- 3 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak sah setelah masa reses.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai DPR tidak harus menjadikan hak angket sebagai satu-satunya pilihan.
Sementara itu, menurut Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi persoalan hukum tidak dicampuradukkan.
Menurutnya, pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah tidak serta-merta membatalkan riwayat pendidikan Gibran maupun membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan.
Baca Juga 14 Pengacara Siap Wakili Wapres Gibran Hadapi Kasus Suket | SAPA MALAM di https://www.kompas.tv/nasional/700611/14-pengacara-siap-wakili-wapres-gibran-hadapi-kasus-suket-sapa-malam
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700665/dpr-bahas-suket-gibran-bivitri-dan-dedek-prayudi-soroti-hak-angket-hingga-pemakzulan-sapa-malam
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara DPR berencana akan membahas suket ijazah Gibran Raka Buming usai putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
00:06Lantas apakah hak angket akan menjadi satu-satunya opsi yang akan diambil di DPR?
00:10Kita bahas bersama Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti.
00:18Selamat malam Mbak Bibip, Mas Uki.
00:22Selamat malam.
00:23Saya biasanya manggil Mbak Bibip, Mas Uki ya.
00:26Oke, saya ke Mbak Bibip dulu.
00:28Mbak Bibip, DPR ini kan baru akan membahas polomik suket ijazah usai pembukaan masa sidang.
00:34Ini kira-kira apakah langsung bisa melakukan pengajuan hak angket soal polomiknya atau sebenarnya ada pilihan lain di DPR?
00:44Sebenarnya kalau dalam konteks pasal 7B, Undang-Undang Dasar tentang pemaksulan, ada tiga hak yang bisa digunakan.
00:52Ada hak, tidak hanya hak angket, tapi hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.
00:56Oke.
00:56Tapi sebenarnya yang kita harus pahami adalah, jadi itu dasarnya pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar.
01:03Nah, yang kita harus pahami adalah, putusan MA itu sebenarnya sudah luar biasa jelas.
01:07Kalau misalnya DPR melaksanakan hak angket pun, sebenarnya yang akan digali adalah hal yang sama.
01:14Padahal, asumsinya di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, prosedurnya sudah ketat sekali.
01:20Karena kalau di pengadilan ada hukum acara dan pro-justisia pasti.
01:24Padahal kalau DPR yang melakukan, dia sifatnya lebih politis.
01:27Sehingga interpelasi, bertanya maupun menyelidiki tapi tidak pro-justisia seperti hak angket, itu sebenarnya tidak diperlukan lagi.
01:35Dia bisa langsung pada hak menyatakan pendapat.
01:38Hak menyatakan pendapat, kemudian nanti bisa lanjut kalau mereka setuju 2 per 3 quorum dengan 2 per 3 kehadiran,
01:47maka bisa mereka sampaikan ke Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 7B Konstitusi.
01:52Oke, itu berarti sudah, kalau kata Mbak Bibip tadi, MA ini sudah sangat jelas.
01:57Tidak perlu ditafsirkan lagi, bahkan katanya DPR berencana mau beraudiensi dengan MA itu tidak perlu lagi sebenarnya ya, Mbak Bibip
02:04ya.
02:04Tidak perlu lagi beraudiensi langsung memberikan tafsir di depan DPR, itu tidak perlu lagi.
02:09Nah, Mas Suki, ini kan seperti tadi, DPR berencana melakukan pembahasan, memproses terkait dengan surat keterangan Gibran ini.
02:16Nah, yang Pak Yasi lihat, DPR ini bakal maju hak angket atau hak HMP kalau ketahang Mbak Bibip tadi,
02:24atau masih ada proses yang bisa di, apa ya, bisa, kalau boleh saya bilang, ya bisa digoyang lagi lah gitu,
02:32Mas Suki.
02:35Ya, jadi gini, saya berangkat dari kerangka pikirnya dulu ya, pertama-tama kan kita harus menghormati ya,
02:41apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung atau MA, yaitu membatalkan surat keterangan penyetaran ijasa daripada Mas Gibran.
02:50Tapi di sini, kalau kita menghormati putusan hukum, maka ini juga berarti secara otomatis kita memahami secara utuh,
03:00secara keseluruhan putusan tersebut. Nah, kami juga masih menunggu salinan daripada putusan tersebut.
