsubsi di masing-masing daerah tadi.
12:39Nah itu juga pemerintah harus punya mitigasi apabila ada daerah yang masih punya potensi, kuotanya masih mencukupi,
12:47itu bisa direalokasi ke daerah yang lain.
12:49Tetapi kan ini tentu juga situasinya sangat berubah drastis,
12:54sangat bergantung dengan perubahan harga BBM non-subsidi di setiap bulan.
12:58Nah kemarin beruntungnya di bulan Oktober ini, ya untuk harga BBM non-subsidi khususnya Pertambas,
13:04Pertambas tidak melakukan kenaikan.
13:05Kita bisa bayangkan kalau misalkan Pertambas 92 kembali dilakukan penyesuaian,
13:09padahal harga minyak mentah dunia itu sedang memiliki peningkatan.
13:13Jadi memang ada pertimbangan lain yang saya melihat diambil oleh badan usaha untuk tetap mempertahankan.
13:20Harga BBM non-subsidi tidak dilakukan kenaikan,
13:22karena menjaga tadi supaya arus shifting konsumen ke subsidi itu tidak semakin deras.
13:28Dan yang kedua adalah juga pemerintah harus menunjukkan kepada masyarakat,
13:34memang real terjadi shifting konsumen BBM non-subsidi ke subsidi di masing-masing deras.
13:39Jadi ditunjukkan saja, berapa persen sih terjadinya migrasi,
13:43sehingga masyarakat memang memahami situasinya karena terjadi lonjakan kebutuhan BBM subsidi.
13:50Oke, baik dengan antrean panjang BBM ini yang juga jadi pertanyaan adalah soal biaya dan juga kerugian ekonomi
13:57yang sebetulnya dialami oleh masyarakat itu seperti apa.
14:00Namun kita bahas selesai jidah, Mas Abra, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
14:13Pantrean panjang BBM kita kembali berbincang bersama Abra Talatov, ekonomi indef.
14:19Mas Abra, ini terkait dengan tanggung jawab permasalahan ini.
14:23Sebetulnya tanggung jawab permasalahan ini kan seolah berpusat di Pertamina.
14:26Bagaimana sebetulnya Kementerian SDM berperan, membuat kebijakan, mencari solusi secepat mungkin?
14:33Ya, saya pikir ini menjadi tanggung jawab Kementerian SDM untuk memastikan pertama bahwa
14:41suplai ataupun pasokan BBM nasional itu memang mencukupi.
14:45Jadi memang harus rang separan mengenai sebetulnya dari kebutuhan 1,6 juta barrel per hari,
14:52itu saat ini ya, suplai yang bisa dipenuhi dari dalam negeri, dari kilang dalam negeri itu berapa banyak?
14:58Dan sisanya dari impor itu, bagaimana realisasi perjalanan importasi?
15:02Apalagi yang sekarang pemerintah sudah juga memiliki BLU khusus untuk migas,
15:08di mana juga punya fungsi untuk melakukan importasi.
15:11Nah, bagaimana efektivitas dari keberadaan BLU tadi?
15:14Dan yang diimportasi, yang dilakukan oleh Pertamina seperti apa?
15:16Nah, yang kedua adalah transparan mengenai data realisasi BBM bersubsidi.
15:24Karena tahun ini misalnya solar itu kuota subsidinya 18,6 juta kiloliter,
15:30realisasinya sampai akhir Agustus kemarin sudah 67%.
15:34Nah, itu di bulan Agustus, September, Oktober,
15:37ya ketika terjadi kenaikan harga BBM non-subsidinya,
15:40itu kan terjadi shifting.
15:41Nah, realisasinya apakah memang lebih jauh lebih cepat lagi?
15:43Pertawet pun begitu.
15:45Kuota subsidinya 29,2 juta kiloliter, realisasinya sudah 63%.
15:50Nah, ini perlu dilihat secara real time, ya.
15:54Dari bulan, dari minggu, dari hari ke hari, di masing-masing wilayah.
15:58Karena ini beberapa daerah sudah mengusulkan adanya tambahan kuota,
16:01bahkan tambahan kuotanya usulannya di atas 10%, mas.
16:04Jadi, memang ini kebutuhan yang sangat mendesak.
16:07Pilihan pemerintah sebetulnya ada dua.
16:08Apakah memang nantinya melalui BPH Migas, ya, akan mengidentifikasi daerah mana?
16:13Yang betul, ya secara real itu kebutuhannya memang realistis, ya.
16:20Bukan karena kebutuhan terjadinya, apa namanya, apa, keinginan untuk melakukan penimbunan dan lain sebagainya.
