Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 bulan yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menambah anggaran mitigasi bencana secara signifikan.

Puan menyatakan DPR mendukung penambahan anggaran tersebut, namun penggunaannya harus memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat dibandingkan kondisi sebelumnya.

Baca Juga Sepakat! DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara 364, Kapal Tua Buatan Yugoslavia di https://www.kompas.tv/video/689603/sepakat-dpr-setujui-penjualan-kri-ki-hajar-dewantara-364-kapal-tua-buatan-yugoslavia

Pernyataan Puan disampaikan setelah Prabowo meminta pemerintah meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Indonesia.

Prabowo sebelumnya menegaskan mitigasi harus dipersiapkan sebelum bencana terjadi, bukan hanya mengandalkan penanganan ketika bencana sudah berlangsung.

Produser: Prayogi Haro

Editor: Joshua

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/689618/full-puan-maharani-tanggapi-perintah-prabowo-tambah-anggaran-mitigasi-bencana
Transkrip
00:00Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa namun harus manfaatnya.
00:07Dilihat dari posisi Indonesia secara geografis, Indonesia memang dikenal sebagai wilayah yang rentan bencana, gempa gunung api dan hidrometeorologi.
00:17Dari rentetan bencana dalam setahun terakhir seperti apa?
00:20Penilaian DPR terhadap pemerintah dalam penanganan bencana,
00:24apa saja dorongan ke pemerintah sebagai bentuk konkret kesiapan penanganan bencana,
00:32baik itu sebelum dan pasca bencana hingga masa pemulihannya.
00:35Yang kedua soal Karhutla, ini masih terus terjadi bahkan sampai sudah terjadi di Sulawesi Selatan dan juga di Papua.
00:43Apa saja dorongan ke pemerintah sebagai bentuk konkret dan konsisten dalam penanganan Karhutla yang merebak di berbagai tempat?
00:51Ada dugaan polarisasi kejadian dan pelaku yang berulang termasuk pengawasan dan pemberian sanksinya ini seperti apa?
00:57Yang DPR melihat.
00:59Viral juga di media sosial, ada bekas lahan Karhutla di Kalbar, dalam sepijap sudah jadi lahan sawit baru.
01:05Apa tanggapannya? Terima kasih.
01:07Ya, Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire.
01:10Karena memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi
01:22untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu.
01:30Namun karena ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya dan kapan selesainya.
01:43Jadi memang kemudian kalau terjadi hal yang sekarang terjadi, ya memang kemudian kita harus melakukannya itu secara terpadu.
01:53Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau KL saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama.
02:01Karena kami mengharapkan pemerintah atau KL bisa melakukan mitigasi ke depannya itu, dilakukannya itu secara bersama-sama.
02:15Dan biasanya dikoordinasi oleh para menko, kemudian dilakukan secara bersama-sama oleh semua kementerian atau KL.
02:28Dan dulu, waktu saya berada di pemerintah, yang menjadi lead-nya itu adalah BNPB.
02:37Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu.
02:45Ada salah satu leading sektor yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai.
02:58Untuk kabutlah pun harusnya dilakukan seperti itu.
03:03Karena kami di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu
03:18lagi.
03:19Agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi.
03:25Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang,
03:34tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya.
03:39Yaitu bagaimana terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat.
03:47Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu,
03:58itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya.
04:06Dan tadi seperti ditanyakan apakah hal-hal yang terkait kahutlah kemudian sudah berubah alih fungsi,
04:16nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu dan itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera
04:25diselidiki.
04:27Mbak Puan, izin saya abid Pak dari kumparan.com.
04:31Kemarin itu ada Pak Presiden meminta supaya badan geologi dan BMKG itu disatukan saja gitu.
04:38Nah dari pimpinan DPR sendiri melihatnya itu apakah solusi yang efektif atau bagaimana Mbak Puan?
04:43Sama juga kemarin Pak Presiden menyinggung soal alokasi anggaran untuk mitigasi kebencanaan itu harus ditambah.
04:49Nah itu dari DPR juga melihatnya seperti apa Mbak?
04:51Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda.
05:01Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut.
05:09Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
05:19Pak alokasi anggaran harus dipakai?
05:21Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat bagi kami tidak apa-apa namun harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
05:32Ada tambahan?
06:02Terima kasih telah menonton!
06:14Cara baru nonton di Smart TV
06:17Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu
06:23Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu
06:27Cari Kompas TV melalui pencarian
06:30Pilih aplikasi lalu install
06:33Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV
06:38Download Kompas TV Apps di TV kamu sekarang juga!

Dianjurkan