03:07Dan, memahami ya, secara utuh, secara penuh, itu juga berarti,
03:15ya, kita menyembuhkan apa yang diputuskan oleh hukum.
03:21Nah, berangkat dari sana, saya melihat di sini ada tiga persoalan hukum yang sebetulnya kita tidak bisa campur adukan.
03:27Yang pertama adalah soal keabsahan surat keterangan.
03:30Ya, ini sudah fix, sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung.
03:34Ya, lalu yang kedua adalah soal pemenuhan syarat sebagai cawapres ketika Mas Gibran maju pada tahun 2023 untuk Pilpres 2024.
03:44Ya, kenapa yang kedua ini terpisah dari yang ke-satu?
03:47Pertama gini, pembatalan daripada suket ini kan tidak membatalkan riwayat pendidikan Mas Gibran.
03:54Ya, dan pembatalan ini yang dibatalkan itu adalah surat keterangan, bukan ijasa.
04:00Ketika Mas Gibran mengajukan diri untuk mendaftar, beliau itu menyerahkan apa yang dibutuhkan, apa yang disyaratkan oleh negara.
04:08Yang kemudian negara menyatakan memenuhi syarat.
04:11Kalau kemudian hari ada perubahan dan lain sebagainya, nah ini bukan kesalahan daripada Mas Gibran.
04:18Maka DPR sebaiknya melihat lagi riwayat pendidikan daripada Mas Gibran.
04:24Apakah betul tidak memenuhi syarat? Itu yang kedua.
04:27Lalu persoalan hukum yang ketiga, ini yang jarang diperbicetakan orang belakangan, itu adalah adanya PKPU nomor 19, pasal 18, ayat
04:353.
04:37Baik, ada PKPU.
04:39Kecuali ya, untuk lulusan S1 dari luar negeri, menyerahkan tanda bukti tamat SMA dari luar negeri.
04:46Jadi faktor-faktor ini juga perlu dilihat oleh kawan-kawan di DPR. Demikian Mas.
04:51Oke, baik. Bagaimana DPR akan merespon sebulan panas juga yang sudah dilempar MK dan MA.
04:58Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam saja.
05:04Kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Bibib dan juga Mas Uki.
05:08Tadi kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Uki, Mbak Bibib, ada tiga masalah hukum yang tidak boleh dicampur adukan, kalau
05:16kata Mas Uki.
05:17Mulai dari putusan MA, lalu juga PKPU, dan juga syarat pencalonan.
05:23Bagaimana Anda melihat tiga produk atau masalah hukum yang kata Mas Uki tidak bisa dicampur adukan ini?
05:30Ya, kalau putusan MA-nya kan tadi sudah sepakat kita, clear ya.
05:34Ya, clear.
05:34Terhadap yang kedua, soal syarat dari pencalonannya Gibran pada 2024, itulah sebenarnya gunanya menyatakan pendapat dilakukan.
05:48Oke.
05:48Karena itu adalah wilayahnya wilayah keputusan politik.
05:53Karena kalau putusan hukumnya sudah jelas, makam agung ketika menyatakan batal demi hukum,
05:59makna dari kata batal demi hukum itu adalah dia benar-benar dianggap seakan-akan, saya pakai bahasa yang lebih sederhana
06:05saja,
06:06seakan-akan dia nggak pernah eksis gitu.
06:08Nah, tapi itu hukumnya.
06:10Sekarang yang dibutuhkan adalah keputusan politik, karena itulah dia harus masuk menurut saya ke hak menyatakan pendapat itu.
06:16Itu satu.
06:17Kemudian yang kedua maksud saya, yang ketiga adalah PHPU 19-2023.
06:23Kalau kita baca dengan teliti putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi,
06:30kita akan menemukan bahwa ada masalah dengan PHPU 19-2023 itu karena ternyata,
06:37sudah dinyatakan juga antara lain oleh Pak Ahmad Doli Kurnia,
06:41ternyata pasal yang dimaksud itu yang menyebabkan Gibrang bisa maju dengan surat keterangan semacam itu,
06:47itu juga di wilayah abu-abu.
06:49Ada kemungkinan ternyata ada masalah dengan KPU ketika itu.
06:55Nah, dalam konteks ini kan saya kira bahkan memang lebih butuh lagi hak menyatakan pendapat ini
07:01untuk menelusuri apakah misalnya ada andil dari, kita juga tahu ya,
07:06putusan 90 kan polanya agak mirip tuh.