16:29Adanya pembelian secara salah, gitu.
16:32Tidak tepat sasaran.
16:33Yang kedua, juga memperkirakan adanya kemampuan pemerintah untuk menambah kuota BBM subsidi.
16:41Karena setiap, ya, tambahan atau setiap kenaikan harga ICP itu, 1 dolar per barrel,
16:47itu pemerintah membutuhkan tambahan anggaran 10,3 triliun.
16:52Nah, artinya ada dua faktor tadi.
16:54Volumenya meningkat dan harga dari ICP-nya berapa besar.
16:58Nah, sekarang apakah pemerintah masih tetap konsisten, ya kan, sekarang arah pemerintah ingin melakukan pengurangan BBM bersubsidi.
17:06Lebih tepat sasaran.
17:07Tetapi, realitasnya masyarakat masih membutuhkan BBM bersubsidi.
17:10Nah, itu jadi memang harus ada kombinasi kebijakan.
17:12Pertama, melakukan pembatasan.
17:14Kedua, melakukan, mendorong ya, penggunaan alternatif kendaraan lain itu berbasis kendaraan listrik.
17:20Nah, yang paling jangka pendek saya pikir yang bisa diambil pemerintah, pemerintah kan di bulan Mei, April atau Mei kemarin
17:28kan sudah melakukan pembatasan penjualan BBM subsidi,
17:31yaitu 50 liter per hari per kendaraan.
17:34Nah, apakah dengan kondisi saat ini pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengurangi lagi pembatasan penjualan BBM subsidi per kendaraan?
17:43Ya, apa, baik yang solar subsidi maupun per talet.
17:47Baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
17:49Apakah perlu dieksersis lagi?
17:50Nah, tetapi itu tidak cukup.
17:52Saya pikir yang lebih fundamental adalah kebijakan subsidi tepat sasaran itu harus berbasis individu ataupun rumah tangga, bukan berbasis kendaraan.
18:02Jadi, memang wacana dari tahun ke tahun yang ingin dilakukan subsidi targeted ataupun berdasarkan individu, itu masih belum bisa berjalan.
18:13Ya, ini saya pikir menjadi momentum yang tepat oleh pemerintah untuk bisa mengakselerasi kebijakan subsidi BBM targeted ataupun tepat sasaran,
18:23Mas.
18:23Oke, baik. Yang juga jadi sorotan terkait dengan antrean BBM ini soal keekonomian ataupun dampak ekonomi terhadap warga.
18:32Sebetulnya menurut Anda seberapa besar gangguan pasokan BBM bisa, apabila ini tidak terselesaikan begitu, bisa memicu kenaikan harga bahan pangan
18:39dan juga kebutuhan pokok di daerah yang terdampak?
18:41Ya, secara teorinya memang ketika antrean ini semakin banyak pasti menurunkan produktivitas ekonomi warga ya, apalagi ini di daerah yang
18:54kita pahami sebagai daerah parwisata tentu.
18:57Dan di situ banyak sektor-sektor yang membutuhkan sektor akomodasi, kemudian juga UMKM.
19:03Tentu ada potensi terjadinya kenaikan biaya logistik tadi berimplikasi terhadap kenaikan harga barang ataupun jasa.
19:12Artinya ada risiko terjadi inflasi yang cukup signifikan di bulan Oktober ini di daerah-daerah tersebut.
19:17Nah, yang kedua juga munculnya sentimen negatif ya terhadap citra kenyamanan untuk melakukan parwisata di Bali, kalau kita bicara Bali.
19:28Kalau di daerah lain mungkin konteksnya bisnis dan perdagangan dan sebagainya.
19:31Jadi, itu juga menimbulkan kos ekonomi juga yang tidak terjadi secara langsung gitu mas.
19:37Dan bahkan di beberapa daerah ya ketika terjadi kerangkaan ataupun antrean yang panjang, itu pemerintah terpaksa melakukan kebijakan bekerja ataupun
19:48sekolah dari rumah.
19:50Nah, itu kan juga artinya juga berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi di masyarakat ya.
19:56Itu juga perlu dikalkulasi berapa lama nih, berapa hari kejadian ini berlangsung.
20:02Kalau semakin lama tentu biaya ataupun kerugian ekonomi semakin besar juga mas.
20:06Oke, berarti banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini.
20:11Tadi juga ada terkait dengan transparansi data realisasi BBM yang harus dilakukan.
20:16Juga ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan agar memang ini tidak berkepanjangan.
20:22Terima kasih Abra Talatov, Ekonomi Indep, atas penjelasan dan insight-nya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu.
20:29Terima kasih Mas Ian.