07:09Jadi jangan-jangan ada andil dari pemegang kekuasaan pada saat itu
07:13untuk mempengaruhi peraturan KPU nomor 19-2023 itu.
07:17Karena kita tahu waktu itu Pak Jokowi, ayahnya Gibrang adalah Presiden.
07:22Sehingga dengan putusan 90 juga kelihatan polanya.
07:26Nah, ini yang menurut saya tugas DPR lah untuk membongkarnya secara politik.
07:31Kalau soal hukumnya saya kira sebenarnya sudah selesai.
07:33Oke, sudah clear masalah hukumnya sekarang dibongkarnya dari proses politik.
07:38Karena yang dipersoalkan juga soal persyaratan dan juga PHPU itu kan juga outputnya sekarang adalah produk politik, Mas Suki.
07:51Iya, iya dan tidak ya.
07:53Iya dan tidak.
07:53Iya, dalam hal ini saya sepakat ya dengan Mbak Divitri.
08:00Bahwa DPR harus membuka seterang-terangnya.
08:04Ya, satu kali lagi membuka seterang-terangnya apa yang menjadi dasar-dasar pembuatan keputusan, ya pertimbangan-pertimbangannya apa, bukti-bukti
08:15pendukungnya apa, dan lain sebagainya.
08:17Sehingga tidak bisa serta-merta kemudian membuat keputusan.
08:21Ya, itu yang pertama.
08:22Yang ianya, ya.
08:24Yang tidaknya adalah begini.
08:27Apa namanya?
08:29Nah, dikatakan hukum sudah selesai sebenarnya masih ada satu proses hukum yang masih berjalan, yaitu di pengadilan tata usaha negara.
08:37Ya, saya masih ingat, ya.
08:39Saya sendiri datang kok ke PT UN saat itu, kalau nggak salah hari Kamis, dua minggu yang lalu.
08:44Itu ketika Pak Deni Indrayana sebagai penggugat, maksud saya, pengacara penggugat, itu mencabut gugatan.
08:52Dan, kemudian pengacara Mas Gibran dan juga tim hukum daripada Kemendik Dasmen menyatakan meminta hakim untuk dilanjutkan perkaranya.
09:02Dan hakim menerima permohonan daripada para tergugat, termasuk tergugat intervensi di sini, untuk melanjutkan perkara.
09:09Jadi, masih ada satu ruang hukum yang sedang berlangsung, gitu.
09:16Jadi, tidak bisa kita terlalu terburu-buru dan mengedepankan asumsi, dan ya tentu saja yang namanya asumsi, ini kan nggak
09:24jelas dari subjektivitas politik kita, begitu.
09:27Tapi yang jelas, boleh saya subjektivitasnya berbeda dengan Mbak Fitri, dan itu sah-sah saja ya.
09:33Yang menurut saya objektif dan fair, itu adalah DPR membuka ini seterang-terangnya, dalam artian DPR juga melihat kembali riwayat
09:43pendidikan Mas Gibran.
09:44Apakah benar, ini Mas Gibran ini memang betul-betul tidak memenuhi syarat, atau memang hanya perkara suket yang tadinya disahkan,
09:54memang sah, kemudian tidak sah.
09:56Nah, ini kan dua persoalan yang berbeda. Demikian Mas.
09:59Baik, saya ingin lompat sedikit ke produk, apa ya, produk politik dan sekaligus produk hukum, bisa saja ya.
10:06Dari proses hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat di DPR.
10:11Kira-kira Mbak Bib, langkah selanjutnya, kalau memang itu nanti sudah ada, pastikan akan ada rekomendasi dari DPR sebagai lembaga
10:17politik.
10:17Kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari DPR ketika sudah menjalankan proses politik, ya, melalui hak angket, ataupun hak menyatakan
10:25pendapat, Mbak Bibib?
10:27Setidak-tidaknya dua ya.
10:28Yang pertama adalah untuk memperjelas soal apakah ada pasal 7A itu, kalau kita lihat syarat pemakjulan adalah apabila tidak lagi
10:38memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.
10:41Itu poin penting tadi kenapa saya bilang memang tugasnya DPR untuk kemudian membuktikan juga secara politik dan hukum,
10:47hukumnya karena masuk dalam undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
10:52Mereka lah yang harus menentukan itu, satu.
10:56Yang kedua, saya kira yang juga harus didorong adalah supaya masalah strukturalnya, yaitu bagaimana peraturan KPU kok bisa?
11:05Jadi kalau dibaca itu ceritanya peraturan KPU yang disebut-sebut dari tadi, 19-2023 itu, keluar kira-kira jaraknya dua
11:13minggu saja dari putusan 90.
11:15Jadi, dan Pak Ahmad Doli juga, saya kira waktu itu juga di Kompas TV, kami diskusinya, juga menyatakan ada ketidaklaziman
11:24dalam proses konsultasi dengan Komisi 2 DPR.
11:27Nah, itu mestinya juga digali oleh DPR, sehingga setidaknya KPU-nya juga mesti dihukum.
11:34Apakah misalnya kaitannya dengan pencalonan kembali mereka nantinya,
11:38atau hal-hal lainnya barangkali mungkin rekomendasi untuk mengusut secara pidana kepada para anggota KPU yang waktu itu secara tidak
11:49lazim,
11:49dan DPR sendiri yang dikenyatakan ketidaklaziman itu mengeluarkan peraturan KPU yang memungkinkan pencalonan tersebut.
11:57Atau dengan kata lain, kalau sekarang beredar di publik ada langkah pemakzulan yang akan dilakukan oleh DPR,
12:04itu memungkinkan secara politik dan hukum?
12:07Ya, jadi hak angket ataupun nanti menurut saya sih hak menyatakan pendapat ya,
12:12tapi kalaupun hak angket nanti bisa lanjut,
12:15poinnya adalah kaitannya memang dengan pasal 7B konstitusi, yaitu pemakzulan.
12:21Jadi memang pasal 7B konstitusi itu mencaratkan ada, ini yang saya maksud dengan hak menyatakan pendapat itu,
12:27DPR itu menyatakan memang sudah tidak lagi memenuhi syarat, misalnya bagian itu yang diambil,
12:33kemudian DPR akan mengirim keputusan politik mereka kepada MK,
12:37MK yang akan memutuskan iya atau tidak,
12:40kalau MK bilang iya, maka MK akan mengirim kembali putusannya ke DPR,
12:45supaya DPR mengadakan sidang MPR untuk pemakzulan.
12:49Kira-kira begitu, jadi memang harus dimulai dari DPR.
12:52Dari DPR.
12:53Nah, Bung Kuki, kalau tadi saya melihat informasi juga yang sudah kita tampilkan juga sebenarnya di Sopeng Indonesia Malam,
13:00ada tim hukum yang sudah dibentuk oleh Mas Gibran ya,
13:03dalam hal ini untuk meng-counter lah ya isu-isu soal suket dan terlebih,
13:09langkah lebih jauh mungkin ada pemakzulan, nanti ada sekitar belasan pengacara di bentuk tim hukum.
13:14Nah, kira-kira ini sebagai respons langsung dari Mas Gibran,
13:18berdasarkan informasi atau komunikasi Anda dengan Mas Gibran,
13:20atau bagaimana munculnya belasan pengacara ini?
13:25Ya, kalau secara hukum ruang yang masih tersedia itu adalah ruang PT UN.
13:29Ya, sekali lagi ruang yang tersedia adalah ruang PT UN.
13:32Kalau secara politik, nah ini kan kita nggak tahu nih,
13:35alat kelengkapan DPR yang mana yang akan digunakan.
13:38Dan saya pikir juga di DPR masih menunggu untuk menjawab alat kelengkapan yang mana yang akan digunakan,
13:44apakah hak angket, interpelasi, menyatakan pendapat, whatever.
13:48DPR sendiri juga masih menunggu salinan daripada putusan MA tersebut,
13:53sebelum DPR kemudian menggunakan atau memilih ruang hak mana yang akan dipakai oleh DPR.
14:02Tapi begini, saya ingin merespon juga tadi yang dikatakan oleh Mbak Bivitri ya,
14:08ya, saya memaklumi ya, positioning Mbak Bivitri itu tadi saya mengindikasikannya dari dua hal.
14:16Yang pertama sudah mengarahkan kepada pemakzulan,
14:19yang kedua sudah mengarahkan kepada menghukum KPU, dan itu sah-sah saja.
14:23Tapi saya harus mengingatkan kepada penonton, ya itu adalah subjektifitas yang harus dibuktikan.
14:28Kenapa? Karena kayak begini, kalau kita berbicara PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang tadi saya sebutkan,
14:37memang betul saya pernah mendengar ya Pak Doli mengatakan ada kejanggalan di situ.
14:42Namun ya, itu juga dibantah oleh sesama anggota DPR, Ibu Ade Irma Caniago,
14:48yang membantah pernyataan Pak Doli bahwa DPR kecolongan dalam tanda kutip gitu ya.
14:54Dan saya juga sudah mendengar dari kawan-kawan anggota DPR bahwa di dalam proses pembuatannya itu kan bersifat konsultatif, ya.
15:03Dan ya di draft yang paling terakhir itu juga sudah ditandatangani oleh para anggota DPR yang dalam hal ini adalah
15:10Komisi 2.
15:11Jadi, sebelum kita mengatimi soal menghukumkan itu.
15:16Bagaimana tadi?
15:17Jadi, menurut Anda DPR juga belum seragam gitu suaranya sekarang ini?
15:21Oh iya, DPR juga belum seragam suaranya.
15:24Memang Pak Ahmad Doli menyuarakan hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri itu betul.
15:29Cuman balik lagi, ketika kita berbicara soal DPR sebagai sebuah lembaga,
15:34itu tidak bisa hanya satu orang, dua orang yang seolah mewakili dan dianggap bermasalah.
15:39Berarti dianggap harus dihukum KPU-nya, itu jumping to conclusion-nya terlalu jauh.
15:44Tapi nggak apa-apa, itu kan dipengaruhi oleh subjektifitas.
15:46Kalau saya hanya ingin mengatakan bahwa ini harus dibuka seterang-terangnya.
15:51Harus dibuka seterang-terangnya artinya proses rapat demi rapat itu dibuka juga tuh,
15:56lembar-lembar tanda tangannya itu.
15:57Draft pertama dirapatkan, draft kedua dirapatkan, siapa aja yang tanda tangan.
16:01Gitu, supaya fair, ya.
16:03Jangan sejak awal kita sudah trial by the press, ya.
16:06Jangan sejak awal, memang apa namanya, tujuannya itu bukan mencari kebenaran,
16:11tapi emang pengen maksud aja karena faktor like-dislike aja, gitu.
16:14Nah, ini kan nggak fair.
16:15Demikian, Mas.
16:16Ini Mbak Bibip udah senyum-senyum.
16:18Silahkan, Mbak Bibip.
16:19Karena begini, kalau bicara subjektifitas kurang subjektif apa?
16:25Masuki sebagai orang dari PSI.
16:27Kalau saya kan akademisi, oke mungkin ada subjektifitas.
16:30Cuma artinya kalau kemudian menuding saya ada subjektifitas,
16:33saya kira lebih subjektif tentu saja Masuki.
16:36Gitu ya, tapi baiklah.
16:37Sekarang tentu saja, tadi kan pertanyaannya adalah,
16:41apa sih yang mesti digali oleh DPR?
16:43Menurut saya di dua hal itu.
16:44Bahwa DPR sampai sekarang belum mengambil keputusan, tentu saja.
16:48Karena mereka baru akan mulai sidang besok.
16:50Jadi kan, tapi kan yang harus diputus adalah dua persoalan itu.
16:54Dari putusan MK maupun dari putusan MA,
16:57dan putusan MA itu juga sudah intrak, sudah berkekuatan hukum tetap,
17:00karena itu putusan kasasi.
17:02Maka sebenarnya sudah terang beneran gitu.
17:05Nah, sehingga nanti tinggal kesepakatan politik.
17:07Jadi di besok itu yang akan terjadi memang bukan soal hukumnya,
17:11tapi lebih banyak soal politiknya sendiri.
17:14Mbak Bibi, kalau bicara kesepakatan politik,
17:15tadi kata Masuki, DPRJ sendiri belum seragam.
17:18Oke, tadi ada pernyataan dari Bu Ahmad Tolikurnia,
17:21tapi katanya Masuki tadi, Bu Irma juga belum tidak sepenapa dengan apa yang dikatakan.
17:27Apakah juga nanti keseragaman suara ini menghadapi proses politik,
17:31baik itu hak angket atau hak interpelasi, menjatakan pendapat,
17:34itu akan seragam nanti pada akhirnya menurut Anda?
17:37Bisa jadi juga tidak seragam.
17:39Jadi kan kita memang harus paham, DPR itu delapan fraksi.
17:42Betul.
17:43Yang fraksinya Pak Prabowo itu tujuh ya.
17:46Cuma yang bukan fraksinya Pak Prabowo itu cuma satu.
17:49Tapi di luar itu, makanya disediakan mekanisme.
17:52Menurut Undang-Undang MD3,
17:54mekanismenya adalah 2 per 3 dari total 580 anggota DPR harus hadir,
17:59kemudian 2 per 3-nya harus setuju.
18:01Kemudian waktu besok misalnya mau ada yang mengajukan,
18:05minimal 25 orang itu mengajukan,
18:08biasanya dengan tanda tangan itu,
18:10dan kemudian kebiasaannya adalah minimal 2 fraksi,
18:13supaya nanti lebih lancar prosesnya.
18:16Tapi bahwa pasti ada ketidakstujuan,
18:18ketidakstujuan saya kira namanya juga DPR ya.
18:20Kepentingan politiknya banyak sekali,
18:22karena itulah diatur mekanisme 2 per 3,
18:242 per 3 itu.
18:25Yang penting menurut saya sih,
18:27dimulai saja,
18:28supaya dalam hal ini saya setuju di nama Suki.
18:31Memang harus dibuat terang sekali nih.
18:33Karena kalau enggak,
18:34kita cuma jadi obrolan di talk show saja.
18:36Iya.
18:36Nah, saya sepakat dengan Bu Uki tadi.
18:38Jangan juga trial by the press, saya sepakat.
18:40Tapi isu politik di DPR ini juga,
18:43bukan hanya publik yang membicarakan,
18:45tapi insan-insan ada di DPR juga sudah mengarah ke
18:48hak penyatakan pendapat,
18:49bahkan ada yang bicara soal pemakzulan.
18:51Kira-kira kalau memang nanti
18:54klausul pemakzulan itu akhirnya muncul di DPR,
18:56kira-kira PSI bagaimana menjikapinya secara politik?
18:58Karena PSI ya partai politik gitu ya.
19:01Bagaimana menjikapinya secara politik,
19:02mengingat posisi partai,
19:04saat ini PSI berada di pemerintahan?
19:07Ya, kami mengikuti apa yang sudah menjadi titah
19:11dari patron kami, yaitu Bapak Jokowi.
19:14Oke.
19:15Ya, jadi Pak Jokowi sendiri sudah berpesan
19:17bahwa kalau memang harus dimaksudkan,
19:20ya silakan.
19:21Asalkan prosesnya,
19:23prosedurnya harus konstitusional.
19:26Asalkan transparan.
19:27Jadi yang harus diingat adalah
19:28PSI ini kan belum ada fraksi di DPR.
19:31Pak Jokowi juga sudah tidak lagi menjadi presiden.
19:33Artinya kami bersama masyarakat
19:36di sini menjadi bagian daripada penonton.
19:38Ya, yang dimana pelaku-pelaku ya,
19:41aktorsnya itu adalah
19:43fraksi-fraksi yang ada di DPR.
19:45Itu, itulah dia kenapa
19:47penting juga ya,
19:49untuk dilakukan ini secara transparan
19:50apa yang menjadi dasar keputusan dan lain sebagainya.
19:53Yang jelas, jangan ujuk-ujuk,
19:55kemudian sudah ada putusan.
19:57Terjadi di ruang-ruang gelap,
19:59lobby-lobby-nya.
20:00Dan pintu-pintu tertutup ya,
20:03ketika mereka sedang membuat
20:05kesepakatan-kesepakatan.
20:06Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh PSI.
20:09Oke, sudah jelas kalau PSI tadi disebutkan
20:11patronnya Pak Jokowi,
20:12kalau memang itu harus dimasulkan,
20:14ya semua ditempu
20:16secara yang sangat-sangat konstitusional.
20:18Saya kira semua pihak juga sepakat,
20:20dan DPR sebagai lembaga politik
20:22juga akan menjalankan proses politik.
20:24Kita nantikan masih menarik untuk disimak.
20:26Terima kasih,
20:27Ketua DPP Partai Solidarisan Indonesia,
20:30BDP Yudi,
20:30dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia,
20:32Cencente Rampi Fitri Susanti.
20:33Kita lalu berbagi perspektifnya di Sampai Indonesia malam.
20:35Selamat malam, sampai jumpa lagi.